Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah perokok terbanyak di ASEAN, berdasarkan data BPS pada tahun 2023 persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir mencapai 28,62 %. Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi merokok di Indonesia, upaya untuk mengurangi prevalensi tersebut dilakukan melalui penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Penelitian yang dilakukan oleh berbagai negara menunjukan bahwa kebijakan larangan merokok signifikan mengurangi prevalensi merokok, namun hingga saat ini belum seluruh Pemerintah Daerah memiliki aturan terkait Kawasan Tanpa Rokok. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah unuk menganalisis pengaruh kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut terhadap prevalensi merokok di Indonesia. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi Logit dan untuk menginterpretasikan hasilnya menggunakan Marginal Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut memiliki efek yang bervariasi terhadap prevalensi merokok individu di berbagai kelompok umur. Pada kategori umur dewasa, ditemukan bahwa ada atau tidaknya kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dan lama berlakunya kebijakan tersebut berdampak negatif dan signifikan terhadap probabilitas individu untuk merokok. Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok menjadi penting bagi Pemerintah guna untuk mengendalikan dampak konsumsi rokok bagi kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan dan memperkaya refrensi serta literatur terkait dengan kajian kebijakan larangan merokok dan prevalensi merokok, serta dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah dalam upaya mengendalikan dampak konsumsi rokok di Indonesia.

---

Indonesia holds the first ranks with the highest number of smokers in ASEAN, according to data from the Bureau of Statistics (BPS) in 2023, there are 28.62% of individuals aged 15 and older who smoked tobacco in the past month. The government aims to reduce the smoking prevalence In Indonesia, to reduce smoking prevalence are carried out through the implementation of smoke-free area (SFA) policies. Studies conducted in various countries have shown that smoking bans policies significantly reduce smoking prevalence. However, not all regional governments in Indonesia have instituted regulations pertaining to Smoke-Free Areas. The objective of this study is to analyze the impact of smoke-free area policies and the duration of their implementation on the prevalence of smoking in Indonesia. In this research, data analysis was conducted using the Logit regression model and the results were interpreted using Marginal Effects. The findings indicate that the existence of Smoke-Free Area policy and the duration of ots implementation have varying effects on individual smoking prevalence across different age groups. For the adult age category, found that existence of Smoke-Free Area policy and the duration had a negative and significant impact on smoking probability. The Smoke-Free Area policy is essential for the government to control the health impacts of tobacco consumption. This study is expected to provide new insights and enrich references and literature on the study of smoking bans and smoking prevalence. Moreover, it can serve as a consideration for the government in its efforts to mitigate the health impacts of tobacco consumption in Indonesia."

"Indonesia menjadi negara ketiga dengan konsumsi tembakau terbesar di dunia dan terus meningkat prevalensinya Paparan asap rokok akan membahayakan bagi orang lain perokok pasif akan menjadi korban dari perilaku merokok yang semena mena Kawasan Tanpa Rokok merupakan peraturan yang harus diterapkan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Tempat Belajar mengajar menjadi salah satu Kawasan Tanpa Rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan yang menjadi contoh dan peduli lingkungan sudah mentapkan UI sebagai kawasan Tanpa Rokok berdasarkan SK Rektor UI Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di universitas Indonesia Tahun 2015 Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan mertode wawancara mendalam dan observasi dengan pendekatan kerangka kerja logis Hasil penelitian adalah Kawasan Tanapa Rokok UI belum memiliki indikator yang sesuai dengan peraturan kementerian kesehatan dan belum optimal dalam pelaksanaannya Faktor kendala utama adalah tidak adanya komitmen konsistensi ketegasan penegakan peraturan kejelasan tanggung jawab dan wewenang Pelaksana Tugas Harian KTR UI sehingga akan berdampak pada alokasi anggaran dan aktivitas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok serta output yang dicapai.

---

Indonesia in the third position country with the world 39 s largest tobacco consumption Exposure to cigarette smoke will harm to others passive smokers will become victims of smoking behavior is arbitrary Smoking Area is a rule that should be applied based on Law Number 36 Year 2009 on Health University become one of the smoke free area decided by the Government University of Indonesia as an educational institution have a regulation to be smoke free campus The purpose of this study was to analyze the implementation Smoking Area in the university of Indonesia Year 2015 This is qualitative research with in depth interviews and observations methods with the logical framework approach Results of the study were smoke free area in UI doesn rsquo t have indicators in accordance with the rules and the health ministry has not been optimal in practice The main limiting factor is the lack of commitment consistency and the clear of responsibility and authority of the ldquo Pelaksana Tugas Harian KTR UI rdquo so that it will have an impact on the budget allocation the activity in the implementation of non smoking area as well as the output achieved."

"Penelitian ini membahas tentang penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR) pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia dengan menggunakan model prediksi implementasi. Tujuannya adalah untuk menganalisis dinamika penerapan KTR di level kabupaten/kota yang diformulasikan dalam berbagai format kebijakan, mulai dari keputusan bupati/walikota sampai dengan dalam bentuk peraturan daerah, yang telah diberlakukan selama belasan tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, untuk menganalisis, menginterpretasi dan menghasilkan model prediktif mengenai kebijakan KTR data primer dan sekunder tingkat nasional dan lokal yakni empat wilayah yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu: Kota Palembang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis uji-T, cross-tab, dan regresi logistik; dan didukung dengan metode analisis kualitatif untuk pengayaan hasil yang komprehensif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan model prediksi penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok dengan dukungan dan demand dari daerahnya bisa terwujud jika faktor dukungan pajak rokok tinggi, tidak memiliki pertanian tembakau dan faktor demand hipertensi penduduknya tinggi, penduduk miskin lebih rendah, pendidikan masyarakatnya lebih tinggi, jumlah merokoknya lebih tinggi, pengeluaran merokoknya lebih tinggi dan angka harapan hidupnya lebih tinggi. Adanya dukungan di daerah komitment dan keberanian dari kepala daerahnya dalam kepedulian dan menyelamatkan kesehatan masyarakatnya merupakan dukungan yang cepat dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Dengan pemetaan kuadran wilayah kabupaten kota dapat diupayakan penerapannya melalui skenario strategi jangka panjang dan jangka pendek dalam peta jalan lima tahun selama satu periode pemerintahan harus bisa menerapkan kebijakan peraturan daerah kawasan tanpa rokok.

---

This study discusses the implementation of Smoke Free Zone policy (KTR) at the district / city in Indonesia using a predictive model implementation. The goal is to analyze the dynamics of the implementation at the district level KTR / city policies formulated in a variety of formats, ranging from decision regent / mayor up to in the form of local regulations, which have been imposed on a dozen years. This study uses quantitative and qualitative approach, to analyze, interpret and generate predictive models regarding policies KTR primary data and secondary of national and local levels that are four areas that serve as the research sample are: Palembang City, Karawang District, North Lombok District and Mataram City. The analysis used was a T-test analysis, cross-tabs, and logistic regression; and supported by qualitative analysis method for enrichment comprehensive results.The results showed that the application of the model prediction with the smoking area policy support and demand from the region could be achieved if factors support higher cigarette taxes, do not have a tobacco farm and demand factors hypertension high population, poverty is lower, the higher education community, the number of smoking higher, the higher the smoking spending and higher life expectancy. There is a supported in the commitment and courage of the head region in and save the health care community is quick support in implementing the policy of no-smoking areas. With a district-quadrant mapping can be pursued through the implementation of long-term strategic scenarios and short-term five-year roadmap for the period of administration should be able to implement the policy of nosmoking areas of local regulations."

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokokterbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untukmelindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakansalah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintahKabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, padapelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempatkerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yangmempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempatkerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturanKTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupatenBogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional,pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasilpenelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7%responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubunganbermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokokdengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawaiyang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukanhubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri(self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.

---

ABSTRACTIndonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers.The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact ofexposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is aninitiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in theimplementation there are still many government employees who smoke in the workingarea. The government employee is the role model in implementing smoke free zone.This research was conducted to find out the factors influenced government employeesin compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance informulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research wasconducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondentsgovernment employee. Study design is Cross sectional and sampling using probabilityproportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokersemployee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplacesregulation. The result of logistic regression showed a significant correlation betweenage and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulationcompliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacytowards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents."

"Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pengendalian perilaku merokok yang telah diimplementasikan pada beberapa daerah di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan KTR pada perilaku merokok. Lebih khusus, studi ini juga mempertimbangkan perilaku merokok orang tua dan anggota rumah tangga lain pada perilaku merokok remaja usia 15-24 tahun. Metode regresi yang digunakan adalah Logit untuk melihat status merokok serta Tobit dan Heckman untuk melihat konsumsi rokok/hari. Secara umum, kebijakan KTR tidak signfikan mempengaruhi perilaku merokok.

---

Smoke-free area policy is one of smoking behavior control policies  that has been implemented in several regions in Indonesia. This study aims to evaluate the impact of smoke-free area policy on smoking behavior. More specifically, this study also considers smoking behaviour of parents and other household member on adolescents smoking behavior aged 15-24 years. The method used is Logit to examine smoking status as well as Tobit and Heckman to examine cigarette consumption/day. In general, smoke-free area does not significantly affect smoking behaviour."

"This study uses raw data covering over l17,000 respondents fromthe 2001 National Socio-Economic Survey (WSES) and 2001 NationalHousehold Survey Survey (NHHS), including 3621 children under 10 yearsof age, to investigate rife relationship between respiratory diseases andexposure to secondhand cigarette smoke through living in a home wherepeople smoke. An important is that children n\under 10 years of agewho live in homes where 30 or more cigarettes are smoked each day aresignificantly more likely to have various respiratory diseases than childrenwho live in smoke free-homes."

"ABSTRAKNama : Rizalia WardiahProgram Studi : Magister Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Analisis Hubungan Pengetahuan Tentang Kawasan Tanpa Rokok KTR dengan Persepsi Siswa Terhadap Penerapan Kebijakan KTR di SMANegeri 5 Padang Tahun 2017Pembimbing : Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHKawasan tanpa rokok atau lebih sering disebut dengan istilah KTR, merupakan upayapemerintah dan pemegang kepentingan dalam menurunkan angka prevalensi perokok diIndonesia yang semakin meningkat tiap tahunnya.Kebijakan KTR ini dilandasi UUNomor 36 Tahun 2009 Pasal 115 tentang kesehatan.Penerapan KTR di lingkungansekolah didukung dengan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015 tentang KawasanTanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, yang mempunyai tujuan dasar untuk melindungipara generasi muda yang sedang menempuh pendidikan di sekolah dari paparan asaprokok yang berbahaya dan secara tidak langsung diharapkan menurunkan angkaperokok pada pelajar.Faktanya masih banyak pelajar serta tenaga pendidik dan pegawaidi lingkungan sekolah sering melanggar peraturan ini, bahkan tidak memperdulikanperaturan ini, sedangkan area tempat mereka merokok adalah kawasan tanparokok.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pengetahuantentang kawasan tanpa rokok KTR dengan persepsi siswa terhadap penerapan KTR diSMA N 5 Padangdengan subyek dari penelitian adalah seluruh siswa. Penelitian inimerupakan penelitian kuantitatif survai analitik dengan pendekatan rancangan studicrosssectional. Sampel yang menjadi subyek penelitian ini adalah sebanyak 143responden. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara.Hasil penelitian menyatakan bahwa, hipotesis terjawab dengan adanya hubungan antarapersepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanpa rokok dengan status merokok siswa pvalue=0,001 , dengan pengetahuan siswa tentang kawasan tanpa rokok pvalue=0,001 . Sedangkan antara persepsi siswa terhadap penerapan kawasan tanparokok dengan pendapatan orang tua tidak ada hubungan pvalue=1,000 , status merokokorang tua tidak ada hubungan pvalue=0,617 , anggota keluarga merokok tidak adahubungan pvalue=1,000 , pengetahuan siswa terhadap bahaya merokok tidak adahubungan, pvalue=0,365 . Tidak ada interaksi variabel utama dengan variabelkonfounding.Kata kunci:Pengetahuan, Persepsi, KTR

---

ABSTRACTName Rizalia WardiahStudy Program Public Health ScienceTitle Analysis Of The Relationship Of Knowledge About No Smoking AreaWith The Perception Of Students In Senior High School Of 5 PadangYear 2017Counsellor Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, Dr. PHNon smoking area or more commonly referred to as KTR, is an effort by thegovernment and stakeholders in reducing the prevalence rate of smokers in Indonesiawhich is increasing every year. KTR policy is based on Law Number 36 Year 2009Article 115 on health. The application of KTR in the school environment is supportedby Permendikbud Number 64 Year 2015 on Non Smoking Areas in School Areas,which has the basic purpose of protecting the young generation who are studying inschools from exposure to tobacco smoke that is harmful and indirectly expected toreduce the number of smokers on students. In fact there are still many students andeducators and staff in the school environment often violate this rule, even ignore thisrule, while the area where they smoke is a non smoking area. This study was conductedto analyze the relationship between knowledge about non smoking areas KTR withstudents perceptions of KTR implementation in SMA N 5 Padang with the subjects ofthe study were all students. This research is a quantitative research of analytic surveywith cross sectional study design approach. The sample that became the subject of thisresearch is 143 respondents. Data collection is done through interview.The result of the research stated that the hypothesis was answered by the relationbetween the perception of the students on the application of non smoking area with thestudents 39 smoking status pvalue 0.001 , with the students 39 knowledge about the nonsmokingarea pvalue 0.001 . Meanwhile, between the perception of the students on theapplication of non smoking area with parent income no relationship pvalue 1,000 ,parental smoking status no relationship pvalue 0.617 , family members smoking norelationship pvalue 1,000 , danger of smoking no relationship, pvalue 0.365 . Thereis no major variable interaction with confounding variables.Key words Knowledge, Perception, No Smoking Area"

"ABSTRAKPeraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-Undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisi tertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengan kebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok di Kabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantatif.Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecil Kawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) dan pengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value = 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masih adanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerah belum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belum diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan tim pengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.

---

ABSTRACT

Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order, Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebak still remain the second highest percentage of population aged 10 years and over with smoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement the No Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, data collection is done with qualitative and quantitative approaches.

The results of the study to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior (58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior of knowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not been effective because of the persistence of the gap between the implementation and the guidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry of Health RI. The local government has not been responsive to the policy of No Smoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building and socialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is the publication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of the use of DBH in the Tobacco Excise policy makers."

"Hak atas pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan termasuk sebagai salah satu komponen kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Salah satu wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap kesehatan diiwujudkan dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Konsumsi rokok yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi permasalahan yang mengancam kesehatan, terlebih Indonesia telah menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok tertinggi setelah Tiongkok dan India. Sebagai bentuk pengendalian dampak konsumsi rokok, penetapan KTR oleh pemerintah daerah di wilayah masing-masing, baik tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten, dilakukan untuk tetap melindungi hak asasi terhadap kesehatan bagi masyarakat umum. Berangkat dari latar belakang berikut, skripsi ini berfokus pada pembahasan dari konsep KTR sebagai kebijakan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pada pelaksanaan peraturan daerah di Kota Depok yang mengatur mengenai KTR. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum tertulis dan hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif. Berangkat dari tujuan ini, didapatkan suatu simpulan komprehensif bahwa Pemerintah Kota Depok telah menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak asasi atas kesehatan di Kota Depok dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Lalu, terhadap pelaksanaan KTR di Kota Depok sendiri, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan Tim Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Depok. Namun, pada pelaksanaannya, Pemerintah Kota Depok masih membutuhkan anggaran yang lebih besar karena pengawasan yang dilakukan dalam mengimplementasikan KTR di Kota Depok masih terbilang kurang. Selain itu, tingkat kepatuhan KTR di Kota Depok masih tergolong rendah atau belum memenuhi target sehingga membutuhkan pengembangan aturan yang lebih tegas dan terukur dari segi kebijakan pelayanan publik.

