Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perubahan dalam industri adalah hal yang tidak dapat dihindari. Segala jenis perubahan dalam industri farmasi termasuk pada Haleon, baik dalam ukuran produksi, kontrol kualitas, kegiatan pergudangan hingga perubahan dalam kontrol akses dan manajemen keamanan password yang digunakan untuk mengakes sistem yang terdapat dalam industri, harus dipertanggung jawabkan melalui sistem manajemen pengendalian perubahan. Tujuan dari penulisan tugas khusus ini adalah mengidentifikasi gambaran manajemen untuk akses kontrol dan manajemen password sistem komputerisasi di PT Sterling Products Indonesia (Haleon) sesuai dengan ketentuan yang terdapat di CDOB. Pelaksanaan dan penulisan tugas khusus ini diawali dengan penjelasan dari validation manager dan membaca LSOP (Local Standard Operating Procedure) terkait dengan manajemen akses kontrol di Industri Haleon, kemudian membuat list table manajemen akses kontrol. Hasil yang diperoleh adalah manajemen akses kontrol dan manajemen password yang telah dikelola oleh PT Sterling Products Indonesia (Haleon) telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di CDOB baik dari segi dokumentasi, persyaratan yang harus dilakukan personil untuk memperoleh akses dan penggunaan password untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

---

Change in the industry is inevitable. All types of changes in the pharmaceutical industry, including at Haleon, whether in production measures, quality control, warehousing activities to changes in access control and password security management used to access systems in the industry, must be accounted for through a change control management system. The purpose of writing this special assignment is to identify the management description for access control and computerized system password management at PT Sterling Products Indonesia (Haleon) in accordance with the provisions contained in CDOB. Implementing and writing this special assignment begins with an explanation from the validation manager and reading the LSOP (Local Standard Operating Procedure) related to access control management in the Haleon Industry, then creating a list of access control management tables. The results obtained are that access control management and password management which have been managed by PT Sterling Products Indonesia (Haleon) are in accordance with the provisions contained in CDOB both in terms of documentation, requirements that must be carried out by personnel to gain access and use of passwords to prevent things from happening. which is undesirable."

"Persalinan prematur diartikan sebagai kelahiran yang lebih awal terjadi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu dan kurang dari 37 minggu dengan perkiraan berat badan janin kurang <2500gram. Banyaknya kelahiran bayi prematur, menjadi salah satu penyebab kematian pada neonatal. Penelitian ini meneliti hubungan antara kualitas pelayanan antenatal care (ANC) dengan kelahiran bayi prematur di Jabodetabek menggunakan metode case-control. Kelompok kasus adalah ibu dengan bayi prematur, sementara kelompok kontrol adalah ibu dengan bayi aterm. Data dikumpulkan melalui google form dengan purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui editing, coding, entry data, dan cleaning data menggunakan komputer. Hasil menunjukkan tidak ada hubungan signifikan antara kualitas pelayanan antenatal care dengan kelahiran bayi prematur, tetapi ada korelasi signifikan antara tingkat pendidikan ibu (SMP dan SMA) dengan kejadian ini. Rekomendasi termasuk peningkatan informasi tentang ANC dan kelahiran prematur di institusi pendidikan serta penelitian lanjutan dengan variabel tambahan dan sampel yang lebih besar.

---

Premature birth is defined as birth that occurs earlier at a gestational age of more than 20 weeks and less than 37 weeks with an estimated fetal weight of less than 2500 grams. The large number of premature births is one of the causes of neonatal death. This study examines the relationship between the quality of antenatal care (ANC) services and the birth of premature babies in Jabodetabek using the case-control method. The case group was mothers with premature babies, while the control group was mothers with term babies. Data was collected via Google form with purposive sampling. Data analysis is carried out through editing, coding, data entry, and data cleaning using a computer. The results show that there is no significant relationship between the quality of ANC services and the birth of premature babies, but there is a significant correlation between the mother's education level (junior high school and high school) and this incident. Recommendations include increased information about ANC and preterm birth in educational institutions as well as further research with additional variables and larger samples."

"Kecukupan konsumsi zat gizi termasuk protein penting untuk terpenuhi pada Anak dalam proses pertumbuhan memasuki usia remaja. Salah satu faktor yang memengaruhi kecukupan konsumsi zat gizi termasuk protein adalah proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap pengeluaran total. Semakin tinggi kemiskinan suatu keluarga, maka semakin tinggi pula proporsi pengeluaran untuk makanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengeluaran rumah tangga dan faktor lainnya berhubungan terhadap asupan protein. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan disain cross sectional menggunakan data Riskesdas 2010 di Nusa Tenggara Timur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 82% anak usia 7 - 12 tahun di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 mengonsumsi protein kurang dari yang seharusnya. Rata - rata proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan adalah 69,3%. Hasil uji statistik dengan uji multivariat menunjukkan bahwa proporsi anak yang kurang konsumsi protein pada Anak Usia 7 - 12 tahun lebih banyak terjadi pada Anak dengan asupan energi yang rendah, pekerjaan orang tua yang berpenghasilan tidak tetap, tinggal di daerah perdesaan, keluarga yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan, pengeluaran rumah tangga untuk makanan yang rendah serta persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan terhadap pengeluaran total. Sedangkan faktor yang paling dominan adalah asupan energi (OR 13,5). Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hubungan antaran energi dan protein lebih dalam.

---

Adequacy intake of nutrients including protein is important for the children in process of growing into adolescence. One of the factors that influence the adequacy of nutrients including protein consumption is the proportion of household expenditure on food to total expenditure. The higher of poverty level in a family, the higer proportion of expenditure on food. This study aimed whether the household expenses and other factors affect the intake of protein. This study was a quantitative study with cross sectional design using Riskesdas data in 2010 in East Nusa Tenggara.The results show that 82% of children aged 7-12 years consumed protein less than they should. The average proportion of household expenditure on food is 69,3%. Multivariate statistical test shows that the proportion of children who lacked protein intake was more common in children with low energy intake, parents who had irregular income, lived in rural areas, family who does not utilize the service health, low in food expenditure and the percentage of food expenditure to total expenditure. While the factor that dominant the most is energy intake (OR 13,5). Further research is needed to determine the deeper relationship of energy and protein conduction."

"Setiap tahun, perusahaan penyedia jasa transportasi bahan berbahaya (B3) meningkat. Selain aspek lingkungan dan ekonomis, aspek keselamatan kerja juga merupakan faktor yang penting dalam pemilihan perusahaan jasa transportasi B3. Kerugian yang mungkin timbul karena kecelakaan transportasi B3, yakni nyawa (fatalitas), cedera, pencemaran lingkungan, masalah komersial hingga masalah hukum. PT X, perusahaan multinasional bidang specialty dumical, menggunakan rekanan perusahaan jasa pengangkutan dalam pengiriman produk ke pelanggan. Beberapa specialty chemical yang diproduksi PT X digolongkan sebagai bahan berbahaya (B3). Salah salu kecelakaan transportasi B3 terjadi pada bulan September 2008 di daerah Beli1as, Riau. Tujuan penelitian yakni mengidentifikasi penyebab langsung dan penyebab dasar terjadinya kecelakaan dengan rnetode Fault Tree Analysis (FTA) yang dikombinasikan dengan Loss Causation Model sehingga didapatkan gambaran system evaluasi rekanan kerja di bidang jasa pengangkutan B3. Bagan FTA disusun berdasarkan diskusi, data-data dan dokumentasi lainnya serta wawancara dengan perwakilan PT X dan rekanan kerjanya di bidang transportasi B3. Hasilnya yakni penyebab langsung kecelakaan adalah tindakan tidak selamat pengemudi (berupa pengereman mendadak dan membanting setir ke kiri) yang disebabkan kondisi tidak selamat (berupa keadaan jalan yang berlubang. Adanya kendaraan yang memotong dari kanan dan jarak dengan kendaraan di depan yang terialu dekat), Penyebab dasar kecelakaan tersebut yakni ierjadinya blind spot dan pengemudi tidak mengetahui jarak iring yang aman. Hal ini disebabkan (sub penyebab dasar) oleh tidak adanya pelatihan mengemudi defensif oleh rekanan kerja PT X, kurangnya kontrol manajemen rekanan kerja PT X. Sistem evaluasi rekanan kerja jasa pengangkutan B3 oleh PT X sabaiknya mencakup penilaian tersedianya perlengkapan darurat untuk transportasi B3 sesuai Surat Keputusan Direkorat Jenderal Perhubungan Darat No. 725/2004, kondisi kendaraan, kebugaran pengemudi, data kerusakan/kecelakaan.

---

There is tremendous growth of hazardous substances transporter company for the last 4 years, Beside economical value and environmental risk consideration. safety matter must be included as important parameter in the selection process of hazardous substances transporter partner. The potential losses that may occur because of the hazardous transportation accident are death (fatality), injury, environment contamination or damaged commercial issues and even law issues. PT X, a multinational company in specialty chemiool.is using transporter service in delivering their products to the costumers. Some of the specialty chemicals are considered as hazardous substances. One of the transportation driver?s right side and the distance to the next vehicle is too close). Furthermore, the root causes are driver's blind spot and the understanding of safe following distances. This is caused by sub root causes such as inadequate defensive driving training and Jack of management control done by the transportation provider company, The evaluation and assessment system of hazardous substances transportation provide must include the assessment to the adequate emergency tools for hazardous transportation as Ministry of Transportation regulation (Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat No. 725/2004), the vehicles liability, the driver condition and recorded previous accidents."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji peran dari komitmen organisasi dan kepercayaan interpersonal terhadap perilaku berbagi pengetahuan pada organisasi kepolisian. Penelitian ini dilakukan pada 252 anggota aktif kepolisian Polda Metro Jaya yang sudah bekerja paling tidak 12 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen afektif, komitmen normatif, dan kepercayaan interpersonal secara signifikan berperan terhadap perilaku berbagi pengetahuan R2=0,281, F=24,102, p< 0,05. Meskipun begitu, hasil menunjukkan bahwa kepercayaan interpersonal memiliki peran lebih besar terhadap perilaku berbagi pengetahuan daripada komitmen organisasi ?=0,442, t 252 =7,336.

---

The purpose of this study was to examine the role of organizational commitment and interpersonal trust in knowledge sharing behavior in police organizations. This research was conducted on 252 active members of Polda Metro Jaya Police who have been working for at least 12 months. The results of this study indicate that affective commitment, normative commitment, and interpersonal trust significantly contribute to knowledge sharing behavior R2 0.281, F 24.102."

"Menjadi politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal tidak memberikan hak istimewa bagi perempuan untuk terjun di bidang politik. Memahami cara politisi perempuan petahana mempertahankan jabatannya adalah topik yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini mengeksplorasi strategi komunikasi pemasaran politik yang digunakan oleh politisi perempuan petahana dalam budaya matrilineal di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif kualitatif dengan paradigma konstruktivis, pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa  tidak ada batasan terhadap partisipasi mereka di ranah publik, termasuk politik meskipun budaya matrilineal menekankan garis keturunan dan mendorong perempuan untuk fokus pada ranah privat. Politisi perempuan menghadapi tantangan dalam memenangkan suara ketika menggunakan pendekatan komunikasi pemasaran politik konvensional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan pendekatan komunikasi pemasaran terpadu (Integrated Marketing Communication; IMC) yang berbasis riset pasar untuk beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riset khalayak politik memungkinkan politisi perempuan untuk mengembangkan program berkelanjutan seperti program Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelatihan soft skill untuk perempuan, dan program kewirausahaan untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Dengan menerapkan strategi IMC, politisi perempuan membangun hubungan timbal balik dengan konstituen, yang mengarah pada komunikasi dari mulut ke mulut dan menjaga loyalitas audiens politik. Selain itu, politisi perempuan terlibat langsung dengan masyarakat melalui kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, pendampingan, diskusi kelompok terfokus, dan keterlibatan masyarakat. Mereka juga memanfaatkan platform media seperti baliho dan spanduk untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Pada akhirnya, studi ini menunjukkan bahwa politisi perempuan dapat dipilih oleh masyarakat jika mereka benar-benar menunjukkan kemampuannya dalam mewakili aspirasi masyarakat, sama seperti politisi laki-laki.

---

Female incumbent politicians in a matrilineal culture do not possess privileged rights to engage in politics. Understanding how they successfully retain their positions is an interesting and distinct research topic. This study explores the political marketing communication strategies used by female incumbent politicians in the matrilineal culture at the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; DPRD) of Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The study utilizes a qualitative descriptive case study approach with a constructivist paradigm, collecting data through in-depth interviews. The research findings reveal that while the matrilineal culture emphasizes lineage and encourages women to focus on the private sphere, there are no restrictions on their participation in the public sphere, including politics. Female politicians face challenges in winning votes when employing conventional political marketing communication approaches. To address this, an integrated marketing communication (IMC) approach based on market research is necessary to adapt to community needs. The research shows that political audience research has enabled female politicians to develop sustainable programs such as Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) cooperative programs, soft skills training for women, and entrepreneurship programs for women and people with disabilities. This demonstrates how women prove their ability to fulfill responsibilities and attract votes. By implementing IMC strategies, female politicians build mutual relationships with constituents, leading to word-of-mouth communication and maintaining political audience loyalty. Additionally, female politicians engage directly with the community through activities like socialization, training, mentoring, focus group discussions, and community involvement. They also utilize media platforms such as billboards and banners to disseminate information to the wider public. Ultimately, the study suggests that female politicians can be chosen by society if they genuinely demonstrate their ability to represent the aspirations of the people, just like their male counterparts."