Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi perekonomian antar daerah yang masih timpang satu dan lain membuat pemerintah Indonesia melaksanakan masterplan percepatan dan peluasan pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang mana salah satu strategi yang dilakukan adalah pengembangan koridor-koridor ekonomi dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah. Prakteknya pengembangan ini dilakukan melalui Kawasan Ekonomi Khusus. Salah satu KEK yang baru dibentuk adalah KEK Tanjung Kelayang yang secara penunjukan administratfi paling cepat di Indonesia. KEK Tanjung Kelayang yang merupakan KEK pariwisata memiliki beberapa kendala seperti konflik sengketa tanah dan tidak tercapainya target investasi. Peneliti kemudian mencoba menganalisis implementasi dari Kebijkan KEK Tanjung Kelayang tersebut dengan menggunakan multiple streams/critical juncture approach dan model implementasi rational. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan dilakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta data sekunder dari literature. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KEK merupakan inisiatif BUPP untuk mengembangkan kawasan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah ikut serta melihat potensi dari pengembangan kawasannya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam implementasi kebijakan dilakukan oleh banyak aktor-aktor yang terdiri dari pemerintah dan BUPP. Masalah yang menjadi hambatan KEK adalah lambatnya realisasi investasi yang dikarenakan banyak investor yang wait and see. Secara faktor-faktor penting implementasi yang menghambat ada pada indikator visi, misi yang kurang jelas, perencanaan target investasi yang kurang dan pengawasan tanpa intervensi.

---

Massive economic gap between each regions in Indonesa made the government of Indonesia to launch Indonesian masterplan to accelerate economic building (MP3EI) which one of its strategy to develop multiple economic corridor using each region specialities. In the development using special economic zone. One of the new Tanjung Kelayang SEZ which perform the fastest administration appointed in Indonesia. Tanjung Kelayang SEZ have some difficulties with land conflict and unreachable investment target. Then writer want to study about the implementation with streams/critical juncture approach and rational implementation model. This study was conducted with a post-positivist approach and data was collected by conducting in-depth interviews and literature studies as secondary data. The study result, that the SEZ was BUPP doing to do business with incentive from government. Government see this as an opportunity to develop the region. The implementation itself happened with lots of actor from government and BUPP. The problem with SEZ is that the investor choose to wait and see. The important factor that influenced the implementation are unclear vision and mission, unachievable investment target and monitoring without intervention."

"Bali adalah salah satu dari beberapa wilayah di Nusantara yang belum dapat dikuasai pemerintah kolonial Belanda hingga akhir abad ke-19. Faktor internal berupa perebutan kekuasaan antarkerajaan menjadikan wilayah Bali cukup sibuk dengan peperangan dari waktu ke waktu. Tidak terkecuali dengan Kerajaan Badung. Semakin majunya kegiatan perekonomian di Badung membuat pemerintah kolonial Belanda merasa khawatir akan posisinya yang dapat diambil alih kekuatan Eropa lainnya. Berbagai pendekatan berupa perjanjian-perjanjian terus dilakukan untuk dapat menempatkan Kerajaan Badung di bawah kuasa pemerintah kolonial Belanda seutuhnya. Penelitian ini membahas salah satu perjanjian tersebut, yaitu perjanjian yang tercantum dalam naskah Surat Perjanjian ML. 487. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan Kerajaan Badung dengan pemerintah kolonial Belanda dan upaya penghapusan hak tawan karang di Kerajaan Badung oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode penelitian filologi, yaitu pemilihan naskah, transliterasi, kemudian penelusuran latar belakang sejarah untuk membahas isi teks naskah. Hasil penelitian menunjukkan bentuk-bentuk pengaturan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap Kerajaan Badung, yaitu pembatasan hubungan dengan bangsa Eropa lainnya, pembongkaran benteng, pengiriman bantuan perang, dan pengembalian orang jahat kepada pemerintah kolonial Belanda. Upaya pengapusan hak tawan karang kemudian menjadi senjata utama pemerintah kolonial Belanda dalam menaklukkan Kerajaan Badung seutuhnya.