---

Right to Health is a human right and is included as one of the components of welfare as mandated in the 1945 Constitution. One of the forms of protection of human rights to health is realized by establishing a Non-Smoking Area (KTR). Cigarette consumption, which continues to increase from year to year, is a problem that threatens health. Indonesia has been ranked third with the highest number of smokers after China and India. As a form of controlling the impact of cigarette consumption, the determination of KTR by local governments in their respective regions, both at the provincial and city/district levels, is carried out to continue to protect human rights to health for the general public. KTR as a public service policy in the health sector and in the implementation of regional regulations in Depok City which regulates KTR. The research method used in this thesis is juridical-normative which emphasizes written legal norms and the research results are presented descriptively. Departing from this goal, a comprehensive conclusion was obtained that the Depok City Government has carried out its obligations in protecting human rights to health in Depok City by stipulating Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas as amended by Depok City Regional Regulation Number 2 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Non-Smoking Areas. Then, regarding the implementation of KTR in Depok City itself, the Depok City Government has established a Development and Supervision Team for Non-Smoking Areas in Depok City. However, in practice, the Depok City Government still requires a larger budget because the supervision carried out in implementing KTR in Depok City is still relatively lacking. In addition, the level of KTR compliance in Depok City is still relatively low or has not met the target so that it requires the development of regulations that are more firm and measurable in terms of public service policies."

"Asap rokok dapat membahayakan kesehatan perokok aktif dan menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain. Pemerintah Kalimantan Timur melalui Surat Keputusan Gubernur no 1 tahun 2013 mengatur tentang kawasan tanpa rokok, yang bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan mengenai kawasan tanpa rokok pada tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di RSUD Dr Abdul Rivai Kabupaten Berau Kalimantan Timur dengan disain studi kasus, analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menunjukan sosialisasi kebijakan kawasan tanpa rokok tidak berjalan dengan baik, tim kawasan tanpa rokok belum bekerja dengan baik,diperlukan penambahan sumber daya manusia untuk terlaksananya implementasi Kawasan Tanpa Rokok, Komitmen dari implementor kurang dan masih ada implementor yang ragu untuk menggunakan kewenangannya menegur pengunjung maupun pegawai yang merokok di rumah sakit. Kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok belum berjalan. Dampak dari tidak berjalannya implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok dengan optimal sampai sekarang adalah masih adanya karyawan rumah sakit atau pengunjung melakukan aktifitas merokok di rumah sakit.

---

Cigarette smoke can harm the health of active smokers and cause air pollution haten danger the health of others. The Government of East Kalimantan through the Governor's Decree No. 1 of 2013 regulates the No Smoking Area, which aims to protect public health from the harm caused by smoking. Berau District Regulation No. 6 of 2014 mandated about No Smoking Area in the health service. This study aims to determine the implementation of No Smoking Area policy in Dr Abdul Rivai Hospital, Berau, East Kalimantan with case study design, descriptive analysis with qualitative approach.The result of the research show that the socialization of the No Smoking Area policy is not working well, the team has not worked well, it is necessary to add human resources for implementation of No Smoking Area. Minimal commitment froms implementors and there are still implementers who hesitate to use their authority to reprimand visitors or the employee who smokes in the hospital. Cooperation with local governments in monitoring and evaluating the implementation of No Smoking Areas has not been implemented. The impact of ineffective implementation of No Smoking Area policy optimally up to now, there is still the existence of hospital employees or visitors doing smoking activity in the hospital."