Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal juga berguna untuk pendanaan bagi perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa efek dan juga sebagai sarana untuk kegiatan investasi, maka dari itu pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian negara. Didalam kegiatan usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek (Perusahaan Terbuka), pada dasarnya ingin selalu berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan berjalannya waktu beberapa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan Akuisisi, Merger, ataupun Konsolidasi terhadap perusahaan lain yang telah diperhitungkan secara matang yang berguna untuk pengembangan usaha maupun ekspansi usaha agar mendapatkan profit yang melimpah. Proses Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi membutuhkan peran Notaris dalam hal pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris yang dapat membuat akta Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam efek adalah notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 67 Tahun 2017. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan berusaha akta otentik menjadi tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

---

The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful for business development and business expansion in order to produce abundant profits. The process of acquisition, merger and consolidation requires the role of a notary in making an authentic deed. Notary as public officials authorized to make authentic deeds is regulated in Article 1 of Act Number 2 of 2014. In accordance with the provisions of the applicable legislation, the notary who can make the Deed of acquisition, merger, and consolidation of companies registered in securities are those who have registered in the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation No. 67 of 2017. Authentic Deed as the strongest evidence has an important role in every legal relationship in social life. In an attempted relationship an authentic deed becomes a demand for legal certainty in various economic and social relations."

"ABSTRAKFokus yang saya tulis dalam skripsi saya mengenai Upaya Pencegahan Penjualan Kembali (Saham) Dalam Tindak Kejahatan Penipuan Yang Dilakukan Perusahaan Publik Dalam Pasar Modal. Sebenarnya perusahaan menjual saham untuk meningkatkan dananya, dan juga, berharap untuk dalam nilai investasi efek saham dibursa efek Indonesia akan meningkat, untuk membuat dana mereka juga meningkat, perusahaan juga melakukan kejahatan dipasarmodal biasanya adalah: Penipuan, dan dalam praktek Negara seperti diIndonesia, undangundangmelarang perusahaan untuk melakukan kecurangan-kecurangan yang dapatmenyebabkan penderitaan bagi investor, banyak sekali permasalahan yang terjadi seperti, yang pertama Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 ternyata tidak mampu menanggulangi kejahatan penipuan yang ada, dan dalam hal ini untuk menanggulanginya perlu adanya Undang-Undang baru untuk memberikan penegakan hukum yang efektif, yang kedua mengenai “good corporate governance”, banyak sekali perusahaan tidak memakaiprinsip tersebut, sehinga Investor banyak yang dirugikan, untuk menanggulangi hal tersebut, harus dengan Fit and Proper Test terhadap Komisioner dan Direktur yang akan menjalani perusahaan tersebut, yang ketiga banyaknya kasus penipuan yang ada, tidak dilanjutkan ke Pengadilan untuk diberikan sanksi pidana.

---

ABSTRACTThe focus of which I wrote in my skripsi on Prevention Redemption (Shares) In CriminalFraud Carried Out In Public Company Capital Markets. Actually, a company to sell shares to raise funds, as well, hoping to share in the value of investment securities in the Indonesia Stock Exchange will increase, to make their funds also increased, companies are also committed the crime of capital markets generally are : Fraud, and the practice of the State as Indonesia, the law prohibits public companies to conduct fraudulent practices can cause misery for investors, basically a lot of problems that occur such as, the first Law of Capital Market No. 8 Year 1995 was not able to cope with existing fraud crimes, and in this case to address the need for a new law to provide effective law enforcement, the latter on good corporate governance, a lot of companies do not put these principles, so that many investorsare disadvantaged, to overcome it, to be the fit and proper test of the Commissioner and the Director will lead the company, which is a third the number of existing cases of fraud, do not proceed to the court to be given criminal sanctions."

