Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Monetary authorities pursue three desirable objectives: exchange rate stability, free international capital mobility, and an independent monetary policy. However, they are facing the trilemma, also known as the ‘Impossible Trinity’, which suggests that only two of these three goals can be achieved simultaneously. This research aims to examine the impact of each configuration or trilemma index—exchange rate stability, monetary independence, and financial openness—on the real GDP growth rate based on the evidence from Indonesia. This research method conducted an OLS (Ordinary Least Squares) approach and Newey-West HAC method. This study finds that only exchange rate stability and financial openness which significantly and positively affect the growth rate, thereby more exchange rate stability or financial openness increases the growth rate. Another trilemma index which is monetary independence, however, proved to be insignificant. Thus, it is beneficial for Indonesia policymakers to pursue and improve more on exchange rate stability or to implement policies that can attract capital flow and investment in order to support economic growth in Indonesia.

---

Otoritas moneter berusaha mencapai tiga tujuan yang diinginkan: stabilitas nilai tukar, mobilitas modal internasional yang bebas, dan kebijakan moneter yang independen. Namun, mereka menghadapi trilemma, yang juga dikenal sebagai “Impossible Trinity” menyatakan bahwa hanya dua dari tiga tujuan tersebut yang dapat dicapai secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak dari setiap konfigurasi atau indeks trilemma—stabilitas nilai tukar, kemandirian moneter, dan keterbukaan finansial—terhadap tingkat pertumbuhan PDB riil di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) dan metode Newey-West HAC. Studi ini menemukan bahwa hanya stabilitas nilai tukar dan keterbukaan finansial yang secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pertumbuhan PDB. Semakin meningkatnya stabilitas nilai tukar atau keterbukaan finansial akan meningkatkan pertumbuhan PDB di Indonesia. Indeks trilemma lainnya yaitu independensi moneter, terbukti tidak signifikan terhadap tingkat pertumbuhan PDB. Oleh karena itu, pembuat kebijakan di Indonesia dapat mengimplementasi kebijakan yang mengarah pada stabilitas nilai tukar dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat menarik arus investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia."

"Secara teori, kebijakan moneter yang tercermin dari suku bunga kebijakan dapat berjalan mempengaruhi pertumbuhan kredit. Dengan menggunakan pendekatan suku bunga acuan antar bank (JIBOR) terbukti berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan kredit. Demikian pula dengan peran tingkat kompetisi bank (HHI) terhadap transmisi kebijakan moneter melalui jalur kredit, yang berkorelasi negatif dan signifikan secara statistik. Dalam rangka melihat pengaruh kedua elemen tersebut, maka dilakukan kalibrasi secara masing-masing maupun interaksi kedua elemen tersebut. Terbukti bahwa pengaruh interaksi kedua elemen tersebut lebih kecil dalam mempengaruhi pertumbuhan kredit. Sesudah parameter masing-masing diperoleh, dilakukan simulasi untuk melihat pengaruh tingkat kompetisi bank terhadap efektivitas kebijakan moneter melalui jalur kredit. Terbukti bahwa semakin tinggi tingkat konsentrasi atau semakin rendah tingkat kompetisi bank justru melemahkan pertumbuhan kredit dalam transmisi kebijakan moneter, ceteris paribus. Selanjutnya, apabila ukuran bank dikelompokkan berdasarkan modal inti terbukti bahwa Bank BUKU 3&4 (modal inti diatas Rp 5 triliun) lebih berperan dalam meningkatkan pertumbuhan kredit dibandingkan bank BUKU 1&2 (modal inti kurang dari Rp 5 triliun).

---

According to the monetary policy interest rate policy can affect the credit growth. The Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR) as a one of monetary policy indicator was proven to give a negatif correlation with credit growth. Meanwhile, the role of bank competition (HHI) for transmission of monetary policy through bank lending channel gave a significant with negatif correlation. In order to examine the effect of both variable (JIBOR & HHI), the calibration of each variable and the interaction of both variables have been exercised. However, the effect of interaction of both variables on the bank credit growth is small. Meanwhile, after all parameters have been computed the role of bank competition for the transmission of monetary policy through bank lending channel was calculated. The result from the Hirschman Herfindahl Index (HHI) prove that a decrease in the level of banking competition, weakened the monetary policy transmission through bank lending channel, ceteris paribus. Furthermore, when the bank is classified based on its bank core capital, those who has the higher core capital (BUKU 3&4) has a greater role to increase the bank credit growth compared to those who has lower core capital (BUKU 1&2). "

