Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang Program Raksa Desa di Desa Jayamukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, yang bertujuan memahami upaya pemberdayaan masyarakat melalui program, manfaat program, dan kendala dalam implementasi program. Penelitian ini mempunyai arti penting, karena program dimaksud merupakan program baru yang digagas dan diluncurkan oleh pemerintah Propinsi Jawa Barat di era Otonomi Daerah secara luas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tabun 1999, yang mulai dilaksanakan tahun 2003 dan direncanakan diberlakukan bagi seluruh desa dan kota di Propinsi Jawa Barat hingga tahun 2007. Sebagai program baru, dimungkinkan terjadi kekeliruan khususnya dalam implementasi yang merupakan tahap esensial dalam upaya pemberdayaan.Untuk itu, hasil penelitan ini dapat berfungsi sebagai input bagi policy maker guna melakukan perbaikan implementasi program berikutnya. Pendekatan dan Janis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu informasi tentang pemahaman, pandangan, dan tanggapan para informan dilapangan yang menghasilkan data deskriptif, yakni gambaran nyata pelaksanaan program secara sistematis dan faktuaI. Data tersebut diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan para informan, disamping studi dokumentasi, dan observasi. Penentuan informan di lakukan secara purposive sampling (non probability), yakni atas dasar penilaian bahwa para informan mengetahui secara balk pemasalahan yang sedang diteliti. Untuk itu, informan dalam penelitian ini adalah Ketua dan Anggota Pokmas; Ketua Satuan Pelaksana (Satlak) Desa, Sarjana Pendamping, unsur Pemuka Masyarakat, dari unsur 13adu.i Perwakilan Desa (BPD).Sebagai alat analisis hasil penelitian lapangan, digunakan kerangka teori pemberdayaan untuk memahami program dalam meningkatkan kemampuan dan kemandirian komunitas sasaran, baik secara individu maupun kelompok dalam upaya memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dihadapi. Konsep pemberdayaan juga digunakan untuk melihat bagaimana kelompok mampu memfasilitasi para anggota untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan, dan bagaimana masyarakat mengorganisir diri melalui kelembagaan Satlak Desa yang dikembangkan. Perhatian juga diarahkan pada keterlibatan masyarakat dalam pembentukan dan kegiatan kelompok serta dalam kelembagaan Satlak Desa untuk mengetahui proses pemberdayaan melalui implementasi program.Hasil penelitian lapangan menunjukkan tidak terjadinya upaya pemberdayaan melalui Program Raksa Desa, karena tidak ada partisipasi dan kemandirian dari masyarakat khususnya komunitas sasaran yang rnerupakan prasyarat bagi upaya pemberdayaan. Hal itu terlihat dari sejak awal kegiatan (persiapan dan perencanaan), yang antara lain adalah kegiatan sosialisasi program melalui forum musyawarah desa, dimana komunitas sasaran tidak dilibatkan. Forum dimaksud hanya dihadiri oleh alit desa, yaitu unsur pemuka masyarakat, perangkat desa, dan unsur BPD, disamping tentunya pengurus lembaga Satlak Desa. Demikian halnya pada implementasi program, yaitu pelaksanaan pembangunan prasarana desa dan penyaluran modal bergulir kepada komunitas sasaran, serta pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, masyarakat khususnya komunitas sasaran tidak terlibat secara aktif, dimana dalam konteks pemberdayaan, keterlibatan masyarakatlkomunitas sasaran merupakan elemen penting.Hasil program memang telah dirasakan oleh masyarakat khususnya komunitas sasaran, baik pembangunan prasarana yang antara lain menambah kelancaran transportasi dan komunikasi antar warga, serta penyediaan air bersih bagi warga, maupun bantuan pinjaman modal bergulir yang antara lain untuk menambah modal usaha dan juga sebagai Modal awal usaha. Akan tetapi, unsur penting dalam upaya pemberdayaan, yaitu proses belajar sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan baik kebutuhan diri, keluarga, kelompok, dan masyarakat, maupun proses belajar memecahkan masalah tidak berlangsung. Kendala dalam implementasi program antara lain adalah kctidaktahuan di kalangan masyarakat sendiri dan kecenderungan prilaku aparat pemerintah yang masih bersifat paternalistik feodalistik (birokrasi tradisional).Rekomendasi yang diajukan adalah: (a) perlu dilakukan kegiatan pelatihan dan pemantapan secara intensif bagi para pelaksana program mulai tingkat propinsi hingga tingkat lapangan (desa), dalam upaya peningkatan pemanaman mereka balk mengenai teknis operasional dan manajemen penyelenggaraan program maupun perspektif pembangunan berpusat pada manusia; (b) perlu dilakukan kegiatan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi oleh para pelaksana program mulai tingkat propinsi sampai tingkat lapangan secara profesional, dan yang tidak kalah penting adalah perlunya melibatkan komunitas sasaran dalam rangkaian kegiatan dimaksud sejak assesment hingga evaluasi; (c) perlu kecermatan penanggungjawab program dalam merancang program pemberdayaan secara profesional, dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, antara lain adalah ketersediaan dana dan kesiapan sumber daya manusia yang cakap, terampil, dan berdedikasi."

