Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Ujianto Singgih Prayitno

Advokasi Sebagai Kewajiban DPR RI Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Masyarakat Lemah: Analisis terhadap Fungsi dan Hak Konstitusional DPR RI

" ABSTRAK

Secara konstitusional Dewan Perwalilan Rakyat adalah lembaga tinggi negara yang mewakili rakyat. DPR memiliki fungsi penetapan Anggaran Belanja Negara, bersama-sama Presiden membuat Undang-Undang, dan fungsi pengawasan. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyerap aspirasi rakyat ini DPR memiliki hak, yaitu (1) hak meminta keterangan kepada Presiden, (2) hak mengadakan penyelidikan, (3) hak amandemen; (5) hak mengajukan pernyataan pendapat, (6) hak mengajukan RUU usul inisiatif, dan (7) hak mengajukan pertanyaan.

Melalui hak-hak itu, ... "

1997

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Basuki Usdekiawan

Peningkatan kewenangan DPR RI periode 1999 - 2004 dalam membuat undang-undang setelah amandemen UUD 1945 = Challenge of the 1999 - 2004 house of representatives' authority on legislation post 1945 constitution amendment

" According to 1945 Constitution amended during the General Assembly of the People Consultative Assembly in 1999, the House of Representatives as Legislative Institution has an important role. This has been proved by a shift of authority on drafting from the President to the House of Representatives on its legislation initiative. The shift related to the role and authority of the House on legislation is stipulated on Section 5 article (1) and Section 20 article (1) ... "

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T13967

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Reni Dwi Purnomosari

Implementasi sistem bikameral dalam parlemen Indonesia

Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005

328 REN i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mekanisme Penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

" Pengkajian mengenai mekanisme penindakan terhadap Anggota DPR yang melakukan tindak pidana korupsi dipandang perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan, yaitu pertama bahwa lembaga DPR RI saat ini berada pada posisi tertinggi dalam daftar kasus korupsi. Kedua, upaya pemberantasan korupsi merupakan komitmen bersama yang harus menjadi prioritas. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Anggota DPR RI dalam tindak pidana korupsi karena secara normatif terjadi perluasan subyek pelaku tindak pidana korupsi termasuk Anggota DPR sebagai penyelenggara negara, ... "

JLI 8:2 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Verdika Bagus Prasetya

Manajemen sekuriti fisik kompleks gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) = Physical security management at the house of representatives of the Republic of Indonesia

" Tesis ini membahas tentang penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR/MPR Jakarta sebagai upaya efektif dan efisien dalam melindungi aset negara supaya terhindar dari ancaman ini dilatarbelakangi yang mengakibatkan kerugian. Penelitian tesis oleh hasil observasi peneliti terhadap penyelenggaraan manajemen sekuriti fisik Gedung DPR MPR yang belum sesuai dengan beberapa literatur manajemen sekuriti fisik dan standar operasional prosedur yang berlaku. Batasan tesis ini fokus pada proses manajemen sekuriti, proses sekuriti fisik dan proses upaya taktis pengamanan di ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rosdiana

Kewenangan mahkamah kehormatan dewan menurut undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah = The authority of the committee on ethics law no 17 year 2014 on the people s consultative assembly the house of representatives of the republic of indonesia the people s representatives council and regional house of representatives / Rosdiana

" ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, Teori Demokrasi, Teori Perwakilan, Etika, Moral, dan Kode Etik, serta Teori Pengawasan. Adapun konsep-konsep yang digunakan adalah tentang kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan hak imunitas Anggota DPR RI. Untuk mendapatkan ... "

2017

T46994

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library