Hasil Pencarian

Ditemukan 50 dokumen yang sesuai dengan query

Yulia Stefianti

Penolakan penerbitan sertipikat pengganti oleh kantor pertanahan di Kabupaten Bogor tinjauan yuridis putusan nomor 81 b 2011 pt tun jkt = Denial of issuance replacement land certificate by the district land office in Bogor judicial review of decision number 81 b 2011 pt tun jkt / Yulia Stefianti

" ABSTRAK
Tujuan Utama dari Pedaftaran tanah adalah untuk mendapatkan sertipikat. Sertipikat tersebut merupakan alat bukti yang kuat dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pemegang hak milik atas tanas tanah tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 ayat 1 UUPA. Namun pada prakteknya, proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat hak milik atas tanah tidak selalu berjalan dengan baik. Banyak hambatan dan masalah-masalah yang timbul dalam proses pendaftaran tanah dan penerbitan sertipikat tersebut, terbukti dengan adanya kasus penolakan penerbitan sertipikat pengganti yang terjadi di Kabupaten ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43194

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sipangkar, Clara Angela Agnes

Kebutuhan rekomendasi dari kementerian energi dan sumber daya mineral dalam pemindahan hak atas saham pada perseroan terbatas penanaman modal asing yang bergerak di bidang usaha pertambangan (studi kasus terhadap PT X) = Recommendation requirement from ministry of energy and mineral resources regarding changes of right of shares for a limited liability company with mining business which a foreign capital investment case study of PT X / Clara Angela Agnes Sipangkar

" ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum terkait kebutuhan rekomendasi bagi penanam modal asing (studi kasus atas PT X) dalam melakukan perubahan hak atas saham. Bahwa Salah Satu prinsip penanaman modal di Indonesia adalah memberikan kepastian hukum bagi para penanam modal baik dalam negeri maupun asing. Adapun dalam pelaksanaan penanaman modal di bidang pertambangan, PT X mendapatkan kendala yang mensyaratkan kebutuhan persetujuan dalam bentuk Surat Rekomendasi untuk melakukan perubahan hak atas saham. Peraturan Menteri Energi ... "

2016

T46481

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elizabeth Karina Leonita

Perlindungan hukum bagi pembeli barang jaminan melalui lelang ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Lelang (Studi kasus lelang Gedung Aspac oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional)

" Tesis ini membahas konsep hukum mengenai perlindungan dan kepastian hukum bagi pembeli lelang yang beritikad baik. Perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pembeli lelang di sini, berarti bahwa barang yang dibelinya melalui lelang itu seharusnya bebas dari tuntutan pihak ketiga, pembeli lelang mempunyai hak penuh atau hak absolut atau hak kebendaan atas barang lelang terkait, seperti hak milik atau hak kebendaan lainnya yang dapat dipertahankan terhadap gugatan dari siapapun. Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan hukum bagi ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27321

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Hafidz Ramadhani

Permasalahan hukum dari pemekaran daerah terhadap aset aset milik daerah induk dan daerah hasil pemekaran = Legal issue of regional expansion against assets of parent region and region of the results of expansion

" Skripsi ini membahas permasalahan hukum yang terjadi dari pemekaran daerah, khususnya permasalahan pada penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya. Penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekarannya sudah diatur jangka waktu maksimalnya yaitu satu tahun namun pada kenyataannya penyerahan ini dapat memakan waktu selama bertahun-tahun karena tidak adanya kepastian hukum dari peraturan yang ada di Indonesia. Permasalahan hukum penyerahan aset-aset daerah induk kepada daerah hasil pemekaran akan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S57088

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Damar Wicaksono

Kepastian hukum pengalihan partisipasi interes dan perubahan saham kontraktor kontrak kerja sama pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi = Legal certainty in participating interest transfer and change of contractor cooperation contract shares under upstream oil and gas industry

" Pemerintah telah menerbitkan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang mengatur mengenai proses persetujuan pengalihan Partisipasi Interes dan perubahan saham terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dimana ketentuan peralihan Permen ESDM No. 48 Tahun 2017 menyatakan bahwa permohonan pengalihan Partisipasi Interes / perubahan saham Kontraktor yang telah diajukan sebelum berlakunya Permen ini wajib diproses sesuai ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52130

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Orient Abram

Kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang = Legal certainty of the creation of security right to warehouse receipt

" Tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui kapan lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan bagi pemegang hak jaminan atas resi gudang. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah bagaimana kepastian hukum lahirnya hak jaminan atas resi gudang sehingga diperoleh pengikatan jaminan yang sempurna yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak jaminan atas resi gudang dan bagaimana akibat hukum terhadap penerima hak jaminan atas resi ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45096

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Aryani

Pemberian Ganti Kerugian Atas Tanam Tumbuh Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Bangka Barat = The Granting of Compensation to Grow For Planting Public Interest in The District West Bangka

" ABSTRAK Dalam Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum belum diatur tentang ganti kerugian tanam tumbuh. Peraturan Presiden tersebut hanya mengatur bahwa nilai jual tanaman ditaksir oleh perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pertanian. Tulisan ini membahas tentang dasar pemberian ganti kerugian tanam tumbuh bagi pemegang hak atas tanah di Kabupaten Bangka Barat dan asas keadilan yang tercermin dari ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44937

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hendri Kurniawan

Tinjauan hukum terhadap penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil = A legal analysis of foreign direct investment on small islands in indonesia based on law of the republic of indonesia number 1 of 2014 about the changes to the law number 27 of 2007 on management of coastal areas and small islands / Hendri Kurniawan

" ABSTRAK
Potensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratan tertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastian hukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ... "

2016

T45915

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Hastuti A.

Penerapan asas kepastian hukum dalam penerbitan sertipikat hak guna bangunan oleh Badan Pertanahan Nasional (analisis putusan kasus nomor :3091 K/PDT/2011) = Application of principle of legal certainty in broking certificate issuance by the national land agency decision (analysis of case No 3091 K/PDT/2011 ) / Dwi Hastuti A.

" ABSTRAK
Nama : Dwi Hastuti AyuningtyasNPM : 1406511124Program Studi : Magister KenotariatanJudul : Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Oleh Badan Pertanahan Nasional Analisis Putusan Kasus Nomor 3091 K/PDT/2011 Dalam kasus nomor 3091 K/Pdt/2011 telah terjadi sengketa antara Ramon Widjaja dengan pihak-pihak yang dianggap telah menguasai dan memanfaatkan lahan miliknya tanpa izin darinya. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini yaitu faktor apakah yang dapat menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat yang tumpang tindih ... "

2017

T47255

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Pane, Ridky Johannes Sitorus

Analisis yuridis kepastian hukum bagi perusahaan asuransi umum (Surety) untuk mendapatkan ganti rugi (Recovery) dari principal atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee dalam perjanjian surety bond = Juridical analysis of legal certainty for a general insurance company (Surety) to obtain compensation (Recovery) from principal of claims paid to obligee under surety bond agreement

" ABSTRAK Surety bond sebagai salah satu produk asuransi yang diterbitkan perusahaan asuransi umum selaku surety secara konsep hukum merupakan suatu perjanjian pertanggungan borgtocht yang diberikan oleh surety tanpa mewajibakan adanya jaminan kebendaan. Dalam surety bond, surety menjamin pelaksanaan kewajiban principal kepada obligee. Sebagai konsekuensi dari borghtocht, maka perusahaan asuransi umum selaku surety memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi recovery atas klaim yang telah dibayarkan kepada obligee yang mana hak tersebut telah diperjanjikan dalam suatu Indemnity ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T47717

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian