Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mewujudkan ekosistem pembayaran ritel nasional yang terkoneksi dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas, Bank Indonesia menginisiasikan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017. Agar sistem pembayaran tersebut tetap bertahan di kalangan masyarakat, maka dilakukan skema harga melalui penetapan Merchant Discount Rate (MDR) yaitu biaya yang dikenakan kepada merchant. MDR berlaku untuk beberapa instrumen pembayaran yaitu, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Uang Elektronik, QRIS, dan juga penyelenggara Payment Gateway, untuk setiap instrumen pembayaran tersebut memiliki MDR yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Walaupun MDR dikenakan kepada merchant, namun dalam praktiknya MDR masih sering dikenakan kepada konsumen, dimana biaya tambahan seharusnya tidak diperkenankan untuk dibebankan oleh konsumen. Maka, rumusan masalah pada skripsi ini mencakup 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait MDR di Sistem Pembayaran Indonesia? 2) Bagaimana penerapan Merchant Discount Rate dalam Sistem Pembayaran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini walaupun Bank Indonesia memiliki peran sebagai regulator dan supervisor dalam sistem pembayaran tetapi pengawasan pada penerapan MDR hanya sampai di Acquirer saja. Kemudian, peraturan-peraturan yang ada saat ini, tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pengawasan dan standar untuk penerapan MDR di lapangan. Dengan demikian, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan mengenai hal tersebut.

---

In order to create a national retail payment ecosystem that is connected to the principles of interconnection and interoperability, Bank Indonesia initiated the National Payment Gateway in 2017. In order to maintain the payment system in the community, then a price scheme is carried out through the determination of the Merchant Discount Rate (MDR), namely the fees charged to the merchant. MDR applies to several payment instruments, i.e., Card-Based Payment Instruments, Electronic Money, QRIS, as well as Payment Gateway providers, for each of these payment instruments has a different MDR that set by Bank Indonesia. Although MDR is imposed by merchant, in practice MDR is still often imposed on consumers, in which the additional fees charged by consumers are prohibited by Bank Indonesia. Thus, the research question of this thesis includes 1) What are the laws and regulations related to the Merchant Discount Rate (MDR) in the Indonesian Payment System? 2) How is the implementation of the Merchant Discount Rate in the Payment System in Indonesia. This study uses a normative juridical method by conducting library research and interviews. The results of this thesis are, although Bank Indonesia has a role as a regulator and supervisor in the payment system but the supervision on the implementation of MDR only reaches the Acquirer. However, the current regulations do not provide further regulation regarding supervision and standards for the implementation of MDR in the field. Thus, Bank Indonesia needs to consider issuing regulations regarding this matter."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2018 untuk menguraikan kesenjangan upah penyandang disabilitas menjadi bagian yang dapat dijelaskan dan tidak dapat dijelaskan pada tingkat rata-rata. Dengan menggunakan dekomposisi Blinder-Oaxaca, bagian yang dapat dijelaskan berkontribusi sebesar 75,04% dalam kesenjangan upah penyandang disabilitas. Pencapaian tingkat pendidikan merupakan faktor penjelas terbesar yang memperlebar kesenjangan upah ini. Sementara itu, potensi diskriminasi menjadi kontributor utama kesenjangan upah gender antara penyandang disabilitas, bahkan bagian yang dapat dijelaskan tidak signifikan setelah dilakukan kontrol terhadap produktivitas penyandang disabilitas. Terlepas dari status disabilitasnya, perempuan mengalami diskriminasi upah terhadap laki-laki di Indonesia.

---

ABSTRACT

This study analyzes the data from Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) year of 2018, to outline the disability wage gap into the explained and unexplained parts at an average level. Using Blinder-Oaxaca decomposition, the explained part contributes up to 75.04% in the disability wage gap. Achievement in the education level is the highest explanatory factor in widening the gap. Furthermore, the potential for discrimination is a major contributor to the gender wage gap among people with disabilities, even the unexplained part becomes insignificant after the productivity of people with disabilities is being controlled. Regardless of their disability status, women experience wage discrimination in Indonesia in terms of gender."

