Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
Sri Hastuti
"
Jabatan yang berpijak pada ranah hukum membuat notaris langsung maupun tidak langsung mempunyai kewajiban selain membuat akta otentik, juga menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi. Keberadaan Notaris sebagai saksi di peradilan terikat pada sumpah jabatan, di mana Notaris wajib untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf (e) dan Pasal 54 UUJN. Hak ingkar bukan hanya suatu hak untuk ingkar akan tetapi merupakan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16562
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Deliana
"
Notaris adalah pejabat umum yang harus menjalankan jabatannya secara profesional. Sebagai pejabat umum yang berkewajiban melayani maasyarakat dengan sungguh-sungguh maka notaris tidak diperbolehkan memperlakukan dirinya sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan promosi, diantaranya bekerjasama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien. Larangan bekerja sama dengan biro jasa untuk mencari dan mendapatkan klien diatur secara jelas dalam pasal 4 (empat) Kode Etik. Walapun hal ini telah secara jelas dilarang, namun ternyata masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16563
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dedi Hartono
"
ABSTRAK
Disahkannya Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang
Notaris belum menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh
Notaris. Beberapa masalah yang timbul diberlakukannya
Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia tersebut antara lain adalah bagaimana
pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris, hambatan-hambatan
apa dalam pengawasan tersebut dan bagaimana pengawasan
terhadap Notaris yang bukan anggota Ikatan Notaris
Indonesia. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh
Pengadilan Negeri sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris
berlaku. Selanjutnya pengawasan dan pembinaan Notaris
dilakukan oleh Majelis pengawas Notaris yang diangkat oleh
Menteri. Pengawasan yang dimaksud oleh Undang-Undang
Jabatan ...
"
2005
T36937
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sam Dwi Zulkarnaen
"
Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. Prinsip kehati-hatian adalah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2008
T36959
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
