Dalam rangka mewujudkan ekosistem pembayaran ritel nasional yang terkoneksi dengan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas, Bank Indonesia menginisiasikan Gerbang Pembayaran Nasional pada tahun 2017. Agar sistem pembayaran tersebut tetap bertahan di kalangan masyarakat, maka dilakukan skema harga melalui penetapan Merchant Discount Rate (MDR) yaitu biaya yang dikenakan kepada merchant. MDR berlaku untuk beberapa instrumen pembayaran yaitu, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, Uang Elektronik, QRIS, dan juga penyelenggara Payment Gateway, untuk setiap instrumen pembayaran tersebut memiliki MDR yang berbeda-beda yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Walaupun MDR dikenakan kepada merchant, namun dalam praktiknya MDR masih sering dikenakan kepada konsumen, dimana biaya tambahan seharusnya tidak diperkenankan untuk dibebankan oleh konsumen. Maka, rumusan masalah pada skripsi ini mencakup 1) Bagaimana peraturan perundang-undangan terkait MDR di Sistem Pembayaran Indonesia? 2) Bagaimana penerapan Merchant Discount Rate dalam Sistem Pembayaran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini walaupun Bank Indonesia memiliki peran sebagai regulator dan supervisor dalam sistem pembayaran tetapi pengawasan pada penerapan MDR hanya sampai di Acquirer saja. Kemudian, peraturan-peraturan yang ada saat ini, tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pengawasan dan standar untuk penerapan MDR di lapangan. Dengan demikian, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerbitkan peraturan mengenai hal tersebut.

---

In order to create a national retail payment ecosystem that is connected to the principles of interconnection and interoperability, Bank Indonesia initiated the National Payment Gateway in 2017. In order to maintain the payment system in the community, then a price scheme is carried out through the determination of the Merchant Discount Rate (MDR), namely the fees charged to the merchant. MDR applies to several payment instruments, i.e., Card-Based Payment Instruments, Electronic Money, QRIS, as well as Payment Gateway providers, for each of these payment instruments has a different MDR that set by Bank Indonesia. Although MDR is imposed by merchant, in practice MDR is still often imposed on consumers, in which the additional fees charged by consumers are prohibited by Bank Indonesia. Thus, the research question of this thesis includes 1) What are the laws and regulations related to the Merchant Discount Rate (MDR) in the Indonesian Payment System? 2) How is the implementation of the Merchant Discount Rate in the Payment System in Indonesia. This study uses a normative juridical method by conducting library research and interviews. The results of this thesis are, although Bank Indonesia has a role as a regulator and supervisor in the payment system but the supervision on the implementation of MDR only reaches the Acquirer. However, the current regulations do not provide further regulation regarding supervision and standards for the implementation of MDR in the field. Thus, Bank Indonesia needs to consider issuing regulations regarding this matter.