"Disertasi ini menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan  yang diukur dengan tarif barang final terhadap ketimpangan upah antarindustri (industry wage premium) pada sektor manufaktur di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga mengukur ketimpangan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil dalam suatu industri (industry-specific skill premium) untuk karakteristik pekerja yang identik. Metode estimasi yang digunakan adalah estimasi dua tahap (Haisken-DeNew & Schmidt, 1997; Krueger & Summers, 1988). Pada tahap pertama mengestimasi industry wage premium dan  industry-specific skill premium dengan cara meregresikan upah terhadap karakteristik pekerja, dummy industri dan interaksi antara dummy industri dengan dummy tingkat keterampilan pekerja. Estimator koefisien dummy industri merupakan industry wage premium dan koefisien interaksi antara dummy industri dengan dummy tingkat keterampilan pekerja merupakan industry-specific skill premium. Data yang digunakan adalah data Survei Angkatan Kerja Nasional tahun 2000 sampai dengan  2015. Pada tahap kedua meregresikan industry wage premium dan industry-specific skill premium masing-masing terhadap tarif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa liberalisasi perdagangan mengurangi industry wage premium dan liberalisasi perdagangan meningkatkan industry-specific skill premium. Kebijakan perdagangan di Indonesia dimana proteksi lebih tinggi pada industri yang unskilled labor-intensive dibanding industri yang skilled labor-intensive akan mengurangi ketimpangan upah antar industri, namun meningkatkan ketimpangan upah antara pekerja terampil dan tidak terampil dalam suatu industri.

---

This study analyzes the effect of trade liberalization on wage inequality through industry wage premium and industry-specific skill premium in Indonesian manufacturing sectors. The empirical study is conducted in two stages of estimation approach (Haisken-DeNew & Schmidt, 1997; Krueger & Summers, 1988). Using the survey of labor force dataset from the Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional - Labor Force Survey), first, the study estimates industry wage premiums and industry-specific skill premium conditional on characteristics of the individual worker. In the second stage, the study regresses industry wage premium and industry-specific skill premium on tariff as a measure of trade liberalisation, respectively. The study finds trade liberalization decreases industry wage premium and increases industry-specific skill premium. So, Indonesia needs to be selective in implementing trade liberalization. Higher protection policies in the unskilled labor-intensive sector than the skilled labor-intensive sector will reduce wage inequality between industries. But on the contrary, it will increase wage inequality between skilled and unskilled workers in an industry."

"QR Indonesia Standard (QRIS) adalah standarisasi sistem pembayaran berbasis QR Code yang telah digunakan dan diimplementasikan oleh berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) di Indonesia. QRIS adalah merupakan bagian dari sistem Gerbang Pembayaran Nasional yang lebih luas. Ini telah dilaksanakan melalui PADG 21/18 / PADG / 2019 Bank Indonesia dan juga diatur melalui peraturan Bank Indonesia yaitu PBI 18/40 / PBI / 2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran, PBI 19/8 / PBI / 2017 tentang National Payment Gateway dan PBI 20/6 / PBI / 2018 tentang Uang Elektronik. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana implementasi Standar QR Indonesia sebagai sistem pembayaran di Indonesia? 2) Apa risiko dan implikasi penerapan QRIS dan bagaimana manajemen risiko QRIS ?. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan peraturan yang tercantum dalam PADG 21/18 / PADG / 2019 serta peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Gerbang Pembayaran Nasional dan Uang Elektronik, Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas untuk sistem pembayaran telah menerapkan langkah-langkah manajemen risiko serta menerapkan menetapkan peraturan mengenai persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat dalam implementasi QRIS. Meskipun risiko QRIS dianggap tidak signifikan dan minimal, masih ada risiko yang terlibat dan oleh karena itu langkah-langkah dan peraturan manajemen risiko yang jelas masih diperlukan untuk sistempembayaran seperti QRIS. Itulah sebabnya penulis merekomendasikan bahwa semua pihak harus memiliki pendekatan dan tindakan yang lebih kuat dan lebih jelas untuk manajemen risiko.

---

QR Indonesia Standard (QRIS) is the standardization of QR Code-based payment

systems already used and implemented by the various Payment System Providers

(PJSP) in Indonesia. QRIS is the result and is part of the wider National Payment

Gateway system. It has been implemented through Bank Indonesia’s PADG

21/18/PADG/2019 and is also regulated through Bank Indonesia’s regulations

which are PBI 18/40/PBI/2016 regarding Payment Transaction Processing, PBI

19/8/PBI/2017 regarding National Payment Gateway and PBI 20/6/PBI/2018

regarding Electronic Money. This thesis has the research question of 1) How is the

implementation of QR Indonesia Standard as a payment system in Indonesia?