"Tesis ini membahas pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini bermula sejak beralihnya kewenangan Bapepam-LK kepada OJK dengan berlakunya Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksananya dan adanya pengujian atas undang-undang tersebut di Mahkamah Konsitutsi dengan Nomor Perkara 25/PUU-XII/2014. Dengan kewenangan OJK untuk mengatur Pasar Modal dan termasuk pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, OJK memberlakukan pungutan kepada Notaris Pasar Modal berupa pungutan Biaya Pendaftaran dan Biaya Tahunan. Dengan diberlakukannya pungutan, telah menimbulkan reaksi dari Notaris Pasar Modal berupa mempertanyakan kewenangan yang dimiliki OJK. Penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitan yang bersifat preskriptif. Simpulan dari penulisan ini adalah OJK berwenang melakukan pungutan namun tidak tepat memberlakukan pungutan tahunan kepada Notaris Pasar Modal selaku profesi penunjang Pasar Modal. Hadirnya tesis ini diharapkan agar dapat membantu menjawab pertanyaan dari Notaris Pasar Modal atas pemberlakuan pungutan, menjawab implikasi yuridis dan atas pemberlakuan pungutan oleh OJK.

---

This thesis discusses Indonesia Financial Services Authority (IFSA) Levies To Capital Market Notary As a Capital Market Supporting Proffesion. It began since the transfer of Bapepam-LK authority to IFSA within enforce Laws No. 21 of 2011 on Indonesia Financial Services Authorithy along its implementing regulation and with the presence of testing of the Laws above in Constitutional Court with Case Number 25/PUUXII/ 2014. With IFSA’s authority to control Capital Market which included the parties who involved in Capital Market, IFSA enforce a levies to Capital Market Notary in a form of Registration Levies and Annualy Levies. Within the enforce of levies, it has causes a reaction from Capital Market Notary that questioning the legal basis of its levies and such other things related the IFSAs levies. This thesis is a juridical research with prespective quality type of reasearch. The knot of this thesis is that IFSA’s is have the authority to do levies but considerable that yearly levies to Capital Market Notary as Capital Market supporting proffesesion is not correct. The presence of this thesis is expected to be able to answer the question of Capital Market Notary of the IFSAs levies, juridical implication and social/practice implication of its."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak market timing dimana market timing tersebut dibagi kedalam dua bentuk yaitu equity market timing dan debt market timing terhadap struktur modal yang diproksikan oleh book leverage dan market leverage, pada perusahaan yang bergerak di bidang properti, real estate dan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 ndash; 2015. Penelitian ini menggunakan model regresi least square dengan fixed effect method. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa market timing dalam hal ini equity market timing dan debt market timing memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur modal baik yang di proksikan oleh book leverage maupun market leverage.

---

This research is aimed to analyze the impact of market timing where market timing is divided into two forms, namely equity market timing and debt market timing on capital structure proxied by book leverage and market leverage, in companies engaged in property, real estate and construction listed in Indonesia Stock Exchange in the period 2011 2015. This research uses the least square regression model with fixed effect method. The results of this study indicate that market timing in this case equity market timing dan debt market timing has a significant impact on capital structure both proxied by book leverage and market leverage. "

"Terdapat cukup banyak pelanggaran di pasar modal yang merugikan investor dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyusun sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021. Saat ini belum pernah ada kasus yang mengimplementasikan sistem disgorgement sesuai POJK Nomor 65/POJK.04/2020. Penelitian ini fokus pada komparasi sistem disgorgement yang diimplementasikan di Amerika, Inggris dan Indonesia serta studi kasus pelanggaran yang pernah terjadi sebelumnya, yang hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi OJK dalam mengimplementasikan disgorgement sesuai kasus konkret di Indonesia Penelitian menggunakan metode yurudis normatif dengan data primer dan data sekunder, perbandingan sistem disgorgement pada Otoritas di Amerika, Inggris dan Indonesia. Ketentuan disgorgement telah banyak diterapkan oleh SEC dan FCA serta berhasil mengembalikan dana kepada investor dalam jumlah besar. Ketentuan disgorgement di Amerika dan Inggris tidak hanya berlaku di pasar modal, namun juga berlaku di perbankan, ritel, asuransi dan gratifikasi. Sampai dengan tesis ini disusun belum ada penerapan ketentuan disgorgement di Indonesia oleh OJK. Berdasarkan analisa penulis, terdapat beberapa contoh kasus hukum di masa lalu yang apabila telah terdapat ketentuan disgorgement maka dapat diterapkan pada kasus-kasus tersebut. Terdapat beberapa kesamaan dan kelebihan peraturan OJK, namun demikian dalam peraturan POJK masih terdapat beberapa kriteria untuk dikembangkan dan diatur kembali oleh OJK.

