Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Marindi Cintyana

Perlindungan Hukum Pemegang Girik Sebagai Pemilik Hak Atas Tanah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 166/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Pst = Legal Protection For Girik Holders as The Owner of Rights On Land In Terms of Government Regulation Number 24 of 1997 Concerning Land Registration (Analysis of Court Decision Number 166/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst)

" Girik adalah alat bukti tanda membayar pajak. Sebelum berlakunya UUPA, hukum tanah yang berlaku bersumber hanya hukum adat. Girik digunakan oleh pemilik tanah sebagai tanda bukti hak atas tanah, karena hanya pemilik tanah yang wajib membayar pajak. Dengan berlakunya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental di bidang hukum tanah dan hak- hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat ... "

2015

T43965

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Panjaitan, Chatrine Pasu

Perlindungan hukum pemegang girik sebagai pemilik hak atas tanah (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1930 K/Pdt/2007)

" Tesis ini membahas mengenai fungsi girik. Sebelum berlakunya UUPA hukum tanah yang berlaku bersumber hanya kepada hukum adat. Girik digunakan sebagai bukti pemilikan hak atas tanah adat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terjadi perubahan secara fundamental dibidang hukum tanah dan hak-hak perorangan atas tanah yang berlaku di Indonesia.Sebagian masyarakat Indonesia saat ini masih ada yang beranggapan bahwa girik adalah sebagai penunjuk atas pemilikan hak atas tanah. Seperti permasalahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29253

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Alpha Jeffrey

Analisis implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di Kecamatan Menteng: studi kasus pada Unit Pelayanan Pajak Daerah Menteng = Analysis of policy implementation of principal reduction and administrative sanctions elimination of land and building tax receivables in the district of Menteng: case study on Local Tax Service Unit of Menteng

" ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Disamping itu penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana kebijakan dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah UPPD Menteng sebagai pelaksana teknis kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun masih ... "

2016

S64047

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putri Agus Wijayati

Tanah dan sistem perpajakan: masa kolonial Inggris/Putri Agus Wijayati

Yogjakarta Tarawang Press^C2001,

336.22 Wij t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian