Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 13 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tambun, Evlyn Dwi
"Saat ini dompet digital (e-wallet) sebagai sarana pembayaran semakin umum digunakan di Indonesia dan perlahan mulai menggantikan fungsi uang tunai dalam transaksi pembayaran. E-wallet yang kebanyakan dikelola oleh perusahaan fintech memanfaatkan simpanan pengguna pada akun dompet digital untuk sumber dana jangka pendek. Namun jumlah simpanan pengguna pada akun dompet digital tersebut masih sangat kecil sehingga menjadi pertanyaan apakah pengguna dompet digital mempunyai intensi untuk menempatkan lebih banyak dana pada dompet digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ada pengaruh perceived value terhadap intensi pengguna dompet digital di Indonesia untuk menyimpan uang lebih besar pada akunnya. Perceived value pada penelitian ini terdiri dari benefit dan sacrifice. Benefit terdiri dari monetary dan convenience value, sementara sacrifice terdiri dari risiko serta biaya. Pada penelitian dianalisis data primer dari total 103 responden yang didapatkan dari survei online. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas terhadap data yang kemudian dilakukan regresi menggunakan aplikasi SPSS Statistics 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived value memiliki pengaruh terhadap intensi pengguna untuk menyimpan lebih banyak pada dompet digital. Convenience value ditemukan memiliki efek positif yang signifikan terhadap intensi menyimpan uang. Disamping itu, risiko layanan ditemukan relevan terhadap intensi untuk menyimpan uang. Penemuan ini mengindikasikan bahwa convenience dan layanan merupakan nilai yang paling kritikal bagi pengguna dompet digital di Indonesia.

Currently, the electronic wallet (e-wallet) payment method has been commonly used in Indonesia and slowly has been replacing cash as a payment method. Fintech companies, which mostly operate e-wallet services in Indonesia, are able to make short-term investments using their consumers e-wallet balances. However, the money balances tend toward small amounts. This research aims to evaluate whether perceived values affect Indonesians willingness to save more money in their e-wallet accounts. Perceived values here consist of perceived benefits and risks. We define perceived benefits as perceived monetary and convenience values. Meanwhile, we define perceived risk as encompassing economic, privacy, service, and psychological risk. We analyze the primary data from a total 103 respondents collected via online survey across Indonesia. We have conducted validity and reliability tests of the data collected before performing the main analysis using the regression method with SPSS Statistics 22. We found that perceived value affects users willingness to save more money in their e-wallets. However, we found that convenience benefit has a significantly positive affect on users saving intentions, while monetary benefit does not have the same effect. Meanwhile, service risk is only risk that is relevant to users willingness to save money. These findings indicate that convenience and service are the most critical values for e-wallet users in Indonesia."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Riska Rosdiana
"[ABSTRAK
Tesis ini secara spesifik dimaksudkan untuk mengetahui formulasi pembagian
bagi hasil, mengurai dan menganalisis pola bagi hasil ditinjau dari konsep islam
dan mengukur kepuasan pekerja yang menerima upah dengan pola bagi hasil di
Restoran Sederhana. Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu
dikarenakan melihat fenomena aksi buruh yang tiada henti atas tuntutan kenaikan
upah minimum setiap tahunnya, sehingga harapannya penelitian ini dapat menjadi
referensi untuk mencari solusi alternatif menyelesaikan masalah tersebut secara
islam yaitu penerapan upah bagi hasil. Dalam penelitian ini dipergunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan uji korelasi
antara variabel dependent dan independent. Adapun yang menjadi variabel
independent adalah kepuasan kerja dan yang menjadi variabel dependen adalah
bagi hasil. Responden berjumlah 50 orang pekerja Restoran sederhana. Hasil dari
penelitian ini adalah Pembagian hasil usaha yang dilaksanakan Restoran
sederhana adalah setiap 100 hari sekali. Adapun formulasi pembagian nisbah bagi
pekerja Restoran Sederhana yaitu dengan penentuan poin oleh manajer
menggajian. Setelah diperoleh jumlah poin per pekerja, selanjutnya dihitung
jumlah pendapatan per 100 hari yang diperoleh dari nilai nominal per poin
dikalikan dengan jumlah poin. Setelah diketahui total pendapatan kemudian
dibagi 100 untuk mengetahui pendapatan per hari. Karena pendapatan per hari
akan dijadikan nominal pengurangan atas ketidakhadiran pekerja per hari. Selain
potongan ketidakhadiran, ada potongan lain yang akan mempengaruhi
pengurangan total pendapatan, diantaranya sebagai berikut: Pinjaman untuk
kebutuhan sehari-hari, ?Dayo? Pekerja dan Hari Ferai (absen).
Sistem dan mekanisme bagi hasil yang diterapkan Restoran sederhana dalam
ekonomi Islam dikenal dengan al-musyarakah, persentase bagi hasil yang
diperoleh pekerja Restoran Sederhana sebesar 50% dari total profit bersih
perusahaan. Selain itu, upah yang diperoleh pekerja sudah memenuhi kriteria upah
secara Islam, yaitu adil dan layak.
Berdasarkan hasil statistik menunjukkan bahwa bagi hasil memberi pengaruh
secara signifikan terhadap kepuasan kerja sebesar nilai R square = 0.764 (pada
Tabel 4.7). Hal ini menunjukkan bahwa 76.4% dari varians Kepuasan Kerja dapat
dijelaskan oleh perubahan dalam bagi hasil. Sedangkan 23.6% sisanya
dijelaskan oleh faktor lain di luar bagi hasil.

