Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat poskolonial menghadapi beragam persoalan, yang berporos pada persoalan kompleksitas merumuskan identitas dan alteritas. Siapa aku, siapa liyan, dan bagaimana relasi aku dan liyan menjadi pertanyaan besar poskolonial.Hassan Hanafi merupakan salah satu pemikir poskolonial yang berupaya menjawab persoalan tersebut dengan merumuskan kembali identitas, alteritas dan relasi antara keduanya, sembari menggulirkan Oksidentalisme: suatu sikap menolak liyan sebagai landasan prinsipil, namun menerimanya sebagai bahan kajian.Tesis ini mengkaji rumusan dan gagasan Hassan Hanafi tersebut Dengan "metode" dekonstruksi, tesis ini membongkar klaim-klaim Hassan Hanafi tentang oksidentalisme dan rumusannya tentang aku dan liyan oksidentalis, sambil menunjukkan otodekonstruksinya.Setelah meninjau kelemahan oksidentalisme Hanafi dan ketidakadekuatan rumusannya tentang aku dan liyan poskolonial, sambil mengingat pentingnya solusi persoalan identitas dan alteritas di ranah poskolonial, tesis ini merumuskan kembali aku dan liyan poskolonial dengan menegaskan bahwa aku adalah liyan, liyan adalah liyan (liyan yang selalu melain atau membeda dari "diri"nya, atau liyan tanpa identitas), dan keliyanan (otherness) atau hospitalitas (hospitality) perlu digalakkan dalam koridor kesepakatan tanpa paksaan demi kedamaian hidup yang saling menguntungkan di era global."

"Skripsi ini mencoba untuk menguraikan mengenai kerusuhan yang terjadi di Tambun pada bulan April 1869. Kerusuhan ini berawal dari rencana Ba Rama untuk menguasai tanah-tanah antara Citarum dan Cisadane, yang dikatakannya adalah milik nenek moyangnya dan telah disewakan kepada pemerintah. Untuk memperoleh dukungan dari penduduk, Ba Rama menjual jimat-jimat yang ampuh terhadap penyakit dan kegagalan panen. Selain itu ia juga mengelabui penduduk dengan mengatakan memperoleh dukungan dari bangsawan yang berpengaruh. la telah menyalahgunakan nama Raden Saleh. Pada pesta di Ratu Jaya yang diadakan bulan Maret 1869 yang diadakan oleh Ba Rama akan dipakai untuk memperoleh dukungan penduduk untuk melaksanakan rencananya. Sebagai imbalan penduduk dijanjikan akan dibebaskan dari kerja paksa dan pembayaran cukai. Sekaligus di tentukan bahwa Tambun, Depok dan Buitenzorg akan diserang dalam waktu yang lama. Namun hanya serangan ke Tambun saja yang berhasil. lni disebabkan karena adanya dendam penduduk Tambun terhadap tuan tanah Tambun, Ba Bairah."

"Rezim militer SLORC/SPDC di Myanmar merupakan salah satu rezim otoritarian terkuat dan terlama di dunia. Setelah bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya Tembok Berlin di awal dekade 90, banyak negara-negara otoritarian berbondong-bondong menjadi negara demokrasi. Menariknya, rezim militer ini mampu mempertahankan kekuasaan dari arus deras gelombang demokratisasi. Skripsi ini mencoba menganalisis faktor-faktor yang mendukung kekuasaan rezim militer SLORC/SPDC dari tahun 1988-2010. Dalam temuan penelitian, penulis melihat ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kekuasaan rezim militer ini. Faktor internal, yakni kepentingan ekonomi dan bisnis rezim militer SLORC/SPDC dan kontrol politik ketat yang dilakukan oleh rezim militer SLORC/SPDC. Sementara itu faktor eksternal, yakni lemahnya desakan ASEAN dan dukungan pemerintah China terhadap rezim militer SLORC/SPDC.

---

The military regime SLORC/SPDC in Myanmar is one of the strongest and longest military regime in the world. After dissolution of the Soviet Union and collapse of the Berlin Wall in the early decades of 90, many authoritarian countries move into democracy massively. Interestingly, this military regime was able to maintan the power of the rapids wave of democratization. This thesis tries to analyze the factors that support the power of the military regime SLORC/SPDC from the year 1988 until 2010. The author finds internal and external factors that affect the power of the military regime. Internal factors are bussiness and economy interest and tight political control of military regime SLORC/SPDC. Meanwhile, the external factors are the weak of ASEAN pressure and support from China government for the military regime SLORC/SPDC."