---

Bali is one of several areas in Nusantara that the Dutch colonial government could not control until the end of the 19th century. During that time, Bali was quite busy because some internal wars from time to time. The Badung Kingdom is no exception. The advanced economic activities in Badung made the Dutch colonial government worried about its position that could be taken over by other European powers. They tried various approaches in the form of agreements to place the Badung Kingdom under the complete control of the Dutch colonial government. This study discusses one of the agreements, that is the one included in the manuscript of Surat Perjanjian ML. 487. The purpose of this study is to explain the dynamic of relations between the Badung Kingdom and the Dutch colonial government and the efforts to abolish hak tawan karang (Klip Recht) in the Badung Kingdom by the Dutch colonial government. To achieve these goals, the research was conducted using philological research methods, started from manuscript selection, transliteration, then tracing the historical background to discuss the contents of the text of the manuscript. The results show the forms of regulation imposed by the Dutch colonial government against the Badung Kingdom, there are relations restriction with other European nations, taking down the castle, helps for the war and sending back the army who did desertion. Abolishing hak tawan karang later became the main strategy of the Dutch colonial government in completely conquering the Badung Kingdom."

"Pengadaan alat kedokteran, kesehatan, dan KB yang dilakukan oleh RSUD Embung Fatimah Batam dilakukan dengan mengadakan tender. Dengan diadakan pengadaan secara tender, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan barang dengan spesifikasi yang baik namun dengan harga yang se-efisien mungkin. Namun ternyata KPPU menemukan praktek persekongkolan tender yang diatur oleh seseorang yang berperan sebagai seorang koordinator tender kolusi. Skripsi ini membahas dan menganalisis tanggung jawab Koordinator Tender Kolusi atas tindakannya yang menyebabkan terjadinya persekongkolan tender. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang memeriksa maupun mengadili koordinator tender kolusi ini terkait kedudukanya yang bukan merupakan pelaku usaha. Kewenangan KPPU terbatas pada pemberian rekomendasi kepada Polisi atau jaksa untuk memeriksa koordinator tender kolusi secara pidana. Selanjutnya koordinator tender kolusi dapat dikenakan sanksi berupa tindak pidana korupsi oleh Polisi dan Kejaksaan.

---

Procurement of medical equipment, health, and family planning conducted by Embung Fatimah Hospital Batam done by holding a bidding procurement. With organized bidding procurement, the government is expected to be able to get the goods with good specifications but with prices as efficiently as possible. But apparently the Commission finds bidding conspiracy practices governed by someone who acts as a bidding coordinator collusion. This paper discusses and analyzes the Bidding Coordinator responsibility for his actions that led to collusion, bid rigging occurrence. This research is a normative juridical using secondary data.

These results indicate that the Commission is not authorized to investigate or prosecute the coordinator of this collusion related it‟s status which is not a business actor. The authority of the Commission is limited to the provision of recommendations to the police or the prosecutor to examine the Bidding Coordinator Collusion by criminal law. Furthermore, the coordinator of the tender collusion may be liable to corruption by police and prosecutors."

"Public open spaces are the core component of sustainable urban development which can provide multiple advantages. There has been growing interest from policy-makers to implement car-free day (CFD) either in big cities or small cities to promote economic activity, public mental health, and wellbeing. Here, we conducted an exploratory study to describe the characteristic of CFD as an open space allocation and its characteristic as well as explores the perspective of urban residences regarding the utilization of road space as open space viewed from physical, social, and economical functions. Results indicate that circulation lines, public facilities as well as street furniture are well organized although there is a small issue regarding pedestrian space that was minimum. Respondents believe that public open spaces should consider prioritizing the comfort and active engagement support while they do not aware of the discovery aspect. The vast majority of respondents (32%) purposes are to have an exercise at CFD."

