ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan Independensi Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya mengatur dan mengawasi seluruh
kegiatan jasa keuangan di Indonesia, khususnya sektor perbankan di Indonesia.
Dimana Mahkamah memutus untuk dihapusnya frasa ?bebas dari campur tangan
pihak lain...? yang mengikuti frasa ?Independen? dalam Pasal 1 angka 1 UU
No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan menggunakan
metode penelitian hukum normatif yang melakukan penelitian terhadap bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa dengan
dihapusnya frasa ?bebas dari campur tangan pihak lain?, membuat Independensi
OJK semakin lemah.
ABSTRACTThis thesis elaborates the implementation of the independency of Financial
Services Authority (OJK) post Constitutional Court Judgment No.
25/PUU-XII/2014 in conducting its functions and duties as the regulator and
supervisor of financial services in Indonesia, especially in banking sector. Within
its decision, the Constitutional Court abolished the phrase ?free from other
parties? intervention?, which following the phrase ?independent?, that was
previously stated under Article 1 (1) of Law No. 21 Year 2011 on Financial
Services Authority. Based on normative legal research that uses primary,
secondary and tertiary legal sources, this research has found that the abolishment
of such phrase, the independency of OJK is weaker than before.
S64399-Lantika Ayu Prabasari.pdf :: Unduh