"The history of Italian colonial affairs has recently attracted renewed interest from historians and economists. It is a complex and involved question. Over the last few years, though perhaps slightly later than the more mature historiography of other European countries, the work of some important scholars has opened up new fields of investigation and research. Recent studies have tried to analyse in greater depth the working mechanisms of the colonial system, broadening the field of investigation also to the perspective of African countries and the political-economic equilibriums of the second half of the 20th century. This study fits into this area of research and analyses crucial aspects of the decolonisation of Somalia, the history of the presence of Italian banking in Somaliland, relations between Italian and Somali institutions, Italian political-monetary policies during the reconstruction and the first economic boom. "

"Reformasi hukum dalam bidang pemeriksaan keuangan negara pada kurun waktu 2000–2020 telah memicu teradopsinya instrumen hukum perdata internasional dalam proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara atau audit sektor publik di Indonesia. Disertasi ini mendiskusikan pengaruh instrumen hukum perdata internasional terhadap proses pembentukan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia dan implikasinya terhadap akuntabilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dikerjakan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang dikolaborasikan dengan pendekatan interdisipliner, historis, dan komparatif, disertasi ini menganalisis sejumlah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara serta bahan hukum sekunder. Setelah memberikan wawasan teoretis mengenai perkembangan hukum perdata internasional dan hukum administrasi serta jalinan erat di antara keduanya, disertasi ini mengelaborasi perkembangan hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia yang bertolak dari pemberlakuan kebijakan pluralisme hukum pada era pemerintahan kolonial Hindia Belanda dan usaha-usaha pemerintahan nasional dalam menyusun sistem hukum nasional dan politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan. Mendiskusikan peran kontemporer BPK sebagai pembentuk hukum pemeriksaan keuangan negara di Indonesia pasca Reformasi 1998 dan perubahan UUD 1945 pada 1999–2002, disertasi ini selanjutnya menguraikan tinjauan teoretis dan historis terhadap eksistensi BPK melalui analisis komparatif terhadap institusi-institusi serupa di seluruh dunia yang dikenal sebagai Supreme Audit Institution (SAI) dan kenyataan faktual mengenai dua model SAI yang bersaing: Napoleonik dan Westminster. Disertasi ini menunjukkan bahwa kelembagaan BPK sebagai SAI yang mewarisi dan mempertahankan secara terus-menerus model Napoleonik, di satu sisi, dan orientasi BPK untuk bekerja menurut model Westminster sebagai implikasi dari pengaruh instrumen hukum perdata internasional dalam pembentukan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), di sisi lain, menyebabkan pertentangan antara hasil pemeriksaan keuangan negara dan sistem hukum nasional. Hal tersebut pada gilirannya menguji akuntabilitas BPK serta menantang fungsi utama SAI sebagai penjaga harta negara.

---

Legal reforms in public sector audit in 2000–2020 have triggered the adoption of private international law instruments in the law-making process of public sector audit in Indonesia. This dissertation discusses the influence of private international law instruments on the law-making process of public sector audit in Indonesia and its impact on the accountability of the Indonesian supreme audit institution (Badan Pemeriksa Keuangan, BPK). Using normative or doctrinal legal research methods collaborated with interdisciplinary, historical, and comparative approaches, this dissertation analyses primary legal materials in the form of laws and regulations, court decisions, and public sector audit reports as well as secondary legal materials. After providing theoretical insights into the development of private international law and administrative law and the close relationship between the two, this dissertation examines the development of public sector audit law in Indonesia, which has resulted from the implementation of a policy of legal pluralism since the era of the Dutch East Indies colonial government and the national government’s efforts to create a national legal system and policy of lawmaking. In discussing the contemporary role of the BPK as the framer of public sector audit law in Indonesia after Reformasi 1998 and the amendment of the 1945 Constitution in 1999–2002, this dissertation also outlines a theoretical and historical overview of the BPK’s existence through a comparative analysis of similar institutions around the world known as Supreme Audit Institutions (SAIs) and the factual realities of two competing SAI models: Napoleonic and Westminster. This dissertation shows that the institutionalisation of the BPK as an SAI that inherits and continuously maintains the Napoleonic model, on the one hand, and the BPK’s orientation to work according to the Westminster model as an implication of the influence of private international law instruments in the establishment of the Public Sector Auditing Standard (Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, SPKN), on the other hand, leads to conflicts between public sector audit results and national legal systems. This, in turn, calls into question the BPK’s accountability and undermines the SAI’s primary function as the guardian of public funds."

"Martinique and Guadeloupe voted to become overseas departments of France, or DOMs, in 1946, eschewing the trend toward national independence movements during the post-World War II years. For Antilleans, this was the natural culmination of a centuries-long quest for equality with France and a means of overcoming the entrenched political and economic power of the white minority on the islands, the békés. Disappointment with departmentalization set in quickly, however, as the promised equality was slow in coming and Antillean contributions to the war went unrecognized. Champions of departmentalization such as Aime Cesaire argued that the race-blind Republic was far from universal and egalitarian. The French government struggled to stem unrest in a growing population in the Antilles through economic development, tourism, and immigration to the metropole where labor was in short supply. Antilleans fought against racial and gender stereotypes imposed on them by European French and sought to both stem the tide of white metropolitan workers arriving in the Antilles and make better lives for their families in France. Although departmentalization has been criticized as a weak alternative to national independence, the vote was overwhelmingly popular among Antilleans at the time, and such disappointment reflects more on the broken promises of assimilation rather than the misguided nature of the vote itself."