Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40 Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah, salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikecualikan, apabila benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama (Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat penyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Wakaf. Dalam hal terjadi perselisihan perwakafan ditempuh melalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapat melalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagi BWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankan keberadaan aset wakaf.

---

This thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, South Jakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis is how’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute and how’s the role of BW1 on the exchange (ruislag) on wakaf land WAN SYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Govemment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf is prohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of this prohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for public purpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only be done after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legal research with the typology descriptive analytical research. The result on this research is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph (2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation, but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court of Religion. Mean while, the most BWI’s major role in the exchange (ruislag) wakaf land assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"Masalah yang lazim dihadapi dalam sengketa perkawinan antara lain adalah perceraian. Selain dari pada perceraian tersebut masalah pembatalan perkawinan adalah juga merupakan salah satu masalah yang mempunyai dampak terhadap kedudukan suami isteri, anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan para pihak yang melakukan pembatalan perkawinan. Adanya akibat-akibat yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut tentu akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Oleh karena itu maka perlu diketahui hal-hal apa saja yang sekiranya dapat dituntut oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan dilakukannya pembatalan terhadap suatu perkawinan khususnya yang menyangkut kepentingan anak terutama dalam hal memperoleh hak kewarisan dari kedua orang tuanya. Di dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan, dengan dilakukannya pembatalan terhadap suatu perkawinan tidak mempengaruhi kedudukan anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, begitu pula hal tersebut diatur didalam Kompilasi Hukum Islam. Namun di dalam hukum Islam sendiri terdapat adanya dua kemungkinan, bagi si anak untuk memperoleh kewarisan atau tidak. Hal itu tergantung daripada ada atau tidaknya itikad tidak baik dari para pihak yang melakukan akad perkawinan. Karena adanya itikad tidak baik itu dapat mempengaruhi status anak yang bersangkutan, dalam hal ini yaitu status anak menjadi anak zina. Dan di dalam hukum Islam unuk zinu tiduk mempunyui nasab dengan ayahnya, tetapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerahPetogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturanpertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimanaketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan sertabagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WANSYARIFAH? Ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 40Undang-Undang Wakaf, mengatur bahwa benda wakaf dilarang untuk dirubah,salah satunya di ruislag namun ketentuan larangan ini dapat dikccualikan, apabilabenda wakaf digunakan untuk kepentingan umum serta tidak bertentangan denganprinsip syariah dan hanya boleh dilakukan setelah mendapat izin Menteri Agama(Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2) Undang-UndangWakaf). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipologipenelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan terdapatpenyimpangan pada Pasal 11 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 jo Pasal 41 ayat (2)Undang-Undang Wakaf. Dalam hal teijadi perselisihan perwakafan ditempuhmelalui musyawarah mufakat namun jika tidak tercapai, salah satu cara dapatmelalui gugatan ke Pengadilan Agama sedangkan peran yang lebih utama bagiBWI dalam hal tukar menukar (ruislag) tanah wakaf ialah untuk mempertahankankeberadaan aset wakaf.

---

ABSTRACTThis thesis is discuss about the dispute of ruislag wakaf land in Petogogan, SouthJakarta linked with Wakaf Law and Land Law. Also emphasized in this thesis ishow’s the provision of the applicable law in the settlement of wakaf dispute andhow’s the role of BWI on the exchange (ruislag) on wakaf land WANSYARIFAH? In Article 11 paragraph (1) of the Government’s RegulationNumber 28 of the Year 1977 jo Article 40 of Wakaf Law, the object of wakaf isprohibited to change, one of them is by ruislag. But the provision of thisprohibition could be excluded, when the object of wakaf is used for publicpurpose which is not incompatible with the principle of syariah and can only bedone after obtaining a permission from the Minister of Religion (Article 11paragraph (2) of the Government’s Regulation Number 28 of the Year 1977 joArticle 41 paragraph (2) of Wakaf Law). This research is a normative legalresearch with the typology descriptive analytical research. The result on thisresearch is indicate that there are irregularities in Article 11 paragraph (2) of theGovernment’s Regulation Number 28 of the Year 1977 jo Article 41 paragraph(2) of Wakaf Law. In case of wakaf dispute then it must be through deliberation,but if that is not achieved then one of it way is by claim through to the Court ofReligion. Mean while, the most BWT’s major role in the exchange (ruislag) wakafland assets is to maintain the existence of the charitable assets."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan perwujudan tanggung jawab negara untuk menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (equality before the law) dan akses terhadap keadilan (access to justice) bagi seluruh warga negara Indonesia, terutama bagi merek ayang miskin dan marginal. Penelitian ini ingin medeskripsikan pengaturan bantuan hukum yang ada UU nomor 16 Tahun 2011 serta bagaimana sinkronisasi dan harmonisasi Undang-Undang ini dengan berbagai peraturan hukum lainnya yang juga mengatur bantuan hukum. Adanya gerakan bantuan hukum struktural dan juga bantuan hukum berbasis pemberdayaan hukum yang selama ini telah dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia akan dijadikan tolak ukur analisadalam penelitian ini apakah Undang-Undang ini telah cukup merefleksikan pelaksanaan bantuan hukum yang telah berjalan selama ini .

