Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Koperasi Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diperkenalkannya Koperasi Multi Pihak (KMP) dalam Permenkop 8/2021. Skripsi ini mengeksplorasi penerapan dan implikasi KMP di Indonesia, dengan fokus pada kategorisasi anggota dan mekanisme pemungutan suara yang unik. Berbeda dengan koperasi konvensional, KMP mengintegrasikan beberapa kategori anggota, sehingga menimbulkan tantangan dalam pengambilan keputusan dan pemungutan suara. Peraturan tersebut mengatur pemungutan suara berjenjang, namun kurang detail, mendorong analisis terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi untuk mengidentifikasi kesenjangan dan mengusulkan solusi. Penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama: pertama, apa yang dimaksud dengan KMP di Indonesia, Quebec, Perancis, dan Inggris, dan bagaimana penerapannya? Kedua, bagaimana bentuk KMP dapat diterapkan di Indonesia? Metode penelitian doktrinal digunakan, menekankan pada norma-norma hukum tertulis, asas-asas hukum, dan teori-teori terkait Hukum Koperasi, dikaji melalui berbagai undang-undang dari berbagai yurisdiksi. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep KMP di Indonesia, diperkenalkan melalui Permenkop 8/2021 dan menunggu konsolidasi melalui RUU Koperasi, memungkinkan berbagai kelompok membentuk KMP, dengan aspek tata kelola yang diatur internal, menimbulkan pertanyaan implementasi. Meskipun KMP sejalan dengan prinsip kekeluargaan di Indonesia dan mengizinkan kepentingan investor, gagasan ini memerlukan keseimbangan kepentingan kolektif dan pembatasan pengaruh pihak ketiga, menyoroti perlunya sinkronisasi dengan prinsip-prinsip koperasi tradisional. Rekomendasinya mencakup tindakan hukum untuk membatasi pengaruh pihak ketiga melalui pemungutan suara proporsional atau pembagian kursi Pengurus proporsional, dengan persentase tertentu dialokasikan berdasarkan kontribusi pekerjaan dibandingkan investasi modal. Langkah-langkah ini harus memastikan tidak ada satu kelompok yang memegang mayoritas suara dalam Rapat Anggota atau kursi Pengurus. Pemerintah dan Parlemen harus menentukan alokasi kursi dan suara secara spesifik untuk mencegah dominasi oleh kelompok tertentu, mengikuti prinsip di Perancis, Quebec, dan Inggris.

---

The Indonesian Cooperative System is undergoing significant developments with the introduction of Multi-Stakeholder Cooperatives (MSC) as regulated by Permenkop 8/2021. This thesis explores the applicability and implications of MSCs in Indonesia, focusing on their categorization of members and unique voting mechanisms. Unlike conventional cooperatives that consist of a single category of members, MSCs integrate multiple member categories, posing challenges in decision-making and voting processes. The regulation stipulates tiered voting ("berjenjang"), but lacks detailed provisions, prompting an analysis of the Draft Cooperative Law (RUU Koperasi) to identify gaps and propose solutions. The research addresses two primary questions: first, what is a Multi-Stakeholder Cooperative in Indonesia, Quebec, France, and the United Kingdom, and how are they implemented? Second, how can the Multi-Stakeholder Cooperative form be applicable in Indonesia? To answer these questions, a doctrinal research method is employed, emphasizing the use of written legal norms, legal principles, and theories related to Cooperative Law, examined through various laws from different jurisdictions. The research concludes that the MSC concept in Indonesia, introduced by Ministerial Regulation Permenkop 8/2021 and pending consolidation through a new Cooperative Law (RUU), allows for diverse groups to form MSCs, with crucial governance aspects regulated internally, raising implementation questions. While the MSC idea aligns with the Indonesian principle of familyhood and permits investor interests, it requires balancing collective interests and limiting third-party influence, highlighting the need for synchronization with traditional cooperative principles. Recommendations include that legal measures must ensure that third-party influence is limited through a proportional vote or proportional distribution of Board of Management (BoM) seats, with a specific percentage allocated based on work contribution over capital investment. These measures must ensure no single group holds a majority in either Members’ Meeting votes or BoM seats. The government and legislature should determine the specific allocation of seats and votes to prevent any group from dominating the cooperative, following principles observed in France, Quebec, and the United Kingdom."

"Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 telah mencabut UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terdapat 3 (tiga) hal utama yang dipertimbangkan Mahkamah yaitu tentang badan usaha Koperasi, tata kelola organisasi, dan permodalan. Daalm beberapa bagian pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi tidak mendasarkan pertimbangannya pada argumentasi hukum yang kuat yang memberikan pengaruh terhadap semakin hilangnya atau semakin kaburnya tujuan Koperasi yang merupakan kekhasan dari Koperasi.