ABSTRACT
This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit
sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic
concept, and measure worker?s satisfaction level as the receiving end from profit
sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer?s interest towards this topic is based
on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year,
hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem
in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with
quantitative approach is used in this research, by using correlation test between
dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as
independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50
respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing
executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of
division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager.
After every worker?s points are acquired, then counts the total profit per 100 days
which is nominal value per point times total points. After total profit value is
known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a
reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction,
other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily
needs, worker?s ?Dayo? and Ferai Day (absence)
Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in
Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for
workers is 50% from company?s total net profit. Moreover, wage for workers has
satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate.
Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers
satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of
Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest
(23.6%) explained by another factors outside profit sharing., This thesis specifically intended to formulate wage payment based on profit
sharing, differentiate and analyze profit sharing pattern reviewed from Islamic
concept, and measure worker’s satisfaction level as the receiving end from profit
sharing pattern in Restoran Sederhana. Writer’s interest towards this topic is based
on relentless laborer strike demanding higher minimum wage every single year,
hoping this research can be a reference to find alternative solution to this problem
in Islamic way, by implementing profit sharing wage. Descriptive method with
quantitative approach is used in this research, by using correlation test between
dependent and independent variable. Work satisfaction level is defined as
independent variable and the profit sharing as dependent variable. A total of 50
respondent are workers in Restoran Sederhana. This research shows profit sharing
executed in Restoran Sederhana is once per 100 days. While formulation of
division ratio for Restoran Sederhana workers based on point by salary manager.
After every worker’s points are acquired, then counts the total profit per 100 days
which is nominal value per point times total points. After total profit value is
known, divide by 100 to acquire the sum of daily profit. Daily profit will be a
reduction nominal in case of workers absence per day. Besides absence reduction,
other reduction will impact total profit reduction, for instance: Loans for daily
needs, worker’s “Dayo” and Ferai Day (absence)
Profit sharing system and mechanism implemented by Restoran Sederhana in
Islamic economy is known as al-musyarakah, profit sharing percentage for
workers is 50% from company’s total net profit. Moreover, wage for workers has
satisfied wage criteria in Islam, which has to be fair and adequate.
Based on statistic, it shows that profit sharing has significant impact on workers
satisfaction level with R squared = 0.764 (Table 4.7). It shows that 76.4% of
Work Satisfaction is explained on changes in profit sharing. While the rest
(23.6%) explained by another factors outside profit sharing.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agus Muzhaffar
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

