Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan- pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah terkait.

---

Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada. In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies."

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu mekanisme untuk menentukan pemimpin di daerah yang berasal dari pilihan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan konsep kedaulatan kepada rakyat dan negara hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945. Berbicara mengenai pelaksanaannya tidak terlepas dari peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada di Indonesia. Dan juga kerangka hukum Pilkada yang telah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan pengaturan dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Pilkada 2020 telah ditemukan calon kepala daerah yang sedang terlibat kasus hukum pada Pilkada Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020. Meskipun kepala daerah tersebut menyandang status terdakwa, ternyata tidak mempengaruhi KPUD Pesisir Selatan untuk tidak meloloskannya sebagai peserta Pilkada. Sampai kemudian ditetapkan sebagai kepala daerah yang terpilih. Berdasarkan fakta inilah timbul pertanyaan-pertanyaan terkait legalitas calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa dan terpidana, serta legalitas terkait kemenangannya di Pilkada. Selain itu juga menimbulkan pertanyaan terkait jabatan yang diperoleh apakah memiliki legitimasi sesuai dengan UU tentang Pilkada dan UU tentang Pemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan studi pustaka serta wawancara. Penelitian ini menjadi penting untuk membahas implikasi hukum kepala daerah terpilih yang terlibat kasus hukum pada contoh kasus di Pilkada tahun 2020 serta mencarikan solusinya. Sehingga, selain dapat bermanfaat bagi pengembangan pembahasan secara teoritis, juga bermanfaat bagi Instansi Pemerintah terkait.

---

Regional head elections (Pilkada) are a mechanism to determine leaders in regions that come from the choices of the people. This is in line with the concept of sovereignty to the people and the rule of law as mandated by the 1945 Constitution. Talking about its implementation cannot be separated from the role of the General Elections Commission (KPU) as the organizer of Pilkada in Indonesia. And also, the Pilkada legal framework has been designed in such a way as to provide regulation in its implementation. During the Pilkada in 2020, a regional head candidate who was involved in a legal case in the 2020 Pesisir Selatan Regency election was discovered. Even though the regional head had the status of a defendant, it did not affect the Pesisir Selatan KPUD not to pass him as a Pilkada participant. Until then appointed as the elected regional head. Based on this fact, questions arise regarding the legality of the candidates for regional heads who are designated as suspects, defendants and convicts, as well as the legality of his victory in the Pilkada. In addition, it also raises questions regarding the position obtained whether it has legitimacy in accordance with the Law on Regional Elections and the Law on Regional Government. The method used in this thesis research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. This research is important to discuss the legal implications of elected regional heads who are involved in legal cases in the examples of cases in the 2020 Pilkada and find solutions. So, besides being able to be useful for the development of theoretical discussions, it is also beneficial for the relevant Government Agencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 dan memberikan strategi peningkatan efektivitas pengawasan APIP Bawaslu atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan menggunakan kriteria antara lain Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Piagam Audit Intern Bawaslu, dan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu. Data diperoleh melalui reviu dokumen dan wawancara dengan pejabat dan auditor di Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota. Hasil evaluasi menunjukan APIP Bawaslu telah melakukan pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2020 sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 akan tetapi belum sepenuhnya efektif. Pengawasan yang belum efektif antara lain pada tahapan perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan atas tahapan penanggaran dana hibah Pilkada, serta pelaksanaan pengawasan atas tahapan penatausahaan dan pelaksanaan dana hibah Pilkada. Sementara itu, pelaksananaan pengawasan atas tahapan pertanggungjawaban dan pelaporan dana hibah Pilkada telah cukup efektif. Berdasarkan evaluasi tersebut, diperlukan strategi yang dapat diimplementasikan APIP Bawaslu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Pada tahapan perencanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk melakukan empat tahapan perencanaan pengawasan berbasis risiko berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan PIBR serta menyusun program pengawasan komprehensif atas pengelolaan dana hibah Pilkada Tahun 2024. Sementara itu, pada tahapan pelaksanaan pengawasan, APIP Bawaslu direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah reviu atas anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan kualitas pendokumentasian Catatan Hasil Reviu anggaran dana hibah Pilkada, meningkatkan intensitas kegiatan pembinaan serta asistensi khusus pengelolaan dana hibah Pilkada Serentak Tahun 2024, serta melaksanakan kegiatan audit pada saat pengelolaan atas dana hibah masih berjalan agar pengelola dana hibah masih dapat melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan pada pelaksanaan audit.

---

This research aims to evaluate the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections and provide a strategy to increase the effectiveness of APIP Bawaslu's supervision over the management of grant funds for the Simultaneous Regional Elections in 2024. The method used in this research is qualitative through a case study approach using criteria between Regulations of the Deputy Head of BPKP for Supervision of Government Agencies in the Sectors of Politics, Law, Security, Human Development and Culture Number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementing Risk-Based Internal Supervision in Ministries/Agencies, Bawaslu Internal Audit Charter, and Bawaslu Regulation Number 1 of 2021 concerning Organization and Work Procedures of the Bawaslu Secretariat General. Data was obtained through document reviews and interviews with officials and auditors at the Inspectorate, Head of the Provincial Bawaslu, and Head of Regency/City Bawaslu. The evaluation results show that APIP Bawaslu has supervised the management of grant funds for the 2020 Simultaneous Regional Elections in accordance with the provisions of Minister of Home Affairs Regulation Number 54 of 2019, but has not been fully effective. Supervision that has not been effective includes, among other things, the planning stages of supervision, the implementation of supervision over the budgeting stages of regional election grant funds, as well as the implementation of supervision over the stages of administration and implementation of regional election grant funds. Meanwhile, the implementation of supervision over the accountability and reporting stages of regional election grant funds has been quite effective. Based on this evaluation, a strategy is needed that APIP Bawaslu can implement to increase the effectiveness of supervision over the management of 2024 Pilkada grant funds. At the supervision planning stage, APIP Bawaslu is recommended to carry out four stages of risk-based supervision planning based on the PIBR Implementation Guidelines and develop a comprehensive monitoring program for management. Meanwhile, at the monitoring implementation stage, APIP Bawaslu is recommended to increase the number of reviews of the Pilkada grant fund budget, improve the quality of documentation of the Record of Review Results of the Pilkada grant fund budget, increase the intensity of consulting activities and special assistance, and carrying out audit activities while the management of grant funds is still ongoing so that grant fund managers can still make improvements if errors are found in the implementation of the audit."

"Pemilukada langsung menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan beragam latar belakang dan profesi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurangnya kemampuan kepala daerah dalam melaksanakan fungsinya berdampak pada kinerja pemerintahan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa fungsi kepala daerah dalam kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah. Dipilihnya Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya dikarenakan latar belakang Bupati Tangerang dan Wali Kota Tasikmalaya yang non birokrat sehingga kedua kepala daerah tersebut memiliki strategi tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, pemilihan didasarkan pada peringkat dan status kinerja Kabupaten Tangerang dan Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2013. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tentang kerangka manajemen kinerja pemerintahan daerah yang terdiri dari 4 kuadran. Dengan menggunakan teori ini dapat dipetakan fungsi kepala daerah yang mendominasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan metode pemilihan kasus most different cases. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahui fungsi Bupati Tangerang yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terletak pada kuadran 1 dimana bupati berfungsi dalam koordinasi dan komunikasi serta mengajak masyarakat berpartisipasi aktif. Selain itu, fungsi lain yang mendominasi terletak pada kuadran 3 dimana bupati berfungsi dalam perubahan budaya organisasi dan pola pikir pegawai. Selanjutnya pada kuadran 4 dimana bupati dapat melaksanakan fungsinya dalam pembentukan sistem pelayanan dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Fungsi Wali Kota Tasikmalaya yang mendominasi dalam kerangka manajemen kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya berada pada kuadran 1 dimana wali kota dapat membina hubungan yang baik dengan masyarakat, pegawai, dan stakeholders lainnya. Kemudian fungsi lain terletak pada kuadran 2 dimana wali kota dapa tmelakukan perencanaan dan penganggaran dengan strategi yang baik.

---

Direct election generates regional head and deputy regional head with diverse backgrounds and professions who influence the regional administration. The lack of ability to carry out the regional head's function has an impact on the performance of local government. This study aims to analyze the function of regional head in the local government performance management framework. The researcher has chosen Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality because the Tangerang Regent's and Tasikmalaya Mayor's background are non bureaucrats so that both the regional head have its own strategies in local governance. In addition, the selection is based on the ratings and performance status of Tangerang Regency and Tasikmalaya Municipality in 2012-2013. The theory used in this research is the theory of local government performance management framework that consists of four quadrants. By using this theory can be mapped the function that dominates the regional heads in local governance. The method used in this research is qualitative method with a method of case' selection is most different cases. The results of this study are the function that dominates Tangerang Regent within the performance management framework of Tangerang Regency located in quadrant 1 where the regent's function in coordination and communication, and invites the public to participate actively. In addition, other functions that dominate located in quadrant 3 where the regent's function in changing organizational culture and employee mindset. Later in the fourth quadrant where the regent can carry out its function in establishing the service system and compliance with legal procedures. The Tasikmalaya Mayor's function that dominates in the performance management framework are in quadrant 1 where the mayor can establish a good relationship with the community, employees, and other stakeholders. Then other functions located in quadrant 2 where the mayor is able to make planning and budgeting with a good strategy"

"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

---

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."

"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

---

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."

"Pada 2005, Bupati Bojonegoro menulis Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang dianggap mengikat PT Asri Dharma Sejahtera untuk bekerja sama dengan PT Surya Energi Raya. Walaupun Surat a quo pada esensinya hanya merupakan surat balasan, Surat a quo dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang mengikat PT Asri Dharma Sejahtera. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penyetujuan badan usaha sebagai rekanan kerjasama BUMD. Penelitian ini meninjau kasus Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 yang menyetujui kerjasama pendanaan Participating Interest Blok Cepu antara PT Surya Energi Raya dengan PT Asri Dharma Sejahtera selaku BUMD serta untuk meninjau bagaimana keberlakuan serta kekuatan hukum Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005. Penelitian ini diselenggarakan dengan jenis penelitian yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala daerah khususnya Bupati Kabupaten Bojonegoro hanya dapat bertindak sebagai pemegang saham dalam pengelolaan BUMD, bukan sebagai Direksi dan Surat Bupati Bojonegoro No. 050/872/412/12/2005 tidak memiliki keberlakuan dan kekuatan hukum yang mengikat serta tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara.

---

In 2005, the Regent of Bojonegoro release the Bojonegoroâ??s Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 which is presumed to binds PT Asri Dharma Sejahtera to partner with PT Surya Energi Raya. Though the letter was only meant as a reply note, the letter still presumed by many as a State Administrative Decree that binds PT Asri Dharma Sejahtera. This study was conducted to determine the existence of the authority of the regional head regarding the management of Regional Owned Enterprises (ROE), especially the Regent of Bojonegoro to make approval of business entities as partners in the cooperation with Regional Owned Enterprises (ROE). This study examines the case of Bojonegoroâ??s Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 which approved the cooperation in funding the Blok Cepu Participating Interest between PT Surya Energi Raya and PT Asri Dharma Sejahtera as ROE and to examine how is the legal strength of the Bojonegoro Regent Letter No. 050/872/412/12/2005. This study was conducted with a juridical normative research type. The results of this study indicate that the regional head, especially the Regent of Bojonegoro can only act as a shareholder in the management of the ROE, not as the Board of Directors and the Bojonegoro Regent Letter No. 050/872/412/12/2005 has no binding legal force and cannot be categorized as a State Administrative Decree."

"ABSTRAKAkibat hukum dari adanya pernyataan pailit, menyebabkan si pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap kekayaannya yang termasuk dalam kepailitan, begitu pula hak untuk mengurusnya, sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Bagi orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, putusan pailit tersebut tidak hanya menyebabkan ia kehilangan hak untuk berbuat dan mengurus kekayaannya yang masuk dalam boedel pailit saja, tetapi lebih dari itu dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai notaris. Tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum kepailitan terhadap orang pribadi yang berprofesi sebagai notaris, adanya ketentuan sanksi yang mengatur tentang pemberhentian notaris secara tidak hormat apabila dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, menimbulkan ketidak- jelasan mengenai kedudukan notaris sebagai debitor atau wakil dari jabatannya.

---

ABSTRACT

The legal consequences of the existence of a bankrupt statement, causes the person experiencing bankruptcy, for the sake of law losing his/her rights to act freely upon his/her wealth which included in bankruptcy, and also the right to maintain them, since the date of bankruptcy verdict is established. For an individual person whose profession as a notary, that bankrupt statement not only causes him/her losing his/her right to maintain his/her wealth which included in the inheritance of bankruptcy , but more than that may cause him/her to be dismissed from his/her position as a notary. The writer has objectives in conducting this research, which are to find out and analyze how the legal consequences of bankruptcy concerning an individual person having profession as a notary. The existence of sanctions provisions governing notary dishonorable discharge if declared bankrupt by a court decision that has obtained legal force remains as stipulated in Article 12 letter a Law of Notary Position, causing uncertainty about the capacity of a notary whether as a debtor or a representative from his position."