Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa pengangkatan dewan komisaris perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta beserta peran serta tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis objek hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengangkatan komisaris perseroan tidak tepat atau tidak sesuai, karena pengangkatan komisaris perseroan harus mendapat persetujuan dari pihak terkait sebelum pengangkatannya. Peran dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022 telah terpenuhi dengan sempurna karena Notaris A sebagai Notaris tidaklah bertanggung jawab atas kebenaran materil mengenai pengangkatan Nyonya JT.

---

The appointment of commissioners as on of company organs must be approved by the commissioner candidate before the candidate appointment. Mrs JT as the minority shareholders of PT MFS, appointed as commissioner through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without her agreement. Mrs JT never gave her agreement about her appointment and never got documents as the output of the extraordinary general meeting. One of the output of the meeting is deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders, reported to Minister of Law and Human Rights, so the Minister issued a decree which lists Mrs JT as commissioner, that automatically gave Mrs JT responsibilities of thing that she never agreed. Therefore, this research was carried out issues about commissioner appointment without the candidate agreement based on and role responsibilities of notary based Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. This research used doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal document through document and library study. The results of this research are commissioner appointment without candidate agreement is inappropriate because commissioner appointment needs the candidate agreement before their appointment. The role and responsibilities of notary is fulfilled perfectly because Mrs. JT agreement is not notary’s responsibility."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi dewan komisaris sebagai aspek dari internal corporate governance terhadap risiko perusahaan khususnya industri pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Risiko perusahaan dicerminkan dengan proksi Total Risk dan Asset Return Risk, sedangkan internal corporate governance diproksikan menggunakan Board Size, Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership dari dewan komisaris perusahaan. Penelitian ini menggunakan data panel dengan metode Pooled Least Square dan Fixed Effect Model pada periode 2017 – 2021 untuk menguji hipotesis. Sampel penelitian terkumpul sebanyak 29 perusahaan dengan total 145 observasi untuk periode 5 tahun. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Board Size, Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership terhadap Total Risk. Tetapi, ditemukan pengaruh signifikan antara Board Size terhadap Asset Return Risk, sedangakan Board Independence, Board Gender, dan Board Ownership tidak ditemukan signifikan terhadap Asset Return Risk.

---

This research aims to investigate the influence of the composition of the board of commissioners as an aspect of internal corporate governance on firm risk, particularly in the mining industry listed on the Indonesia Stock Exchange. Firm risk is reflected by proxies such as Total Risk and Asset Return Risk, while internal corporate governance is proxied using Board Size, Board Independence, Board Gender, and Board Ownership of the company's board of commissioners. This study utilizes panel data with the Pooled Least Square and Fixed Effect Model methods for the period 2017-2021 to test hypotheses. The research sample consists of 29 companies, totaling 145 observations over a 5-year period. The research results indicate that there is no significant influence between Board Size, Board Independence, Board Gender, and Board Ownership on Total Risk. However, a significant influence was found between Board Size and Asset Return Risk, while Board Independence, Board Gender, and Board Ownership were not found to be significant factors affecting Asset Return Risk.

"

"ABSTRACTThis thesis discusses how concurrent position between director and shareholder in a Limited Liability Company arises several issues in regards to the corporate governance. The focus is on the internal balance of powers within a corporation, related to the separation of control and ownership amongst the organs under Company Law. Universally, company encompasses three elements, the financier, the management, and superintendent. Harmonization of the three functions is required in order to create a well managed company to achieve its purpose as a business entity. However, such harmonization would be difficult to be accomplished if there is conflict of interest due the absence of strict separation between control and ownership. Besides a well arranged Company Law, implementation of good corporate governance is needed as the tool to support the embodiment of harmonization along with the check and balances between the organs. This thesis is using a juridical normative literature study as the research method that reflects the law as the guidance and direction in the implementation of every sector of social and public life to set order and justice, especially in terms of law that is pertaining to economy business law specifically related to corporation. In Indonesia, most shareholders or even controlling shareholders also served as the Board of Directors, or even act as the company rsquo s President Director. Based on the discussion earlier, it concludes that failure to have separated control and ownership, results in weak accountability and control structures, abuse of power, and poor information disclosure between stakeholders of the Company. Therefore, boundaries shall be set in the form of more stringent legal provisions and strict enforcement of law, for such separation.

