Hasil Pencarian

Ditemukan 59 dokumen yang sesuai dengan query

Pascalis Bastoto Meliala

Tanggung jawab perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun terhadap penghuni rumah susun: studi kasus Apartement Mediterania Palace Residence = The responsibilities of the residence and unit owner flats associations for residential residents: case study: Mediterania Palace Residence Apartement

" Ketersediaan Tanah Khususnya di DKI Jakarta semakin sedikit, sementara tempat tinggal masih menjadi kebutuhan Primer bagi manusia, Pembangunan Rumah Tinggal Vertikal menjadi hal yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Apartement atau rumah susun adalah salah satu bentuk dari tempat tinggal vertikal tersebut. Rumah susun di Indonesia dimiliki secara pemilikan bersama dengan melihat perbandingan proporsional kepemilikannya. Perhimpunan penghuni dan pemilik satuan rumah susun adalah badan hukum yang dibentuk dan diberikan tanggung jawab untuk mengurus ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54545

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tobing, Estalitha Octavia L

Tanggung jawab notaris yang membuat akta pada masa cuti dan akta yang dibuat mengandung unsur keberpihakkan (studi putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 11/B/MPPN/VII/2019) = Responsibilities of a notary issuing a deed during the leave period and the made deed contains partiality (a case study of the central assembly examiners of notary decision number 11/B/MPPN/VII/2019) / Estalitha Octavia L Tobing

" ABSTRAK
Sebagai konsekuensi dari kedudukan yang terhormat dan kewenangan yang sedemikian penting tersebut, Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari, serta bertanggung jawab atas akibat yang timbul sehubungan dengan terjadinya pelanggaran yang telah dilakukan.Tesis ini membahasmengenai pelanggaranNotaris dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual beli berdasarkan studi kasus PutusanMajelisPemeriksaPusatNotarisNomor 11/B/MPPN/VII/2019. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Notaris ... "

2020

T54563

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Haneke Rani

Akta perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual yang dianggap sebagai akta pura-pura ditinjau dari kausa perjanjian terkait dengan pasal 1320 juncto pasal 1335 kuhperdata (studi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1031/PDT.G/2018/PN DPS) = Deed of sale and purchase agreement and deed of power of attorney for sale are considered as artificial deeds regarding the cause of agreement related to article 1320 juncto 1335 Indonesian civil code (case study of denpasar district court decision in registration Number 1031/PDT.G/2018/PN DPS)

" Penelitian dalam tesis ini mengangkat sebuah kasus dengan permasalahan adanya penyangkalan dari salah satu penghadap terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris. Salah satu penghadap menyangkal kedua akta tersebut karena menganggapnya sebagai akta pura-pura. Sementara itu ada akta lainnya yang mereka akui sebagai akta dengan perbuatan hukum yang sebenarnya yaitu Akta Sewa Menyewa. Penelitian ini menganalisis permasalahan pada pembuktian dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratih Puspitasari Winarso

Kekuatan hukum cover note yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan prinsip-prinsip pemberian kredit di PT Bank BNI cabang Pare-Pare (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks) = Legal force of cover note which made by notary related to the principles of credit provision in PT BNI Pare-Pare ( study case high court of justice verdict Number 49/Pid.Sus.Tpk/2018/Pt.Mks)

" Sumber dana yang diperoleh dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank kepada para pelaku usaha dicairkan apabila perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Perjanjian Kredit tersebut diikuti dengan jaminan yang mengikatnya. Terhadap jaminan tersebut, apabila masih dalam proses pengerjaan dokumen maupun akta-akta nya maka diterbitkanlah Cover Note yang dibuat oleh Notaris. Permasalahan dalam tesis ini mengenai tugas, kewenangan dan bentuk pertanggung jawaban Notaris atas Cover Note yang dibuatnya sebagai jaminan Perjanjian Kredit terkait ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2020

T54893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annisa Aprilia

Analisis hukum penggunaan jasa penagih utang dalam upaya penyelesaian pembayaran kartu redit macet (studi putusan Mahkamah Agung RI nomor 356k/pdt/2017 = Legal analysis against the use of debt collector in the efforts of completion of paying credit card (dtudy of supreme court decision number 356k/pdt/2017 / Annisa Aprilia

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penggunaan jasa penagih utang dalam upaya penyelesaian pembayaran kartu kredit serta perlindungan nasabahnya. Penulisan tesis ini dilatar belakangi oleh penggunaan jasa penagih hutang oleh bank dalam penagihan hutang kepada nasabah sudah dilakukan sejak lama. Permasalahan yang akan dibahas adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bank terhadap nasabah dalam pelunasan piutang yang telah jatuh tempo serta tindakan yang dilakukan jasa penagih utang terhadap nasabah dan perlindungan hukumnya pada kasus putusan Mahkamah Agung ... "

2020

T54471

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adriella Claresta

Implikasi hukum pembuatan akta berita acara rapat umum luar biasa perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun yang tidak memenuhi persyaratan kuorum: studi terhadap putusan majelis pengawas wilayah notaris Provinsi DKI Jakarta nomor: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017 = The legal implication of the making of minutes of extraordinary general meeting of owner and tenants condominium units association that failed to meet quorum requirements: a study of provincial supervisory council of notary assembly verdict number: 5/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta/XI/2017

" Tesis ini membahas mengenai pembuatan akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (RULB PPPSRS) yang tidak memenuhi persyaratan kuorum sesuai peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar PPPSRS yang berlaku, sehingga akan dianalisis permasalahan mengenai keabsahan akta Berita Acara RULB Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran GCM (PPRSC-GCM) dan mengenai tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54884

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggie Dwiputri Irsan

Peran dan tanggung jawab kurator terhadap pengurusan harta pailit terkait hak guna bangunan yang berakhir masa berlakunya = Role and responsibility liability of curator towards bankruptcy asset management related to expired right to built

" ABSTRAK Sejak diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka terhitung mulai tanggal 31 Desember 2013 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk dalam hal ini adalah penyelesaian pengaduan Nasabah dan sengketa perbankan. OJK telah mengeluarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45085

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suprionoto Wijaya

Aspek aspek hukum didalam pencabutan izin usaha bank perkreditan rakyat studi kasus bpr vox modern danamitra = Legal aspects in revoke the operating license of the rural bank case study on bpr vox modern danamitra / Suprionoto Wijaya

" ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai aspek hukum dalam pencabutan izin usaha Bank Perkreditan Rakyat yang dimana kewenangan tersebut dahulu terdapat di Bank Indonesia yang kemudian pada tanggal 1 Januari 2014 berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 29 Januari 2014 untuk pertama kalinya Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dalam surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 4/KDK.03/2014BPR VOX Modern Danamitra yang berkedudukan di tangerang. Masalah yang timbul adalah bagaimanakah persayaratan dan prosedur dalam mencabut izin usaha ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45275

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Malinda Yuse Oktaviana

Akibat Hukum Wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Dilakukan oleh Penjual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 706/PDT.G/2017/PN. DPS) = Legal Consequences of Defaults to The Deed of Agreement on Binding of Sales and Purchases Agreed by The Seller (Study of Denpasar District Court Decision Number 706/PDT.G/2017/PN.DPS).

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai wanprestasi terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan penjual sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli. PPJB merupakan perjanjian pendahulu sebelum perjanjian pokoknya yaitu Akta Jual Beli (AJB). Dalam jual beli atas tanah dan bangunan lazim didahului dengan pembuatan PPJB di hadapan notaris disertai dengan dibuatnya akta kuasa dan perjanjian pengosongan sebelum kemudian dilakukan pembuatan AJB di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) apabila kewajiban para pihak telah terpenuhi. Agar kewajiban ... "

2019

T54557

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aryani Sri Hartati

Jaminan Fidusia dengan Obyek Kendaraan Inventori pada Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja antara PT. TAF dan PT. LM berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia = Fiduciary Security with Inventory Vehicles Object in Working Capital Financing Agreement between PT. TAF and PT. LM in accordance with Law No. 42 of 1999 on Fiduciary Security.

" Penyaluran pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jalan yang diberikan pemerintah agar pelaku usaha memiliki lebih banyak alternatif pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Tidak hanya bank, perusahaan pembiayaan kini turut berperan dalam menyalurkan pendanaan untuk penyediaan barang dan jasa bagi pelaku usaha. Sedikit berbeda dengan konsep perjanjian kredit di bank, perjanjian pembiayaan menyalurkan pendanaan tidak langsung kepada pelaku usaha, akan tetapi pendanaan disalurkan kepada penyedia barang/jasa, agar pelaku usaha dapat langsung mendapatkan barang/jasa yang diinginkan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54549

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian