Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 57 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2018
352.095 98 IND l
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Catur Wibowo Budi Santoso
" Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi ... "
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Moh Ilham A Hamudy
Kementerian Dalam Negeri Ri, {s.a.}
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Sutrisno
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Celly Cicellia
" Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban ... "
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmawati Ahfan
" Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada ... "
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Ri, 2015
351 JBP 7:1 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Siska
" Agroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected to drive economic growth as well as to realize the equitable distribution of income. This research ains to: identify to economic development of the region ... "
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Kardin M.
" Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ?internalising cost and benefit? untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ?desentralisasi.? Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik ... "
Kementerian Dalam Negeri Ri,
351 JBP 7:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6   >>