"Fokus penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembebasan bersyarat bagi narapidana sebagai upaya mengurangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang. Kebijakan ini merupakan kebijakan pembinaan narapidana dalam konsep re-integrasi sosial yang paling baik dalam membebaskan narapidana. Namun pada kenyataannya beberapa orang berpendapat bahwa pembebasan bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah, bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan pembebasan bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (in-dept interview). Analisis terhadap proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilakukan dengan cara mengadopsi teori implementasi kebijakan dari George Edward III, Marilee S. Grindle dan Van Meter serta Carl Van Horn (teori yang digunakan disesuaikan dengan kondisi lapangan). Lapas Kelas I Cipinang berusaha merubah pendapat keliru beberapa orang mengenai kebijakan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana dengan cara seoptimal mungkin mengimplementasikan kebijakan tersebut, bahwa tujuan pembebasan bersyarat pada narapidana bukan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan, juga bukan merupakan toleransi atau pemaaf. Sebaliknya kebijakan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana sebagai program pembinaan bertujuan untuk mengembalikan narapidana agar dapat hidup kembali di masyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi, dan hal ini harus direkomendasikan sebagai alternatif yang paling banyak mendatangkan manfaat terutama dalam menanggulangi dampak kepadatan atau kelebihan penghuni di dalam Lapas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana dalam upaya menanggulangi dampak negatif kepadatan atau kelebihan penghuni di Lapas Kelas I Cipinang secara umum dapat dikatakan berjalan cukup baik namun kurang begitu optimal. Proses implementasi kebijakan berjalan cukup baik terbukti dari telah dipahaminya perubahan strategis yang diinginkan dan implikasinya; adanya peraturan pelaksanaan atau peraturan penjelas; dan telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan pemberian pembebasan bersyarat tersebut. Namun yang menyebabkan kurang optimalnya implementasi kebijakan tersebut atau dapat dikatakan terjadi implementation gap (kesenjangan/perbedaan antara apa yang dirumuskan dengan apa yang dilaksanakan) yaitu adanya faktor-faktor menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut adalah komunikasi dan koordinasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

---

The focus of this research is how the Implementation of parole policy for inmates in effort to overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class I Cipinang. This policy is a policy to treatment the inmates in the concept of social re-integration, and it is the best concept to release them. But in fact some people argue that parole is viewed as forgiveness or sympathy from government, aimed to shortening the sentence with speed up their release, parole even considered as an attempt to please or give comfort to criminals.

The research used qualitative research method. Data was collected through in-depth interviews. Analysis of the processes and factors that influence the policy implementation is done by adopting the theory of policy implementation from George Edward III, Marilee S. Grindle, Van Meter and Carl Van Horn (the use of theory adapted with field conditions).

Correctional Institution of Class I Cipinang try to change the wrong opinion of some people about this parole policy by optimize the implementation, that the purpose of parole for inmates is not to minimize the penalties, facilitate or give comfort to criminals, also not as a tolerant or forgiving. Instead the policy of parole for inmates as a treatment program aims to restore inmates so can live back in the community and did not commit a crime again, and it should be recommended as an alternative can bring the most benefits, especially in reducing the impact of overcapacity in the correctional institution.