---

Numerous infractions of capital market regulations harm investors and the broader public. The Financial Services Authority (OJK) has established a disgorgement mechanism in line with POJK No. 65 (POJK.04/2020) and SEOJK No. 17 (SEOJK.04/2021). POJK Number 65/POJK.04/2020 indicates that a disgorgement process has never been executed. This paper focuses on a comparison of the disgorgement mechanisms implemented in the United States, the United Kingdom, and Indonesia, together with case studies of earlier infractions. The results are anticipated to inform the OJK's application of disgorgement monies based on Indonesia's particular circumstances. This study uses normative legal methods with primary and secondary data, a comparison of the disgorgement systems in the United States with, the United Kingdom and Indonesia. The SEC and FCA have successfully implemented disgorgement requirements on a massive scale. In the United States and the United Kingdom, prohibitions on disgorgement apply not just to the capital market, but also to banking, retail and other. When this thesis was published, the OJK in Indonesia had not yet established disgorgement legislation. According to the author's research, a number of court cases in the past can be may be used a disgorgement clause. OJK rules have many parallels and benefits with POJK norms, however OJK must yet construct and restructure a number of POJK standards."

"Penelitian tesis ini adalah tentang analisis kesiapan industri Reksa Dana Indonesia dalam menghadapi implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN tahun 2015. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner yang berisi aspek-aspek Pasar Modal dan Reksa Dana kepada Manajer Investasi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil penelitian dengan SWOT analysis menunjukkan bahwa Pasar Modal Indonesia terletak pada Kuadran 3 (stabil) dengan peluang pasar yang sangat besar. Sedangkan Total Skor Faktor Strategis Internal dari hasil perhitungan bobot, rating dan skors pada matriks Internal Eksternal adalah Pasar Modal di Indonesia terletak pada sel 5 (lima). Strategi pada sel 5 (lima) adalah stability strategy, yaitu dengan melakukan penetrasi pasar, pengembangan produk-produk Reksa Dana yang inovatif dengan potensi imbal hasil yang menarik, meningkatkan kapasitas dan kemampuan perusahaan Manajer Investasi, dan koordinasi kebijakan yang baik antar Regulator yang berkepentingan terhadap implementasi integrasi Pasar Modal ASEAN.

---

This research is to analyze the Readiness of Indonesia Mutual Fund Industry in Facing the Implementation of ASEAN Capital Market Integration in year 2015, where it was conducted by distributing questionnaires containing the aspects of Capital Market and Mutual Fund. The questionnaires were given to the selected Investment Managers and the Authority Financial Services (AFS). The SWOT analysis result is showed that Indonesia Capital Market is located on the 3rd Quadrant (stable) with huge market potential. Meanwhile, the result of Internal Strategic Total Score Factor on the Internal-External matrix after weighted calculation, ratings and scores is the Indonesian Capital Market lies in the fifth cell. The strategy of 5th cell is to have stability strategy, which is by doing market penetration, create innovative mutual fund product development with attractive potential return, improve the capacity and capability of Fund Manager, and a good policy coordination among related Regulator."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap kinerja keuangan dengan keberagaman anggota dewan komisaris dan direksi sebagai moderasi. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan terbuka di Indonesia selama rentang waktu tahun 2014 hingga 2015. Penelitian ini berargumen bahwa kinerja keberlanjutan memiliki dampak positif pada kinerja keuangan. Penelitian ini juga berargumen bahwa keberagaman pada anggota dewan dapat memperkuat dampak positif kinerja keberlanjutan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja keberlanjutan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa keberagaman anggota dewan tidak memiliki efek moderasi terhadap hubungan antara kinerja keberlanjutan dengan kinerja keuangan.

