Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian gangguan berupa vibrasi pada saat pembekuan cairan logam diharapkan dapat meningkatkan sifat mekanis logam tersebut. Hal itu disebabkan antara lain karena adanya efek penghalusan butir. Di bawah kondisi parameter seperti yang dilakukan dalam penelitian ini, vibrasi yang diberikan terhadap paduan aluminium AC 2 B ( Al - Si - Cu ) menghasilkan efek penghalusan butir yang cukup jelas, tetapi porositas yang terjadi pada logam hasil cor semakin bertambah. Semakin besar kondisi vibrasi yang diberikan, ukuran butir yang dihasilkan semakin kecil dan porositas yang terjadi semakin besar. Kedua fenomena ini memberikan akibat yang berlawanan terhadap sifat kekuatan tarik dan kekerasan dari logam hasil cor. Kekuatan tarik yang tertinggi akan diperoleh jika logam cair divibrasi dengan amplitudo 0.9 mm dan frekuensi 15 Hz."

"Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan aspek komunikasi yang sangat kecil di dalam interaksi sosial. Aspek komunikasi itu yang menjadi fokus kajian ini, adalah tindak tutur (speech act), yang termasuk kajian pragmatic atau sosiolinguistik. Dalam penelitian ini tindak tutur yang ditelaah adalah yang berbentuk pertanyaan dan jawaban dalam peristiwa tutur di pengadilan. Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tiga jenis tujuan, yaitu (1) mendeskripsikan ciri kebahasaan berbagai jenis bentuk bahasa pertanyaan yang dipakai dalam sidang pengadilan, (2) mendeskripsikan berbagai jenis fungsi pragmatis pertanyaan yang dipakai dalam sidang pengadilan, dan (3) mendeskripsikan jawaban terdakwa/saksi terhadap pertanyaan hakim, jaksa, dan pembela dilihat dari prinsip kerja sama dan klasifikasi maksim percakapan Grice. Rancangan yang dipakai dalam penelitian ini adalah rancangan kualitatif. Data penelitian berwujud (1) bentuk bahasa yang digunakan bertanya dalam peristiwa tutur di pengadilan, (2) fungsi pragmatis penggunaan pertanyaan di pengadilan, dan (3) jawaban terdakwa/saksi yang menggambarkan adanya prinsip kerja sama dan maksim percakapan. Data itu diperoleh dari sumber data tiga puluh satu orang dengan rincian: enam orang hakim, enam orang jaksa, dua orang pembela, dan tujuh belas orang terdakwa/saksi. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik mendengarkan dan menyimak selektif pada saat sumber data melakukan kegiatan percakapan formal di ruang sidang pengadilan. Instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data berupa tape recorder (untuk merekam percakapan antara hakim, jaksa, dan pembela dengan terdakwa/saksi) dan lembar catatan lapangan (untuk merekam situasi atau konteks percakapan). Kegiatan analisis data dimulai dengan pengidentifikasian pertanyaan dan jawaban melalui pentranskripsian rekaman tuturan subjek penelitian. Langkah selanjutnya adalah pengidentifikasian dan pengk1asifikasian bentuk bahasa pertanyaan, jenisjenis fungsi pragmatis pertanyaan, dan jawaban pertanyaan yang menggambarkan prinsip kerja sama dan maksim percakapan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam interaksi kebahasaan di pengadilan ditemukan empat belas bentuk Bahasa pertanyaan yang digunakan o1eh hakim,jaksa dan pembel. Keempat belas bentuk pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang dibentuk dengan menggunakan (1) kalimat Tanya, (2) Kata Tanya apa, (3) Kata Tanya siapa, (4) kata tanya bagaimana, (7) kata Tanya kapan,(8) kata Tanya mana, (9) frase tanya di/ke/darimana, (10) partikel Tanya kah (11) partikel tanya kan, (12) partikel Tanya ya, (13) partikel Tanya masa dan (14) partikel Tanya kok. Pertanyaan hakim, jaksa dan pembela, dalam sidang pengadilan hanya digunakanuntuk menyampaikan tiga tindak tutur yaitu (1) tindak direktif, (2) tindak ekspresif (3) tindak representatif. Tindak direktif meliputi tindak meminta informasi, meminta konfirmasi, menguji dan memberi saran. Tindak ekspresif meliputi tindak menyampaikan rasa tidak puasdan menyampaikan basa-basi. Dan tindak representatif berupa tindak meminta penegasan maksud tuturan. Secara umum jawaban terdakwa/saksi telah menggambarkan penerapan prinsip umum PKS Grice dan menaati keempat maksimnya, yakni maksim kuantitas, kualitas, hubungan, dan cara. Akan tetapi, terdapat sejumlah jawaban terdakwa/saksi yang dinilai melanggar maksim PKS Grice. Maksim PKS Grice yang dilanggar adalah maksim kuantitas (submaksim kedua), maksim kualitas, dan maksim hubungan. Pelanggaran maksim PKS Grice pada jawaaban terdakwa/saksi tersebut tidak dapat dijelaskan dengan prinsip pragmatik yang lain, misalnya prinsip sopan-santun Leech (1985). Hal ini karena tanya-jawab di pengadilan merupakan percakapan formal, dengan topik dan target yang jelas, sehingga tidak ditemukan pertanyaan dan jawaban tidak langsung yang dapat melahirkan implikatur percakapan, yang mungkin dapat dijelaskan dengan prinsip sopan-santun Leech. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelanggaran maksim PKS Grice lebih disebabkan oleh adanya keinginan terdakwa/saksi untuk menghindar dari tanggung jawab dari dakwaan atau membela diri dari tekanan pertanyaan yang diajukan.

---

This study aims at describing a very small communication aspect in social interactions. The communication aspect, which is the focus of this study, is the speech act, which can be studied under pragmatics or sociolinguistics. The speech act investigated in this study is the questions and answers in dialogues in court.

This study has three purposes, namely: (1) to describe the linguistic characteristics,of various types of language forms of questions used in trial, (2) to describe various pragmatic functions of questions used in trial, and (3) to describe the suspect's or witness's answers to the questions of the judge, prosecutor, and attorney under the consideration of Cooperative Principle and conversation maxims of Brice.

This study is qualitative in nature. The data , are in the form of: (I) language forms used in asking questions in the dialogue in court, (2) pragmatic functions of the use of questions in court, and (3) the answers of defendant or witness indicating the existence of cooperation principless and conversation maxims, were provided by thirty-one respondents which include six judges, six prosecutors, two attorneys, and seventeen defendants/witnesses. The data were collected through selective listening to the subjects speaking formally in court.

The instruments of data collection are a tape recorder (for recording the conversations between the judge, prosecutor, attorney, and defendant/wineses) and obsevation sheets (for recording the situation or context of conversation). The data analysis began with the identification of questions and answers from transcripts of the tape-recorded conversations between subjects. The next step is identifying and classifying the language forms of questions, types of pragmatic functions of questions and the answers which indicate cooperative principle and conversation maxims.

The results of this study show that there are fourteen language forms of questions used by the judge, prosecutor, and attorney in linguistic interaction in court. The fourteen questions are those which are formed by using (1) question intonation, (2) question word apa (what), (3) question word siapa (who), (4) question word mengapa (why), (5) question word berapa ( How many/much), (6) question word bagaimana (how), (7) question word kapan (when),(8 )quetion word mana (where), (9)question phrase d i/ ke/darimana (where or where to/ f rom), { 1 0 ) question particle kah (11) question particle kan,(:12) question particle ya, (13) question particle masa (Is it true??), and (14) question particle kok.

The questions of the judge, prosecutor, and attorney in a trial are used to convey three speech acts, namely: (1) directive act, (2) expressive act, and (3) representative act. Directive acts include the acts of asking for information, asking for confirmation, examining, and giving advice. Expressive acts include the acts of conveying dissatisfaction and expressing good manners; while representative act is the act of asking For clarification of the meaning of an utterance.

In general, the answers of defendants/witnesses attes to the application of the principle of Grice's CP and meet the four maxims, namely: maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relation, and maxim of manner. However, it was found that a number of answers provided by defendants/witnesses violate the maxims of Grice. The maxim broken was the maxim of quantity (the second submaxim), the maxim of quality, and the maxim of relation. The violation of Grice's CP in the answers of defendants/witnesses could not be explained by other pragmatic principles, for instance the politeness principle of Leech (1985). This is due to the fact that the question-and-answer in court is a formal conversation, with clear topics and targets, so that the researcher did not find any indirect questions resulting in implicatures, which could only be explained by using principle of good conduct.

The results of the data analysis indicate that the violation of the maxims of Grice's CP resulted more from the existence of the defendant/witness's desire to avoid the rensponsibilities of accusation or to defend him/herself from the questions asked."

"Makalah ini menguji proses penyesuaian ekonomis bagaimana para peladang berpindah mungkin mengadopsi sistem rotasi beralahan sebagai sarana untuk meningkatkan produktifitas pertanian secara alamiah atau menetapkan metode budi daya permanen yang lebih intensif sebagai respons terhadap peningkatan upah riil karena perkembangan sistem ekonomi pasar di daerah pedesaan. Survai lapangan dilakkukan pada periode Juli-Desember 1997 mengambil lokasi di Kabupaten Bungo Tebo, Propinsi Jambi. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan standar rente lahan (laud-rent capture approach) yang didukung oleh simulasi kuatitatif dengan matriks analisis kebijakan (PAM) terhadap beberapa skenarto kebijakan ekonomi yang mungkin ditempuh Pemerintah.Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa sistim perlandangan berpindah dengan periode bera (fallow period) yang panjang, yaitu Iebih dari sepuluh tahun secara ekonomis dan ekologis lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem perladangan bero normal (jangka panjang dan menengah), bahkan dengan sistem pertanian menetap sekalipun. Akan tetapi, persoalannya berkembang menjadi masih mungkinkah sistem bera jangkn panjang itu diterapkan mengingat lahan pertanian telah menjadi demikian terbatas karena beberapa faktor ekonomi dan kelembagaan? Periode bera normal lebih banyak merupakan strategi untuk mengamankan hak dan kepemilikan terhadap lahan pertanian (property rights on land) sebelum memulai sistem perkebunan karet lokal dan kayu manis.Oleh karena itu, fokus kebijakan harualah didukung dan dilengkapi dengan pengkajian yang mendalam dan perluasan kesempatan berusaha di pedesaan dari luar sektor perlanian (rural non-farm activities). Sektor industri pedesaan, peningkatan sarana dan prasarana pembangunan seperti jaringan jalan, fasilitas pendidlkan dan kesehatan adalah beberapa komponen kunci dalam menggerakkan dan mengintegrasikan program pemukiman kembali para perambah hutan dengan sektor lain dalam ekonomi."

"Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai pengganti Undang-Undang No 24 tahun 1997 menimbulkan banyak komentar dari berbagai kalangan. Dari preliminary research yang saya lakukan, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan yang muncul akibat dari lahirnya undang-undang ini terkait dengan kepemilikan izin frekuensi. Permasalahan pertama adalah Proses perizinan yang tidak melibatkan KPI akibat lahirnya Peraturan Pemerintah. Permasalahan kedua mengenai sistem televisi jaringan dengan melepaskan kepemilikan stasiun relai.Permasalahan ketiga mengenai pemusatan kepemilikan izin frekuensi oleh satu orang atau satu badan hukum dibatasi. Permasalahan keempat mengenai pencabutan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan antara peraturan perunang-undangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat lembaga penyiaran televisi swasta di Indonesia. Oleh karena itu, judul penelitian hukum ini adalah ?Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Lembaga Penyiaran Swasta di Indonesia Dalam Kaitan Dengan Izin Kepemilikan Frekuensi Televisi.

---

With the legalization of Law number 32 year 2002 on Broadcasting as replacement of Act No. 24 of 1997 led to many comments from various circles. From the preliminary research I do, there are at least 4 (four) issues arising from the birth of this legislation related with the frequency of ownership permit. The first problem is the licensing process does not involve the KPI result of the birth of government regulation. The second problem about the network television system to release the relay station ownership.The third problem of the concentration of ownership permit frequency by one person or a legal entity is limited. The fourth problem concerning license revocation Broadcasting Organization. The purpose of this legal research is to find whether there is a gap between the rules and regulations with perunang law live in a society of private television broadcasters in Indonesia. Therefore, This legal research title is "Living Within the Law Society Institute Private broadcasters in Indonesia in connection with Licensed Frequency Ownership television."

"Lapangan Lima yang merupakan bagian dari Laut Jawa berupaya untuk terus mempertahankan produksi minyak salah satunya dengan cara memperbaiki fasilitas pipa penyalur. Pipa penyalur yang saat ini terpasang kondisinya sudah pernah bocor dan telah dipasang clamp untuk menutup sementara titik yang bocor. Sebagai solusi permanen akan dipasang pipa penyalur baru yang menghubungkan anjungan LLB menuju anjungan LPRO (Lima Process). Ada beberapa pilihan jalur yang bisa dipilih untuk memasang pipa penyalur.Naskah tesis ini membahas analisis pemilihan jalur pipa penyalur dengan pertimbangan hidrolik, efek penurunan permukaan, dan keekonomian. Parameter yang digunakan adalah nilai tekanan pengiriman, total penurunan, laju penurunan, IRR, NPV, dan payback period. Dari hasil penelitian, pipa penyalur dengan jalur LLB-LPRO mempunyai tekanan pengiriman paling rendah sebesar 51 psig, dengan parameter ekonomi yang memenuhi kelayakan yaitu NPV 72,67, IRR 115,7%, dan payback period 2,55 tahun. Dari total penurunan dan laju penurunan untuk anjungan LPRO juga masih masih aman untuk dilewati pipeline baru, karena total penurunan saat ini sampai dengan 10 tahun ke depan belum mencapai 56,48%.

---

Lima field as part of Offshore North West Java strives to continue to maintain oil production by improving pipeline facilities. Pipeline that is currently installed has been leaked and has been being installed clamp to cover the temporary leak point. As a permanent solution will be installed a new pipeline connecting the LLB platform to LPRO (Lima Process). There are several choices of route to choose from to install the pipeline.This thesis discusses the proposed analysis of pipeline route selection with hydraulic considerations, subsidence effect, and economic analysis. The parameter used is the value of back pressure, subsidence value, subsidence rate, IRR, NPV, and payback period. The riset shown that pipeline with route LLB-LPRO have the lowest back pressure, with economic parameters that meet the feasibility : NPV 72.67, IRR 115.7%, dan payback period 2.55 years. Subsidence value and subsidence rate of LPRO platform shown that this platform still safe to be passed new pipeline, because the current subsidence up to the next 10 years has not reached 56.48%."