"Tiongkok dan India merupakan kedua negara dengan tingkat pertumbuhan PDB tertinggi di dunia. Kesuksesan kedua negara tersebut dimulai sejak kedua negara tersebut memutuskan untuk melakukan liberalisasi pasar. Namun, kedua negara tersebut memiliki perbedaan dalam kebijakan moneter dan rezim nilai tukarnya, seperti kebijakan moneter Tiongkok yang berbasis Monetary Aggregate Targeting dan rezim nilai tukar tetap, dengan India yang kebijakan moneternya berbasis Inflation Targeting Framework dan rezim nilai tukar mengambang. Untuk melihat komparasi peranan kebijakan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi dari Tiongkok dan India, penelitian ini menggunakan analisis VAR dan OLS dari tahun 1978 hingga 2020 terhadap pertumbuhan PDB sebagai variabel dependen dan jumlah uang beredar, tingkat inflasi, current account balance, tingkat suku bunga riil, dan policy rate sebagai variabel independen. Hasil yang didapat adalah variabel-variabel kebijakan moneter Tiongkok seperti jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan PDB Tiongkok, sedangkan variabel-variabel kebijakan moneter India tidak ada yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan PDB India. Hasil dari penelitian ini juga memberikan referensi dan saran bagi Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan lagi kontribusi kebijakan moneternya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, lebih meningkatkan kinerja tingkat suku bunga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih stabil, dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

---

China and India are two countries with the highest GDP growth rates in the world. The success of the two countries began when the two countries decided to carry out market liberalization. However, the two countries have differences in monetary policy and exchange rate regimes, such as China's monetary policy based on Monetary Aggregate Targeting and a fixed exchange rate regime, with India whose monetary policy is based on the Inflation Targeting Framework and floating exchange rate regime. To compare the role of monetary policy on economic growth from China and India, this study uses VAR and OLS analysis from 1978 to 2020 on GDP growth as the dependent variable and the money supply, inflation rate, current account balance, real interest rates, and policy rate as an independent variable. The results obtained that China's monetary policy variables such as the money supply and interest rates have a significant effect on China's GDP growth, while India's monetary policy variables do not significantly affect India's GDP growth. The results of this study also provide references and suggestions for Bank Indonesia to pay more attention to the contribution of monetary policy to Indonesia's economic growth, further improve the performance of interest rates in promoting more stable Indonesia's economic growth, and become a reference for further research."

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah untuk memprediksi secara empiris volatilitas instrumen kebijakan moneter dan pengaruhnya terhadap pasar saham syariah dan konvensional di Indonesia. Perubahan nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang beredar dan pengaruhnya terhadap pasar saham diuji dengan menggunakan model Generalized Autoregressive Heteroskedasticity (GARCH). sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka yang pasar modalnya rentan terhadap guncangan moneter global, maka tingkat suku bunga negara Amerika Serikat juga dimasukan ke dalam model GARCH. Penelitian ini mendokumentasikan bahwa, kecuali suku bunga Amaerika Serikat, volatilitas semua variabel kebijakan moneter yang terdiri dari suku bunga, nilai tukar, dan jumlah uang beredar ditemukan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas pasar saham syariah dan konvensional. Temuan ini menunjukan bahwa volatilitas pasar saham syariah dan konvensional memiliki faktor penentu yang sama. Dalam menstabilkan pasar saham, variabel kebijakan moneter harus dikendalikan oleh pembuat kebijakan. Setiap rancangan kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia akan memilki efek yang sama baik terhadap saham konvensional maupun saham syariah."

"Tingginya angka perilaku seksual pranikah pada remaja pria di Indonesia berisiko terhadap masalah kesehatan. Keluarga khususnya orangtua ikut berperan dalam upaya mencegah hubungan seksual pranikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran informasi kesehatan reproduksi (kespro) dari keluarga terhadap perilaku seksual pranikah remaja pria umur 15-24 tahun di Indonesia. Penelitian ini merupakananalisis lanjut data SDKI-KRR tahun 2017 yangmenggunakan desain cross sectional dengan sampel sebanyak 7.030 remajapria yang memenuhi kriteria: remaja pria berumur 15-24 tahun dan belum kawin.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 11% remaja pria pernah melakukan hubungan seksual pranikah, sedangkan yang pernah mendapatkan informasi kespro dari keluarga hanya sebesar 19,5%.Informasi kesprodari keluarga berperan terhadap perilaku seksual pranikah remaja pria di Indonesia setelah dikontrol oleh tingkat pendidikan dan diskusi kespro dengan guru. Remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan berpendidikan rendah berpeluang hampir 4kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga, sedangkan remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan berpendidikan tinggi berpeluang 3,5kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga. Remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan tidak pernah berdiskusi dengan guru mengenai kesproberpeluang hampir 4 kali untuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga, sedangkan remaja yang tidak mendapatkan informasi kespro dari keluarga dan pernah berdiskusi dengan guru mengenai kespro berpeluang 3,3 kaliuntuk melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan remaja yang mendapatkan informasi kespro dari keluarga. Harapannya, BKKBN melalui program GenRe (PIK R/M, dan BKR) dapat lebih ditingkatkan pemanfaatannya oleh remaja pria dan orang tua remaja terutama ayah, sedangkan program PKPR, Kemenkes perlu lebih banyak menjangkau remaja pria di Indonesia sehingga dapat membantu penurunan angka perilaku seksual pada remaja pria di Indonesia.

