Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini mencoba menjelaskan mengenai proses penentuan harga produk jasa, yang dalam hal ini adalah harga sewa mobil. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang menentukan harga sewa, dapat diketahui apakah terdapat hubungan antara biaya dengan harga sewa. Selan-jutnya dapat mempelajari sejauh mana biaya mempengaruhi harga sewa. Penelitian dilakukan dengan mengadakan studi literatur dan studi lapangan dengan mengambil suatu perusahaan penyewaan mobil sebagai obyek penelitian utama. Dengan studi literatur, diharapkan dapat diperoleh landasan teoritis yang cukup mengenai biaya dan penentuan harga. Selain itu dengan mempelajari proses penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan penyewaan mobil dapat diperoleh pemahaman mengenai penentuan harga dalam praktek usaha. Penelitian dilakukan pada perusahaan penyewaan mobil Toyota Rent a Car. Dari penelitian yang telah dilaksana-kan diketahui bahwa perusahaan memperhitungkan biaya-biaya tertentu sebagai faktor pembentuk harga sewa. mobil. Biaya-biaya yang diperhitungkan itu digunakan dalam membentuk suatu model atau formula tertentu untuk menentukan harga sewa pada suatu jenis mobil. Secara garis besar perusahaan memperhitungkan beberapa aspek biaya. Aspek tersebut adalah biaya pengadaan mobil, biaya untuk tenaga supir dan biaya untuk pemakaian bahan bakar. Setelah mengetahui proses penentuan harga yang diguhakan pada perusahaan dapat dilakukan perbandingan dengan harga sewa yang diberikan oleh perusahaan lain. Perbandingan ini menggambarkan bagaimana efektifitas penentuan harga yang telah dilakukan oleh perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain. Kesimpulan yang didapat menyebutkan bahwa harga sewa mobil ditentukan dari persentase tertentu atas harga beli mobil. Biaya yang mempengaruhi harga sewa ditentukan dalam persentase atas harga beli mobil. Biaya itu merupakan biaya variabel. Sebenarnya ada biaya yang lebih tepat dihitung sebagai biaya variabel."

"Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi prosedur vouching atas akun beban operasi satker DEF dari KAP XYZ. Satker DEF adalah instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengelolaan barang tambang berdasar kontrak kerjasama. Laporan magang ini membahas kesesuaian antara prosedur vouching yang dilakukan oleh KAP XYZ dengan teori dan standar audit yang berlaku. Prosedur vouching yang dilakukan merupakan tahapan test of detail, untuk menguji asersi existence yang menunjukkan bahwa transaksi benar-benar terjadi dan asersi completeness yang menunjukkan bahwa transaksi dicatat secara lengkap. Berdasarkan proses vouching yang dilakukan, KAP XYZ belum sepenuhnya menerapkan prosedur vouching sesuai dengan teori karena KAP XYZ tidak melakukan pemeriksaan komponen otorisasi tanda tangan pada sampel dokumen yang diperiksa.

---

This report aimed to explain the evaluation of vouching procedure performed by KAP XYZ on operating expense account of DEF working unit. DEF working unit is a government entity that operate in the exploitation of mining commodity based on collaboration agreement. This report discussing the compatibility of vouching procedure from KAP XYZ in accordance to the theory and audit standard, as well as evaluation of self-reflection that has been obtained during the internship program. The vouching procedure was done in part of test of detail, to testing the existence assertion which indicate that the transaction is actually happen and completeness assertion which indicate that the transaction has been recorded completely. Based on the vouching activity that has been performed, KAP XYZ does not completelt applying vouching procedure in accordance to the teori that has been as KAP XYZ does not verify the authorization component in

sample document."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai audit beban operasional PT XYZ yangdilakukan oleh KAP ABC untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember2014. Secara lebih rinci, laporan magang ini membahas mengenai kebijakanakuntansi perusahaan, metode alokasi beban, standar akuntansi, prosedur audit atasakun-akun yang terkait audit beban operasional program PT XYZ. Berdasarkanhasil proses audit, dijelaskan bahwa standar akuntansi atas beban operasionalprogram PT XYZ telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan(PSAK) yang berlaku, serta prosedur audit yang dijalankan oleh KAP ABC atasbeban operasional program PT XYZ telah sesuai dengan teori dan standar audityang berlaku. Selain itu, pada laporan magang ini dijelaskan mengenai temuanaudit selama proses audit beban operasional program PT XYZ untuk tahun 2014.;

---

ABSTRACTThe internship report discusses about the audit of program operating expense in PTXYZ for the year ended December 31 2014. In a more details, it discussesaccounting policy, expense allocation, accounting standard, and audit proceduresof accounts related to program operational expense in PT XYZ. Based on the auditresults, it shows that the accounting standard of program operational expensescomplies with the Indonesia Financial Accounting Standard. In addition, the auditprocedures, which are applied by the KAP ABC, have complied with the theory andthe audit standards which prevail. This internship report also explaines about theaudit findings during the audit process of program operating expense in PT XYZfor the year ended December 31, 2014., The internship report discusses about the audit of program operating expense in PTXYZ for the year ended December 31 2014. In a more details, it discussesaccounting policy, expense allocation, accounting standard, and audit proceduresof accounts related to program operational expense in PT XYZ. Based on the auditresults, it shows that the accounting standard of program operational expensescomplies with the Indonesia Financial Accounting Standard. In addition, the auditprocedures, which are applied by the KAP ABC, have complied with the theory andthe audit standards which prevail. This internship report also explaines about theaudit findings during the audit process of program operating expense in PT XYZfor the year ended December 31, 2014.]"

"[ABSTRAKPenelitian ini menyelidiki pengaruh perubahan kebijakan fiskal selamapelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan di Indonesia. Denganmenggunakan data panel dari 27 provinsi selama periode 2001-2012, penelitianini menjelaskan dampak dari peraturan baru tentang desentralisasi fiskal terhadapketimpangan pengeluaran. Penelitian ini menggunakan koefisien Gini, Theil L,dan Theil T sebagai ukuran ketimpangan, sedangkan variabel independen meliputiindeks desentralisasi fiskal (FDA dan FDB), PDRB per kapita (pcGRDP) danPDRB per kapita kuadrat (pcGRDP kuadrat). Variabel independen PDRB perkapita dan PDRB per kapita kuadrat berfungsi sebagai variabel kontrol.Hasil regresi panel menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (2001-2004), desentralisasi fiskal berdampaknegatif pada ketimpangan. Penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskalmengakibatkan peningkatan ketimpangan pengeluaran. Semakin besardesentralisasi fiskal menyebabkan semakin besarnya ketimpangan pengeluaran.Perubahan undang-undang desentralisasi fiskal tahun 2004 menunjukkan bahwaketimpangan dapat dikurangi. Meskipun pengaruh desentralisasi fiskal padaketimpangan masih negatif setelah tahun 2004, besar dampaknya jauh lebih kecil.

---

ABSTRACTThis study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.;This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller., This study attempts to investigate the effect of change in fiscal regulationduring implementation of fiscal decentralization on inequality in Indonesia. Usinga provincial panel data set consisting of 27 provinces during 2001-2012 periods,this study explains the impact of new regulation on fiscal decentralization onexpenditure inequality. This study employs Gini coefficient, Theil L, and Theil Tas a measure of inequality, while independent variables include indices of fiscaldecentralization (FDA and FDB), per capita GRDP (pcGRDP) and per capitaGRDP squared (pcGRDP squared). Independent variables, pc GRDP and pcGRDPsquared serve as control variables.The panel regression results show that during the implementation of the lawNo.25/1999 (i.e., from 2001 to 2004), fiscal decentralization has a negative impacton inequality. In particular, this study finds that fiscal decentralization appears tohave increased expenditure inequality. Higher degree of fiscal decentralizationviiUniversitas Indonesiainduces larger expenditure inequality. However, the implementation of the revisedfiscal decentralization law in 2004 seems to have mitigated inequality. Though theeffect of fiscal decentralization on inequality is still negative after 2004, themagnitude of the effect is much smaller.]"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi akun beban bunga pada Bank THB serta prosedur audit yang dilakukan KAP XYZ terhadap Bank THB, khususnya untuk akun beban bunga. Laporan ini membahas akun beban bunga Bank THB untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2017. Standar akuntansi yang digunakan adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK mengenai instrumen keuangan yang terdapat pada PSAK 50 dan PSAK 55. Prosedur audit yang dilakukan KAP XYZ dimulai dari tahap penerimaan klien, perencanaan, pengujian dan pengumpulan bukti hingga penyelesaian dan pelaporan. Standar audit yang digunakan adalah Pedoman Audit XYZ yang mengacu pada International Standards on Auditing ISA . Terdapat temuan terkait pemberian otorisasi pada pengujian pengendalian yang tidak material, namun secara keseluruhan, berdasarkan hasil dari proses pengauditan tidak ada salah saji yang material dan laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil analisis, perlakuan akuntansi dan prosedur audit yang dijalankan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of interest expense account in Bank THB as well as the audit procedures performed by KAP XYZ against Bank THB, especially for interest expense account. This report discusses the interest expense account of Bank THB for the period ended in 31 December 2017. The accounting standards used are Statements of Financial Accounting Standards SFAS for financial instruments, SFAS 50 and SFAS 55. Audit procedures performed by KAP XYZ started from client acceptance, planning, testing and evidence collection, until completion and reporting. The audit standard used is the XYZ Audit Guide which refers to the International Standards on Auditing ISA . From the test of control, KAP XYZ found that there is minor issue related to authorization. However, based on the overall result of the auditing process, there is no material misstatement and the financial statement gets an unqualified opinion. Based on the analysis, accounting treatment and audit procedures are in accordance with applicable standards."

"Laporan magang ini bertujuan untuk membahas mengenai evaluasi prosedur audit substantif atas salah satu akun beban PT ABC, yaitu beban promosi dan pemasaran yang telah dilaksanakan oleh KAP XYZ untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha teknologi informasi dan komunikasi yang berfokus pada memberikan jasa penyedia layanan, solusi dan produk inovasi teknologi informasi kepada para klien B2B. Adapun fokus pembahasan laporan magang ini terletak pada tahap prosedur audit substantif yang terdiri dari penyusunan lead schedule, pelaksanaan substantive analytical review, pelaksanaan tie up saldo-saldo akun, penarikan sampel dan juga vouching. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian prosedur audit yang telah dilaksanakan oleh KAP XYZ dengan sumber literatur akademis dan juga standar audit yang berlaku sebagai kerangka evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, prosedur audit substantif atas akun beban promosi dan pemasaran tersebut sudah sesuai dengan kerangka evaluasi. Selain itu, dalam laporan magang ini, penulis juga melaksanakan refleksi diri atas pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama menjalankan kegiatan magang di KAP XYZ.

---

This internship report aims to discuss the evaluation of substantive audit procedures on one of PT ABC's expense accounts, namely promotion and marketing expenses, which were carried out by KAP XYZ for the year ended December 31, 2023. PT ABC is a company engaged in the information and communication technology business, focusing on providing services, solutions, and innovative information technology products to B2B clients. The focus of this internship report lies in the substantive audit procedure stages, which include the preparation of the lead schedule, the implementation of substantive analytical review, the tie-up of account balances, sampling and vouching. This evaluation is conducted by comparing the appropriateness of the audit procedures carried out by KAP XYZ with audit literature sources and applicable audit standards as the evaluation framework. Based on the evaluation results, the substantive audit procedures for the promotion and marketing expense account are in accordance with the evaluation framework. In addition, in this internship report, the author also reflects on the experiences gained during the internship activities at KAP XYZ."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh leverage terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik di Indonesia. Gaji karyawan diukur dengan beban gaji karyawan dibagi dengan jumlah karyawan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah market leverage, size, tangibilitas aset, profitabilitas perusahaan, kesempatan pertumbuhan, volatilitas pendapatan, tingkat pengangguran, produktivitas karyawan. Penelitian ini menggunakan regresi data panel. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan market leverage dan tingkat pengangguran terhadap beban gaji karyawan pada perusahaan publik sektor nonkeuangan dan nonutilitas di Indonesia periode 2006-2012.

