Skripsi ini membahas mengenai kesulitan keuangan (financial distress) yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai dampak penyebaran Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dengan adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatasi penyebaran Covid-19 yaitu salah satunya adalah membatasi mobilisasi dan interaksi masyarakat yang menghambat alur produksi, distribusi hingga konsumsi. Akibatnya membawa dampak pada perekonomian sehingga terjadi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kesulitan keuangan (financial distress) merupakan suatu kondisi keuangan yang dapat dirasakan oleh seseorang maupun perusahaan dalam berjuang untuk memenuhi kewajibannya, termasuk membayar utang pada kreditornya. Jika kesulitan keuangan (financial distress) terjadi berkelanjutan dapat berujung kepada kepailitan. Salah satu alternatif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang diderita oleh debitor adalah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran baik sebagian atau seluruh utang kepada para kreditor. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Metode penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan mengangkat studi kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby sebagai penerapan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap debitor yang mengalami kesulitan keuangan (financial distress) pada masa Pandemi Covid-19. Dengan demikian, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat dijadikan salah satu cara jalan keluar untuk mengatasi kesulitan keuangan (financial distress) yang dirasakan oleh seseorang maupun khususnya oleh Perseroan Terbatas pada masa Covid-19.

---

This thesis mainly discusses financial distress that can be felt by all levels of society as a result of the spread of Covid-19 on the Indonesian economy. With the Covid-19 pandemic, the Indonesian Government issued several policies to overcome the spread of Covid-19, one of which was to limit the mobilization and interaction of people in Indonesia which hampered the flow of production, distribution, and consumption. As a result, it has an impact on the economy, resulting in financial distress that is felt by all levels of society. Financial distress is a financial condition that can be felt by a person or company is struggling to fulfill their obligations, including paying debts to their creditors. If financial distress occurs continuously, it can lead to bankruptcy. One of the alternatives provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment in overcoming financial distress suffered by debtors is the Suspension of Payment. Through the Suspension of Debt Payment Obligations, debtors can submit a reconciliation plan which contains an offer to pay either part or all of the debt to creditors. Suspension of Payment is an effort that can be taken to prevent bankruptcy. The method used in writing thus thesis is literary research with the thesis being a juridicial-normative report and raising the case study of Decision Number 77/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN-Niaga Sby as the application Suspension of Payment ) to debtors who experience financial distress during the Covid-19 Pandemic. As a result, Suspension of Payment can be used as a way out to overcome financial distress that is felt by a person or especially by a Limited Liability Company during the Covid-19 period.