ABSTRACT
This thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."
2017
S66757
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anak Agung Prisha Anjani Mahatari
"Personal Guarantor atau Penjamin Perorangan seringkali ikut terseret sebagai Termohon dalam proses PKPU dikarenakan kebanyakan diantaranya memiliki keterkaitan erat terhadap debitur utama. Berdasarkan Pasal 254 UU No. 37 Tahun 2004, PKPU tidak berlaku bagi penjamin. Kendati demikian, masih banyak permohonan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan karena Personal Guarantor tersebut telah melepas hak istimewa mereka. Melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-PKPU/2023, akan dilakukan analisis terhadap penyertaan Personal Guarantor dalam mekanisme Permohonan PKPU yang menitikberatkan pada pertimbangan Majelis Hakim mengenai dikabulkannya permohonan PKPU yang menyertakan Personal Guarantor tersebut. Pokok permasalahan yang akan dibahas di dalam tulisan ini adalah mengenai kedudukan Personal Guarantor apabila dikaitkan dengan UU No. 37 tentang Kepailitan dan PKPU serta memerhatikan ketentuan mengenai jaminan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hasil penelitian ini adalah bahwa masih terdapat banyak Putusan Pengadilan Niaga yang berkontradiksi sehingga mengindikasikan ketidakpastian penerapan Pasal 254 UUK-PKPU. Selain itu, pertimbangan Majelis Hakim terkait pelepasan hak istimewa dapat mengarah pada kekeliruan penerapan asas kepailitan dalam prosedur PKPU.

In numerous cases, Personal Guarantors are often involved as counterclaimant in the applications of Suspension of Payment process due to their close ties with the main debtor. According to Article 254 of Bankruptcy and Suspension of Payment Law that applies in Indonesia, the Suspension of Payment does not apply to guarantors. However, many applications are still granted by the Judges on the grounds that these Personal Guarantors have relinquished their special rights given by the Civil Code. Through a case study of Court Decision No. 92/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst., an analysis will be conducted on the involvement of Personal Guarantors in the Suspension of Payment application mechanism, with a focus on the considerations of the Judges regarding the approval of PKPU applications that include these Personal Guarantors. The main issue discussed in this paper pertains to the position of Personal Guarantors when associated with Bankruptcy and Suspension of Payment Law while also considering the provisions regarding guarantees in the Civil Code. The results of this research shows that there are still many contradictory in the Court Decisions, indicating uncertainty in the application of Article 254 of the Bankruptcy Law. Additionally, the considerations of the Judges regarding the waiver of special rights may lead to misapplication of bankruptcy principles in the Suspension of Payment procedure."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Keenan Julian Bonggardo
"Perkembangan yang sangat pesat terhadap teknologi membuat adanya berbagai terobosan baru pada teknologi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Perkembangan tersebut dapat dilihat dengan adanya teknologi kartu contactless yang digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi yang dilakukan. Adanya kartu contactless sebagai alat pembayaran tentunya membutuhkan hukum untuk mengawasi dan memastikan tidak adanya kecurangan yang terjadi dalam pemanfaatan kartu contactless. Agar lebih komprehensif, kemudian dilakukan perbandingan pengaturan dengan Belanda sebagai negara yang telah mengatur terlebih dahulu. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini, kemudian ditemukan fakta bahwasanya Indonesia telah menyusun sistem pembayaran dengan menggunakan kartu contactless dalam berbagai pengaturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut serupa dengan Belanda yang telah memiliki dasar hukum untuk mengatur penerapan dari kartu contactless. Namun, efisiensi dari Kode Quick Response Indonesia tersebut tidak sebanding dengan penggunaan kartu contactless di Belanda. Kurangnya kodifikasi ini dapat menyebabkan inkonsistensi dan keterbatasan dalam penerimaan dan adopsi dari kartu contactless di Indonesia.

The very rapid development of technology has resulted in various new breakthroughs in technology throughout the world, including in Indonesia. This development can be seen by the existence of contactless card technology which is used as a means of payment in transactions made. The existence of a contactless card as a means of payment certainly requires law to monitor and ensure that there is no fraud in the use of contactless cards. In order to be more comprehensive, a regulatory comparison is then made with the Netherlands as the country that has regulated it first. This thesis was prepared using normative juridical research methods. Based on this research, it was later discovered that Indonesia had developed a payment system using contactless cards in various arrangements stipulated by Bank Indonesia. This is similar to the Netherlands which already has a legal basis to regulate the application of contactless cards. However, the efficiency of the Indonesian Quick Response Code is not comparable to the use of contactless cards in the Netherlands. This lack of codification can lead to inconsistencies and limitations in the acceptance and adoption of contactless cards in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Salma Radiyani
"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan keuangan (financial distress) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya adalah membatasi mobilisasi dan interaksi masyarakat yang menghambat alur produksi, distribusi hingga konsumsi. Akibatnya membawa dampak pada perekonomian sehingga terjadi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan suatu kondisi keuangan yang dapat dirasakan oleh seseorang maupun perusahaan dalam berjuang untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar utang pada kreditornya. Jika kesulitan keuangan (financial distress) terjadi berkelanjutan dapat berujung kepada kepailitan. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang diderita oleh debitor adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengangkat studi kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby sebagai penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) pada masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan salah satu cara jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seseorang maupun khususnya oleh Perseroan Terbatas pada masa Covid-19.

