Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otonomi Daerah telah memberikan peluang yang luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengatur daerahnya, termasuk memanfaatkan sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat akan sangat menentukan dalam pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan daerah akan meningkatkan ketahanan daerah.Kajian penelitian ini tentang "Hubungan Antara Penambangan Pasir Dengan Ketahanan Daerah, Studi Kasus Kabupaten Magelang". Adapun titik berat atau fokus penelitian adalah Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan Partisipasi Masyarakat Mengatasi Dampak Penambangan Pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang Untuk Mendukung Ketahanan Daerah. Permasalahan ini sangat menarik perhatian, meilgingat penambangan pasir Gunung Merapi merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Magelang.Permasalahan yang menjadi pertanyaan penelitian adalah bagainnana peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dan partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, apakah penambangan pasir Gunung Merapi mendukung pembangunan daerah, dan apakah kegiatan usaha penambangan pasir Gunung Merapi mendukung Ketahanan Daerah, Untuk mengukur hubungan variabel, peneliti mengujinya dengan teknik analisa statistik.Lokasi penelitian di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, dengan menggunakan metode penelitian survey dan jumlah sampel responden 100 orang melalui purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan metode deskriptif, sedangkan untuk mengukur korelasi antar variabel menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (r).Berdasarkan tolak ukur variabeI, maka peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi belum optimal. Meskipun, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan berbagai kebijakan, tetapi masyarakat masih menilai bahwa upaya pemerintah belum seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat menunjukkan kondisi yang sama, masyarakat belum secara penuh berpartisipasi dalam mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi. Partisipasi masyarakat masih terbatas dalam keinginan, belum diwujudkan dalam tindakan nyata.Dalam hal pembangunan daerah menunjukkan bahwa kontribusi penambangan pasir cukup besar terhadap pemasukan kas daerah, tetapi tidak banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan kehidupan masyarakat. Terhadap Ketahanan Daerah, dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keamanan adanya penambangan pasir memiliki dua sisi yang kontradiktif, disatu pihak menguntungkan tetapi dilain pihak merugikan.Dilihat dari perhitungan korelasi antar variabel, diketahui korelasi dari peranan pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat dengan pembangunan daerah sebesar 0,32, maka ada korelasi positif pada kategori rendah. Hal ini berarti hipotesa diterirna.Dengan demikian, perlu upaya yang lebih keras lagi dari Pemerintah Kabupaten Magelang dengan melibatkan sejauh mungkin partisipasi masyarakat mengatasi dampak penambangan pasir Gunung Merapi, sehingga dapat lebih mendukung pembangunan daerah dan Ketahanan Daerah.

---

Local autonomy has been giving a wide range of opportunity for the people and local government in administering their region, including in using natural resources as a capital. Therefore the role of local government and participation of local people would significantly determine the development of the region. Accordingly the success of local development will increase the regional resilience.

This research observes "the Relations between Sand Mining Activities and Regional Resilience, with the case study of Magelang Regency." The focus of the research is on the role of Magelang Regency government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining in Mount Merapi, located in Srumbung District, Regency of Magelang, in supporting the regional resilience. This issue attracts immense attention, considering the sand mining at Mount Merapi is one of the main problems faced by Magelang Regency.

The research question is how have the role of Magelang government and the participations of Magelang people in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi, have the sand mining support the local development, and have the sand mining activities support the regional resilience. In measuring the relations between variables, the research tested it by using statistical analysis technique.

The location of the research was at Srumbung Districts, Regency of Magelang, using the survey research method, and by respondent samples of 100 people through purposive sampling. Research instruments used in the research are questioners and interviews. The technique used to analyze the data was descriptive method. And in order to correlate between variables, the Pearson Product Moment correlation technique (r) was used.

Based on variable indicators, Magelang Government roles in overcoming the impact of sand mining activities has not yet optimal. Even though the government of Magelang Regency has been launching a series of policy, but still the Magelang people perceived that government efforts are not as expected. Participations of the people of Magelang showed similar condition that the people have not been fully participated in overcoming the impact of sand mining at Mount Merapi. The participations of Magelang people is still limited to desire, not yet implemented in a concrete way.

Related to local development, result of the research showed that the sand mining activities have major contribution for the regency income, but still not giving influence for the people live. Related to Regional Resilience, viewed from the prosperity and security aspects, the sand mining have two contradicting side, in one hand it give benefits, but in other hand it brings costs.

Viewed from the relations between variables, correlations of the role of local government and the people participation with the local development is 0,32. This means that there is positive correlations, but in low category.

Thus, it is needed a stronger efforts from the Magelang Regency government through involving Magelang people participation in managing the impact of sand mining activities at Mount Merapi, so that it could give more supports for the local development and regional resilience."

"Rapid prototyping merupakan salah satu teknologi manufaktur yang digunakan untuk mempercepat proses pembuatan prototipe. Pembuatan prototipe sangat penting sekali dalam proses manufaktur karena prototipe merupakan acuan awal dalam penentuan biaya produksi. Teknologi rapid prototyping terus berkembang seiring semakin ketatnya persaingan global. Hal inilah yang mendorong dilakukannya penelitian-penelitian untuk mengembangkan mesin rapid prototyping agar biaya lebih efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan desain dan konstruksi mesin RP FDM (Rapid Prototyping berbasis Fused Deposition Modelling) agar diperoleh mesin RP FDM yang murah dan berkualitas. Penelitian yang dilakukan meliputi proses perancangan konstruksi mesin, penentuan sistem gerak, pembuatan sistem ekstruder, dan pembuatan sistem kontrol. Proses-proses tersebut dilakukan secara bertahap dan berkala. Pada akhirnya, penelitian ini menghasilkan mesin RP FDM yang mampu menghasilkan suatu produk namun dengan biaya pembuatan yang relatif murah.

---

Rapid prototyping is one of manufacture technology used to speed up the process of prototyping. Prototyping is very important in manufacturing process because the prototyping is an initial benchmark in determining the cost of production. Rapid prototyping technology continues to grow as the increasingly global competition. This is what leads to the preliminary studies to develop a rapid prototyping machine for more efficient cost.

This study aims to develop design and construction machinery RP FDM (Rapid Prototyping Fused Deposistion Modelling-based) in order to obtain RP FDM machine is cheap and good quality. The research covers the design process of construction machinery, the determination of the motion system, making extruder systems, and manufacturing control systems. These processes are done in stages and periodically. Ultimately, this research produces RP FDM machine capable of producing a product, but with relatively low manufacturing costs."

"Tesis ini bermaksud untuk menganalisis budaya organisasi yang saat ini terjadi/aktual dan mcnganalisis bagaimana budaya organisasi yang diharapkan atau sesuai untuk dikembangkan pada Badan Narkotika Nasional, dengan menggunakan kerangka berpikir Competing Values Framework (Cameron & Robert Quin, 1999) yang bertujuan untuk mengidentifikasi budaya yang saat ini terjadi/aktual dan berusaha menemukan budaya yang diharapkan. Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner diperoleh temuan bahwa budaya yang paling dominan dan yang saat ini terjadi pada Badan Narkotika Nasional adalah budaya hirarki (Hierarchy), demikian pula terjadi pada satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Tujuan dari budaya Hierarchy adalah untuk menjaga stabilitas dan bersifat formal, sedangkan budaya yang memiliki nilai fleksibilitas yaitu budaya Clan dan Adhocracy belum banyak dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional. Temuan lainnya adalah bahwa nilai-nilai flesibilitas dalam budaya Clan dan Adhacracy sangat dibutuhkan oleh organisasi Badan Narkotika Nasional, sehingga diperlukan peningkatan dan pengembangan. Nilai budaya Adhocracy diperlukan oleh seluruh satuan kerja kecuali Inspektorat utama, sedang Deputi Bidang Pencegahan dan UPT/Balai Diklat mengharapkan budaya Adhocracy tetap. Budaya Marker dominan pada satuan kerja Sekretariat Utama, Deputi Bidang Pencegahan, Deputi Bidang Pemberantasan, Deputi Bidang Rehabilitasi; dan UPT/Balai Diklat sehingga perlu dikurangi, sedangkan satuan kerja Deputi Bidang Pemberdayaan masyarakat dan Puslitdatin kurang memiliki budaya Market sehingga perlu ditingkatkan.

---

This thesis intends to analyze the organizational culture that is currently happening or actual and analyze how the organizational culture that is expected or appropriate to be developed at the National Narcotics Boards, using the tramework of thinking Competing Values Framework (cameron & Robert Quin, 1999) which aims to identify the current culture and and trying to find a culture that expected / ideal.

