Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pekerjaan perawat di Rumah Sakit sangat bervariasi baik jenis dan jumlahnya, sehingga perawat memiliki beban kerja yang tinggi dan hal ini dapat menyebabkan kelelahan. Tujuan penelitian ini menjelaskan hubungan kualitas tidur dan shift kerja dengan kelelahan kerja. Metode penelitian semi kuantitatif yang bers i fat analitik dengan rancangan cross sectional. Tempat penelitian di RSUD kota Bekasi, dengan sampel 100 perawat. Pengukuran kelelahan menggunakan Kuesioner Alat Ukur Perasaan Kelelahan Kerja dan Piitsburg Sleep Quality Index untuk kualitas tidur. Analisis data univariat menunjukkan responden mengalami kelelahan sedang (83%), dan kualitas tidur buruk (71%), sedangkan hasil bivariat menggunakan nilai pearson correlation yang memiliki hubungan dengan kelelahan yaitu kualitas tidur dengan nilai p=0.009 (p value < 0.05), dan status kesehatan dengan nilai p=0.033. Kesimpulan kualitas tidur dan status kesehatan merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kelelahan perawat di RSUD Kota Bekasi.

---

Hospital nurse jobs in highly variable both type and quantity, thus making the nurses have a high workload and this can lead to fatigue. The purpose of this study was to determine the relationship of shift work sleep quality and fatigue work. Semi-quantitative research methods with the analytic cross sectional design. Hospital research site in Bekasi city, with a sample of 100 nurses. Measurement of fatigue using the Fatigue Feelings Questionnaire Measuring Work and Piitsburg Sleep Quality Index for the quality of sleep.

Univariate analysis of the data showed respondents experienced moderate fatigue (83%), and poor sleep quality (71%), while the bivariate results using Pearson correlation values which are related to fatigue is sleep quality with p = 0.009 (p value of <0.05), and health status with p = 0.033. In conclusion, the quality of sleep and health status are factors that most influence the fatigue of nurses in hospitals Bekasi."

"Penelitian ini dimaksudkan sebagai usaha untuk melakukan analisis secara mendalam mengenai esensi kegiatan menghibahkan bahan perpustakaan yang terjadi di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Paradigma penelitian pada penelitian ini adalah interpretif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis semiotik Peirce dengan mengkaji hubungan sintagmatik dan paradigmatik. Teori hibah (Gift Theory) dari Marcel Mauss digunakan untuk menjelaskan hasil analisis pada penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Bidang Akuisisi yang berada di bawah Pusat Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Pustaka, Perpustakaan Nasional RI. Metode purposive sampling digunakan sebagai teknik penentuan informan dengan cara memilih individu yang tepat agar secara spesifik dapat memberi pemahaman tentang masalah penelitian ini. Penelitian ini mengungkap reciprocity yang dimaknai oleh pemberi hibah itu terwujud dalam pandangan mereka bahwa buku-buku yang mereka hibahkan itu akan menjadi koleksi perpustakaan. Sementara itu, oleh pustakawan selaku penerima hibah, reciprocity itu terwujud dalam pelaksanakan pengelolaan hibah sesuai prosedur yang ditetapkan. Secara struktural, konsep reciprocity yang teridentifikasi dalam praktik hibah di Perpustakaan Nasional terjadi secara parsial dan bersifat eksklusif pada sisi Perpustakaan Nasional selaku penerima hibah. Selanjutnya hasil analisis yang diuraikan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun kebijakan baik dalam skala lokal (in-house) maupun nasional dan peranannya dalam pengembangan koleksi.

---

This research aims to conduct an in-depth analysis of the essence of giving gift-in-kind activities that occur in the National Library of the Republic of Indonesia. The research paradigm in this study is interpretive that utilize a qualitative approach. The analytical method used is Peirce's semiotic analysis by examining the syntagmatic and paradigmatic relationships. Marcel Mauss' Gift Theory theory was used to explain the results of the analysis in this research. This research was conducted in the Acquisition section under the Development Center for Collection and Processing of Library Materials, the National Library of Republic of Indonesia by applying purposive sampling as a technique for determining informants as a way to select the right individuals so that they can specifically give an understanding of the problem in this research. This research reveals that the reciprocity interpreted by the donors is manifested in their view that the books they donate will become a library collection. Meanwhile, by the librarian as the recipient of the gift, reciprocity is manifested in the implementation of gift-in-kind management in accordance with established procedures. Structurally, the concept of reciprocity identified in the National Library occurs partially and exclusively on the side of the National Library. Furthermore, the described results of the analysis of this research are expected to be a consideration in compiling policies both at the local (in-house) and national scale and its role in the development of collections"

"Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemulihan aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan identifikasi dan interpretasi data dengan kerangka kebijakan kriminal Hoefnagels (1969) dan konseptualisasi negara sebagai korban dalam perspektif viktimologi, merujuk pada konsep oleh Frieberg (1988) dan prisma kejahatan oleh Lenier dan Henry (2004). Konseptualisasi tersebut kemudian disebut dalam temuan penelitian ini sebagai negara sebagai korban tersamar kejahatan korupsi.Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama berupa mutual legal assistance (MLA) dan informasi transaksi keuangan dengan negara tujuan penggelapan aset untuk melacak, merampas dan membekukan aset koruptor. Pemerintah membutuhkan kerangka hukum baru berupa undang-undang perampasan aset yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum yang memadai untuk mempermudah proses pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Pemerintah juga perlu mereformasi wajah birokrasi dan penegakan hukum nasional yang transparan, humanis, profesional dan responsif terhadap isu korupsi. Kemauan politik Indonesia untuk secara timbal-balik memberikan bantuan kepada negara lain dalam proses asset recovery sangat dianjurkan. Pemerintah pun perlu mereformasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai lembaga independen sembari memperkuat kapasitas SDM para anggota.

---

This study aims to examine the policy for the recovery of assets resulting from corruption placed abroad with a descriptive-qualitative approach and using a methods case study. Based on the identification and interpretation of data with a policy framework criminal Hoefnagels (1969), conceptualization of the state as victim, referring to Frieberg (1988) and crime prism by Lanier and Henry (2004). Current research propose the concept of the state as invisible victim of corruption as a result.

It was found that Indonesia needed to strengthen cooperation in the form of mutual legal assistance (MLA) and information on financial transactions with the country for which the assets were embezzled track, seize and freeze the assets of corruptors. The government needs a framework for new law in the form of an asset confiscation law that is supported by the availability of resources adequate human resources (HR) of law enforcers to facilitate the recovery process assets resulting from corruption abroad. The government also needs to reform the face of the bureaucracy and transparent, humanist, professional, and responsive to national law enforcement issues corruption. Indonesian political will to reciprocally provide assistance to other countries in the asset recovery process is highly recommended. The government also needs to reform the Asset Recovery Centre (PPA) as an independent institution while strengthening the human resource capacity of the members."