---

The high rate of premarital sexual behavior in male adolescents in Indonesia at risk for health problems. Families, especially parents, play a role in preventing premarital sexual intercouse. This study aims to determine the role of reproductive health information from families on premarital sexual behavior of male adolescents aged 15-24 years in Indonesia. This study is a further analysis of the 2017 IDHS-KRR data using a cross sectional design with a sample of 7,030 male adolescents who meet the criteria: male adolescents aged 15-24 years and unmarried. The results showed that about 11% of male adolescents had premarital sexual intercourse, while only 19.5% had received information on health issues from their families. Reproductive health information from family contribute to adolescent premarital sexual intercouse of male adolescents in Indonesia after being controlled by the level of education and reproductive health discussions with teachers. Adolescents who do not get reproductive health information from their families and have low education are nearly 4 times more likely to have premarital sexual intercourse compared to adolescents who get reproductive health information from their families, while adolescents who do not get reproductive health information from their families and are highly educated are 3.5 times more likely to have premarital sexual intercouse compared adolescents who get reproductive health information from their families. Adolescents who do not get information on reproductive health from their families and have never discussed with the teacher about reproductive health are nearly 4 times more likely to have premarital sexual intercourse than adolescents who get information on health care from their families, while adolescents who do not get information on reproductive health from their families and have had discussions with teachers about reproductive health have the opportunity 3.3 times for having premarital sexual intercourse compared to adolescents who get reproductive health information from their families. The hope is that the BKKBN through the GenRe program (PIK R / M, and BKR) can be further utilized by young men and teenage parents, especially fathers, while the PKPR program, the Ministry of Health needs to reach more young men in Indonesia so that it can help reduce the number of sexual behavior young men in Indonesia."

"Studi ini mengkaji kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kinerja pasar saham, dan hubungan di antara mereka dalam hal stabilitas ekonomi di Indonesia. Melalui kajian literatur dari beberapa penelitian empiris yang meneliti kasus Indonesia dan di negara-negara lain, studi ini menemukan bahwa kebijakan fiskal dan kebijakan moneter mempunyai efek signifikan dengan arah negatif terhadap harga saham. Oleh karena itu, pemerintah harus menaruh perhatian lebih terhadap penerapan stimulus fiskal dan disiplin fiskal serta penerapan instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam merancang kebijakan yang sesuai dan positif terhadap performa pasar modal. Selain itu, batas realistis pada pembayaran utang harus diatur sedemikian rupa untuk memungkinkan pengembangan keuangan internal. Dari perspektif moneter, bank sentral harus fokus mengurangi efek lag sehingga reaksi berlebihan dari investor dapat diminimalkan. Dari perspektif pasar, kampanye kesadaran bagi perusahaan regional dan asing untuk mendaftar dan aktif di pasar bursa harus ditingkatkan. Selain itu, mendorong pasar agar investor tertarik berinvestasi di sektor riil juga merupakan tindakan penting, yang pada gilirannya dapat merangsang kapasitas produksi yang lebih tinggi bagi perekonomian.

---

This study investigates the Indonesian fiscal policy, monetary policy, stock market performance, and the relationship between them in terms of economic stability in Indonesia. Through a literature review of several empirical studies, which scrutinize Indonesian cases and those in other countries, this study has found that amongst others, fiscal policy and monetary policy are negatively significant related to stock prices. Therefore, the government should pay close attention to the application of fiscal stimulus and observe fiscal discipline, when it takes into consideration monetary decisions regarding the performance of stock market. In addition, realistic limits on payments of debt service should be appropriately rearranged to allow for internal financial development. From a monetary perspective, the central bank should focus on reducing the lag effect so that the overreaction of investors can be minimized and the policy can be more effective. From a market perspective, an awareness campaign to help more regional and foreign companies become listed and quoted in the stock exchange market should be enhanced. In addition, encouraging the market is also an important action so that investors are interested in investing in the real sector, which in turn can lead to a higher production capacity for the economy and aggregate output."