This thesis mainly discusses financial distress that can be felt by all levels of society as a result of the spread of Covid-19 on the Indonesian economy. With the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government issued several policies to overcome the spread of Covid-19, one of which was to limit the mobilization and interaction of people in Indonesia which hampered the flow of production, distribution, and consumption. As a result, it has an impact on the economy, resulting in financial distress that is felt by all levels of society. Financial distress is a financial condition that can be felt by a person or company is struggling to fulfill their obligations, including paying debts to their creditors. If financial distress occurs continuously, it can lead to bankruptcy. One of the alternatives provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment in overcoming financial distress suffered by debtors is the Suspension of Payment. Through the Suspension of Debt Payment Obligations, debtors can submit a reconciliation plan which contains an offer to pay either part or all of the debt to creditors. Suspension of Payment is an effort that can be taken to prevent bankruptcy. The method used in writing thus thesis is literary research with the thesis being a juridicial-normative report and raising the case study of Decision Number 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby as the application Suspension of Payment ) to debtors who experience financial distress during the Covid-19 Pandemic. As a result, Suspension of Payment can be used as a way out to overcome financial distress that is felt by a person or especially by a Limited Liability Company during the Covid-19 period. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radinka Gabriella
"Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun kecuali ditentukan lain oleh UU Kepailitan. UU Kepailitan semula menetapkan untuk tidak membuka upaya hukum apapun terhadap putusan PKPU agar penyelesaian PKPU tidak berlarut-larut serta PKPU dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menghindarkan debitor dari kepailitan, tetapi dalam perkembangannya, dengan tidak dibukanya upaya hukum apapun atas mekanisme PKPU, sering disalahgunakan oleh kreditor beritikad tidak baik yang dengan sengaja menggunakan mekanisme PKPU sebagai ajang untuk memailitkan debitor agar debitor tidak dapat melakukan perlawanan hukum apapun, maka dari itu penelitian ini juga akan melakukan perbandingan dengan Amerika Serikat terkait dengan mekanisme kepailitan dan PKPU terkait dengan upaya hukum terhadap kedua mekanisme tersebut. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana peneliti akan melakukan analisis yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta pendapat para ahli terhadap upaya hukum kasasi atas putusan PKPU. Penelitian ini menyimpulkan idealnya terhadap putusan PKPU tetap tidak dibuka upaya hukum apapun dan untuk menghindari adanya kreditor beritikad tidak baik, maka pengajuan permohonan PKPU hendaknya diajukan oleh debitor selaku pihak yang memahami kondisi keuangan usahanya. 

The Constitutional Court based on Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 has issued a decision that opens the opportunity to file a cassation legal remedy for PKPU decisions, where the decision is not comply with Article 235 paragraph (1) and Article 293 paragraph (1) of the Bankruptcy Law which regulates that PKPU decisions are not allowed any legal remedies unless otherwise provided by the Bankruptcy Law. In addition to causing discrepancies with what has been regulated in the Bankruptcy Law, it also causes discrepancies with the bankruptcy case settlement process which is carried out with a fast process.The Bankruptcy Law originally stipulated not to open any legal remedies against PKPU decisions so that the PKPU settlement would not be protracted and PKPU could be implemented in line with the purpose of its establishment, which is to prevent debtors from bankruptcy, but in the development with the non-opening of any legal remedies for the PKPU mechanism, often abused by the bad faith creditors who deliberately use the PKPU mechanism as a platform to bankrupt the debtor so that the debtor cannot carry out any legal defense, therefore this research will also conduct a comparison with the United States related to the mechanism of bankruptcy and PKPU related to legal remedies for both mechanisms. This research will use normative juridical research methods, where researchers will conduct analysis related to laws and regulations, legal theories, and expert opinions on cassation legal remedies on PKPU decisions. This research concludes that ideally the PKPU decision should not be opened for any legal remedy and to avoid bad faith creditors, the PKPU application should be submitted by the debtor as a party who understands the financial condition of their business."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Risang Aludityo
"ABSTRAK
Sebagai salah satu program pembangunan Indonesia, diantaranya adalah pembangunan perumahan terutama perumahan untuk masyarakat yang memiliki pendapatan rendah atau masyarakat miskin. Pembangunan perumahan rakyat juga dilakukan di wilayah DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa Rusunawa dikhususkan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR . Namun, terjadi penunggakan terutama dalam pembayaran retribusi bulanan untuk tiap unit rusunnya sehingga menyebabkan kerugian hingga Rp 29 Miliar. Hal ini disebabkan kurangnya daya beli dan tingkat kelayakan kerja penghuni Rusunawa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini membahas solusi untuk meningkatkan kelayakan huni dan kelayakan kerja penghuni rusunawa berupa pembuatan bisnis untuk tiap rumah susun dengan metode perbandingan solusi Pairwise Comparison Chart. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan bisnis dapat mengatasi penunggakan pembayaran unit rumah susun, sementara untuk solusi bisnis yang diterapkan berupa bisnis Pengolahan Ikan menjadi Ikan Fillet dengan biaya investasi sebesar Rp 20.636.759.000.- dan Produksi Mainan Edukasi dengan biaya investasi sebesar Rp 4.364.280.250.

ABSTRACT
As one of Indonesians development program, one of them is housing development, are made for low income or poor communities. Construction of public housing also held in the area of Jakarta as the Capital City of Indonesia in the form of Simple Rent Flat Rusunawa and its devoted to The Low Income Communities MBR . However, there are arrears, especially in the payment of monthly retribution for each unit int the flat causing losses of up to Rp 29 billion. This problems happen due to lack of purchasing power and the level of employability of the flat residents. Therefore, this study disccusses the solution to improve the feasibility of occupancy and the feasibiliy of work for the flats residents in the form of building a business solution for each flat by using a comparison method. The Pairwise Comparison method are used due to definiting the business solution for each flat. The result of this study indicate that by applying the business solutions can overcome the payment arrears of the flat unit, while the business solution itself are fish fillet processing business with the investment cost of Rp 20.636.759.000, and educational toy production as the other solution with investment cost of Rp 4.364.280.250. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bagus Mizan Albab
"Pengaturan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dapat dimohonkan oleh kreditor mempunyai persoalan yang merugikan debitor. Pengajuan PKPU oleh kreditor dalam Undang-Undang No.37 tahun 2004 dianggap sebagai upaya untuk menghancurkan usaha debitor dan tidak sesuai dengan Chapter 11 dalam Bankruptcy Code. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dalam skripsi ini dibahas mengenai latar belakang dan upaya yang harus dilakukan agar pengaturan PKPU dalam Undang-Undang Kepailitan dapat memberikan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor. Dengan demikian, kreditor seharusnya tidak diperbolehkan mengajukan PKPU karena dinegara lain, pengajuan PKPU hanya dilakukan oleh debitor. Jika kreditor tetap mengajukan PKPU perlu adanya aturan tambahan yang memberikan rasa adil bagi debitor agar tercapainya kepastian hukum.

Regulation in suspension of obligation for payment of debt which can be submitted by creditor has a problem, because it can harm a debitor rights. Request a suspension of obligation for payment of debts by creditor in Bankruptcy Act Number 37 of 2004 be judged as a strategy to destroy debitor business and misunderstanding with the concept of Chapter 11 Bankruptcy Code. This essay use normatif method which is based on primary legal material, secondary, and tertiary so that in this thesis explained about the background of  suspension of obligation for payment of debt and the solution to make a good regulation in Bankruptcy And Suspension Of Obligation For Payment Of Debts which can gived rule of law for debitor and creditor. Therefore, a creditor may noy request a suspension of obligation for payment of debts because on the other country, request a suspension of obligation for payment of debts only be requested by debitor. However if the creditor is allowed to request a suspension of obligation for payment of debts, it needs additional rule or regulation which can gived a fairness both of creditor and debitor.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>