"Indonesia adalah negara dengan ketimpangan antarwilayah yang tinggi. Nilai Indeks Williamson sebesar 0,76 pada tahun 2016 menunjukkan kesenjangan ekonomi yang lebar antara Indonesia bagian Barat dan Timur. Hal ini seharusnya tidak terjadi dalam paradigma Neoklasik karena Indonesia Timur akan memiliki kekuatan sentripetal yang menarik aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini akan menguji pengaruh faktor-faktor seperti lokasi, ketimpangan kaya-miskin, ketimpangan miskin-miskin, dan demokrasi terhadap modal manusia di Indonesia serta hubungan dua arah antara modal manusia dan kemakmuran ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan model regresi variabel instrumental (IV) panel simultan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi pada bukti empiris pengaruh ketimpangan dalam hal pendapatan dan kualitas demokrasi, terhadap modal manusia. Oleh karena itu, model ini menemukan bahwa ketimpangan kaya-miskin merupakan satu-satunya faktor signifikan yang berhubungan dengan modal manusia di seluruh wilayah di Indonesia, di mana setiap kenaikan 1% akan menurunkan kualitas modal manusia sebesar 0,06-0,21%. Kemakmuran ekonomi dan modal manusia juga memiliki hubungan yang positif signifikan di Indonesia bagian Barat dan Timur. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ketimpangan sosial ekonomi merupakan satu-satunya faktor signifikan dari dinamika kelembagaan yang berhubungan dengan kualitas modal manusia, dan hubungan rekursif juga terjadi antara modal manusia dan kemakmuran ekonomi di Indonesia dari tahun 2010 hingga 2021.

---

Indonesia is the country with a high degree of interregional inequality. The Williamson Index score of 0.76 in 2016 shows a wide economic gap between Western and Eastern Indonesia. That should not happen in the Neoclassical paradigm because Eastern Indonesia will have a centripetal force that attracts economic activity. Hence, this research will examine the influence of factors like location, rich-poor inequality, poor-poor inequality (poverty severity), and democracy on the human capital in Indonesia and the two-way relationship between human capital and economic prosperity in Indonesia. It would employ a simultaneous panel instrumental variable (IV) regression model in this examination. The result of this research would contribute to the empirical proof of inequality's influence, in terms of income and the quality of democracy, on human capital. Hence, this model found out that rich-poor inequality is the only significant factor that relates to human capital across Indonesia's regions, with a 1% increase would reduce human capital quality by 0.06-0.21%. Economic prosperity and human capital also had positive significant relationships in Western and Eastern Indonesia. Therefore, this paper conclude that socioeconomic inequality is the only significant factor from institutional dynamics that relates to human capital quality, and a simultaneous two-way relationship also exists between human capital and economic prosperity in Indonesia from 2010 to 2021."

"Freight transport plays a very important role in economic activities. However, in some cases, the local transportation authority often disregards its existence, including in parking management issues. This research is aimed at developing an optimization model for off-street parking space management that considers freight cars and passenger cars as two different entities. Optimization aims at minimizing the joint function of the parking index of freight cars and the parking index of passenger cars. Weighting is given to both parking indexes to represent the interest level of parking operator to both types of vehicles. Parking space of both vehicles is at any time is arranged in a dynamic manner based on the inflow and outflow rate of vehicles at previous times. The parking index is limited by the maximum parking index desired by the management. The proposed model is applied to the parking activity in Jatinegara Trade Center (JTC), Jakarta, and shows that the model solution provides a better parking index than the actual parking index (without optimization)."

"Investasi langsung sangat diharapkan untuk menjadi sumber pembiayaan bagi defisit Neraca Transaksi Berjalan pada Neraca Pembayaran Indonesia. Salah satu penyumbang defisit Neraca Transaksi Berjalan adalah neraca perdagangan migas. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada kegiatan investasi langsung di sektor hulu migas. Penelitian akan melihat pola hubungan antara faktor regulasi terkait pembatasan biaya yang dapat ditagihkan kepada pemerintah dan faktor ekonomi yang mencakup harga dan biaya per unit terhadap investasi hulu migas. Penelitian dilakukan terhadap data mikro dari 33 perusahaan migas di Indonesia, periode data 2005-2018. Hasil empiris menunjukkan bahwa penerapan regulasi serta harga berpengaruh positif terhadap investasi hulu migas. Sementara biaya per unit berpengaruh negatif setelah implementasi dari regulasi tersebut.

---

Direct investment is expected to be a source of financing for the current account deficit in Indonesia's Balance of Payments. One of the contributors to the current account deficit is the oil and gas trade balance. Therefore, this study will focus on direct investment in the upstream oil and gas sector. This study will examine the impact of implementing regulations related to restrictions on costs that can be claimed to the government and economic factors that include prices and costs per unit of oil and gas on the upstream oil and gas investment. The study was conducted using micro data from 33 oil and gas companies in Indonesia, with a data period 2005-2018. Empirical results show that the implementation of regulation as well as price have a positive correlation to upstream oil and gas investment. While cost per unit after the implementation of the regulation has a negative correlation."

"Penelitian ini mengkaji kerangka regulasi yang mengatur penggunaan konosemen elektronik atau EBL dalam pencairan letter of credit (L/C), dengan membandingkan penerapannya dalam hukum Indonesia dengan Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Singapura. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum saat ini terkait EBL sebagai dokumen hak milik dan penerimaannya dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi pustaka. Penelitian ini menyoroti pentingnya regulasi yang efektif untuk memfasilitasi penggunaan EBL yang praktis dan aman, menekankan keuntungannya dalam mengurangi kesalahan manusia dan menyederhanakan proses birokrasi. Dengan membandingkan kerangka regulasi negara-negara terpilih, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur hukum guna mendukung implementasi EBL dalam transaksi perdagangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun EBL menawarkan keuntungan signifikan dalam efisiensi dan keamanan, adopsinya memerlukan kerangka hukum yang kuat dan kerjasama internasional untuk memastikan efektivitas dan keandalannya dalam praktik perdagangan global.

---

This study examines the regulatory framework governing the use of electronic bills of lading (EBL) in the disbursement of letters of credit (L/C), comparing its application in Indonesian law with that in the European Union, the United States, and Singapore. The research aims to analyze the current legal regulations concerning EBL as a document of title and its acceptance in international trade. The study employs a normative juridical approach, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials through library research. It highlights the necessity for effective regulations to facilitate the practical and secure use of EBL, emphasizing its benefits in reducing human errors and bureaucratic processes. By comparing the regulatory frameworks of the selected countries, the study provides recommendations for Indonesia to enhance its legal infrastructure to support the implementation of EBL in trade transactions. The findings indicate that while EBL offers significant advantages in efficiency and security, its adoption requires robust legal frameworks and international cooperation to ensure its effectiveness and reliability in global trade practices."

"Dalam sebuah aktivitas ekonomi yang ideal, semua tagihan akan dibayarkan sesuai dengan termin kontrak yang disetujui oleh para pihak yang berkontrak. Begitu juga seharusnya untuk penyelesaian tagihan atas transaksi belanja pemerintah. Keterlambatan dalam penyelesaian tagihan atas belanja pemerintah akan berdampak pada sulitnya memprediksi arus kas yang akan keluar dari kas negara. Penelitian ini membandingkan implementasi penyelesaian tagihan kepada negara melalui Sistem Pembayaran Terjadwal (Scheduled Payment System) pada tiga negara yaitu Uni Eropa, United Kingdom (UK) dan Republik Dominika dibandingkan dengan sistem pembayaran eksisting di Indonesia dengan menarik kesimpulan, yaitu: pertama, praktik penyelesaian tagihan secara terjadwal sudah lazim di dunia internasional; kedua, idealnya semua transaksi belanja pemerintah masuk dalam skema pembayaran secara terjadwal; ketiga, pengaturan transaksi belanja dalam kriteria by system dan by input akan mempermudah implementasi kebijakan pembayaran secara terjadwal; dan keempat, diperlukan adanya pengembangan sistem aplikasi yang memadai sehingga implementasi sistem pembayaran terjadwal dapat berjalan secara maksimal."