ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pengurangan pokok dan
penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2 di UPPD Menteng. Disamping itu
penelitian ini juga membahas tentang analisis faktor penghambat dalam implementasi
kebijakan pengurangan pokok dan penghapusan sanksi administrasi piutang PBB P2
di UPPD Menteng. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap pihak-pihak pelaksana kebijakan
dan juga studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah UPPD Menteng sebagai
pelaksana teknis kebijakan telah melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan
yang telah ditetapkan. Namun masih ditemukan beberapa hambatan dalam
pelaksanaan kebijakan yaitu sosialisasi yang belum maksimal serta kurangnya SDM
dan sarana/prasarana pendukung
ABSTRACTThis study discusses the implementation of principal reduction policy and the
elimination of administrative sanction of land and building tax receivables in UPPD
Menteng. Besides, this study also discusses the analysis of the inhibiting factors in
the implementation of principal reduction policy and the elimination of administrative
sanctions land and building tax receivables in UPPD Menteng . This research was
conducted using qualitative approach through in-depth interviews of the policy
implementor and also the study of literature. The results of this study are UPPD
Menteng as the technical implementor of policies have been carrying out a policy in
accordance with the prescribed rules. But still found some obstacles in the
implementation of policies that socialization of the policy is not maximized and the
lack of human resources and facilities or infrastructure support.