Based on questionnaire data processing results obtained findings that the most dominant culture and which is currently happening at the National Narcotics Boards is the culture of hierarchy, as occurs in the environment unit at the National Narcotics Boards. The purpose of the cultural hierarchy is to maintain stability and formally, while the culture that has a flexibility value is Clan culture and Adhocracy culture has not been commonly owned by the National Narcotics Boards.

Other findings arc that the values flexibility of the Clan and Adhocracy culture is needed by the organization of the National Narcotics Boards, so that needed improvement and development. Adhocracy culture values required by the entire unit except the main Inspectorate, than Deputy Prevention Unit and Training Center keep expect Adhocracy culture. Market dominant culture in the work unit Main Secretariat, Deputy of Prevention, Eradication Deputy, Deputy Head of Rehabilitation and UPT I Training Center so that needs to be reduced, while the work unit and community empowerment Deputy and Puslitdatin have lacked market culture, so it needs to be improved."

"Lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu lembaga yang paling anti terhadap segala bentuk penyelewengan. Namun ternyata masih terdapat banyak lembaga pendidikan khususnya SMP dan SMA yang melakukannya, terutama dalam bidang administrasi, yang apabila ditinjau berdasarkan terori ilmu hukum, pembuatan tersebut ternyata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan penyelewengan administrasi tersebut meliputi, pertama mengenai pembuatan laporan tertulis yang isinya tidak benar yang secara periodik disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, kedua adalah mengenai pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data yang dibuat secara fiktif. Dari segi Yuridis Formil, perbuatan tersebut memang sudah dapat dikualifikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat dan bahkan kemungkinannya dapat merupakan Gabungan Tindak Pidana, yaitu Pemalsuan Surat dengan Penipuan. Akan tetapi berdasarkan ajaran di dalam teori ilmu hukum, khuhusnya dalam hukum pidana, yaitu mengenai Sifat Melawan Hukum Secara Materiel (hateriele Wederrechtelijkheid), maka untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyelewengan tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu Secara Materiel mengenai terdapat atau tidaknya Sifat Melawan Hukum dalam perbuatannya itu. Dalam hal perbuatan penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, secara mateteriel adalah bertujuan agar mereka tetap dapat berdiri, di mana dalam hal ini ternyata dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang memerlukan persyaratan ketat, ataupun yang memerlukan biaya tinggi. Sedangkan dalam hal pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data fiktif, ternyata juga dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa putus sekolah, di mana dengan cara demikian mereka dapat mengikuti ujian akhir pada jenjang pendidikannya masing-masing. Dari kedua macam perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, ternyata secara materiel akhirnya dapat membantu sebahagian anggota masyarakat pencari kerja, di mana pada saat ini kiranya tidak ada lagi suatu lembaga ataupun instansi yang dapat menerima para pelamar yang tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atas tingkat pendidikan ataupun kemampuannya, yaitu Ijazah. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat membantu mengurangi melajunya jumlah pengangguran. Dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan pidana atas perbuatan penyelewengan administrasi oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, kiranya perlu dikaji melalui pendekatan Yuridis-Filosofis, yaitu dengan mencari keserasian (bukan sekedar keseimbangan) antara pasangan nilai-nilai dalam hukum yang sating bertegangan. Pasangan nilai-nilai tersebut antara lain adalah "kesebandingan hukum dengan kepastian hukum", dan "keluwesan hukum dengan keketatan hukum"."

"Semakin terbatasnya lahan dan mahalnya harga tanah di lokasi-lokasi strategis di kota-kota besar seperti di Jakarta ini, mengakibatkan dibangunnya gedunggedung tinggi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin lahan yang ada dan semakin tinggi suatu gedung dibangun, akan semakin Was Pula kebutuhan parkir yang harus disediakan. Untuk memenuhi kebutuhan parkir tersebut basemen merupakan altematif penyelesaian yang tidak dapat dihindarkan, walaupun dalam pelaksanaanya sering kali menimbulkan berbagai macam masalah. Kebutuhan basemen yang Was dan dalam, kondisi tanah yang lunak, letak tanah keras yang relatif dalam dari permukaan tanah dan muka air tanah yang relatif tinggi membutuhkan penanganan tersendiri dalam pelaksanaannya. Masalah utama yang sering dihadapi adalah adanya bangunan-bangunan tinggi di sekitamya sehingga dibutuhkan stru.ktur dinding penahan tanah dan penunjangnya yang kokoh, karena dalam pelaksanaan galian basemen pada suatu proyek pada prinsipnya harus menjaga stabilitas tanah yang artinya tidak diperbolehkan adanya pergeseran, pergerakan ataupun deformasi tak terduga pada gedung-gedung di sekitarnya yang dapat mengakibatkan keretakan atau krusakan bahkan keruntuhan gedung tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, digtinakan dinding diafragma yang merupakan dinding beton bertulang yang umumnya dicor secara in-situ dan terns menerus sepanjang tepi galian yang direncanakan, setelah terlebih dahulu dipersiapkan lobang berbentuk jalur memanjang sampai kedalaman yang direncanakan serta dipersiapkan juga baja tulangannya yang umumnya berbentuk kurungan. Walaupun dinding diafragma bukan merupakan hal Baru tetapi dianggap sebagai dinding penahan tanah yang merupakan system yang tepat untuk kondisi seperti tersebut di atas dibandingkan dengan turap beton, turap Baja ataupun bored pile menerus 1 soldier pile. Sasaran dalam penelitian pada proyek Pembangunan Gedung Teater Besar Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marcuki yang berlokasi di R. Mini Raya No. 73 - Jakarta ini akan dibahas khususnya mengenai analisa stabilitas dinding diafragma sebagai dinding penahan tanah untuk mendapatkan suatu struktur yang kuat, aman dan ekonomis sesuai dengan fungsinya yaitu menjaga stabilitas bangunan yang berdekatan dengan lokasi proyek tersebut. Dinding penahan tanah yang digunakan pada proyek tersebut terdapat dua jenis yaitu sheet pile beton yang digunakan sebagai dinding penahan tanah untuk lokasi yang relatif jauh dari gedung bertingkat sehingga beban yang ditahan relatif kecil dan dinding diafragma yang digunakan sebagai dinding penahan tanah yang dekat dengan gedung Planetarium Jakarta karena menahan beban yang relatif besar. Pengguna n dua jenis dinding penahan tanah ini dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi biaya pelaksanaan dengan menyesuaikan pembebanan yang tedadi, karena bagaimanapun biaya merupakan komponen terpenting dalam pelaksanaan proyek dan merupakan sumber Jaya yang terbatas jwnlahnya."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"WHO menyatakan bahwa penyebaran leptospirosis di dunia meluas terutama pada daerah dengan iklim tropis dan sub tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Tikus sebagai binatang yang dekat keberadaannya dengan manusia merupakan sumber penularan leptospirosis yang ada di Indonesia. Kejadian leptospirosis di Kabupaten Bantul dari tahun 2012 sampai tahun 2015 selalu menduduki rangking tertinggi apabila dibandingkan dengan kabupaten lain. Disamping tingginya angka kesakitan, angka kematian penderita leptospirosis di Kabupaten Bantul juga relatif tinggi bila dibandingkan dengan wilayah lain di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan faktor lingkungan dan individu yang berisiko terhadap kejadian leptospirosis di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016 dengan menggunakan desain case control. Sampel penelitian menggunakan data penderita leptospirosis di Kabupaten Bantul dari bulan Januari-Mei 2016. Penelitian ini difokuskan pada faktor risiko lingkungan serta faktor individu. Jumlah penderita yang ditemukan/dilaporkan pada periode bulan Januari sampai dengan Mei 2016 sebanyak 34 kasus. Faktor yang berhubungan dengan kejadian Leptospirosis di Kabupaten Bantul Pekerjaan (nilai p=0,001; OR=7,35; CI 95%=2,290-23,571), dan Perilaku (nilai p=0,028; OR=3,43; CI 95%=1,255-9,370), Perawatan luka (nilai p=0,014; OR=3,97; CI 95%=1,426-11,040), Pengetahuan (nilai p=0,015; OR=3,83; CI 95%=1,403-10,477) Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kejadian leptospirosis adalah faktor pekerjaan, faktor perilaku, perawatan luka dan pengetahuan.

---

WHO stated that the spread of leptospirosis in the world extends mainly in regions with tropical and sub tropical climates where rainfall is high. Mice as the animals close to the human existence is a source of leptospirosis of transmission in Indonesia. The incidence of leptospirosis in Bantul District from 2012 to 2015 always ranks highest when compared with other districts. Besides the high morbidity, mortality rate of patients with leptospirosis in Bantul also relatively high when compared with other r districts in the province of Yogyakarta.