---

ABSTRACTThis research aims to test empirically the influence of sustainability performance on financial performance with the diversity of commissioners and directors as moderation. This research uses samples from listed companies in Indonesia for 2014 to 2015. This research argues that sustainability performance has a positive impact on financial performance. This research also argues that the diversity of board members may strengthen the positive impact of sustainability performance on financial performance. The results prove that the performance of sustainability has a positive influence on financial performance. The results also show that the diversity of board members does not affect sustainability performance on financial performance."

"Pasar modal sebagai salah satu sektor jasa keuangan dewasa ini telah mengalami perkembangan yang pesat yang berdampak pada kemajuan ekonomi Negara. Dalam menjalankan transaksi dan aksi di pasar modal, diperlukan dukungan dari profesi penunjang pasar modal sebagaimana diatur oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Notaris sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal memiliki peran dan fungsi yang cukup vital dalam hal yang berkaitan dengan kewenangan jabatannya yakni berkaitan dengan pembuatan akta otentik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut seorang Notaris tunduk kepada Undang-Undang Jabatan Notaris di samping wajib pula mengikuti kaidah yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Salah satu ketentuan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK selaku lembaga yang berwenang menyelenggarakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan memungut sejumlah biaya terhadap profesi penunjang pasar modal, di antaranya Notaris. Penulisan ini meneliti kedudukan notaris selaku profesi penunjang pasar modal berdasarkan UU Jabatan Notaris, dan kewenangan OJK dalam menarik pungutan dari segi UU Keuangan Negara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan UU Jabatan Notaris, UU OJK, UU Pasar Modal, UU Keuangan Negara, dan PP Pungutan OJK. Hasil analisis menggambarkan bahwa profesi penunjang pasar modal, termasuk notaris, tidak termasuk sebagai pihak yang dapat dikenakan kewajiban untuk membayar pungutan OJK. Adapun kewenangan OJK untuk menarik pungutan adalah tepat sebagaimana disyaratkan oleh UU Keuangan Negara. Selama ini diketahui OJK mengelola dan mengadministrasikan penerimaan yang bersumber dari pungutan tersebut secara mandiri, dimana hal tersebut kurang tepat karena menurut UU Keuangan Negara penerimaan tersebut seharusnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

