Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Anshari
"
Penelitian ini merupakan kajian yuridis normatif pada materi Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) di Indonesia, kemudian delik tersebut dikomparasikan dengan sebuah studi kasus, yang salah satunya adalah kasus tuduhan 'makar' atau 'pemberontakan' terhadap Sultan Hamid II pada tahun 1950-1953. Tipologi penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (Library Research) atau disebut juga sebagai studi dokumen (Documentary Research), bahan utama yang digunakan dalam penelitian adalah data ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29571
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Zain Badjeber
"
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keamanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Untuk itulah, pilihan yang tepat adalah menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai ...
"
Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2019
342 JKTN 14 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Mandagi, Sofia B.
"
Hari Harganas yang dirayakan Lapangan Merdeka Ambon dan di hadiri Presiden diwarnai dengan aksi tarian cakalele (tanpa jadwal) oleh sekelompok orang yang diakhiri dengan pembentangan bendera tak sebagaimana mestinya karena terjatuh, yang dilansir Pemerintah itu adalah bendera RMS. Makar(aanslag) berarti serangan, yang lebih jelasnya dalam pasal 87 KUHP disebutkan bahwa makar (aanslag) suatu perbuatan dianggap ada apabila kehendak si pelaku sudah tampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksud dalam pasal 53 KUHP. Pasal 53 ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S22429
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
"
Pembahasan terhadap RUU Rahasia Negara saat ini memasuki tahapan pembahasan Daftar Inventaris masalah (DIM) antara Pemerintah yang diwakili Menteri Pertahanan dan DPR yang diwakili oleh Komisi I. Secara eksplisit terlihat betapa cakupan rahasia negara sangat luas. Realita saat ini rahasia negara tidak ada pengaturan yang jelas setiap instansi pemerintah dapat menetapkan sesuatu menjadi rahasia negara hanya berdasarkan cap yang bertuliskan 'RAHASIA NEGARA'. Hak ini telah mengakibatkan pemerintah menjadi sewenang-wenang dan tidak ada pembatasan tentang rahasia ...
"
IKI 5 : 28 (2009)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
