Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Elsa Marliana
Good governance pemerintahan desa dalam partisipasi kelembagaan masyarakat inklusif : studi kasus kelompok penghayat kepercayaan persatuan eklasing Budhi Murka dalam menciptakan kelembagaan masyarakat inklusif sesuai Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa = Good governance of village government on participation of inclusive Society Institution : case study of persatuan eklasing Budhi Murka believers in realizing inclusive Society Institutions in Accordance with Law Number 6 of 2014 regarding Village
" Seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, seharusnya dilibatkan di dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa. Hal ini disebabkan pelibatan seluruh lapisan masyarakat di dalam proses perencanaan dan pembangunan merupakan suatu bentuk atau ciri dari tata kelola pemerintahan yang baik. Di Desa Salamrejo, ada kelompok penghayat kepercayaan Persatuan Eklasing Budhi Murka (PEBM) yang sudah mengalami eksklusi bertahun-tahun sehingga tidak memiliki akses di dalam proses perencanaan dan pembangunan desa. Desa sebagai unit terkecil di dalam administrasi pemerintahan, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elsa Marliana
Pengaruh globalisasi hukum terhadap pekerja/buruh migran: studi kasus pembayaran gaji bagi pekerja/buruh migran Indonesia di Malaysia dan Hong Kong = the impact of globalization of law to migrant workers: case study on remuneration system applied to Indonesian migrant workers in Hong Kong and Malaysia
" ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaruh globalisasi hukum terhadap pekerja/buruh migran Indonesia yang bekerja di Malaysia dan Hong Kong. Penulis menggunakan metode penelitian sosio legal dengan studi kepustakaan dan wawancara di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja/buruh migran tidak diberikan kesempatan untuk membuat perjanjian kerja, melainkan negara yang membuat klausula perjanjian kerja untuk melindungi warga negaranya. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja antara pekerja/buruh migran dengan majikan, adalah perjanjian kerja yang melintasi yurisdiksi ... "
2012
S42441
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library