---

Capital market as one of the financial services sector these days has been growing rapidly which gives impact to the country?s economic progress. Running the transaction and action in capital market requires the support from capital market supporting profession as it has been ruled by Indonesian Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function which is vital enough in things related to its position?s authority that is related to making the authentic deed. To do that function, a notary obeys Indonesian Law Number 2 Year 2014 concerning Regulation of Notary Office beside has to obey rules that have been set by legislation in the capital market scope. One of the rules is Government Regulation Number 11 Year 2014 concerning Levies By The Financial Service Authority. OJK as one of the institution that authorities to arrange the regulation and supervision function into financial services sector?s activities collect some fees to capital market supporting profession, including notary. This writing is researching the position of notary as capital market supporting profession based on Regulation of Notary Office and the authority of OJK to collect levies from Regulation of State Finance's perspective. This research is a juridical normative research, using Regulation of Notary Office, Regulation of The Financial Service Authority, Regulation of Capital Market, Regulation of State Finance, and Government Regulation concerning Levies By The Financial Service Authority. The analysis result says that capital market supporting profession, including notary, not included as parties who can be subject to pay OJK levies. The authority of OJK to collect levies is right as what has been conditioned by Regulation of State Finance. These times OJK is known to manage and administer income that comes from those levies independently, which is not right because according to Regulation of State Finance that income should be transferred to the country?s cash as non-tax revenue."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis adakah perilaku Myopic Loss Aversion pada Pasar Modal di Indonesia periode 2016-2017. Proksi yang digunakan untuk mengukur periode evaluasi adalah meanreturndaily dan meanreturnweekly dari marketbenchmark dan industrybenchmark, sedangkan untuk penghindaran kerugian, proksi yang digunakan adalah meanreturn volatitily, nilai regresi dan nilai residual dari marketbenchmark dan industrybenchmark. Penelitian ini menemukan bahwa perusahaan yang melakukan perilaku Myopic Loss Aversion karena dipengaruhi oleh periode evaluasi memiliki nilai meanreturndaily yang lebih besar dibandingkan nilai meanreturnweekly dari harga penutupan saham perusahaan. Hasil dari penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku Myopic Loss Aversion juga terjadi karena dipengaruhi oleh penghindaran kerugian, hal tersebut terlihat pada nilai meanreturnvolatility, nilai regresi, dan nilai residual daily yang lebih besar dibandingkan nilai dari weekly ketiga mean tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perilaku Myopic Loss Aversionyang dipengaruhi oleh periode evaluasi dan penghindaran kerugian yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu memperhatikan kondisi internal perusahaan dan peristiwa ekonomi relevan yang terjadi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze whether there is a behavior of Myopic Loss Aversion in the Capital Market in Indonesia for the period 2016-2017. The proxy used to measure the evaluation period is the mean return daily and weekly from the market benchmark and industry benchmark, while for loss aversion, the proxy used is the mean return volatitily, the regression value and the residual value from the market benchmark and the industry benchmark. This study found that companies that conduct Myopic Loss Aversion behavior because it is influenced by the evaluation period has a mean return daily value that is greater than the mean return weekly value of the closing price of the company's stock. The results of this study also found that the behavior of Myopic Loss Aversion also occurs because it is influenced by loss aversion, it can be seen in the mean return volatility, regression value, and residual daily value that is greater than the value of the third mean weekly. This condition indicates that there is a behavior of Myopic Loss Aversion which is influenced by periods of evaluation and avoidance of losses carried out by the company. Thus, the company needs to pay attention to the internal conditions of the company and relevant economic events that occur."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai perbandingan mekanisme ganti rugi terhadap investor yang terkena dampak kejahatan dalam Pasar Modal di Pasar Modal Indonesia, Amerika, China, Jepang, dan Inggris. Dari perbandingan tersebut dapat terlihat kelebihan dan kekurangan dari tiap mekanisme yang berlaku di masing-masing Negara, serta rumusan mekanisme ganti rugi yang tepat untuk diterapkan di Pasar Modal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode kepustakaan. Mekanisme ganti rugi yang terdapat di Indonesia sangat tertinggal apabila dibandingkan dengan negara lain. Aspek utama yang mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara pembanding adalah di Indonesia pihak yang melakukan pengurusan ganti rugi adalah investor, sementara di negara pembanding Otoritas diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan ganti rugi. Kedua, belum terdapat wadah atau rekening khusus yang berfungsi untuk menyimpan dana yang nantinya akan digunakan untuk melakukan penggantian terhadap investor korban kejahatan dalam Pasar Modal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about civil compensation mechanism on capital market fraud in Indonesia compared with some other countries in the world such as America, People`s Republic of China, Japan, and England. Based on the comparison it can be seen the advantages and disadvantages of each mechanism that applies in each country as well as the formulation of appropriate compensation mechanisms to be applied in Indonesia capital market. The research method used in writing this thesis is a normative juridical method using secondary data obtained through the library method. The civil compensation mechanism applied in Indonesia is very lagging behind when compared to other countries. The main aspect that causes Indonesia to lag behind comparative countries is that the party that takes care of compensation is an investor, while in the comparative country the authority is authorized to take care of compensation. Secondly, there is no special account that functions to save funds which will later be used to replace investor who are victims of capital market fraud."