Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Miechele
"
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perusahaan efek yang diajukan permohonan
pernyataan kepailitan oleh Debitornya. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis pihak-pihak yang berwenang dan prosedur mengajukan permohonan
kepailitan terhadap perusahaan efek. Metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif, yaitu merujuk pada norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang (UUK dan PKPU), perusahaan efek hanya dapat dimohon pailit oleh ...
"
2016
T46363
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Marshall Stanley Yehezkiel
"
Permasalahan pada penelitian hukum ini mengenai: (i) kedudukan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer); (ii) pengawasan Bank Indonesia (BI) atas penerbitan Uang Elektronik oleh Lembaga Jasa Keuangan; dan (iii) kerjasama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Bank Indonesia (BI) dalam pengawasan Penerbit Uang Elektronik (Electronic Money Issuer).
Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum doktriner atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52460
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Muhammad Noor Friyatna Esa
"
Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S64286
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Lantika Ayu Prabasari
"
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Independensi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh
kegiatan jasa keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan di Indonesia.
Dimana Mahkamah memutus untuk dihapusnya frasa ?bebas dari campur tangan
pihak lain...? yang mengikuti frasa ?Independen? dalam Pasal 1 angka 1 UU
No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan ...
"
2016
S64399
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Trigaya Ahimsa
"
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor jasa keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris Pasar Modal. Dalam hal ini, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pungutan. Terhadap pungutan ini pun sempat diajukan uji materil ke Mahkamah Agung oleh para pemohon, yakni beberapa asosiasi profesi penunjang Pasar Modal seperti HKHPM dan INI yang menyatakan bahwa profesi penunjang bukanlah termasuk ke dalam pihak yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selain itu, INI menyatakan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
