Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tiga permasalahan: Bagaimana pengikatan gaji PNS sebagai jaminan utang pada Bank? Bagaimana kedudukan Bank dalam pelunasan utang oleh PNS bila terdapat kreditur lain selain Bank tersebut? Bagaimana perlindungan hukum bagi Bank dalam hal PNS wanprestasi? Berdasar metode penelitian kepustakaan, wawancara dan studi kasus di Bank X, penulisan skripsi ini bertujuan memberikan deskripsi konstruksi hukum gaji sebagai jaminan utang PNS di Bank. Kesimpulan: 1) Gaji merupakan agunan utama yang pengikatannya melibatkan Instansi PNS, dilakukan di bawah tangan dan tanpa lembaga jaminan; 2) Bank berkedudukan sebagai kreditur konkuren; dan 3) Bank telah mengatur mekanisme perlindungan hukum yang aman baginya.

---

Three issues in thesis: How’s civil servants’ salaries bound as debt guarantee at Bank? How’s Bank’s position in repayment debt by civil servants, if there is another creditor? How’s legal protection for Bank if civil servants breaching contract? Based on literature research methods, interviews and case in Bank X, writing this thesis aimed providing legal construction’s description of salary as civil servants Bank's debt guarantee. Conclusions: 1) Salary as main collateral binding involves civil agencies, conducted under hand and without guarantee institution; 2) Bank serves as unsecured creditors; 3) Bank has set up a secure legal protection mechanism for him."

"ABSTRAKPerilaku harmonis antara pemerintah dan pelaku industri syariah dalam initial public offering menimbulkan kebutuhan kepastian hukum perjanjian penjaminan emisi efek syariah. Adapun pada situasi a quo terdapat kekosongan, ketidakpastian dan ketidakjelasan pengaturan perihal tersebut. Oleh karenanya muncul permasalahan sebagaimana dianalisis tesis, yakni perihal: 1 Bagaimana penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? dan 2 Akad apa yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah? Berdasarkan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada taraf sinkronisasi peraturan, ditemukan 2 dua simpulan yaitu: 1 penerapan prinsip syariah di pasar modal pada Penjamin Emisi Efek harus dilaksanakan dalam setiap aspeknya baik internal maupun eksternal sebagai pihak dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah, dengan ancaman apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan karena termasuk kategori akad yang fasad; dan 2 akad yang tepat digunakan dalam perjanjian penjaminan emisi efek syariah adalah gabungan dari tiga akad dasar yang dikembangkan, yakni akad wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al-ba i istishna. Adapun terdapat sejumlah saran kepada pemerintah dan Penjamin Emisi Efek Syariah, yaitu: 1 membuat dan/atau memperbaiki peraturan terkait; dan 2 peningkatan kesadaran dan kepatuhan Penjamin Emisi Efek dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal.

---

ABSTRACTThe harmonious behavior between the government and the sharia industry actors in initial public offering raises the need for legal certainty about Underwriting Agreement of Sharia Securities UASS . Nowadays, there is a vacuum, uncertainty, and unclear law about it. That is why there are problems as analyzed in this thesis 1 How is the implementation of Sharia principles in capital market where Underwriter as a party in the UASS and 2 What is the contract that shall be used in UASS Based on normative juridical research method focuses on regulatory synchronization, has found 2 two conclusions 1 the implementation of capital market s sharia principles in Underwriter must be applied thoroughly to the internal and external aspects as a party in the UASS, with the threat of cancellation of the contract because it is categorized as an contract that is fasad and 2 the contract that shall be used in UASS is a combination of three basic sharia contract that has been developed between wakalah, syirkah abdan dan syirkah inan, dan al ba i istishna. Then there are some suggestions to the government and Underwriters 1 to create and or revise regulations by government and 2 increasing awareness and compliance of Underwriters in applying UASS."