Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query
Tarmuji
"
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil di Kementerian Sekretariat Negara selama masa moratorium Tahun 2012 dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi sehingga Kementerian Sekretariat Negara belum sepenuhnya melakukan 4 (empat) hal yang diwajibkan selama masa moratorium. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan pospositivis. Analisis evaluasi pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon pegawai negeri sipil dilakukan menggunakan model Context Evaluation, Input Evaluation, Process Evaluation, dan Product Evaluation. Hasil evaluasi menunjukkan ...
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41880
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Halim
"
ABSTRAK
Dua puluh tahun pasca reformasi menyisakan pekerjaan rumah yang berat yakni pengelolaan pemerintahan daerah dalam hal ini penataan daerah. Penataan daerah salah satunya mencakup pengembangan DOB yang perlu dilakukan dalam rangka pendidikan politik masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari tujuan negara dalam konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan banyaknya inisiatif dan usulan pembentukan DOB dianggap membebani keuangan negara namun pembentukan DOB provinsi merupakan jalan untuk mempersingkat ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T50570
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Himawan Santoso
"
Kredit macet yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan melalui lembaga yang bersifat yudisial maupun di luar lembaga yang bersifat yudisial. Proses penyelesaian melalui lembaga yang bersifat yudisial banyak menghadapi hambatan sehingga penyelesaiannya menjadi tidak efektif dan ekonomis. Berbeda dengan penyelesaian di luar lembaga yang bersifat yudisial yang dilakukan dengan cara damai dan sukarela yang penyelesaiannya lebih efektif dan ekonomis. Dengan demikian sangat beralasan apabila dalam penyelesaian kasus kredit macet antara PT. CS sebagai debitur dengan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T14510
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Remanja Dyah Intansuri
"
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang diambil perusahaan untuk melakukan restrukturisasi utang. Celah hukum yang ada pada perundang-undangan terkait, memberi ruang dibuatnya skenario dalam melaksanakan PKPU untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Penerbitan surat sanggup menjadi alat untuk tercapainya tujuan dilaksanakan PKPU. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi penerbitan surat sanggup tanpa peran notaris dapat mencederai kepentingan kreditor utang usaha/vendor dan pentingnya peran notaris terkait proses verifikasi piutang terhadap ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54888
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Prasetyo Pratama Sukirno
"
Skripsi ini menganalisa sebuah kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang di ajukan Bank of New York Carnegie terhadap PT. Bakrieland Development Tbk (?Kasus Bakrieland). Kasus tersebut mengangkat beberapa isu penting yang memperlihatkan kelemahan aplikasi Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengenai kepailitan dan PKPU. Isu utama dalam kasus tersebut adalah apakah kompetensi absolut Pengadilan Niaga terpengaruh oleh pilihan hukum asing dan pilihan forum penyelesaian sengketa pengadilan asing oleh para pihak. Majelis Hakim dalam Kasus Bakrieland menjatuhkan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2014
S55574
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
POL 2:2 (2011)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
POL 2 (1-2) 2011
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
POL 2(1-2)2011
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Kevin Oditra
"
Skripsi ini membahas kebijakan moratorium yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia namun menjadi permasalahan yaitu mengenai pertimbangan pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik ke Negara Arab Saudi, dan memberikan penjelasan bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik melalui kebijakan moratorium ke Negara Arab Saudi sehingga tidak ada lagi kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami Pekerja Migran Indonesia kelak. keduanya ditinjau berdasakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Luthvi Febryka Nola
"
ABSTRAK
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Oleh sebab itu aturan moratorium perlu diperkuat sebagaimana diatur dalam draf RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri yang diajukan DPR. Dalam RUU diatur ...
"
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
