Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This year marks the 60th anniversary of the founding of both the Republic of Korea (ROK) and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK).During the course of inter-Korean relations,Seoul and Pyongyang have pursued various reunification policies in line with the domestic and international changes of the corresponding time perriods...."

"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

---

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines."

"This study aims to assess the effectiveness of employee mutations and placements applied to several institutions in Indonesia. This study uses the meta-synthesis method by conducting a review of 31 previous studies listed in the research media. The results of the study found that government agen-cies in Indonesia had implemented mutation policies based on applicable regulations ranging from the law to local regulations on several factors, the value of improving performance and productivity, career development and promotion, to filling vacant positions. However, several studies have found that there is still corruption, collusion and nepotism, political affiliation, family connections, and close relations with superiors which causes a mismatch between the placement of employees and their competencies. Transfer of employees based on a merit system is indicated to improve perfor-mance including public services in providing information to create public sector accountability. Ca-reer development and promotion can also expand knowledge and experience to produce creative and innovative employees to support the achievement of organizational goals. "

"Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

---

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews. The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal."

"Tugas akhir ini membahas tentang rancangan program asuransi beasiswa. Perhitungan yang akan dilakukan meliputi premi bersih, premi kotor, yang didasarkan pada usia masuk program dari anak yang akan diberi beasiswa, dan cadangan premi dengan metode prospektif. Disamping itu akan dibicarakan tentang 2 bentuk pelayanan bagi pemegang polis, yaitu berupa perubahan polis (jika pemegang polis akan mengubah polisnya), dan nilai penyerahan polis (jika pemegang polis menyerahkan kembali polisnya kepada perusahaan sebelum habis kontrak)."

"Kesadaran masyarakat untuk memiliki asuransi semakin meningkat sehingga menyebabkan permohonan terhadap pengajuan polis asuransi juga meningkat. Oleh karena itu perusahaan asuransi dituntut untuk memberikan pelayanan yang profesional. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera sebagai salah satu perusahaan asuransi yang memiliki banyak peserta asuransi sehingga semakin banyak permintaan penerbitan polis khususnya pada asuransi kesehatan kumpulan. Namun dari banyaknya permintaan penerbitan polis yang ada, masih ditemukan proses penerbitan yang tidak tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif, metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) terhadap Seksi Analisa Bisnis & Underwriting divisi bisnis kumpulan PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera serta dilengkapi beberapa data sekunder untuk mendukung hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, faktor internal (SDM, SOP, Peralatan/Mesin) dan faktor eksternal (Kelengkapan Data & Dokumen) sangat berpengaruh pada ketepatan dan keterlambatan penerbitan polis asuransi kesehatan kumpulan di PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera tahun 2012. Hasil penelitian menyarankan perlu ditingkatkan kualitas SDM, kinerja dan sistem informasi yang ada.

---

Public awareness has increased insurance causing a plea for filing insurance also increased. Therefore, insurance companies are required to provide professional services. PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera as one of the insurance companies that have many participants so that more and more demand for insurance policies issued specifically on health insurance bundles. But from the number of requests the issuance of an existing policy, still found the process of publishing an ill-timed. This study aims to describe a collection of health insurance policies issued at the PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012.

This study uses a qualitative study, data collection method used is by way of in-depth interviews to Section Analysis Business & Underwriting business division set PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera and include some secondary data to support the research.

The results show that internal factors (HR, SOP, Equipment / Machinery) and external factors (Completeness of Data & Document) is very influential in accuracy and delay the issuance of a health insurance policy set in PT. Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera in 2012. The results suggest the need to improve the quality of human resources, performance and system information."

"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

---

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"

"ABSTRAKTesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasikebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBFdi Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori EdwardIII. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKIJakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatantahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuanCDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metodekualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspekkeberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaaninstrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belummaksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online,dan ketersediaan sumber dana dan sarana

---

ABSTRACTThis thesis addressess key successes and constraints on the implementation ofpolicy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKIJakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results onsurveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, andthe data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicatesthat more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustmentspermission. Research using qualitative methods of content analysis and literaturereview. Results: aspects of competence and commitment to success of theofficers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination amongagencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of cleardefinition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number ofofficers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability ofresources and facilities."

"Demand for health insurance alone increases thus leading to competition between insurance companies that sell these products. This causes any company compete to provide the best services for its customers. Services provided, among others, an extensive provider network and the Administration claim quickly and accurately.The increase in demand for use of health insurance encourages it needs TPA (Third Party Administrators) who is in charge of providing administrative services to participants, especially the administration of claims.Claims administration section has a considerable role for the reputation of an insurance company. Timely claims payment and ease in use warranty (benefit) is one of the milestones of the existence of a third-party insurance company.This research was descriptive in nature, carried out in January-March 2015 at the Department of financial claims and PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Data retrieval is done by personnel with in-depth interviews of Department financial and claims, using secondary data can support the research. The research results obtained from portrayal of delay of payment claims provider PT Tritunggal Mandiri Solusindo caused a lack of human resources, the application of job desc that have yet to comply, incomplete file claims of the hospital, the computer system and the performance is still lacking, the availability of cash deposits that have not been adekuat.With regard to these problems, the authors deliver some things that may be able to minimize the occurrence of late payment a claim that is monitoring the implementation of the Department's response to the claims, job desc should correspond to whatever he does, the system applies the overtime or the addition of employees from the human resources, computer and system performance improved, socialize returns to the hospital related to file claims, and make a standard operational procedures to control the availability of a deposit.

---

Permintaan akan asuransi kesehatan sendiri semakin meningkat sehingga menimbulkan kompetesi antarperusahaan asuransi yang menjual produk ini. Hal ini menyebabkan setiap perusahaan bersaing untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Pelayanan yang diberikan, antara lain jaringan provider yang luas dan administrasi klaim yang cepat dan akurat.Peningkatan peminatan terhadap penggunaan asuransi kesehatan mendorong diperlukannya TPA (Third Party Administrator) yang bertugas memberikan administrasi pelayanan kepada peserta, terutama administrasi klaim.Bagian administrasi klaim memiliki peranan yang cukup besar bagi reputasi sebuah perusahaan asuransi. Pembayaran klaim yang tepat waktu dan kemudahan dalam menggunakan jaminan (benefit) merupaka salah satu tolak ukur keberadaan suatu perusahaan pihak ketiga asuransi.Penelitian ini bersifat deskriptif, dilakukan pada bulan Januari – Maret 2015 pada departemen klaim dan keuangan PT Tritunggal Mandiri Solusindo. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan personil departemen klaim dan keuangan, menggunakan data sekunder yang dapat menunjang penelitian. Dari hasil penelitian didapatlah gambaran keterlambatan pembayaran klaim provider di PT Tritunggal Mandiri Solusindo yang disebabkan kurangnya SDM, penerapan job desc yang belum sesuai, ketidaklengkapan berkas klaim dari pihak RS, performa system dan komputer yang masih kurang, ketersediaan uang deposit yang belum adekuat.Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis menyampaikan beberapa hal yang mungkin dapat memperkecil terjadinya keterlambatan pembayaran klaim yaitu memonitor terhadap departemen klaim, penerapan job desc harus sesuai dengan apa yang dikerjakan, menerapkan sistem lembur atau penambahan pegawai dari sisi SDM, performa komputer dan system ditingkatkan, mensosialisasikan kembali kepada pihak RS terkait dengan berkas klaim, dan membuat suatu SOP untuk pengendalian ketersediaan uang deposit."