The purpose of this study was to determine the relationship between environment and individuals at risk of incidence of leptospirosis in Bantul district of Yogyakarta Special Province in 2016 using case control design. Sample research using data leptospirosis patients in Bantul district of the month from January to May 2016.

The study focused on environmental risk factors as well as individual factors. The number of cases detected / reported in the period January to May 2016 as many as 34 cases. Factors associated with the incidence of leptospirosis in Bantul District occupational (p = 0.001; OR = 7.35; 95% CI = 2.290 to 23.571), behavior (p = 0.028; OR = 3.43; 95% CI = 1.255 to 9.370), wound care (value p = 0.014; OR = 3.97; 95% CI = 1.426 to 11.040), and knowledge (p = 0.015; OR = 3.83; 95% CI = 1.403 to 10.477). This study concluded that the factors associated with the incidence of leptospirosis is a occupational, behavior, wound care and knowledge."

"Dua studi kuantitatif dilakukan dalam konteks konflik yang terjadi selama proses Pemilihan Gubernur 2017 di Jakarta. Data studi 1 dikumpulkan dari 442 sampel dan data studi 2 dikumpulkan dari 421 sampel, yang dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling. Sampel dipilih dari warga Jakarta yang menggunakan hak pilih mereka dan mengidentifikasi bahwa mereka sebagai anggota kelompok yang terlibat dalam konflik yang terjadi selama pemilihan Gubernur Jakarta 2017. Studi 1 dilakukan untuk menjelaskan bagaimana emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dalam konflik antarkelompok. Studi 2 dilakukan untuk membuktikan bahwa emosi berbasis kelompok seperti harapan, rasa benci, rasa bersalah, rasa malu, dan rasa marah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik daripada variabel bukan emosi seperti trust, identifikasi kelompok, dan out-group blame. Data dianalisis dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling untuk membangun teori model terintegrasi dan menguji hipotesis penelitian. Hasil studi 1 menunjukkan bahwa harapan, rasa benci, rasa marah, dan rasa bersalah dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara hasil studi 2 menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara harapan, rasa benci, rasa bersalah terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi Temuan dalam penelitian ini mendukung asumsi bahwa harapan, rasa bersalah dan trust memiliki pengaruh poositif terhadap kesiapsediaan untuk berekonsiliasi, sementara rasa benci dan out-group blame mengakibatkan berkurangnya tingkat kesiapsediaan untuk berekonsiliasi dengan kelompok lawan. Di antara semua variabel yang diuji, studi-studi ini memberikan bukti rasa bersalah terhadap out-group merupakan prediktor terkuat pada kesiapsediaan untuk berekonsiliasi antar-kelompok yang terlibat konflik PILKADA Jakarta 2017. Hasil penelitian ini juga memberikan bukti bahwa emosi berbasis kelompok dapat memprediksi kesiapsediaan untuk berekonsiliasi lebih baik dibandingkan variabel bukan emosi seperti out-group blame dan group identification.

---

Two quantitative studies were conducted within the context of conflict which occurred during Jakarta's 2017 Governor Election process. The first study aimed to gain explanation whether group-based emotion including hope, anger, hatred, shame and guilt could predicts willingness to reconcile. The second study was conducted to answer wheter group-based emotions could predicts more significantly than non-emotional variables such as trust, group identification, and out-group blame. In the first study, the data were collected using accidental sampling from 442 Jakarta residents, who use their voting rights and identified that they were part of the groups that involved in conflicts that occurred during Jakarta's 2017 Governor elections. The data for second study were collected from 421 sample within the same manner  The data were analyzed using Structural Equation Modeling techniques to build the integrated model theory and test the research hypothesis.

The result from first study revealed that hope, hatred, anger and guilt could predicts willingness to reconcile, while in the second study shows hope, hatred, guilt, trust and out-group blame could predicts willingness to reconcile. The findings support the notion that hope, trust, and guilt have a positive impact to the willingness to reconcile, while hatred, anger and out-group blame resulting in participants reducing the willingness to reconcile with opposing candidate's supporting group. These studies also gave evidence that guilt was the strongest predictor of willingness to reconcile in the inter-group conflict in the Jakarta 2017 regional elections. The results of the latest study provide evidence that group-based emotions could predict participant's willingness to engage in post-conflict reconciliation better than non-emotional variables such as trust and out-group blame."