Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query
Dewi Damayanti
"
ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor 16 Tahun 2011 serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang ini dengan berbagai peraturan hukum lainnya yang juga mengatur bantuan hukum. Adanya gerakan bantuan hukum struktural ...
"
Universitas Indonesia, 2013
T33140
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1984
S21599
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987
340 MAR p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Nasution, Adnan Buyung, 1934-
Jakarta: LP3ES, 1981
340 NAS b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bandung: Alumni, 1981
340 BEB
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982
340 IND p
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2012
340.114 VER (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Marpaung, Jonathan
"
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan lembaga bantuan hukum dalam melaksanakan bantuan hukum secara cuma-cuma di Indonesia. Sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penjaminan hak-hak dasar warga negara untuk mendapatkan kedudukan yang sama dihadapan hukum, akan sangat menarik bila kita membandingkan serta dapat menjadikan pembelajaran konsep bantuan hukum di negara lain yakni Belanda, Australia dan Thailand.
Hasil dari penelitian ini nantinya akan menjelaskan perlindungan hukum dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma baik dalam bidang litigasi maupun ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S42336
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Innani Silhouttatia
"
Tugas karya akhir ini membahas mengenai proses pemberian bantuan hukum terhadap tersangka kasus narkotika yang dilaksanakan oleh Pos Bantuan Hukum Badan Narkotika Nasional sebagai bentuk kebijakan yang didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011. Berdasarkan aturan tersebut kemudian diturunkan kepada surat keputusan kepala BNN Nomor KET/40/III/2011/BNN yang menjadikan Pos Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Direktorat Hukum BNN dengan bekerja sama dengan Deputi Terapi dan Rehabilitasi. Dalam tulisan ini penulis ...
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Martiman Prodjohamidjojo
Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
340 MAR p
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library