Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai hak dasar warga negera, pendirian partai politik merupakan salah satu implementasi dari penegakkan hak hak politik warga negara. Hak politik secara teoritis tergolong ke dalam Hak Negatif yakni hak dasar yang penegakan dan pemenuhan nya dapat dikatakan telah ideal apabila negara mengurangi peran campur tangan lebih jauh. Begitupun dengan hak mendirikan partai politik, seorang warga negara harus diberikan kebebasan hendak berserikat dalam partai politik yang sesuai dengan keinginannya. Filosofi hak negatif itu harus dipegang dengan baik oleh negara, karena itu dalam tumbuh kembang internal sebuah partai, negara harus memberikan ruang gerak yang cukup bagi partai untuk menentukan bagaimana wajah program nya, siapa dan bagaimana menentukan struktur pengurus . Negara harus bersikap pasif atas segala dinamika internal yang terjadi di dalam partai politik. Bahkan termasuk ketika partai politik itu mengalami perselisihan internal, negara diidealkan untuk tidak ikut campur menyelesaikan persoalan tersebut. Penyelesaian perselisihan internal itu harus dicoba selesaikan dari internal partai itu sendiri. Pendekatan pasif negara ini telah diadopsi oleh Undang-Undang Tentang Partai Politik kita dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 ditentukan bahwa Menteri dilarang mengambil tindakan pengesahan perubahan kepengurusan partai politik apabila dalam partai tersebut sedang terjadi perselisihan internal. Pada kasus Perselisihan internal partai PPP Periode Kepengurusan 2014-2015 dan Pada Perselisihan Partai Golkar Periode Kepengurusan 2014-2019 Menteri Hukum dan HAM mengambil tindakan pengesahan atas perubahan Kepengurusan di kedua Partai tersebut di saat perselisihan internal sedang dalam proses penyelesaian. Atas contoh kasus tersebut, Penulis berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan internal partai politik yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dimensi normatif tersebut penulis bentukan dalam konteks hukum di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai PPP dan Partai Golkar untuk menilai apakah proses hukum penyelesaian keduanya telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan undang-undang.

---

ABSTRACT

Establishment of a political party is one of the fullfilment on citizen?s political rights. Political rights teoritically classified as one of negative rights which demand the passive approach of the state to fulfill it. The fulfillment of those right is consider to be ideal if the state role decrease into some level to reduce the state to role an interfere. Same condition also must be applied on the right to establish a political party. It?s a clear demand for a citizen to have certain freedom to unite in a political party which match with their vision. The philosophy of those negative rights has to be hold strongly by the state. Therefore in order to guarantee the freedom of political party to grow, the state should behave passively to face political party management. it is Their right to determine how their political face should be , who and how the structure determined and etc. The state should behave passively in deal with pollitcal party internal dynamics. Event if the political party has an internal disputes. Even how danger the situation for the party it self, the state is not allowed to interfere the resolution of the dispute. Those internal dispute should be solved by the internal processs of the party it self. Those state passive approach has been adopted by our political party law especially on the article 24 Law Number 2 Year of 2008 about political party, determined that the Minister of Law and Human Rights is not allowed to exercise his authority to legalize the structural changing of political party until their Internal dispute is resolved. On the internal dispute case of Persatuan Pembangunan party (PPP) and The Party of Golkar, The minister of law and Human Rights had exercised his power to legalize those both party new formation while those both parties is still in internal disputes. On behalf of those two case , author initiate this research in order to solve some legal problem on the issues of internal disputes of political party especially about how our law provide the mechanism to solve internal party disputes and then how those normative aspect implemented in those two case to find out whether those two case of resolution process is matched with the procedure given by the law or not."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilaiRasio Kecukupan Modal pada Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesiaperiode 2009-2014. Data yang digunakan merupakan data sekunder yangdiperoleh dari situs Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia. Sampel yangdigunakan berjumlah 16 bank umum. Penelitian ini menggunakan metode panelregression. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Size (SIZE), Equity Ratio(EQR) dan Deposit Assets Ratio (DAR) memiliki pengaruh signifikan negatifterhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) sedangkan Return On Assets (ROA)memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR) danRisk Assets Ratio (RAR) tidak mempunyai pengaruh terhadap Capital AdequacyRatio (CAR

---

ABSTRACTThe objective of this research is to determine the factors that affect toward capitaladequacy ratio at banks listed in Indonesia Stock Exchange for 2009-2014periods. The data used is secondary data obtained from Bank Indonesia andIndonesia Stock Exchange. The sample were 16 commercial banks. This studyuses panel regression. The results showed that the Bank Size (SIZE), Equity Ratio(EQR) and Deposits Assets Ratio (DAR) have a significantly negative effect onthe Capital Adequacy Ratio (CAR), while the Return on Assets (ROA) has apositive significant effect on the Capital Adequacy Ratio (CAR) and Risk AssetsRatio (RAR) has no effect on Capital Adequacy Ratio (CAR)."

"ABSTRAKHak politik dilindungi hukum, baik secara internasional maupun nasional. SecaraInternasional, hak politik diatur universal declaration of Human Rights ( UDHR)dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).SecaraNasional, Hak politik juga dilindungi konsitusi kita dan beberapa peraturanperundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang No 39 tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia. Status mantan narapidana seseorang ternyata bisamembuat hak politik nya dibatasi contohnya dalam hal untuk menjadi kepaladaerah. Pembatasan tersebut ditentukan secara tegas dalam pasal 58 huruf fUndang-Undang No 12 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang No 32tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam perkembangannya, pasaltersebut kemudian diujikan ke Mahkamah Konsitusi lewat judicial review.Mahkamah Konsitusi telah mengeluarkan beberapa putusan secara konstitusionalbersyarat (conditionally constitutional). Putusan tersebut membatalkan laranganberpolitik bagi mantan narapidana, akan tetapi memberikan syarat - syaratkeberlakuan yang limitatif. Syarat konstitusional dalam putusan MahkamahKonstitusi tersebut lah yang akan dibahas secara detail dalam tulisan ini. Dengantulisan ini penulis mencoba mengupas bagaimana hak politik mantan narapidanaitu diatur, dilindungi dan diimplementasikan pasca putusan konstitusionalbersyarat Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTPolitical rights is protected by law, both internationally and nationally.

Internationally , political rights regulation determined in universal declaration of

Human Rights ( UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights

(ICCPR). Nationally, Political rights is also protected by our constitution and

several legislation, especially law number 39 of 1999 about Human rights.

According to law, someone's ex-convicts status can lead him or her to political

rights limitation. To become the head of local government for example. Those

limitation is determined directly on article 58 letter f on Law number 12 of 2008

about revision on law number 32 of 2004 about Local Government. Afterwards,

that article was tested to Constitutional Court through judicial review mechanism.

Constututional Court then made a conditionally constitutional decicion on it. That

decicion canceled the prohibiton on ex-convicts political right, but determined

several constitutional requirement. Those constitutional requirements it self will

be criticized in this paper. By this, writer is trying to open clearly how ex-convicts

political right is regulated, protected and implemented after those Consitutional

Court's decicion"