---

ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bagaimana posisi rangkap oleh direktur dan pemegang saham di Perseroan Terbatas menimbulkan beberapa masalah dalam hal tata kelola perusahaan, yang terkait dengan pemisahan kontrol dan kepemilikan di antara organ-organ. Secara universal, perusahaan mencakup tiga unsur, penyandang dana, unsur pengelola, dan unsur pengawas. Harmonisasi ketiga fungsi tersebut perlu diwujudkan agar perusahaan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuannya sebagai badan usaha. Namun harmonisasi itu akan sulit untuk diwujudkan jika ada benturan kepentingan karena tidak adanya pemisahan yang ketat antara kontrol dan kepemilikan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan sebagai sistem dimana perusahaan diarahkan dan dikendalikan, selain hukum perusahaan yang disusun dengan baik, diperlukan sebagai alat untuk mendukung terealisasikan nya harmonisasi serta checks and balances antar organ perusahaan Skripsi ini menggunakan normatif yuridis studi literatur sebagai metode penelitian yang mencerminkan hukum sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan setiap sektor kehidupan sosial dan masyarakat untuk mengatur ketertiban dan keadilan, terutama dalam hal hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Hukum yang secara khusus terkait dengan korporasi. Di Indonesia kebanyakan pemegang saham atau bahkan pemegang saham pengendali juga duduk dikursi Direksi, atau bahkan bertindak sebagai Presiden Direktur perusahaan. Berdasarkan pembahasan yang dibuat, telah sampai pada kesimpulan bahwa kegagalan untuk memiliki kontrol dan kepemilikan terpisah, biasanya akan mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan struktur pengendalian, kesewenang-wenangan oleh pihak terkait, dan pengungkapan informasi serta transparansi yang buruk karena orang dalam akan memiliki akses untuk semua informasi dan tidak termotivasi untuk mengungkapkannya kepada pemangku kepentingan lainnya di Perusahaan. Oleh karena itu, batas-batas yang jelas harus dibuat dalam bentuk ketentuan hukum dan penegakan hukum yang lebih ketat terkait pemisahan tersebut."

"Istilah good corporate governance mulai dikenal di Indonesia ketika berbagai kalangan berupaya untuk mengatasi krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Dengan good corporate governance diharapkan dapat mendorong dan memotivasi para pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat; sehingga meningkatkan kinerja perusahaan. Good corporate governance juga diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara guna melepaskan diri dari pengaruh birokrasi dan politik dalam manajemen BUMN. Di dalam tesis ini dibahas tentang tanggnng jawab hukum direksi dan komisaris Perseroan Terbatas (Persero) Tbk. dalam menerapkan prinsip- prinsip good corporate governance, masalah-masalah yang timbul dalam penerapannnya serta manfaat: implementasinya pada. usaha perbankan yaitu Bank BNI Serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Tipe penelitian yang digunakan dalam pembuatan tesis ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian normatif empiris terhadap Undang-Undang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Perbankan dan penerapannya pada Bank BNI."

"Penerapan prinsip good corporate governance merupakansalah satu upaya yang diharapkan dapat membawa bangsaIndonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang telahberlangsung lama. Pasar Modal sebagai salah satu sumberpembiayaan dan alternatif investasi bagi perekonomiandiharapkan dapat menerapkan prinsip good corporategovernance dengan maksimal. Prinsip keterbukaan merupakanhal yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatanpasar modal dan juga merupakan salah satu kerangka dasardari prinsip good corporate governance. Dengan penerapanprinsip keterbukaan, para stakeholders dapat mengetahuisegala informasi yang penting dalam setiap transaksisehingga dapat mengambil tindakan untuk melindungikepentingannya. Akuisisi merupakan salah satu corporateaction yang banyak dilakukan oleh pelaku ekonomi yangterlibat dalam pasar modal untuk memperbaiki danmeningkatkan kinerja perusahaannya. Kebutuhan akanketerbukaan informasi merupakan hal yang sangat pentingbagi para stakeholders mengingat hal tersebut menyangkutkinerja perusahaan di masa yang akan datang. Sejalan denganhal itu, penerapan prinsip keterbukaan yang dianut dalampasar modal menyangkut pelaksanaan akuisisi perusahaanpublik diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip goodcorporate governance khususnya prinsip keterbukaan."

