ABSTRAKTesis ini membahas aspek keberhasilan dan kendala dalam implementasi
kebijakan penyesuaian izin PBF sesuai Permenkes 1148 Tahun 2011 tentang PBF
di Propinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat Tahun 2013 berdasarkan teori Edward
III. Data pengawasan Badan POM pada PBF di Propinsi Jawa Barat dan DKI
Jakarta Tahun 2012 s/d 2013, dan data Perizinan PBF Kementerian Kesehatan
tahun 2012 s/d Mei 2014, lebih dari 90% PBF yang tidak memenuhi ketentuan
CDOB belum melakukan penyesuaian izin. Penelitian menggunakan metode
kualitatif melalui analisis konten dan studi literatur. Hasil penelitian: aspek
keberhasilannya adalah kompetensi dan komitmen petugas, ketersediaan
instrumen dan SOP yang aplikatif, koordinasi antar instansi berjalan dengan baik.
Aspek kendalanya adalah definisi penyesuaian izin belum jelas, sosialisasi belum
maksimal, jumlah petugas kurang, Instrumen tidak dapat diakses secara online,
dan ketersediaan sumber dana dan sarana
ABSTRACTThis thesis addressess key successes and constraints on the implementation of
policy adjustment on PBF referring to Ministrial Decree no. 1148/2011 in DKI
Jakarta and West Java in 2013 using theory of Edward III. Results on
surveillance on PBF in West Java and Jakarta of NADFC in 2012 until 2013, and
the data PBF Licensing of Ministry of Health in 2012 until May 2014, indicates
that more than 90% PBF did not comply with CDOB, thus not make adjustments
permission. Research using qualitative methods of content analysis and literature
review. Results: aspects of competence and commitment to success of the
officers, the availability of instruments and applicable SOPs, coordination among
agencies run well. Obstacles found in several aspects including lack of clear
definition of permits adjustment, lack of socialization, insufficient number of
officers, inaccessibility of instruments online basis, and lack of availability of
resources and facilities.