The research concludes that the process of Implementation of parole policy for inmates in effort to overcome negative impact of overcapacity at Correctional Institution of Class I Cipinang, generally speaking, quite well, but less so optimal. Policy implementation process can be said quite well proven that the strategic change desired and its implications have been understood; available regulatory implementation or regulation explanatory; and socialization of this parole policies have been implemented. But the causes of less than optimal implementation of the policy or it can be said to occur the implementation gap (the difference between what are formulated with what has been done), this is due to several factor which become obstacles in its implementation. Some of these factors are communication and coordination, resources, and bureaucratic structures."

"Bentonit berpilar MoO3 telah berhasil disintesis dan diaplikasikan untuk mendegradasi Martius Yellow. Bentonit alam diaktivasi pada suhu 105 0C selama 2 jam kemudian dijenuhkan dengan NaCl 1M selama 24 jam pada suhu 70 0C. Selanjutnya, Na-bentonit dipilarisasi dengan MoO3 dalam larutan berair. Mo- bentonit hasil sintesis kemudian dikalsinasi pada suhu 500 0C selama 4 jam. Hasil karakterisasi XRD menunjukkan kehadiran Mo dalam bentonit yang dibuktikan dengan naiknya basal spasing. Pengukuran menggunakan DRS menunjukkan band gap Mo dalam bentonit berpilar sebesar 3,73 eV. Uji AAS menunjukkan bahwa persen leaching Mo dari bentonit berpilar adalah 3,06 %. Uji aplikasi pada degradasi Martius Yellow memberikan informasi bahwa Mo-bentonit mampu bertindak sebagai katalis. Persen degradasi Martius Yellow oleh Mo-bentonit dan sinar UV diperoleh sebesar 50,5 % pada waktu 30 menit.

---

MoO3 pillared bentonite has been successfully synthesized and applied to remove the Martius Yellow. Natural bentonite activated at 105 0C for 2 hours and then saturated with NaCl 1M for 24 hours at 70 0C. Futhermore, Na-bentonit has been pillared with MoO3 in aqueous solution. The Mo-bentonite synthesized product then calcined at 500 0C for 4 hours. XRD characterization results indicate the presence of Mo in the bentonite as evidenced by the increasing of basal spacing. Measurements using DRS showed that the band gap of Mo in the pillared bentonite is 3.73 eV. AAS test showed that the percent leaching of Mo from the pillared bentonite is 3.06 %. The testing of application on the degradation of the Martius Yellow provide information that Mo-bentonite can act as a catalyst. The percent degradation of Martius Yellow by Mo-bentonite and UV rays obtained by 50.5 % at 30 minutes."

"Kamar operasi berfungsi sebagai tempat untuk melakukan tindakan pembedahan yang membutuhkan kondisi steril. Mikroorganisme yang terdapat di udara dan area permukaan kamar operasi harus diminimalkan dengan cara sterilisasi dan desinfeksi mingguan. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui keefektifan prosedur desinfeksi mingguan. Desain penelitian menggunakan metode penelitian evaluatif dengan melakukan observasi hasil laboratorium koloni kuman sebelum dan sesudah tindakan desinfeksi mingguan. Sampel dalam penelitian ini adalah kamar operasi di Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong dengan metode konvensional dengan menggunakan total plate count (TPC) dan Phosphate Buffer Saline (PBS). Hasil penelitian sebelum desinfeksi didapatkan jumlah koloni kuman udara 1-10 CFU/m³, dinding kamar operasi 1-6 CFU/m³, dan lampu operasi 1-16 CFU/m³ dengan jenis bakteri staphylococcus epidermidis. Hasil penelitian sesudah desinfeksi ditemukan jumlah koloni kuman udara, dinding, dan lampu operasi 0 CFU/m³ serta tidak ada pertumbuhan mikoorganisme. Penurunan jumlah koloni kuman sebelum dan sesudah pemeriksaan laboratorium ini menunjukan keefektivitasan desinfeksi mingguan. Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan guna menjamin mutu pelayanan kamar operasi

---

perating room serves as a place to perform surgery that require sterile conditions. Microorganism contained in the air and the surface area of the operating room should be minimized, with sterilization and disinfection weekly. The purpose of the research to determine effectiveness of disinfection procedure weekly. The design of this research using evaluative research method by observed the results of laboratory colonies of bacteria before and after disinfection measured weekly. Sample of this research was the operating room at Instalasi Bedah Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong with a conventional method used the total plate count (TPC) and Phosphate Buffer Saline (PBS). The results obtained amount of research prior to disinfection of air germs koloni 1-10 CFU / m³, operating room wall 1-6 CFU / m³, and the operation lamp 1-16 CFU / m³ with a type of bacteria staphylococcus epidermidis. The results of the research found the number of colonies after disinfection of air germs, walls, and lamp operation 0 CFU / m³ and no growth mikoorganisme. The decrease in the number of colonies of bacteria before and after laboratory tests directed weekly disinfection effectiveness. The results of this research into consideration in order to ensure the quality of operating room services"

"Padatnya penduduk: dan kemiskinan di daerah perkotaan berpengaruh negatif terhadap area kesehatan lingkungan. Permasalahan di area kesehatan lingkungan ini, jika dilihat dari dimensi sosial dan moral seperti perilaku menyimpang dengan kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dapat meningkatkan risiko dan kerentanan seseorang terpajan suatu penyakit gangguan hati yaitu sirosis hepatis. Penulisan ilmiah ini bertujuan ui1tuk menggambarkan asuhan keperawatan pada klien sirosis hepatis.denga,nhipoalbuminemia di ruangrawaliPD Teratai Lantai 5 selatan RSUP Fatmawatidengan. pendekatan Keperawatan Kesehatan Masyarakat Perkotaan. Metode yang dilakukan dengan menggunakan studi kasus. Masalah kepera.watan pada pasien adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Masalah. ini .·dapat memperburuk fungsi hati dan· keadaan umum pasien. Intervensiyang dilakukan dengan menganjurkan pasien diet putih telurdan ikan gabus, hal ini dapat dilihat dari basil albumin <;larah yang stabil, penurunan lingkar perut, dan penurunan berat badan. Diet putih telur dan mengokonsumsi ikan gabus merupakan diet yang dapat mencuk:upi kebutuhan protein dan meningkatkan albumin dalam. darah. Selain itu diet hati dan perawatan dirumah menjadi prinsip yang harus diterapkan untuk: menjaga timbulnya kembali masalah nutrisi pada pasien dengan sirosis hepatis.

---

The population density and poverty have negative impact for urban environmental health areas. These problem, if we looked into social and morale dimensions were a deviant behaviours such as consumed alcohol habits, that could increase the risk and the vulnerability level of liver disorder diseases like liver cirrhosis. The purpose of this articles is to describe the required nursing care for liver cirrhosis petient with hypoalbuminemia in IPD’s Teratai on south 5 floor at RSUP Fatmawati by using a case-study method. The patient’s nursing care problems were to treat malnutrition or lack of proper nutrition to the body. These could aggravate liver fungtion and patient’s general condition. The applied intervention was done by recommending eggwhite and fish-cork diets, wich could shown the stable albumin level and blood, the reduction in abdominal circumference and weight loss as a results. These diets basically were to supply the required protein and increasing the albumin level on blood. Beside of that’s, the applied liver diets and the home nursing them selves also becoming the essential principles to prevent malnutrition on liver cirrhosis petients."

"Dalam system pembiayaan kesehatan di Indonesia belanja kesehatan bersumber masyarakat (out of pocket) masih mendominasi, sedangkan pembayaran oleh pihak ketiga relative masih kecil. Hal tersebut akan mangakibatkan ketimpangan akses kepada pelayanan kesehatan yang bermutu, dan dapat menimbulkan unmet need yang semakin tinggi, terutama pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.Untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih merata dan terjangkau pada semua lapisan, perlu adanya jaminan pelayanan kesehatan atau asuransi kesehatan, yang disertai dengan kajian potensi kepesertaannya.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial dan sosial, berdasarkan karakteristik sosioekonomi dan geografi di Kabupaten Bogor tahun 2000.Penelitian ini merupakan penelitian operasional; yang bermaksud menyusun deskripsi dengan bahasa matematik dan ekonomi berdasarkan data skunder ATP/WTP Kabupaten Bogor tahun 2000. Sampel penelitian ini adalah rumah tangga sebanyak 3.353 rumah tangga.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi rawat jalan paket maksimal adalah sebesar 16,43%. Bila dilihat dari jenis pekerjaan potensi terbesar berada pada rumah tangga dengan pekerjaan karyawan swasta yaitu sebesar 5,39% , sedangkan bila menurut geografi potensi terbesar ada pada daerah rural yaitu sebesar 48%.Untuk potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membeli premi rawat jalan paket minimal diperoleh hasil sebesar 79,86%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal sebesar 23,94% dan ada pada daerah rural yaitu sebesar 62%.Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket maksimal, diperoleh hasil bahwa potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial sebesar 88,51%. Potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal, yaitu sebesar 26,18% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.Berdasarkan kemampuan membayar premi rawat inap paket minimal memiliki potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial terbesar yaitu 92,07%. Bila dilihat berdasarkan jenis pekerjaan maka potensi terbesar ada pada rumah tangga dengan pekerjaan buruh informal yaitu sebesar 27,77% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.Potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial berdasarkan kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket maksimal adalah sebesar 14,75%. Potensi tertinggi ada pada rumah tangga karyawan swasta yaitu sebesar 5% dan potensi menurut geografi ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 46%.Sedangkan bila dilihat dari kemampuan membayar premi pelayanan kesehatan gabungan rawat jalan+inap paket minimal, potensi kepesertaan asuransi komersial mencapai 74,87%, dengan potensi tertinggi juga pada rumah tangga buruh informal sebesar 21,86% dan ada pada daerah rural dengan potensi sebesar 62%.Dilihat dari benefit yang ditawarkan potensi kepesertaan asuransi kesehatan sosial hanya terjadi pada benefit pelayanan kesehatan paket minimal, pada semua rumah tangga.Upaya yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan potensi tersebut adalah membagi peran pemerintah / swasta dalam mengelola potensi kepesertaan asuransi kesehatan komersial.Pemerintah mengupayakan penyelenggaraan asuransi kesehatan sosial dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat berupa pembentukan wadah / organisasi masyarakat berdasarkan pekerjaan mereka untuk memudahkan mobilisasi dana masyarakat.Dilakukan penelitian lanjutan untuk memperoleh benefit yang murah dan logis dan dibuat penelitian untuk memastikan bentuk pemberdayaan masyarakat yang dikehendaki oleh masyarakat di Kabupaten Bogor.Daftar kepustakaan ; 23 (1994-2002)

---

Potential Health Insurance Analysis in District of Bogor year 2000The problem of inadequate health care is a major concern for people throughout the world today. In Indonesia all health care expenses sources were dominated by personals expenses, health care expenses paid by a third party I insurances relatively low. That is why a good quality health care services access a bit difficult to acived, causing a high unmeet need especially among low income communities.

To accommodate the needs for a good quality community health care services, that are reliable with reachable prices for all societies a health insurance are mostly needed, accompanied with its member potential review.

The potential, commercial, and social efforts of a health insurance company based on Bogor district social, economy, and geographic character are the objectives of this research.

This research descript the mathematical and economical of an operational research based on year 2000 secondary data of the ATP/WTP Bogor district. The data sample contains various households as much as 3.353 household.

The research shown that 16,43% is a maximal commercial health insurance potential member premium for out patience package, 5,39% are employment and 48% as the highest georaphio potential are in the rural.

The minimum potential member of a commercial health care insurance are 79,86% . The highest potential are informal labor (23,94%) and 62% are in the rural area.

Based on the inpatience maximal premium benefit, 88,51% are comercial health insurance potential membered, 23,94% are informal labour and 62% are in the rural area.

The inpatience minimum premium package has the highest 92,07% commercial health insurance member, we could see that 27,77% highest potential are informal labour , and 62% are in the rural area.

Based on the premium health services mix benefits (out patience and inpatience) by Potential commercial health insurances are 14,75%.The highest potential which are employment (5%) and 46% are in the rural area.

The mix benefit (out patience and inpatience) of health minimum premium package services 74,87% are the commercial health insurance member. The highest potential which are informal labor (21,86%) and 62% are in the rural area.

Based on the benefit offer, the minimum package of inpatience services potential social health insurance member all of household.

The government must take efforts to provide this potential health insurance for the low income community with a social concept insurances and community development approach to mobilized their health community fund.

Reference : 23 (1994-2002)"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak peraturan perpajakan Surat Edaran No 97/PJ/2011 terhadap tingkat solvabilitas, yang diukur melalui Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Studi kasus dilakukan pada Perusahaan Asuransi Jiwa PT X selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2016. Seluruh data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit, dokumen internal terkait dengan perpajakan perusahaan, dan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi fiskal atas biaya cadangan premi asuransi jiwa yang menyebabkan hutang pajak bertambah mempengaruhi solvabilitas perusahaan setiap tahunnya, yaitu menyebabkan rasio DAR dan DER meningkat dan rasio RBC mengalami penurunan.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of tax regulation Circular Letter No 97/PJ/2011 to solvency ratio which measured by Debt to Asset Ratio (DAR), Debt to Equity Ratio (DER), dan Risk Based Capital (RBC). Case Study was conducted in Life Insurance Company X during 2010 to 2016. All data used were sourced from audited financial statement, internal document related to corporate taxation, and refer to regulation issued by Indonesia government. The result showed that fiskal correction related to premium reserve expense which caused increasing tax liabilities affect on corporate solvency ratio on each year. It will increase DAR and DER ratio, and decrease RBC ratio."

"ABSTRAKKabupaten Bulukumba mengadakan program pengembangan agroindustri secara mandiri pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025 untuk mewujudkan predikat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lumbung padi di kawasan timur indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi kesesuaian lahan terhadap syarat tumbuh tanaman padi sawah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persebaran kesesuaian lahan aktual dan potensial tanaman padi sawah sebagai pengendali ketersedian pangan beras di Kabupaten Bulukumba. Persebaran kesesuaian lahan aktual kelas S1 kebanyakan terletak di sebelah selatan sepanjang Pantai Laut Flores dengan morfologi dataran dan kemiringan tanah <3%. Persebaran Kelas S2 hampir terdapat di seluruh Kabupaten Bulukumba, (baik itu di sebelah selatan, barat, timur ataupun utara) dengan morfologi dataran-perbukitan dan kemiringan tanah <8%. Persebaran kelas S3 dan kelas N saling berasosiasi, dimana kedua kelas ini terdapat di sebelah timur sepanjang Pantai Teluk Bone (pola memanjang) kemudian menyebar sampai ke utara dengan morfologi perbukitan dan bergelombang serta kemiringan tanah >15%. Kecamatan Bonto Bahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang memiliki status ketersedian pangan yang buruk dikarenakan ketiga kecamatan ini penggunaan lahan sawah aktualnya berada pada kelas S3ch dibandingkan Kecamatan Gantarang pada kelas S1 dan S2. Kecamatan Herlang yang awalnya mengalami ketersedian defisit beras (-1.066ton) berubah menjadi surplus beras (2.855ton) setelah dilakukan penanaman padi pada kelas kesesuaian lahan potensial(S1).

---

ABSTRACTBulukumba Regency implement agro-industry development program independently in the long-term development plan of the area 2005-2025 for create predicate South Sulawesi Province as a granary in Eastern Indonesia. One effort that can be done is by land suitability evaluation to grow rice crops well. This study aimed to analyze the distribution of actual and potential land suitability rice crop as controlling food availability di Bulukumba Regency. Distribution of the actual land suitability for class S1 mostly is found in the South Bulukumba Regency(along Laut Flores Beach) with the morphology of the plain and the slope less from 3%. Distribution of the actual land suitability for class S2 mostly is found almost exist throughout Bulukumba Regency(south, west, east or north) with the morphology of the plain until hill and slope less 8%.Distribution of the actual land suitability for class S3 and class N are associated each other, where class S3 and class N are found in the east Bulukumba Regency (along Teluk Bone Beach) with lengthwise pattern then spread to the north with the morphology surging and hill. They have slope more than 15%. Bontobahari Disctrict, Bontotiro District and Herlang District have low food availability status. The reason is caused that they have an extensive paddy field class S3 is greater than class S1 and class S2. it is different in Gantarang District that has an extensive paddy field class S1 and class S2 is greater than class S3. Herlang District who initially have the availability of rice deficit (-1.066ton) turn into surplus (2.855ton) after planting rice on land suitability class potential(S1)."