Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Rambe, Ropaun

Teknik praktek advokat

Jakarta: Grasindo, 2001

347.052 ROP t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sembiring, Anasthasia Frecilia Dora

Tanggung jawab notaris atas pembatalan perubahan anggaran dasar PT dengan alasan adanya surat kuasa yang cacat kehendak (studi kasus putusan PTUN Nomor: 158/G/2012/PTUN-JKT Mahkamah Agung Republik Indonesia) = Responsibility of notary on revocation of amendment of articles of association of pt with reason for existence of power of attorney of defense (case study of administrative court decision number 158/G/2012/PTUN-JKT supreme court of the Republic of Indonesia) / Anasthasia Frecilia Dora Sembiring

" ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta ... "

2017

T47615

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Proses pembahasan rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang Kejaksaan Republik Indonesia I dan II

Jakarta: Sekjen DPR RI, 1992

347.01 IND p I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Inneke Kusuma Dewi

Notulen rapat sebagai dasar pemutusan perjanjian sepihak pemberian jasa-jasa pengangkutan darat antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia (Putusan No.152/PDT.G/2000/PN.JKT.PST, Putusan No. 717/PDT/2000/PT. DKI, Putusan No. 2358K/PDT/2003)

" Skripsi ini membahas mengenai notulen rapat yang dijadikan dasar dalam pemutusan perjanjian sepihak antara PT. Haseda Remindo dengan PT. Caltex Pacific Indonesia. Notulen rapat tersebut seolah-olah dianggap sebagai addendum perjanjian pemberian jasa-jasa pengangkutan darat. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah kekuatan hukum notulen rapat sebagai perjanjian dalam hukum Indonesia dan tepatkah hakim memutuskan dalam perkara pemutusan perjanjian sepihak tersebut. Bentuk penelitian yag digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Pemutusan perjanjian merupakan suatu perbuatan melawan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S65

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

I Gusti Ayu Dilla Ening Andita

Perlindungan hukum terhadap penghadap selaku pemberi kuasa dalam perjanjian pengikatan jual beli yang harganya belum dibayar lunas (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1377/PID/B/2013/PN.JKT SEL) = Legal protection to the partij as principal in agreement of sale and purchase binding that price has not been paid in full (case study the district court decision Number 1377 PID/B/2013/PN.JKT SEL) / I Gusti Ayu Dilla Ening Andita

" ABSTRAK
Dalam praktek hukum sehari-hari terdapat satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa. Tesis ini membahas kasus antara pemilik hak atas tanah dan atau/bangunan sebagai pemberi kuasa dengan Notaris sebagai pejabat yang membuat akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), dan pembeli. Dalam ... "

2016

T46176

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hutauruk, Karsten Maruli Rogate

Perbandingan hukum pemutusan surat kuasa secara sepihak antara Indonesia dan Belanda sebagai bentuk wanprestasi: studi putusan nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn = Comparative law of one-sided revocation power of attorney between Indonesia and Dutch as a form of breach of contract: case study of court verdict No. 704/Pdt.G2017/PN.Mdn

" Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library