ABSTRAKIndonesia merupakan negara keempat di dunia dengan angka prevalensi perokok
terbanyak di dunia. Peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah upaya untuk
melindungi masyarakat dari dampak paparan asap rokok. Tempat kerja merupakan
salah satu area KTR. Meskipun peraturan KTR merupakan inisiatif pemerintah
Kabupaten (pemkab) Bogor yang telah ditetapkan sejak tahun 2012, pada
pelaksanaannya masih banyak pegawai pemkab Bogor yang merokok pada area tempat
kerja. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi kepatuhan pegawai pemkab Bogor terhadap peraturan KTR di tempat
kerja agar dapat dijadikan pedoman dalam menyusun strategi penegakkan peraturan
KTR. Penelitian ini dilakukan di 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kabupaten
Bogor dengan jumlah responden 321 pegawai. Desain penelitian cross sectional,
pengambilan sampel menggunakan probability proporsional to size (pps). Hasil
penelitian ini menemukan bahwa 43,5% responden pegawai perokok patuh dan 51,7%
responden pegawai non perokok patuh. Hasil regresi logistik menunjukkan hubungan
bermakna antara umur dan persepsi keseriusan penyakit akibat paparan asap rokok
dengan kepatuhan terhadap peraturan KTR ditempat kerja pada responden pegawai
yang perokok. Hasil regresi logistik pada responden pegawai non perokok menunjukan
hubungan yang bermakna antara persepsi manfaat, jenis kelamin dan keyakinan diri
(self efficacy) terhadap kepatuhan peraturan KTR di tempat kerja.
ABSTRACTIndonesia is the fourth country in the world with the highest prevalence of smokers.
The Regulation of smoke free zone is an effort to protect public from the impact of
exposure to secondhand smoke. Although the smoke free zone regulation is an
initiative of Bogor regency government which has been established since 2012, in the
implementation there are still many government employees who smoke in the working
area. The government employee is the role model in implementing smoke free zone.
This research was conducted to find out the factors influenced government employees
in compliance smoke free workplaces regulations in order to be used as guidance in
formulating strategies for enforcing smoke free zone regulations. This research was
conducted in 28 units of government office in Bogor district with 321 respondents
government employee. Study design is Cross sectional and sampling using probability
proportional to size (pps). The results of this study found that 43.5% of smokers
employee and 51.7% of non-smoker employees are comply the smoke free workplaces
regulation. The result of logistic regression showed a significant correlation between
age and perceived seriousness towards of smoke free workplaces regulation
compliance on smoker respondent and the perceived benefits, gender and self-efficacy
towards of smoke free workplaces regulation compliance on non-smoker respondents.