Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutapea, Elisabeth Carissa
Penerapan kontrak bagi hasil gross split sliding scale dalam pengusahaan minyak dan gas bumi non konvensional sesuai dengan peraturan menteri ESDM nomor 38 tahun 2015 = The implementation of production sharing contract gross split sliding scale in operation of non conventional oil and gas operation in acoordance with the ministerial decree of energy and mineral resources of the Republic of Indonesia number 38 year 2015
" Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47379
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Andre Abrianto
Pinjam pakai kawasan hutan produksi untuk pengusahaan pertambangan ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik: studi kasus tumpang tindih kawasan izin pertambangan dan budidaya kehutanan di Provinsi Kalimantan Utara = Lease-to-use of production forest areas for mining exploitation analyzed using the general principle of good governance: case study for overlapping location of mining permits and forestry cultivation in North Kalimantan Province
" Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan diakomodir berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebagai penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai tumpang tindih kawasan yang terjadi antara usaha pertambangan dan kegiatan budidaya kehutanan yang berdampak pada terhambatnya kegiatan usaha pertambangan di kawasan tersebut. Izin merupakan salah satu bentuk dari pengendalian oleh Pemerintah, sehingga dengan diperolehnya izin, maka penerima izin seharusnya dapat melakukan kegiatan pertambangan. Tertundanya kegiatan pertambangan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Buku saku: kumpulan pasal-pasal ketentuan dan sanksi tentang pengelolaan sumber daya alam
Jakarta: 2005
344.046 BUK
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Roziqin
Implementasi pasal 33 UUD 1945 dalam sektor minyak bumi pasca reformasi: analisis welfare state = Implementation article 33 of constitution 1945 in oil sector post reform welfare state analysis
" Kelahiran UU Migas dan perubahan Pasal 33 UUD 1945 penuh dengan perdebatan seputar peran negara dalam sektor perekonomian. Perdebatan ini tidak lepas dari perdebatan seputar signifikansi welfare state dalam bernegara, dan pada akhirnya berlanjut pada perdebatan mengenai bagaimana Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sektor minyak bumi. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor- faktor yang dipermasalahkan dari minyak bumi di Indonesia, menjelaskan kebijakan pengelolaan minyak bumi di Indonesia pasca reformasi, dan menganalisis implementasi Pasal 33 UUD 1945 ... "
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyuningsih Herbowo
Pengelolaan sumber daya alam hubungannya dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah di DKI Jakarta
" ABSTRAK
Kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengelola daerabnya akan meningkat dengan diundangkannya UU No. 22 Tabun 1999 tentang Pemeritahan Daerab dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perlmbangan Keuangan antara Pusat dan Daerab, salah satu tanggung jawabnya adalab pengelolaan masalah sumber daya alamnya, untuk daerah-daerah pada umumnya meliputi sumber daya alam hayati dan noabayati kecuali Daerah Kbusus lbukota Jakarta yang hampir sepenuhnya adalab daerab urban. Jakarta dipilih sebagai kajian seperti diketabui kecenderungannya aksn makin bertambab dengan pertimbangan bahwa kasusnya akan dapat dijadikan model bagi ... "
2010
T32471
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Irena Lucy Ishimora
Akses perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam pengelolaan sumber daya alam = Cirompang indigenous women's access to natural resources management
" ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan ... "
2017
S68481
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Barnes, Richard
Property rights and natural resources
Oxford: Portland, 2009
346.044 BAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perencanaan pembangunan Hukum Nasional bidang pengelolaan Komoditas Strategis
Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2008
346.7 IND p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Achmad Haris Januariansyah
Pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat = State responsibility of the right to a good and healthy environment
" Tesis ini membahas mengenai pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam perspektif harmonisasi landasan Konstitusionalitas UUD NRI 1945 dengan Peraturan Perundang-Undangan sektoral. Disamping itu juga membahas mengenai sejauh mana komitmen negara dalam mewujudkan pertanggungjawaban negara berdasarkan peraturanperundang-undangan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan sejarah. Dan sebagai kesimpulan bahwa pertanggungjawaban negara terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat secara normatif dalam ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T35118
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cahya Febriana
Polisi kehutanan sebagai penyidik pegawai negeri sipil dalam proses penyidikan tindak pidana terhadap satwa (studi kasus atas nama terdakwa Sumarto bin Abdullah)
2003
S22105
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>