---

Constitutional Court Decision Number 28/PUU-XI/2013 has repealed Law Number 17 year 2012 on Cooperative. There are three main issues which have been considered by Constitutional Court in its decision namely cooperatives as a business entity, the organizational governance of cooperative, and its capital. In several parts, Constitutional Court did not base its argumentation with a strong legal argument which impacts Cooperatives to loose or to unclear Its special nature of entity."

"Koperasi yang didirikan oleh para pendiri, seharusnya dilakukan penyesuaian Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar oleh Notaris Koperasi, agar kepastian dan kelancaran hukum dan kepentingan perdata para pendiri dapat terlindungi sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 98/Kep/M.KUKM/IX/2004. Dalam hal ini dianalisis Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Koperasi Pemuda Tri Karya yang didirikan pada tanggal 7 April Tahun 1997 dengan Akta Pendirian Nomor 108/BH/KWK.25/IV/1997, maka diteliti bagaimanakah peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap penerapan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dalam pembuatan akta perkoperasian, akibat hukum bagi Koperasi Pemuda Tri Karya yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 dan pertanggungjawaban hukum Koperasi Pemuda Tri Karya terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi. Diteliti dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan Tipologi Penelitian Eksplanatoris dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis terkait peranan Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu dibuatkan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi, akibat hukumnya yaitu jika tidak dilakukan penyesuaian akta pendirian dan perubahan anggaran dasar oleh Koperasi Pemuda Tri Karya, maka segala perbuatan hukum atas koperasi tersebut tidak sah. Mengenai pertanggungjawaban hukumnya ialah, Koperasi wajib mempertanggungjawabkan dengan melakukan Perubahan Anggaran Dasar dalam bentuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa dan dihadiri oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dengan agenda yang diatur secara khusus menyangkut Perubahan Anggaran Dasar pada Bidang Usaha, dan perubahan alamat (tempat kedudukan) Koperasi Pemuda Tri Karya. Kemudian dibuat Notulen Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa, yang selanjutnya disampaikan permohonan kepada Menteri.

---

Cooperatives founded by the founders should be adjusted to the Deed of Establishment and Amendment to the Articles of Association by the Cooperative Notary, so that legal certainty and smoothness and the civil interests of the founders can be protected in accordance with the Decree of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 98/Kep/M.KUKM/ IX/2004. In this case, the Deed of Establishment and the Articles of Association of the Pemuda Tri Karya Cooperative which was established on April 7, 1997 with the Deed of Establishment No. 108/BH/KWK.25/IV/1997 were analyzed, then examined how the role of the Notary Making the Cooperative Deed was in the application of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 in making the cooperative deed, the legal consequences for the Youth Tri Karya Cooperative that do not comply with the provisions of the Regulation of the Minister of Cooperatives and UKM RI Number: 10/Per/M.KUKM/IX/ 2015 and the legal responsibility of the Youth Tri Karya Cooperative for the implementation of the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number: 10/Per/M.KUKM/IX/2015 concerning Cooperative Institutions. Researched using normative juridical research methods and explanatory research typology using secondary data. The results of the analysis related to the role of the Cooperative Notary Deed Maker are made a deed of establishment, a deed of amendment to the articles of association, and other deeds related to cooperative activities, the legal consequence is that if there is no adjustment to the deed of establishment and amendments to the articles of association by the Pemuda Tri Karya Cooperative, then all legal action against the cooperative is not valid. Regarding its legal responsibility, Cooperatives are required to be accountable by making Amendments to the Articles of Association in the form of holding an Extraordinary Annual Member Meeting and attended by the Notary of the Cooperative Deed Maker with an agenda specifically regulated regarding Amendments to the Articles of Association in the Field of Business, and changes in the address (place of domicile) of the Cooperative. Tri Karya Youth. Then the Minutes of the Extraordinary Annual Meeting of Members are made, which will then be submitted to the Minister."

"Dalam Pasal 33 UUD 1945, semangat Koperasi ditempatkan sebagai semangat dasar perekonomian bangsa Indonesia. Melalui Pasal 33 UUD 1945, bangsa Indonesia bermaksud untuk menyusun suatu sistem perekonomian usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta, yang dimaksud dengan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dalam Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 itu, tidak lain adalah Koperasi sebagaimana dikemukakan di dalam penjelasan pasal tersebut. Karena itulah, di dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, Koperasi dinyatakan sebagai bangun usaha yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dikembangkan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dikatakan mengandung kapitalisme dikarenakan prinsip-prinsip yang tertuang dalam undang-undang terbaru mengutamakan modal dan individualisme yang menjadikan ciri utama dari kapitalisme. Ini dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Penelitian ini akan menguji bagaimana penerapan asas kekeluargaan yang merupakan landasan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi. Penelitian ini juga mengkaji interpretasi asas kekeluargaan hakim dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013. Hasil penelitian Penerapan asas kekeluargaan yang merupakan landasan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Banyak pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang bertentangan dengan asas kekeluargaan, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 55 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

---

In Article 33 UUD 1945, cooperative spirit was placed as the basic spirit of the Indonesian economy. Through Article 33 UUD 1945, the nation of Indonesia intends to draw up a joint venture economic system based on family principles. As noted by Bung Hatta, is a joint venture based on family principles in Article 33, paragraph 1 of the 1945 Constitution, is nothing but a cooperative, as noted in the explanation of the chapter. Therefore, in the explanation of Article 33 UUD 1945, the Cooperative expressed as a wake-up business in accordance with the economic system to be developed in Indonesia. Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives said to contain capitalism because of the principles contained in the latest legislation prioritizes capital and individualism that makes the main characteristic of capitalism. This can be seen in Article 1 paragraph 1 of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives. This study will examine how the application of the principle of family being the foundation of the cooperative in Law No. 17 of 2012 on Cooperatives. This study also examines the interpretation of the principle of family judges in the Constitutional Court Decision No. 28 / PUU-X / 2013. Application of the principle of family research results that are the foundation of cooperatives in Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives are not as expected by the public. Many articles of the Law No. 17 Year 2012 concerning Cooperatives are contrary to the principle of the family, namely Article 1 paragraph 1, Article 55 paragraph (1), Article 68, Article 69 and Article 78 paragraph (2) of Law No. 17 of 2012 concerning Cooperatives."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian memperkenalkan konsep permodalan yang belum pernah ada dalam pengaturan hukum sebelumnya, yakni berupa sertifikat modal koperasi yang mirip dengan konsep saham tanpa hak suara pada perseroan terbatas. Undang-undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi salah-satunya karena sertifikat modal koperasi tidak sesuai dengan asas kebersamaan dan kesukarelaan. Untuk itu perlu diteliti bagaimanakah penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi di Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yangbertumpu pada data sekunder dan disajikan secara preskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi dapat saja dilakukan pada koperasi yang jumlah anggotanya (dan ekuitasnya) besar. Sebaliknya konsep saham dalam badan usaha koperasi tidak sesuai diterapkan pada koperasi yang jumlah anggotanya kecil. Akan tetapi, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi mencederai prinsip one person-one vote yang menjadi karakteristik koperasi sebagai perkumpulan orang. Selain itu, penerapan konsep saham dalam badan usaha koperasi juga bertentangan dengan konsep koperasi sebagai user-owned (dan user-controlled) businesses

---

ABSTRACTThe Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2012 concerningCooperation introduced a new capital concept, that is sertifikat modal koperasithat has similar characteristics with the share without voting rights in a limitedliability company. Later on, Constitutional Court of Indonesia revoked the Actbecause among others sertifikat modal koperasi is in conflict with togetherness and voluntary cooperative principles. This thesis will examine whether the share concept can be applied in Indonesian cooperative. This research use juridicalnormative which is supported by the secondary data. This research will also be presented in the form of prescriptive-analytical. This research find out that the share concept can be applied in Indonesian cooperative that have the big members and equity. On the contrary, the concept can not be applied in the cooperative that have little member. But applying the share concept in Indonesian cooperative is in conflict with one person-one vote principle? that is characteristics of Indonesian cooperative as a association of persons. In addition to that, application the share concept in the Indonesian cooperative is in conflict with cooperative concept as user-owned (and user controlled) businesses."

"ABSTRACTKeberadaan koperasi dipertanyakan terkait dengan menjamurnya bisnis digital. Hal tersebut menunjukan bahwa industri digital di Indonesia sangat berpotensi menjadi pilar bagi pertumbuhan ekonomi di era milenial ini, sehingga koperasi perlu beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Pada tahun 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri hadir memperkenalkan diri sebagai Koperasi Digital pertama di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota pada perkoperasian dan menganalisis penerapan ketentuan tentang keanggotaan, bentuk simpanan, dan mekanisme rapat anggota di Koperasi Digital Indonesia Mandiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kualitatif. Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan dari penelitian ini bahwa pengaturan mengenai keanggotaan, bentuk simpanan dan rapat anggota koperasi diatur dalam beberapa pasal dalam UU Perkoperasian dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM. Selain itu, UU Perkoperasian yang sudah berlaku lebih dari dua puluh lima tahun sudah tidak dapat menampung kegiatan perkoperasian di masa sekarang dan terdapat aspek-aspek dalam KDIM yang tidak diatur secara jelas seperti perekrutan anggota secara online, akun virtual, simpanan khusus, dan rapat anggota dengan media elektronik. Oleh karena itu pemerintah perlu mengkaji ulang pengaturan perkoperasian di Indonesia dan membuat pengaturan untuk menampung ketentuan yang masih belum jelas pengaturannya agar terciptanya kepastian hukum .

