Hasil Pencarian

Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query

Heidy Handriati

Pengasuhan anak pasca perceraian berkaitan dengan beralihnya agama si ibu selama perkawinan (analisis putusan pengadilan agama N0. 1185/PDT.G/2006/PAJS)

" Perkawinan diharapkan dapat berlangsung kekal dan hanya putus karena kematian salah satu pihak. Adakalanya perceraian tidak dapat dihindari. Pertengkaran yang terus menerus menyebabkan rumah tangga tidak lagi harmonis, sehingga berujung pada perceraian. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian maka semua kewajiban antara suami isteri akan hilang. Berbeda halnya dengan kewajiban orang tua terhadap anak yang akan tetap berlaku sampai anak dewasa dan mandiri, karena kekuasaan orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bersifat tunggal. ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T24683

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Anindita Dwikinanti Putri

Pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian studi kasus putusan mahkamah agung nomor 330 k ag 2014 = Displacement of child custody before mumayyiz as a result of divorce case study supreme court verdict number 330 k ag 2014 / Anindita Dwikinanti Putri

" [Skripsi ini membahas mengenai pelimpahan hak asuh anak sebelum mumayyiz akibat perceraian dengan analisis putusan nomor 330/K/Ag/2014. Dalam melakukan penelitian, penulis mengunakan metode penelitiaan kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan tipologi bersifat deskriptif analisis. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan mengenai hak asuh atas anak yang belum mumayyiz dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; dan apakah pertimbangan hakim dalam putusan pemberian hak asuh anak sudah tepat atau belum. Kesimpulan penelitian ini adalah: pertama, ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang ... "

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S59987

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nishrin Azzely Qowamuna

Hak asuh anak pasca perceraian karena peralihan agama menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam analisis putusan nomor 487/pdt.g/pa.sky = Child custody after divorce on grounds of apostasy analysis of sekayu religious court judgement no 487 pdt g 2014 pa sky

" Skripsi ini membahas mengenai penetapan hak asuh anak atau hadhanah pasca perceraian yang disebabkan oleh peralihan agama atau murtadnya salah satu pihak yang dalam hal ini adalah pihak istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara tegas diatur mengenai hak asuh anak, namun dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih lengkap yaitu pada Pasal 105 yang memberikan hak kepada ibu untuk melakukan hadhanah terhadap anak yang belum mumayyiz. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S62750

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anissatul Fathimah

Penggunaan Factor Analysis dan Cluster Analysis dalam Menentukan serta Mengelompokkan Skor Kualitas Hidup Anak (usia 7-12 Tahun) di Indonesia Tahun 2012 (Analisis Data Sekunder Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012) = The Use of Factor Analysis and Cluster Analysis in Determining and Classifying Child?s Quality of Life Scores (aged 7-12 years) in Indonesia, in 2012. (Secondary Data Analysis of National Socio-Economic Survey in 2012)

" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan kualitas hidup anak (usia 7-12 tahun) serta pemetaan permasalahannya di Indonesia. Desain studi penelitian cross-sectional, data yang digunakan adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2012. Sampel penelitian adalah seluruh anak (usia7-12 tahun) yang memenuhi kriteria inklusi penelitian, yaitu sebesar 30.690 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Polychoric PCA (Principal Component Analysis), cluster analysis, serta analisis korelasi dan regresi linier. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa; (1). ... "

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2014

T42223

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Dewi Djoyosugito

Kekuatan hukum akta perdamaian dalam penetapan hak asuh anak dan pembagian harta bersama akibat perceraian studi kasus putusan no. 122/PDT.G/2015/PN.SGR = The legal force of a settlement agreement in the establishment of child custody and division of divorce dividends case study no. 122/PDT.G/2015/PN.SGR

" Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum dari penetapan hak asuh anak dan pemisahan harta bersama sebagai akibat dari putusnya perkawinan dengan menggunakan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Dalam kasus Putusan No. 122/Pdt.G/2015/Pn.Sgr, para pihak adalah pasangan suami-isteri yang sepakat untuk bercerai, segala akibat perceraiannya diatur dalam akta perdamaian. Baik sebelum maupun sepanjang perkawinan berlangsung, para pihak tidak membuat dan mendaftarkan perjanjian kawin, namun dalam akta perdamaian para pihak saling menyepakati bahwa sepanjang perkawinan berlangsung ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51143

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Endang Purwanti

Putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak yang dilahirkan sebelum perkawinan sah terjadi (studi kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 36/Pdt.G/2011/PTA.JK) = The judges verdict on awarding of custodian right of the child who was born before legally marriage a ( case study : on the religious high court of jakarta decision No 36/Pdt.G/2011/PTA.JK)

" Skripsi ini membahas tentang bagaimana putusan hakim terhadap pemberian hak asuh anak terkait dengan anak yang lahir diluar perkawinan dan masih dibawah umur. Sebelum perkawinan sah terjadi, sepasang pria dan wanita telah mempunyai seorang anak laki-laki yang lahir diluar perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sepuluh bulan setelah anak tersebut lahir, sepasang pria dan wanita tersebut melangsungkan perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57070

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kiara Syifa Dhiya Putri Purnomo

Tinjauan Yuridis Peralihan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 1017/PDT.G/2019/PN.Jkt.Brt.) = Juridical Review Of Post Divorce Transition Of A Child Custody (Case Study On Court Decision No. 1017/PDT.G/2019/PN.Jkt.Brt.)

" Putusnya perkawinan menimbulkan berbagai akibat hukum. Hak asuh anak adalah salah satu permasalahan yang muncul akibat putusnya perkawinan, terutama dengan perceraian. Kekuasaan orang tua terhadap anaknya berjalan terus, sekalipin perkawinan telah putus karena perceraian, namun dalam hal orang tua telah berpisah, perlu ditentukan kepada siapa kuasa atas anak diberikan. Di Indonesia, mengenai hak asuh anak hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indah Nurhamidah

Kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari hukum kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 = Position of the biological father to child custody afterdivorce analyzed based on Islamic family law and Law number 1 year 1974 about marriage

" Skripsi ini membahas kedudukan ayah kandung sebagai pemegang hak asuh anak pasca perceraian ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan jika terjadi perceraian, ibu lebih berhak memperoleh hak asuh anak, sedangkan Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur siapa yang lebih berhak memperoleh hak asuh anak, namun mengatur bahwa harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak. Kemudian, bagaimanakah kedudukan seorang ayah kandung dalam memperoleh hak asuh anak ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45588

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kadek Rama Maheswara Putra

Analisis yuridis putusan perceraian dan pengasuhan anak dalam perkawinan antar warga Negara Indonesia di luar negeri ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia, hukum adat Bali, dan code of alabama (analisis putusan No. 256/PDT.G/2010/PN.Dps) = Judicial analysis of decision of divorce and child custody in marriage between indonesian citizen abroad reviewed based on Indonesia law, Bali customary law, and the code of alabama (analysis of decision number 256/ PDT G/ 201/ PN. Dps )

" Sahnya Perkawinan antar Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan hukum tempat dimana perkawinan dilangsungkan (lex loci celebrationis). Putusnya perkawinan karena perceraian adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pasangan, namun jalan perceraian ini diambil karena memang ikatan suci perkawinan tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan karena alasan-alasan tertentu. Salah satu akibat ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S54346

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Atagoran, Teresa Catharina Boi

Perbandingan ketentuan pencabutan wali pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Comparison of revocation of guardian regulations in government regulation no. 29 of 2019 on conditions and procedures of appointment of guardian with law no. 1 of 1974 on marriage as replased with law no. 16 of 2019 on amandemen to the law no. 1 of 1974 on marriage

" Wali sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki peran yang signifikan dalam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun jika pada kenyataannya perwalian tidak berjalan sebagaimana mestinya, wali dapat dicabut oleh Pengadilan setempat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengertian dan pengaturan mengenai anak, perwalian, perbandingan pengaturan pencabutan perwalian antara Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta perbandingan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian