Pengangkatan dewan komisaris perseroan haruslah mendapat persetujuan dari calon komisaris terkait sebelum pengangkatannya. Nyonya JT diangkat menjadi komisaris perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB), yang mana pengangkatan tersebut dilakukan tanpa persetujuannya dan Nyonya JT tidak pernah pula dikirimkan hasil dari RUPS LB mengenai pengangkatannya. Hasil dari RUPS LB tersebut yang berupa akta Notaris yang dibuat oleh Notaris A, dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga terbitlah SK Kemenkumham yang mencantumkan nama Nyonya JT sebagai komisaris perseroan, yang otomatis membebankan tanggung jawab dan kewajiban atas hal yang tidak pernah disetujui oleh Nyonya JT. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah berupa pengangkatan dewan komisaris perseroan yang dilakukan tanpa persetujuan berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta beserta peran serta tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Dki Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian doktrinal dengan menganalisis objek hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah pengangkatan komisaris perseroan tidak tepat atau tidak sesuai, karena pengangkatan komisaris perseroan harus mendapat persetujuan dari pihak terkait sebelum pengangkatannya. Peran dan tanggung jawab Notaris berdasarkan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022 telah terpenuhi dengan sempurna karena Notaris A sebagai Notaris tidaklah bertanggung jawab atas kebenaran materil mengenai pengangkatan Nyonya JT.

---

The appointment of commissioners as on of company organs must be approved by the commissioner candidate before the candidate appointment. Mrs JT as the minority shareholders of PT MFS, appointed as commissioner through the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) without her agreement. Mrs JT never gave her agreement about her appointment and never got documents as the output of the extraordinary general meeting. One of the output of the meeting is deed of minutes of the extraordinary general meeting of shareholders, reported to Minister of Law and Human Rights, so the Minister issued a decree which lists Mrs JT as commissioner, that automatically gave Mrs JT responsibilities of thing that she never agreed. Therefore, this research was carried out issues about commissioner appointment without the candidate agreement based on and role responsibilities of notary based Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 15/Pts.Mj.PWN.PROV.DKIJAKARTA/XII/2022. This research used doctrinal research methods by examining legal objects in the form of statutory regulations, as well as collecting primary, secondary, and tertiary legal document through document and library study. The results of this research are commissioner appointment without candidate agreement is inappropriate because commissioner appointment needs the candidate agreement before their appointment. The role and responsibilities of notary is fulfilled perfectly because Mrs. JT agreement is not notary’s responsibility.