---

ABSTRACTAct Number 16/2011 ia a manifestation of state responsibility to guarantee that there is equality before the law and access to justice for all Indonesia citizens, primarily for the poor and marginalized groups. This research describe legal arrangements existing in Act Number 16/2012 and how to synchronize and harmonize the Act with other empowerment perspective which have been running by various parties in Indonesia also will be milestone to analize whether this Act had reflected the implementation of legal aid which has been running for long time in Indonesia."

"

Beberapa tahun belakangan ini proses digitalisasi telah diadopsi oleh banyak institusi baik pemerintahan, dan perusahaan besar maupun kecil. Mereka telah menyadari manfaat digitalisasi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi. Termasuk di antaranya adalah pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk berbagai segmen bisnis mulai dari transportasi, manufacturing, logistic, maupun agriculture. Sudah banyak kisah sukses implementasi IoT di bisnis, tetapi banyak juga masalah yang terjadi di lapangan setelah implementasi tersebut, terutama yang berkaitan dengan performansi sistem, kemudahan penggunaan, maupun user experience. Penelitian ini mengambil fokus pada studi kasus PT X yang telah menerapkan smart poultry di beberapa kandang ayam milik mereka di Cimaung, Serang sejak 2019. Studi penelitian ini membahas tentang pengukuran keberhasilan implementasi IoT (smart poultry) di peternakan ayam PT X, yaitu dari sisi Quality of Experience (QoE), untuk memperoleh gambaran seberapa sukses implementasi ini dari sudut pandang penggunanya sendiri. Tahap awal dilakukan in-depth interview kepada pimpinan perusahaan untuk menentukan key performance index (KPI) yang ingin diukur, kemudian dilanjutkan dengan interview ke berbagai unit di PT X untuk mendapatkan feedback terkait QoE, dan analisis menggunakan Absolute Category Rating with Hidden Reference (ACR-HR) untuk memperoleh skor differential mean opinion score (DMOS) sebagai tolok ukur QoE. Pengukuran Quality of Service (QoS) pada beberapa parameter teknis juga dilakukan untuk melengkapi data secara obyektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa smart poultry yang diimplementasi bisa dianggap cukup baik dibandingkan sistem konvensional, walaupun masih ada beberapa perbaikan yang direkomendasikan terutama di sisi user experience.

---

In recent years the digitalization process has been adopted by many institutions including government and large/small enterprises. They are already aware that the digitalization will increase productivity and efficiency. This is including the use of the Internet of Things (IoT) technology in various business segments from transportation, manufacturing, logistics, and agriculture. There are many success stories in IoT implementations, but many problems have occurred though after the implementation, mostly related to system performance, ease of use, and user experience. This study discusses the measurement of IoT implementation (smart poultry) focus in PT X chicken farms, in terms of the Quality of Experience (QoE), to obtain the success level of implementation from the perspective of the users. PT X has implemented smart poultry in some of their chicken coops located in Cimaung, Serang since 2019. The study was conducted with in-depth interviews with company leaders to determine the main performance index (KPI) to be assessed, then continued with interviews to various units at PT X to get feedbacks related to QoE, and analysis using Absolute Category Ratings with Hidden References (ACR-HR ) to get differential mean opinion score (DMOS) as a QoE benchmark. This study also includes the measurement of service quality (QoS) on several technical parameters to complement the data objectively. The results show that the smart poultry can be considered comparatively better than the previous conventional system, although there are still some improvements needed, especially in terms of user experience.

"

"Hidup sebagai perempuan single parent dengan HIV positif memunculkan beragam stigma dimasyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran stigma pada perempuan single parent dengan HIV positif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriftif dengan pendekatan konten analisis. Tehnik pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam yang dilakukan pada 13 partisipan. Tehnik sampling yang digunakan purposive sampling. Data dianalisis dengan tehnik analisis konten konvensional. Hasil penelitian membentuk 5 tema yaitu:1) mengalami stigma internal, 2) mengalami stigma eksternal dan diskriminasi, 3) memiliki anak sebagai motivator hidup tertinggi, 4) mengalami kelelahan fisik berlebih, 5) mengalami masalah dalam memulai interaksi dengan calon pasangan hidup baru. Kesimpulan penelitian ini adalah perempuan single parent mengalami stigma ganda dengan status sebagai single parent dan HIV positif. Pada penelitian ini direkomendasikan bahwa perempuan single parent dengan HIV membutuhkan dukungan yang lebih, dibandingkan perempuan HIV yang lain, oleh karena double stigma yang mereka emban.

---

Life as a single parent women with HIV positive experienced various stigma in community. This study aimed to obtain a picture stigma felt by single parent women with HIV-positive. This study used qualitative methods with the content analysis approach. The participants ware recruited with purposive sampling. In depth interviews conducted with 13 participants, single parent woman with HIV positive in Bandar Lampung city Lampung province. Data were analyzed by conventional content analysis techniques.

Finding showed five themes, as follows : 1) having an internal stigma, 2) having external stigma and discrimination, 3) having children as a highest life motivator, 4) excessive physical fatigue, 5) having problems in getting started interaction with prospective new life partner.

The finding highlight that single parent women experience double stigma , due in their status as HIV positive and as single parent. The present study suggest that single parent women need more support stsyems, compared with women living with HIV another, because of the double stigma they have."

"Margin pembiayaan merupakan salah satu unsur yang diperjanjikan dan disepakati antara nasabah dan bank syariah dalam suatu akad murabahah. Dalam perikatan Islam, selain harus terpenuhinya rukun dan syarat sahnya akad, terdapat beberapa asas penting yang seharusnya juga terpenuhi, yaitu Asas Persamaan (kesetaraan), Asas Keseimbangan, Asas Keadilan, Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan), dan Asas Amanah. Margin pembiayaan syariah yang tinggi, dinilai sebagian masyarakat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah ketentuan margin dalam pembiayaan pemilikan rumah dengan akad murabahah di bank syariah ditinjau dari prinsip-prinsip syariah.Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat normatif serta didukung dengan hasil wawancara dengan nara sumber dari bank konvensional dan bank syariah. Berdasarkan penelitian didapat bahwa ketentuan margin dengan akad murabahah dalam pembiayaan pemilikan rumah di Bank Syariah X, beberapa ketentuannya belum memenuhi asas-asas dalam perikatan Islam dan prinsip-prinsip syariah serta belum adanya peraturan yang mengatur secara khusus mengenai penentuan margin di bank syariah, sehingga pada umumnya masih mengacu kepada ketentuan bunga di bank konvensional.

---

Margin of financing is one element of the agreement and agreed upon between the customer and the Islamic bank in a murabaha contract. In Islamic agreement, in addition to the fulfillment of the requirements in harmony and legality of the contract, there are some important principles that should also be fullfiled, namely the Principle of Equality (equality), Principle of Balance, Principles of Justice, principle of the benefit (not to burden), and Principles Amanah. Islamic finance high margin, considered by some people is not in accordance with Islamic principles. The problem in this research is how the determination of margins in house ownership financing with Islamic Bank Akad Murabaha In terms of the Islamic principles.

The study was conducted by research literature that is normative and is supported by interviews with persons in charged for the matter from conventional banks and Islamic banks. Based on the research, some provision in the determination of margin with murabahah for house ownership financing in Bank Syariah X do not meet the principles of the Islamic agreement as well as the lack of regulations governing the particulars of the determination of margin in Islamic banks, so in the essence it still generally refers to the determination of interest in conventional banks"

"Kanker adalah pertumbuhan sel baru yang tidak terkontrol, mampu menyebar danmenginvasi sehingga mengancam kehidupan. Insiden kanker dilaporkan daritahun ke tahun terjadi peningkatan. Berbagai upaya telah dilakukan untukmenurunkan morbiditas dan mortalitas kanker. Karya Ilmiah Akhir KIA iniadalah sebagai laporan praktik residensi keperawatan medikal bedah peminatanonkologi di RS Kanker Dharmais Jakarta. Karya ilmiah ini berisi tentang: 1 penerapan teori Konservasi Levine pada pasien kanker Tiroid, 2 IntervensiMenghirup Aromaterapi untuk mengurangi kerusakan kelenjar ludah selama dansetelah pemberian Terapi Radioactif Iodine 3 proyek inovasi manajemen edukasipre intra dan pasca ablasi pada pasien kanker tiroid yang menjalani terapiradioactive iodine I-131. Kesimpulan: bahwa teori Konservasi Levin tepatdigunakan untuk meningkatkan ketersediaan energy pada pasien kanker tiroid.Intervensi menghirup aromaterapi kombinasi citrus lemon dan jahe dapatdigunakan sebagai salah satu alternatif pilihan manajemen unuk mengurangikerusakan kelenjar ludah pada pasien kanker tiroid selama dan setelah pemberianterapi radioactive iodine. Edukasi berbasis multi median pre inra dan pasca ablasidiharapkan mampu memberikan pendidikan kesehatan yang bermanfaat bagipasien kanker tiroid yang akan menjalani terapi radiactif iodine.

---

Cancer is the growth of new cells that are not controlled, capable of spreading andinvading so life threatening. The increase of incidence cancer is reported fromyear to year. Various attempts have been made to reduce cancer morbidity andmortality. This Final Scientific Work is a practice report of medical oncologymedical residency of oncology in Dharmais Jakarta Cancer Hospital.

This scientific work contains 1 the application of Levine Conservation theory inThyroid cancer patients, 2 Aromatherapy Inhalation Intervention to reducesalivary gland damage during and after the administration of Radioactive IodineTherapy 3 innovation project management of intra and post Ablation educationin patients Thyroid cancer through radioactive iodine I 131 therapy.

Conclusion Levin conservation theory is appropriately used to increase theavailability of energy in patients rsquo thyroid cancer. Interventions inhalingaromatherapy combinations of citrus lemon and ginger can be used as analternative management option to reduce salivary gland damage in patients withthyroid cancer during and after administration of radioactive iodine therapy. Preintraand post ablative multimedia based education is expected to provide a usefulhealth education for patients with thyroid cancer who will radiodic iodine therapy."