---

ABSTRACTThe existence of cooperatives is questioned related to the development of digital businesses. This shows that the digital industry in Indonesia has the potential to become a pillar of economic growth in this era, so it needs to adapt with these developments. In 2016, Koperasi Digital Indonesia Mandiri introduced itself as the first Digital Cooperative in Indonesia. Therefore this study aims to identify the regulation for membership, forms of savings, and mechanism for meeting members on cooperatives and analyzing the application of provisions regarding membership, forms of savings, and meeting mechanism of members at Koperasi Digital Indonesia Mandiri based on Indonesian Cooperatives Law. The type of research is normative juridical. This research shows that the regulation regarding membership, forms of savings, and meetings of cooperative members are regulated in several articles in the Indonesian Cooperative Law and Ministry of Cooperatives and SMEs Regulations. In addition, the Indonesian Cooperative Law which has been in effect for more than twenty-five years has not been able to accommodate cooperative activities in the present and there are clearly unregulated aspects in KDIM such as online member recruitment, virtual accounts, special savings and meetings member with electronic media. Therefore the government needs to review the Cooperative Law and issue a regulation to accommodate provisions that are still unclear in order to create legal certaity."

"Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) pada tanggal 4 Mei 2004 telah menerbitkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dan sekaligus membuat perubahan dalam prosedur pendirian koperasi yaitu proses pembuatan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan akta-akta lain berkaitan dengan koperasi sebagai badan hukum maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan hukum kepada masyarakat. Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa pokok permasalahan yaitu pelaksanaan dan eksistensi Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 kaitannya dengan peranan notaris dalam pembuatan akta pendirian koperasi pada masa yang akan datang dan hubungan antara Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini antara lain adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 ini akan tetap menunjukkan eksistensinya pada masa yang akan datang apabila para pendiri koperasi, pengurus koperasi, anggota koperasi, notaris pembuat akta koperasi, dan pejabat dinas koperasi tetap mempertahankan konsistensi pelaksanaannya dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 98/KEP/M.KUKM/ IX/2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

---

Signing a memorandum of understanding (MoU) between the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia with the Indonesian Notaries Association (INI) on May 4, 2004 has issued a Decree of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 and simultaneously make changes in the procedure of establishment of cooperatives is the process of making the deed of establishment, amendment and other deeds relating to the cooperative as a legal entity then it should be done before Notary. It is intended to improve the quality of legal services to the community.

From this background there are some fundamental problems of the implementation and the existence of Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 relation to the role of the notary in the deed of establishment of cooperatives in the future and Relationships between Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 with Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative. This research is a normative juridical research that is descriptive qualitative analytical methods.

The results of this study among others are Decree of the State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 will still show their existence in the future when the cooperative founder, cooperative management, cooperative member, notary of deed cooperative maker, and cooperative services officer still maintaining the consistency of its implementation and Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number: 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 not contrary to Law Number 30 Year 2004 on the Notary Position and Law Number 25 Year 1992 on Cooperative."