---

This study aims to analyze the impact of leverage toward employee salary in public companies in Indonesia. Employee’s salary is employee salary expense divided by number of employees. The determinants used in this study are market leverage, size, growth oppurtinity, earnings volatility, profitability, employee productivity, unemployment. This study uses panel data regression. The results of this study indicates that there is significant negative relationship between market leverage and rate of unemployment toward employee salary expense on public companies in Indonesia for non-financial and non-utilities sector for the period of 2006-2012."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05, untuk periode 31 Desember 2014. Laporan ini membahas mengenai prosedur audit yang dijalankan, tahapan - tahapan audit, beserta hasil pelaksanaan audit, temuan audit, serta kesesuaian prosedur - prosedur audit tersebut dengan teori audit. Proses yang dijalankan dalam audit ini mencakup test of controls, serta substantive test of transactions, yang dilaksanakan kepada seluruh program kerja ABCD Ketenagakerjaan cabang B05. Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05 sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

ABSTRAK

This report aims to explain the audit procedures for the contribution revenue and claim expenses of ABCD Ketenagakerjaan's B05 branch, for the period ended December 31st, 2014. This report mainly discusses about the processes undertaken during the audit and its conformity with the audit theories, the result of the audit, and also the issues found upon completing the audit. The processes undertaken include test of controls, and also substantive test of transactions, both of which are performed across all ABCD Ketenagakerjaan's work program. Based on the audit procedures performed, auditor achieved enough evidence to assure that the contribution revenue and claim expenses of ABCKetenagakerjaan?s B05 branch have been fairly presented, and are free from any material misstatements."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit akun pendapatan dan beban lain-lain pada PT XYZ sebagai maskapai penerbangan nasional. Perusahaan ini memberikan jasa penyewaan helikopter, jasa teknisi dan pilot serta jasa perawatan helikopter. Helikopter merupakan salah satu aset utama perusahaan dan aset tersebut didapatkan dari sewa pembiayaan. Perlakuan akuntansi transaksi sewa pembiayaan diatur dalam PSAK 30 berikut dengan peraturan mengenai ketentuan transaksi jual dan sewa kembali. Transaksi jual dan sewa kembali berpotensi terhadap adanya pengakuan keuntungan atau kerugian bagi perusahaan, dan adanya biaya sewa dan beban bunga yang termasuk dalam akun pendapatan dan beban lain-lain. Audit yang dilakukan mencakup prosedur analitis, pengujian subtantif dan pengujian rincian nilai saldo dengan melakukan perhitungan kembali beban bunga dan jurnal transaksi mata uang asing. Berdasarkan analisis, prosedur audit yang dilakukan KAP LMN sudah sesuai dengan teori dan stadar audit yang berlaku. Namun terdapat ketidaksesuaian penerapan akuntansi pedapatan dan beban lain-lain yang dilakukan PT XYZ dengan standar akuntansi di Indonesia.

---

ABSTRACTThis internship reports explain audit procedure for other income and expense in PT XYZ as national aviation company. This company running its business with provide helicopter charter services, pilot and engineer services, and helicopter maintenance services. Helicopter is one of the main asset for company and this asset is obtained from finance lease. Accounting treatment for leasing is referred to PSAK 30 which also regulates accounting treatment for sale and lease back transaction. Company potentially recognize gain or loss and record payment of interest leasing periodically from that transaction as other income and expenses.The audit has included analytical procedure, substantive test, and test of detail balance by recalculate interest expense and test of journal foreign exchange. Base on analysis, the audit conducted by public accounting firm have complied in accordance with theory and the applicable standards. However, there are some accounting implementation on other income and expenses that not complied with applicable standards in Indonesia. "

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas pengendalian pencatatan beban operasional (operating expense) di PT Artemis berdasarkan kerangka kerja COSO Internal Control Integrated Framework. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur dari kegiatan review operating expense dengan prinsip dan jenis aktivitas pengendalian internal yang dijelaskan dalam COSO Internal Control Integrated Framework. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, kegiatan review operating expense telah menerapkan prinsip dari aktivitas pengendalian internal dan telah mencakup beberapa dari jenis aktivitas pengendalian. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa review operating expense telah melaksanakan tiga fungsi utama dalam konsep pengendalian internal yaitu preventive, detective, dan corrective.

---

This internship report aims to evaluate the control activities of recording operational expenses at PT Artemis based on the COSO Internal Control Integrated Framework. The evaluation is conducted by comparing the procedures of operating expense review activities with the principles and types of internal control activities outlined in the COSO framework. Based on the evaluation, the operating expense review activities have implemented principles of internal control activities and have covered some types of control activities. The results also indicate that the operating expense review has carried out three main functions in the concept of internal control: preventive, detective, and corrective.

"