Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Cecilia Rina Esti Rahayu
"
Konsep nominee masuk ke Indonesia sebagai suatu perjanjian karena adanya asas kebebasan berkontrak dan sistem hukum perjanjian yang sifatnya terbuka. Berkaitan dengan nominee hak atas tanah bagi warga negara asing, pada Pasal 26 ayat (2) UUPA telah ditegaskan mengenai larangan bagi warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah yang dilarang bagi warga negara asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun demikian praktik nominee hak atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia masih ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T51823
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Humaira Fatizsa
"
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai peralihan hak atas tanah yang Akta Jual Belinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah mengandung cacat hukum, dimana Pihak Pembeli yaitu Tergugat I sebagai pihak yang tidak beritikad baik karena belum melunasi seluruh harga tanah objek sengketa kepada Penggugat sebagai penjual dan pada disaat yang sama Tergugat I telah membalik nama sertifikat dari nama Penggugat kepada Tergugat I dan dalam pembuatan akta-aktanya Pejabat Pembuat Akta Tanah kurang cermat atau lalai sehingga ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Christian Aryadi
"
Konsep dasar jual beli tanah adalah terang dan tunai. Dalam prakteknya terang dan tunai tersebut bisa saja tidak terpenuhi sehingga dibutuhkan instrumen lain agar dapat melakukan jual beli kemudian, instrument tersebut dalam pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Tujuannya adalah mengikat antara penjual dan pembeli agar dikemudian hari jika syarat terang dan tunai terpenuhi dapat dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT. Jika pembayaran sudah lunas penjual dalam PPJB bisa saja tidak ikut ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52244
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Steven Wongso
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tukar menukar hak atas tanah berdasarkan ketentuan Hukum Tanah Nasional dan peraturan-peraturan terkait (Studi Putusan PN Depok No. 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk). Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah mengenai keabsahan tukar menukar hak atas tanah secara umum dan keabsahan tukar menukar hak atas tanah yang dilakukan secara lisan oleh penggugat dan tergugat dalam Putusan PN Depok No. 211/Pdt.G/2018/Pn.Dpk. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. ...
"
2020
T55041
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Firdausi Alamari
"
Tesis ini membahas tentang kedudukan surat keterangan tanah (SKT) yang dijadikan dasar perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, terdapat pejabat pembuat akta tanah yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam penelitian ini, PPAT telah membuat Akta Penyerahan Hak dengan menggunakan SKT dalam peralihan hak atas tanah sebagai ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54815
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ninda Afifah Permatasari
"
Hak atas tanah dapat diperoleh melalui jual beli, hibah ataupun pewarisan. Adanya dasar kepemilikan hak atas tanah yang berbeda terhadap satu objek yang sama dapat menyebabkan adanya saling klaim hak atas tanah yang merupakan awal adanya sengketa tanah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini ialah terkait peralihan hak atas tanah melalui hibah yang menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan ahli waris serta keabsahan peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang dilakukan oleh ahli waris ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nyimas Jasmine Rachmania
"
Penelitian ini mengenai peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena jual beli. Berdasarkan pada Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, hak atas tanah yang menjadi objek jual beli tersebut dapat dialihkan secara sempurna dengan dilakukannya pencatatan perubahan kepemilikan hak atas tanah. Akta PPAT sebagai alat bukti bahwa telah terjadi peralihan hak dari pemegang hak kepada pemegang yang baru. Permasalahan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kevin Cornelius Theomarel Uktolsej
"
Peralihan hak atas tanah seperti jual beli tanah harus didaftarkan dan yang wajib
mendaftarkannya adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun kenyataannya
dalam kasus yang peneliti bahas, transaksi jual beli yang dilakukan oleh para pihak hanya
menggunakan kuitansi sebagai bukti pembayaran. Masalah pada riset ini adalah belum
diketahui secara pasti kekuatan bukti kuitansi dalam transaksi jual beli tanah menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, cara untuk meningkatkan kekuatan
pembuktian kuitansi, khususnya terkait penerapan dan pertimbangan hakim dalam
putusan Mahkamah Agung Nomor 1376 K/Pdt/ ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