2) What are the risks and implications of the implementation of QRIS and how is

the risk management of QRIS?. This thesis uses the normative juridical research

method. Based on the regulations stated in PADG 21/18/PADG/2019 as well the

Bank Indonesia regulations regarding Payment Transaction Processing, National

Payment Gateway and Electronic Money, Bank Indonesia as the regulator for the

payment system has both implemented risk management measures as well as

stipulating risk management requirements for all parties involved in the

implementation of QRIS. Despite the risks of QRIS being considered as

insignificant and minimal, there are still risks involved and therefore clear risk

management measures and regulations are still required for a standardized payment

system like QRIS. Which is why the author recommends that all parties must have

stronger and clearer approach and measures to risk management.

"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations."

"ABSTRAKTesis ini membahas penyelenggaraan Sistem Pembayaran yang dilakukanmenggunakan emas digital atau e-gold dalam suatu transaksi elektronik yangsemakin berkembang menggantikan kedudukan uang sebagai alat tukar dalampelaksanaan suatu transaksi komersial elektronik. Peraturan perundang-undanganyang ada, khususnya Undang-Undang tentang Perbankan, Transfer Dana maupunPeraturan Bank Indonesia terkait Uang Elektronik serta Program Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang masih belum menyentuh SistemPembayaran Elektronik yang dilakukan dengan menggunakan e-gold sebagai alattukar dalam suatu transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kesadaranmasyarakat mengenai Sistem Pembayaran Elektronik di Indonesia baru sebatasterbitnya instrument-instrumen pengganti uang berupa token yang baru dapatdigunakan setelah pengguna melakukan pengisian ulang dengan menggunakan uangdalam rangka penambahan nilai instrumen pembayaran elektronik untuk dapatdigunakan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Pada kenyataan instrumentpembayaran elektronik tidak hanya berupa token, namun juga terdapat instrumentpembayaran yang memiliki sifat layaknya uang dalam simpanan yang digunakansebagaimana kegiatan perekonomian sehari-hari.

---

AbstractThe focus of this study is the payment system related with electronic commerce,which conducted using electronic gold or e-gold as a medium of exchange replacingmoney in the event of commercial transaction. Current laws and regulations,specifically in regard with Bank, Credit Transfer neither Central Bank Regulationsconcerning Electronic Money and Money Laundering Prevention and EradicationProgram unable to cover Electronic Payment System which conducted with e-gold asmedium of exchange in a certain Electronic Payment System. Currently publicawareness regarding Electronic Payment System in Indonesia only limited to theissuance of electronic payment instruments mentioned as token system, which can beapplied in any electronic commerce if the user charging the instruments with a valueof money stored in a such specific token instruments. Nevertheless the currentelectronic payment is not only in the form of token system itself, instead there areinstruments which categorized as the replacement of money which can be stored insavings as known in conventional money in the daily people?s economic activities."

"Penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan kepada wajib pajak dan otoritas pajak dalam hal menganalisis penerapan nilai wajar atas pembayaran royalti terkait know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa berdasarkan ketentuan perpajakan domestik dan prinsip internasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat studi kasus sengketa pajak yang dialami oleh PT. X terkait royalti yang telah dibayarkan yang dianggap tidak memberikan manfaat ekonomis sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait kasus yang dialami. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan data primer berupa data internal perusahan terkait transfer know-how dan data sekunder berupa studi literatur yang berkaitan dengan transfer pricing atas intangible property. Analisis penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi dalam kasus ini adalah kenaikan tarif royalti yang dibayarkan oleh PT. X kepada X Jerman dianggap tidak memberikan tambahan ekonomis pada PT. X. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam hal menganalisis kewajaran transaksi know-how kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa perlu dilakukan pengujian beberapa tahap, yaitu pengujian keberadaan, pengujian fungsi, pengujian manfaat ekonomis dan pengujian kewajaran tarif. Pengujian manfaat ekonomis dilakukan dengan menganalisis tingkat penjualan perusahaan, kemampuan perusahaan dalam mempertahankan market share, dan/atau adanya dampak efektifitas dan efisiensi dalam operasional perusahaan yang dilihat dalam jangka panjang. Pengujian tarif royalti dengan dengan metode CUP harus dikonfirmasi kembali dengan melakukan pengujian metode TNMM untuk menilai bahwa tarif royalti yang dikenakan telah wajar secara ekonomis dan rasional dilihat dari tingkat labanya.