"Pengambilalihan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilakukan dalam kelompok perusahaan yang sama atau dalam group yang herbeda dengan tujuan bahwa pengambilalihan tersebut akan meningkatkan kinerja kerja perusahaan baik dalam pemasaran, permodalan ataupun teknologi. Bentuk pengambilalihan yang paling sering dilakukan adalah dengan cara membeli saham perusahaan walaupun sebelum adanya pengaturan mengenai pengambilalihan ini banyak terjadi jual beli saham antar perusahaan atau perorangan secara pribadi sebagai pemegang saham dalam suatu perusahaan, pengaturan mengenai pengambilalihan baru ditetapkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan berlaku tanggal 7 Maret 1996 yaitu dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya pasal 103 sampai dengan 106 dan pasal 108 dan pasal 109 khusus mengenai ketentuan pengambilalihan. Dengan perkembangan bisnis dan informasi di masa era globalisasi ini telah banyak perusahaan-perusahaan asing berperan aktif dalam melakukan kegiatan perusahaan khususnya dalam berbisnis dengan perusahaan lokal (dalam negeri) yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dengan adanya hubungan hisnis tersebut dalam rangka peningkatan kinerja perusahaan baik asing maupun lokal. Walaupun banyak kelemahan- kelemahan dalam peraturan mengenai pengambilalihan ini tetapi perusahaan harus konsisten melaksanakannya dalam praktek."

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021 ditinjau dari peraturan perundangundangan dan AD Perseroan serta tindakan perseroan untuk memperbaiki data perseroan di administrasi hukum umum (AHU) online terhadap akta yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta RUPSLB mencari dan menemukan kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD Perseroan sebagai ketentuan yang lebih khusus. Sedangkan, tindakan perseroan dalam memperbaiki data Perseroan di AHU online berupa: (i) permohonan surat pembatalan SP3DP di Kemenkumham RI atau (ii) pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Komisaris yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.

---

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of changing the Company's Board of Directors should be held based on the procedures contained in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) and the Company's Articles of Association. Not infrequently in its implementation, the provisions contained in the regulations and Articles of Association are not implemented or violated, thus triggering a civil lawsuit of Unlawful Acts because it harms the parties involved. This study discusses the judges' considerations on the validity of the Deed of Minutes of the GMS made by a Notary in the Supreme Court Decision Number 1302 K/PDT/2021 in terms of the regulations and the Articles of Association and the company's actions to correct the company's data in the online general law administration (AHU Online) against the deed that was canceled by the Supreme Court's Decision Number 1302 K/PDT/2021. This research is a normative juridical research using secondary data with an analytical explanatory research typology. The result is that the judge's consideration in assessing the validity of the EGMS deed seeking and finding the deed's conformity with the applicable regulations and taking into account the Articles of Association as a more specific regulation. Meanwhile, the company's actions in correcting the Company's data in online AHU are in the form of: (i) requesting a letter of cancellation of SP3DP at the RI Kemenkumham or (ii) the Company holding a GMS with the agenda of appointing Directors and Commissioners who meet the provisions of the regulations and the Company's Articles of Association."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh corporate governance terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 hingga 2016. Komponen corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dewan direksi, dewan direksi independen, dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dengan ukuran perusahaan, umur perusahaan dan leverage sebagai variabel kontrol. Sedangakan untuk mengukur kinerja perusahaan yaitu menggunakan (Return on Asset) ROA, (Return on Equity) ROE, (Net Profit Margin) NPM, (Stock Return) SR dan Tobin’s Q. Hasil penelitian ini menemukan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap ROE, NPM dan Tobin’s Q, namun dewan direksi berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dan SR. Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE, NPM dan Tobin’s Q, namun tidak signifikan terhadap SR. Direktur Independen berpengaruh signifikan ROA, ROE, NPM dan Tobin’s Q, namun tidak signifikan terhadap SR. Komisaris Independen berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA, Tobins’ Q dan SR, namun Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap ROE dan NPM. Kepemilikan Manager signifikan terhadap terhadap ROA, ROE, NPM dan Tobin’s Q, namun tidak signifikan terhadap SR. Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap terhadap ROA, ROE, NPM dan Tobin’s Q, namun tidak signifikan terhadap SR. Kepemilikan Asing berpengaruh signifikan terhadap ROA, ROE dan NPM, namun Kepemilikan Asing berpengaruh tidak signifikan terhadap Tobin’s Q dan SR.

---

This study aims to examine empirically the effect of corporate governance on the firm performance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange period 2010 to 2016. Dependent variable used in this study are board of directors, independent board of directors, board of commissioners, independent board of commissioners, managerial ownership, institutional ownership, foreign ownership, company size, company age and leverage as control variables. While the components used to measure the performance of the company as an independent variable that is (Return on Assets) ROA, Return on Equity ROE, (Net Profit Margin) NPM, (Stock Return) SR and Tobin's Q. The results of this study found that the board of directors had a significant effect on ROE, NPM and Tobin's Q, but the board of directors had no significant effect on ROA and SR. The Board of Commissioners has a significant effect on ROA, ROE, NPM and Tobin's Q, but not significant to SR. Independent