Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Hutapea, Elisabeth Carissa

Penerapan kontrak bagi hasil gross split sliding scale dalam pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional sesuai dengan peraturan menteri ESDM nomor 38 tahun 2015 = The implementation of production sharing contract gross split sliding scale in operation of non conventional oil and gas operation in acoordance with the ministerial decree of energy and mineral resources of the Republic of Indonesia number 38 year 2015

" Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47379

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Buku saku: kumpulan pasal-pasal ketentuan dan sanksi tentang pengelolaan sumber daya alam

Jakarta: 2005

344.046 BUK

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Wahyuningsih Herbowo

Pengelolaan sumber daya alam hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di DKI Jakarta

" ABSTRAK
Kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola daerabnya akan meningkat dengan diundangkannya UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemeritahan Daerab dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pusat dan Daerab, salah satu tanggung jawabnya adalab pengelolaan masalah sumber daya alamnya, untuk daerah-daerah pada umumnya meliputi sumber daya alam hayati dan noabayati kecuali Daerah Kbusus lbukota Jakarta yang hampir sepenuhnya adalab daerab urban. Jakarta dipilih sebagai kajian seperti diketabui kecenderungannya aksn makin bertambab dengan pertimbangan bahwa kasusnya akan dapat dijadikan model bagi ... "

2010

T32471

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Irena Lucy Ishimora

Akses perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam pengelolaan sumber daya alam = Cirompang indigenous women's access to natural resources management

" ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan ... "

2017

S68481

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Achmad Haris Januariansyah

Pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat = State responsibility of the right to a good and healthy environment

" Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif harmonisasi landasan Konstitusionalitas UUD NRI 1945 dengan Peraturan Perundang-Undangan sektoral. Disamping itu juga membahas mengenai sejauh mana komitmen negara dalam mewujudkan pertanggungjawaban negara berdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sejarah. Dan sebagai kesimpulan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara normatif dalam ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35118

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana

Polisi kehutanan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap satwa (studi kasus atas nama terdakwa Sumarto bin Abdullah)

2003

S22105

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yudi Ilhamsyah

Dampak larangan mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang sah sebagai akibat berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (UU nomor 41 tahun 1999) dalam kaitannya dengan penahanan kapal pelayaran rakyat

" Pelayaran rakyat sebagai cikal bakal pelayaran nasional memiliki potensi dan keunggulan dibandingkan jenis pelayaran lainnya, akan tetapi pada saat ini keberadaan pelayaran rakyat sedang terpuruk karena kapal pelayaran rakyat yang mengangkut kayu yang merupakan komoditas utama pelayaran rakyat dianggap sebagai pelaku illegal logging. Berlakunya UU Nomor 41 Tahun 1999 menjadi dasar bagi aparat untuk menahan kapal-kapal pelayaran rakyat yang mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang sah. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat bagaimana permasalahan yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S24388

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2004

346.046 IND u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mochtar Kusumaatmadja

Rights over natural resources : the Indonesian experience

Bandung: Alumni, 2002

333.915 98 MOC r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hendi Handoko Suryandono

Penegakan hukum undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan terhadap permasalahan kerusakan hutan: studi kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (KNDI)-Adelin LIS

" Skripsi ini membahas penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, tindak pidana korporasi serta asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan berdasarkan kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. Penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Indonesia untuk mengatur mengenai Baku Mutu Kerusakan Hutan; Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang dilakukan oleh pejabat administrasi, baik ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25480

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian