Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
Hesti Safarina
"
Pesawat terbang sebagai salah satu alat transportasi bagi manusia mempunyai karakteristik mampu mencapai suatu tempat dalam waktu cepat, berteknologi tinggi dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan. Pesawat terbang dalam perkembangannya semakin dibutuhkan manusia sehingga banyak dilakukan usaha pengadaan pesawat terbang oleh berbagai perusahaan penerbangan. PT Mandala Airlines sebagai salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia, untuk meningkatkan pelayanan jasa penerbangan juga menambah armadanya dengan membeli pesawat terbang, namun karena harga pesawat terbang yang mahal, PT ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997
S20874
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Universitas Indonesia, 1998
S25515
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hutami Nur Ramadhani
"
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan certified designee pada Irrevocable Deregistration and Export Request Authorisation (IDERA) yang diperkenalkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulations Part 47) tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration) sebagai pihak yang dapat melakukan deregistrasi pesawat terbang dan helikopter dengan tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia selain pemegang IDERA yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan memperbandingkan ...
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ita Raiatul Janah
"
Pengadaan pesawat udara melalui perjanjian leasing di Indonesia menjadi salah satu cara maskapai penerbangan untuk mengembangkan bisnisnya dikarenakan mahalnya biaya pengadaan pesawat udara jika melalui jual beli. Untuk membantu pengadaan pesawat udara tersebut, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Cape Town 2001 beserta protokolnya dan telah melakukan penyesuaikan dalam Undang-Undang Penerbangan 2009. Namun demikian, aksesi tersebut menyebabkan ketentuan mengenai lembaga jaminan hipotek atas pesawat yang sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Penerbangan 1992 hapus. Dalam Undang-Undang Penerbangan 2009 hanya ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dwi Gustiani Fazsah
"
Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak mengatur secara jelas terkait lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Berdasarkan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada prakteknya yang berlaku saat ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek jaminan fidusia karena tidak ada ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang melarang komponen pesawat sebagai objek Fidusia.. Namun, tentunya tetap dibutuhkan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Hanley, Donal
Netherlands: Wolters Kluwer Law & Business, 2012
341.756 7 HAN a (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Astri Widita Kusumowidagdo
"
ABSTRAK
Kegiatan leasing merupakan hal yang umum dilakukan di Indonesia dan merupakan
jenis pengadaan utama yang biasanya dilakukan dalam kegiatan komersil terkait
pesawat udara. Perjanjian leasing pesawat udara yang dilakukan di Indonesia
cenderung bersifat melintasi batas negara (internasional) sehingga masuk ke dalam
ruang lingkup Hukum Perdata Internasional (HPI). Aspek-aspek HPI yang terdapat
dalam skripsi ini diantaranya mengenai status personal badan hukum, pengakuan dan
pelaksanaan putusan (Recognition and Enforcement), pilihan hukum dan pilihan
forum dalam kontrak. Skripsi ini termasuk penelitian hukum normatif. Skripsi ini
juga ...
"
Universitas Indonesia, 2012
S43674
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Asri Putri Amanda
"
Munculnya pandemi COVID-19 telah memberikan dampak amat besar pada aspek perekonomian, khususnya industri penerbangan. Efek dari pandemi ini memberikan kesulitan bagi pihak maskapai penerbangan sebagai lessee dalam memenuhi kewajiban kontrak leasing, dan perusahaan leasing sebagai lessor dihadapkan pada risiko pembayaran sewa yang tertunda atau bahkan tidak terpenuhi. Menanggapi polemik tersebut, klausul force majeure memiliki peran besar dalam memberikan suatu dasar hukum untuk menunda atau melepaskan kewajiban yang sulit atau bahkan tidak mungkin dipenuhi dalam situasi ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