---

This research was conducted to provide inputs for taxpayers and tax authorities in analyzing arm's length principle of royalty payment for know-how transaction to the related parties based on domestic tax regulation and applicable international principles. This research was carried out by raising a case study of tax disputes by PT. X about royalty transaction which were not considered to provide economic benefits in accordance with the arm's length principle that applicable in Indonesia. This research is a qualitative study using a study case approach to dig information related the tax dispute. The data used in this study is the internal company data related to the transfer of know-how and secondary data in the form of literature studies related to transfer pricing of intangible property. The analysis of the research shows that the dispute that occurred in this case was that the increase in the royalty rate paid by PT. X to X Germany was not considered provide an economic addition to PT. X. The conclusion of this study is in terms of analyzing the fairness of transaction know-how to related parties, it needs to be tested several stages, consist of existence testing, function testing, economic benefit testing and fairness testing. Testing economic benefits is done by analyzing the company's sales level, the company's ability to maintain market share, and/or the impact of effectiveness and efficiency in the company's operations seen in the long term. The royalty rate test using the CUP method must be re-confirmed by testing the TNMM method to assess that the royalty rate charged is economically and rationally reasonable based on the level of profit."

"Non-cash payments have been increasing significantly , followed by its substitution and efficientcy effects. Cash payments is substituted, inducing a decrease of cash holdings by economic agents, while on the other hand more money enters the banking system...."

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.

---

Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tantangan yang dihadapi oleh regulator dalam mengimplementasikan Supervisory Technology (Suptech) antara lain masalah teknikal, kualitas data, risiko operasional, internal support dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Suptech di Bank Indonesia (BI) dalam rangka memantau pemenuhan permodalan sistem pembayaran. Saat ini penelitian tentang kesiapan implementasi Suptech khususnya dalam memantau permodalan sistem pembayaran masih sangat terbatas. Hal ini antara lain karena ketentuan permodalan sistem pembayaran baru efektif diimplementasikan pada Juli 2023. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Objek penelitian yaitu BI sebagai regulator yang melakukan pengawasan terhadap sistem pembayaran. Hasil penelitian menunjukan kesiapan BI untuk implementasi Suptech dalam memantau permodalan sistem pembayaran telah berjalan sesuai harapan berdasarkan penilaian kesiapan organisasi, kesiapan sumber daya, kesiapan sistem informasi dan kesiapan budaya. Hal yang perlu mendapat perhatian adalah terkait kesiapan sistem informasi dalam rangka pengumpulan data karena umumnya industri sistem pembayaran masih tergolong “baru” dan sebagian pemainnya merupakan non-bank yang berbeda ukuran dan kompeleksitas-nya sehingga membutuhkan waktu bagi industri untuk melakukan pelaporan. Kedepannya, regulator dapat memanfaatkan pelaporan Suptech untuk analisis prediktif dalam rangka memprediksi permodalan yang harus dipenuhi oleh industri sistem pembayaran bilamana industri mengalami peningkatan transaksi maupun mengalami kerugian.

---

This research is motivated by the challenges faced by regulators in implementing Suptech including technical problems, data quality, operational risk, internal support and limited resources. This research aims to analize the readiness of Suptech implementation in Bank Indonesia to monitor compliance with the capital adequacy rules for payment system. Currently, there are still not many research has been conducted to evaluate the readiness of Suptech implementation especially to monitor the capital requirement of payment system. This is because the capital adequacy rule for payment system is only effectively implemented on July 2023. This research is qualitative research using case studies. The object of this research is Bank Indonesia as a regulator conducting supervision to the payment system. From the research, it is concluded that the readiness of the said suptech implementation is already as per expectation based on organization readiness, resources readiness, information system readiness and cultural readiness. One area that needs more attention is information system readiness, especially for data collection. This is because the payment system industry is relatively new and many of its non-bank players have different sizes and complexity which need time to prepare reporting. In the future, regulators can utilize reporting for predictive analytics in order to predict capital requirements that need to be fulfilled by payment system industry when the industry experiences an increase in transactions or losses. "