"ABSTRAKSejarah pengaturan mengenai Koperasi di Indonesia terbagi dua yakni masa sebelum kemerdekaan dan masa setelah kemerdekaan. Berawal dari tahun 1915, dimana pada masa itu Indonesia dijajah oleh Belanda sehingga berlakulah asas konkordansi hingga pada akhirnya setelah Indonesia merdeka, Pemerintah membuat peraturan baru yaitu Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi dan mencabut Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 Tahun 1933 dan Regeling Cooperatieves Verenigingen Stb. 179 Tahun 1949. Sedangkan Undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan yang mengatur bahwa Koperasi harus berbentuk badan hukum tidak terlalu diatur secara jelas. Baru pada Rancangan Undang-undang Koperasi yang baru ini, Koperasi wajib didirikan dalam bentuk badan hukum. Koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan semata-mata perkumpulan modal, adanya kesamaan tujuan, kepentingan yang menyebabkan lahirnya Koperasi. Pembentukan Koperasi menjadi perkumpulan usaha yang berbadan hukum didasarkan pada sifat usahanya yang memenuhi kriteria badan usaha yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum dan dalam hal ini Pemerintah mendukung dengan menerapkan pendirian Koperasi dalam bentuk badan hukum pada peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian. Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang begitu pesat, Koperasi dituntut untuk dapat mengikuti dinamika perkembangan yang ada namun dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar Koperasi, karena nilai dan prinsip Koperasi ini tidak terdapat pada bentuk usaha lain. Koperasi memiliki ciri khasnya sendiri selain berwatak ekonomi juga memiliki watak sosial. Oleh karenanya masa depan Koperasi selain harus mampu bertahan dalam menghadapi perkembangan jaman juga harus tetap memegang teguh nilai-nilai dan prinsipprinsipnya. Pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi Koperasi tidak perlu dilakukan dengan cara yang berlebihan. Pembuatan peraturan-peraturan mengenai perkoperasian justru dapat membelenggu Koperasi dan membuat Koperasi menjadi tidak mandiri dan bergantung kepada Pemerintah. Pemerintah berencana untuk mengganti Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan perundang-undangan yang baru, dimana saat ini Rancangan Undangundang (RUU) sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada RUU Koperasi yang baru ini dikenal istilah saham Koperasi serta penggabungan dan peleburan yangmana hal ini belum diatur dalam undangundang sebelumnya.

---

ABSTRACTThe history of arrangement regarding the Cooperative in Indonesia is divided into 2 (two) parts that are the period before independence and after independence. Commencing in 1915, whereas in that period Indonesia was colonized by the Dutch so the principle of concordance was valid until finally after Indonesian independence, the government made a new regulation that was Law No. 79 of 1958 regarding the Cooperative Society and revoke the Algemene Regeling op de Cooperatieve Verenigingen Stb. 108 of 1933 and Regeling Cooperatieves Verenigingen Stb. 179 of 1949. Meanwhile, the prevailing law currently is Law No. 25 of 1992 regarding the Cooperative. The provision regulating the Cooperative that should be formed of a corporate is not clearly organized. Then, in this new Cooperative Legislation Draft, it is stated that the Cooperative must be established in the form of cooperate. The Cooperative is an association of people and not merely the association of capital, the presence of a common purpose, and the interests that led the birth of Cooperative. The establishment of Cooperative to be an association of legal status business is based on the nature of his business that meets the criteria of venture which can be categorized as a corporate, and in this case the government gives the support by applying the establishment of Cooperative in the form of corporate in the legislation regarding the Cooperative. In line with the development of economy that is so rapid, the Cooperative is required to be able to follow the dynamics of the existing development but keep maintain the value and basic principle of Cooperative due to those value and principle of this Cooperative do not exist in other venture. This Cooperative has its own characteristic, beside its economic character; it also has a social character. Therefore, in addition to be able to survive in facing the era development, the future of Cooperative must also keep uphold those value and principle. The coaching and empowerment performed by the government with the purpose of protecting and maintaining the existence of Cooperative does not need to be done in an excessive manner. The making of regulation on the Cooperative thus may fetter the Cooperative and it may become no independent then relies on the government. The government has a plan to amend the Law No. 25 of 1992 on the Cooperative with the new legislation whereas the Legislation Draft is still in the discussion process in the House of Representatives. In the new Cooperative Legislation Draft known the term of Cooperative share, incorporation and merger which have not been arranged yet in the previous law."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Peran Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Dalam Pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan dalam pemberdayaan koperasi di Kabupaten Sukabumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan wawancara mendalam kepada narasumber yang dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan enam peran Diskopperindag dalam pemberdayaan Kabupaten Sukabumi , yaitu peran pembinaan, peran fasilitator, peran katalisator, peran regulator, peran innovator, dan peran coordinator. Dalam melakukan peranan, Diskopperindag menemui beberapa hambatan seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi anggota koperasi

---

ABSTRACTThis research is entitled The role of Department of Cooperative, Industry, and Trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. The purpose of this research is to describe the role of department cooperative, industry, and trade in cooperative empowerment of the Sukabumi regency. This research is qualitative research, using depth interview as a main method in gathering data of each informant. The primary data is based on depth interview and the secondary data is based in documentations. The result of this research shows that Department of Cooperative, Industry, and Trade has six role in cooperative empowerment such as coaching , facilitator, catalyst , regulator, innovator, and coordinator. Department Cooperative, Industry, and Trade find some barriers in cooperative empowerment such as budget constrains, human resources, government support, and participation of cooperative members."