"Dalam penelitian ini akan dibahas analisis pengaruh kebijakan moneter terhadap inflasi regional di Indonesia yang tidak simetri. Penelitian ini mengkaji apakah pengaruh kebijakan moneter yang tercerminkan melalui suku bunga kebijakan, akan direspons secara tidak simetris terhadap pergerakan tingkat inflasi regional di Indonesia. Sesuai dengan Kajian Regional yang dilakukan oleh Bank Indonesia, regional di Indonesia akan dibagai menjadi 5 wilayah utama yaitu, Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa, Wilayah Kalimantan, Wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinustra), dan Wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Dengan menggunakan model structural vector autoregressive (SVAR) akan dijelaskan bahwa respons laju inflasi regional bersifat asimteris terhadap suku bunga kebijakan yang ditetapkan. Hasilnya menunjukan bahwa saat terjadi gangguan pada kebijakan moneter, tingkat harga di Wilayah Balinustra, dan Sulampua langsung merespons gangguan tersebut secara negatif di periode awal.

---

This paper will discuss the response of monetary policies on regional inflation in Indonesia. This research examines whether monetary policy that reflected through policy interest rates, will be responsded asymmetrically to movements in regional inflation in Indonesia. Based on the Regional Research that conducted by Bank Indonesia, regional in Indonesia will be divided into 5 (five) main regions, namely Sumatra Region, Java Region, Kalimantan Region, Bali-Nusa Tenggara Region (Balinustra), and Sulawesi-Maluku-Papua Region (Sulampua). Using the structural vector autoregressive (SVAR) model, it will be explained that the response of the regional inflation rate is asymmetrical to the policy interest rates set. The results show that when there is a shock in monetary policy, the price level in the Balinustra, and Sulampua Region immediately responsds to the shock negatively in the initial period."

"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."

"Guna dapat memaksimalkan kekayaan shareholders, manajemen harus berupaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh dari pengambilan risiko dan ESG terhadap nilai perusahaan. Hasil studi akan menjelaskan apakah nilai perusahaan, yang diukur dengan Q Tobin, dapat dipengaruhi oleh tingkat pengambilan risiko manajernya. Selain itu, hasil penelitian juga akan menyimpulkan apakah ESG berpengaruh terhadap nilai perusahaan, serta apakah ESG dapat dimanfaatkan sebagai variabel yang memoderasi hubungan dari pengaruh pengambilan risiko terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian terdiri dari 30 perusahan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), dengan total rentang periode penelitian dari tahun 2014 hingga 2020. Perusahaan perbankan dikecualikan dari sampel penelitian karena adanya perbedaan model bisnis dan tingkat regulasi antara industri perbankan dan industri lain pada umumnya. Studi ini menggunakan fixed effect model dari metode regresi data panel serta robust standard error. Temuan pertama membuktikan bahwa pengambilan risiko berpengaruh secara negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, mengindikasikan adanya perilaku excessive risk-taking pada manajerial perusahaan. Kemudian, temuan kedua menghasilkan pengaruh signifikan negatif dari ESG terhadap nilai perusahaan, menjelaskan ESG sebagai sebuah komitmen yang membebani perusahaan. Selanjutnya, temuan ketiga menunjukkan bahwa ESG tidak memoderasi hubungan pengambilan risiko terhadap nilai perusahaan secara signifikan. Hasil tersebut didukung oleh masih rendahnya kualitas dan transparansi ESG pada perusahaan di Indonesia sehingga belum mampu membatasi perilaku excessive risk-taking pada manajerial perusahaan.

---

To maximize shareholder wealth, management must strive to increase the firm value. Thus, this study aims to investigate the impact of risk-taking and ESG on firm value. The results of the study will explain whether the firm value as measured by Tobin's Q can be influenced by the level of risk-taking. In addition, this study also explores whether ESG affects firm value, and whether ESG can be used as a moderating variable in risk-taking and firm value relationship. The research sample includes 30 firms that are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX), and the study period spanned from 2014 to 2020. Banking companies were excluded from the research sample due to differences in business models and levels of regulation. In data processing, this study uses a fixed effect model of panel data regression, equipped with robust standard error. The first finding establishes that excessive risk-taking behavior exists at the managerial level, and it has a significant negative impact on firm value. Then, the second finding results in a significant negative effect of ESG on firm value, explaining ESG as a burdensome commitment to the firm. Lastly, the final finding demonstrates that the relationship between risk-taking and firm value is not significantly moderated by ESG. These findings are justified by the poor quality and insufficient transparency of ESG in Indonesian companies that have failed to limit excessive risk-taking in corporate management."

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."