Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan pemulihan aset hasil korupsi yang ditempatkan di luar negeri dengan pendekatan deskriptif-kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Berdasarkan identifikasi dan interpretasi data dengan kerangka kebijakan kriminal Hoefnagels (1969) dan konseptualisasi negara sebagai korban dalam perspektif viktimologi, merujuk pada konsep oleh Frieberg (1988) dan prisma kejahatan oleh Lenier dan Henry (2004). Konseptualisasi tersebut kemudian disebut dalam temuan penelitian ini sebagai negara sebagai korban tersamar kejahatan korupsi.Penelitian ini menemukan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerjasama berupa mutual legal assistance (MLA) dan informasi transaksi keuangan dengan negara tujuan penggelapan aset untuk melacak, merampas dan membekukan aset koruptor. Pemerintah membutuhkan kerangka hukum baru berupa undang-undang perampasan aset yang didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) penegak hukum yang memadai untuk mempermudah proses pemulihan aset hasil korupsi di luar negeri. Pemerintah juga perlu mereformasi wajah birokrasi dan penegakan hukum nasional yang transparan, humanis, profesional dan responsif terhadap isu korupsi. Kemauan politik Indonesia untuk secara timbal-balik memberikan bantuan kepada negara lain dalam proses asset recovery sangat dianjurkan. Pemerintah pun perlu mereformasi Pusat Pemulihan Aset (PPA) sebagai lembaga independen sembari memperkuat kapasitas SDM para anggota.

---

This study aims to examine the policy for the recovery of assets resulting from corruption placed abroad with a descriptive-qualitative approach and using a methods case study. Based on the identification and interpretation of data with a policy framework criminal Hoefnagels (1969), conceptualization of the state as victim, referring to Frieberg (1988) and crime prism by Lanier and Henry (2004). Current research propose the concept of the state as invisible victim of corruption as a result.

It was found that Indonesia needed to strengthen cooperation in the form of mutual legal assistance (MLA) and information on financial transactions with the country for which the assets were embezzled track, seize and freeze the assets of corruptors. The government needs a framework for new law in the form of an asset confiscation law that is supported by the availability of resources adequate human resources (HR) of law enforcers to facilitate the recovery process assets resulting from corruption abroad. The government also needs to reform the face of the bureaucracy and transparent, humanist, professional, and responsive to national law enforcement issues corruption. Indonesian political will to reciprocally provide assistance to other countries in the asset recovery process is highly recommended. The government also needs to reform the Asset Recovery Centre (PPA) as an independent institution while strengthening the human resource capacity of the members.