Hasil Pencarian

Ditemukan 109 dokumen yang sesuai dengan query

Candy Nurul Khasanah

Tinjauan yuridis permohonan pernyataan pailit oleh debitor (voluntary petition): studi kasus putusan nomor 48/Pdt.Sus.pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara kepailitan PT. Mandala Airlines = Juridical perspective of bankruptcy petition by debtor (voluntary petition): case study decision no48/Pdt.Sus.pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst in bankruptcy case of PT. Mandala Airlines

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika ... "

2016

S63185

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Ary Tri Dharma

Kedudukan hukum Bank Indonesia dalam kepailitan bank ditinjau dari konstruksi hukum undang-undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran hutang = Bank Indonesia's legal position in terms of the bank bankruptcy at law constructions law number 37 of 2004 on bankruptcy and postnement of debt payment

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Bank Indonesia dalam kepailitan bank dari kontruksi hukum Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah dimana pada Pasal 2 ayat (3) Undang-Undangn ini menyebutkan hanya Bank Indonesia yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap bank bermasalah, dan bukan para kreditor bank pada umumnya, maka dibahas juga kewenangan kepailitan bank oleh Bank Indonesia setelah kewenangan pengawasan bank dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah ... "

2016

S65497

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sidabutar, Johannes Eko S. Junior

Tinjauan yuridis terhadap putusan MK Nomor 21/Puu-Xiv/2016 terkait permufakatan jahat delik korupsi: studi putusan kasasi No. 168 K/Pid.Sus/2011 = The analysis of Indonesian constitutional court verdict number 21/Puu-Xiv/2016 related to the conspiracy of corruption crime: study case: Indonesian supreme court verdict number 168 K/Pid.Sus/2011

" ABSTRAK
Topik utama skripsi ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/Puu-XIV/2016. Terbitnya putusan ini diawali dengan judicial review yang diajukan Setya Novanto kepada Mahkamah Konstitusi terkait frasa permufakatan jahat yang terdapat di dalam Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU PTPK . Pembahasan di dalam skripsi ini meliputi pengertian dasar mengenai permufakatan jahat delik baik berdasarkan KUHP maupun undang-undang di luar KUHP. ... "

2017

S70154

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Awdy Fikri Zulhan

Pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap dikaitkan dengan pemberantasan suap di sektor swasta di Indonesia = The enforcement of act number 11 of 1980 on crime of bribery related to the eradication of bribery in private sector in Indonesia

" ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai tindak pidana suap yang dilakukan di sektor swasta di Indonesia. Permasalahan yang timbul karena aparat penegak hukum menyatakan bahwa suap di sektor swasta belum bisa ditindaklanjuti oleh karena ketiadaan aturan yang mengatur hal tersebut. Padahal, telah terdapat UU No. 11 Tahun 1980 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Suap. UU ini tidak memberikan batasan bahwa suap hanya berlaku terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara seperti yang pada umumnya dikenal di UU Tipikor, ... "

2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library