Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hellena
Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh notaris dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan atau perdata (tinjauan yuridis pada putusan No 1611/ Pid.B/ 2011/ PN. Jkt. Sel) = The misuse of authority committed by a notary can indicated occurrence criminal and or civil actions (judicial review in decision No 1611/ Pid.B /2011/ PN. Jkt. Sel )
" ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan khusus yang diamanahkan oleh Negara dan tidak dapat digantikan oleh profesi lain atau pejabat umum lainnya. Bila Notaris melakukan penyalahgunaan atas kewenangan yang dipercayakan kepadanya, maka akan timbul rasa ketidakpercayaan dari masyarakat dan dapat berindikasi terjadinya perbuatan pidana dan perdata. Hal ini tidak hanya berdampak pada Notaris yang melakukan perbuatan penyalahgunaan kewenangan tersebut, namun berdampak pada seluruh Notaris di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatannya harus ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42133
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Biandari Ratih Hanggarwati
Tinjauan yuridis terhadap putusan majelis pengawas pusat notaris atas perkara yang sama dengan dua putusan yang berbeda (Studi Kasus Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013)= Juridical review of central supervisory assembly decisions on a case with two different decisions Study on Decision Number 04/B/Mj.PPN/2012 and Decision Number 07/B/Mj.PPN/V/2013) / Biandari Ratih Hanggarwati
" ABSTRAK
Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan terkait menentukan bahwa prosedur pemeriksaan laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan oleh Notaris harus dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, hingga Majelis Pengawas Pusat. Penyimpangan prosedur penanganan laporan hingga berujung pada keluarnya 2 (dua) putusan yang berbeda untuk 1 (satu) perkara yang sama, yaitu Putusan Nomor 04/B/Mj.PPN/2012 dan Putusan Nomor 07/B/Mj.PPN/V/2013, menimbulkan asumsi adanya pelanggaran asas ne bis in idem oleh Majelis ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42455
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nainggolan, Panca Putra Setiawan
Tinjuan yuridis terhadap penahanan dokumen yang dititipkan kepada notaris studi kasus putusan majelis pengawas notaris tanggal 01 Februari 2011 Nomor: 06/Pts/MPW.JKT/II/2011 = Juridical Review Against Documents Detention has entrusted to Notary Case Study of The Council of Region Supervision of Notary Decision, dated February 1, 2011 Number 06 / Pts / MPW.JKT / II / 2011
" Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris dituntut peka, jujur, adil dan transparan. Profesi Notaris yang dikenal dalam masyarakat adalah profesi yang dianggap sebagai profesi yang terhormat karena profesi ini bertugas melayani masyarakat umum. Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus berpegang teguh kepada kode etik jabatan notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat serta profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada penelitian ini ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T45152
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizkikha Dwi Dharma
Penetapan wilayah jabatan pejabat pembuat akta tanah dan kegiatan pemeliharan data tanah setelah terjadi pemekaran di Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi studi kasus akta jual beli tanah yang dibuat dihadapan PPAT Kabupaten Bekasi = Land deed maker officer position region establishment and maintenance of land records after regional growth of Administrative Regions Bekasi district case study deed of sale and purchase of land made before land deed maker of Bekasi District
" ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah juga bertugas membantu Kepala Kantor Pertanahan Nasional dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan membuat akta-akta tertentu sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan atau bangunan yang akan dijadikan dasar bagi bukti pendaftaran tanah, peran Pejabat Pembuat Akta Tanah sangat penting guna mencapai kesuksesan dilaksanakannya pemekaran wilayah pada Kabupaten Bekasi, penentuan perubahan ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45362
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Undang-undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris
Jakarta: Dirjen Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan HAM, 2007
R 347.016 UND
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Ratyan Noer Hartiko
Kewenangan notaris menolak memberikan salinan akta sesuai undang-undang jabatan notaris dan etika profesi notaris: analisa putusan majelis pengawas pusat No. 01/B/MJ.PPN/2006 = Notary authority to refuse to provide a copy of the deed according to the notary profession law and notary professional ethics analysis of the central supervisory council decision No. 01/B/MJ/PPN/2006 / Ratyan Noer Hartiko
" Notaris memiliki kewajiban yang tercantum dalam UUJN yaitu mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan isi akta. Hal tersebut juga tercantum dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya undang-undang memberikan kewajiban Notaris untuk menolak memperlihatkan isi akta, termasuk memberikan salinan akta kepada pihak yang tidak berkepentingan. Namun ketidakjelasan mengenai konsep pihak yang berkepentingan dengan akta, membuat Notaris dapat mengalami gugatan pelanggaran kode etik, karena dianggap tidak memberikan salinan akta. Padahal pihak yang meminta bukanlah pihak yang di dalam akta, ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T46220
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maya Amalia Chandra
Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra
" Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus dimiliki oleh Notaris maupun PPAT. Sepanjang pelanggaran yang dilakukan tersebut juga menyangkut pelanggaran terhadap hukum negara dengan dasar hasil laboratorium kriminologi yang menyatakan tanda tangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47392
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lailathul Hadiza
Penggunaan biro jasa menurut kode etik notaris = Use a service bureau according to the code of conduct notary / Lailathul Hadiza
" ABSTRAK
Nama : LAILATHUL HADIZANPM : 1406656964Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penggunaan Biro Jasa Menurut Kode Etik Notaris Bertambahnya jumlah notaris setiap tahunnya mengakibatkan persaingan antara notaris untuk mendapatkan klien. Oleh karena itu, sebagian notaris menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan klien salah satunya menggunakan jasa dari biro jasa sebagai perantara untuk mendapatkan klien. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat melalui biro jasa dan bagaimana otentisitas akta ... "
2017
T47333
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmi Hamidah
Tanggungjawab pejabat pembuat akta tanah sementara terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 39/PDT.G/2012/PN.Im) = Responsibilities of the temporary land deed officer in making a purchase land deed which has legal defact jucicial review to Indramayu District court's verdict Number 39/PDT.G/2012/PN. Im) / Rahmi Hamidah
" ABSTRAK
Dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemegang hak atas tanah, pemerintah melakukan rangkaian kegiatan pendaftaran tanah, maka untuk membantu tujuan pemerintah tersebut, diberikanlah kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT untuk membuat akta tanah yang akan menjadi dasar pendaftaran tanah. Camat sebagai pejabat pemerintah dapat diangkat menjadi PPAT Sementara yang memiliki kewenangan yang sama dengan PPAT. Permasalahan yang dihadapi oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenai keterkaitan Camat sebagai PPAT Sementara dalam ... "
2017
T47385
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dea Nira Dearni Nirman
Tanggung jawab notaris terhadap akta berita acara rapat umum pemegang saham yang bertentangan dengan anggaran dasar dan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 737/PDT.G/2014/PN.SBY) = Notary responsibility towards minutes of shareholders meeting which made against constitutional documents and law of the republic of indonesia number 40 of 2007 concerning limited liability company study case surabaya district court verdict number 737/PDT.G/2014/PN.SBY) / Dea Nira Dearni Nirman
" Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut merugikan pemegang saham perseroan yang tidak hadir dalam RUPS. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T46942
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>