Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui pendekatan keadilan restoratif di Polres Metro Kota Depok menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus KDRT serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis peran dan kekurangan Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam mendukung implementasi keadilan restoratif. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif memberikan dampak positif dalam pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku, meskipun terdapat kendala dalam hal koordinasi antar aparat penegak hukum dan pemahaman yang kurang merata tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif. Perpol No. 8 Tahun 2021, meskipun menjadi landasan awal, masih memiliki kekurangan dalam hal penerapan yang konkret dan substansial. Saran yang diajukan mencakup penyusunan peraturan perundang-undangan yang jelas dan konkret mengenai keadilan restoratif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi. Dengan demikian, diharapkan penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus KDRT dapat lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

---

The handling of domestic violence cases through a restorative justice approach at the Depok City Metro Police is the main focus of this research. This study aims to evaluate the effectiveness of the application of the restorative justice approach in resolving domestic violence cases and identify the obstacles faced in the process. In addition, this study also analyzes the role and shortcomings of Perpol No. 8 of 2021 in supporting the implementation of restorative justice. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and document studies. The results show that the restorative justice approach has a positive impact on victim recovery and offender rehabilitation, although there are obstacles in terms of coordination between law enforcement officials and uneven understanding of the principles of restorative justice. Perpol No. 8 of 2021, despite being the initial foundation, still has shortcomings in terms of concrete and substantial application. Suggestions include drafting clear and concrete laws and regulations regarding restorative justice, as well as increasing the competence of human resources through training and certification. Thus, it is hoped that the application of restorative justice in handling domestic violence cases can be more effective and sustainable in the future."

"Serial TV terbaru yang ditayangkan oleh HBO, Big Little Lies, memiliki plot yang berfokus pada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Serial tersebut berhasil meraih perhatian banyak orang dan mendapatkan banyak komentar dari pemirsa. Big Little Lies menyoroti kekerasan dalam rumah tangga tetapi tidak cukup mengungkap penyebab utama dari peristiwa kekerasan tersebut. Makalah ini menganalisis bagaimana konsep maskulinitas, sebagaimana didefinisikan oleh Connell (1995) sebagai bentuk praktik dan perilaku yang dilakukan oleh laki-laki, menjadi penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga. Untuk mendukung argumen ini, makalah ini menyoroti contoh-contoh yang relevan dari serial TV tersebut dan membahas dua poin utama: (1) kehadiran maskulinitas, dan (2) efek maskulinitas pada individu dan interaksi sosial, khususnya pada wanita dan anak-anak. Serial film ini mendukung pandangan bahwa identitas maskulin yang beredar di masyarakat seperti memiliki perasaan superioritas dan dominasi memicu laki-laki untuk melakukan kekerasan demi mempertahankan kontrol atas pasangan mereka. Idealitas maskulinitas juga memengaruhi laki-laki untuk mengabaikan pengaruh maskulinitas terhadap lingkungan mereka, termasuk fisik dan mental perempuan serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

The recent release of the HBO series Big Little Lies, whose plot centers around the domestic violence of a wealthy husband and wife, has been accompanied by a great amount of social commentary and received a great deal of exposure. The series highlights domestic violence but does not quite expose the key root cause. This brief paper analyses how the concept of masculinity, as defined by Connell (1995) as a form of practice and behavior done by men, constructs the root causes of domestic violence. To support this argument, this paper highlights relevant examples from the movie and discusses two major points: (1) the presence of masculinity as the root cause of domestic violence, and (2) the effects of masculinity on individuals, particularly on women and children. The movie series supports the view that the socially constructed masculine identities such as the feeling of superiority and domination trigger men to be violent in order to maintain control over their partner. The ideality of masculinity also influences men to neglect its effects on their surroundings. This includes women and children who suffer physically and mentally for being the victims of domestic violence."

"Penelitian ini membahas tentang dampak kredit rumah tangga terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) anak di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi logistik multinomial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga yang memiliki lebih dari satu kredit berkorelasi terhadap peningkatan kemungkinan terjadinya KDRT Psikis & Fisik Anak dibandingkan kemungkinan tidak KDRT Anak, baik sebelum maupun sesudah dimasukkan variabel kontrol. Variabel lain seperti usia pasangan, pendidikan tinggi kepala rumah tangga, pendidikan tinggi pasangan, jumlah anggota rumah tangga, persepsi KDRT, status sekolah anak, dan usia anak secara statistik berkorelasi di outcome KDRT Psikis, Fisik, maupun KDRT Psikis & Fisik Anak.

---

This research discussed about the impact of household credit on child domestic violence in Indonesia. This research used quantitative methods with multinomial logistic regression analysis. The findings of this research showed that households with more than one credit were correlated with an increased likelihood of child psychological & physical domestic violence compared to the probability of not having child domestic violence, both before and after the control variables were included. Other variables such as spouse's age, head of household's higher education, spouse's higher education, number of household members, perception of domestic violence, children's school status, and child's age were statistically correlated with the outcomes of having Child Psychological Domestic Violence, having Child Physical Violence, and having both Child Psychological & Physical Domestic Violence.

"

"Kekerasan rumah tangga merupakan isu yang dapat ditemukan di berbagai belahan dunia. Di Prancis, kekerasan rumah tangga disebut sebagai violence conjugale, yaitu kekerasan yang terjadi pada pasangan yang telah resmi di mata hukum ataupun belum. Biasanya, kekerasan tersebut dialami oleh perempuan. Kekerasan rumah tangga di Prancis tidak hanya berdampak pada keamanan masyarakat, tetapi juga pada perekonomian negara. Pada 2010, berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Évaluation économique des violences conjugales en France (Penilaian ekonomi tentang kekerasan dalam rumah tangga di Prancis) diketahui bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Prancis mencapai 2,472 miliar euro per tahun. Sebagai Presiden yang menjabat pada periode 2012-2017, François Hollande berjanji untuk menangani isu-isu gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan, secara lebih serius dan berkomitmen untuk melindungi para perempuan di Prancis pada kampanyenya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar upaya Presiden François Holland dalam memenuhi janji kampanyenya terkait perlindungan terhadap perempuan dan kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan di masa pemerintahannya untuk mengatasi tingginya angka kekerasan rumah tangga di Prancis serta melihat apakah kebijakan tersebut sudah mencapai sasarannya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan teori yang digunakan adalah analisis kebijakan milik William Dunn, khususnya analisis retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Presiden Francois Holande telah berusaha menepati janji pemilunya, di antaranya adalah dengan meratifikasi Konvensi Istanbul pada 2014 dan mengesahkan undang-undang 4 Agustus (La Loi de 4 Aôut) tahun 2014 beserta kebijakan-kebijakan kesetaraan gender yang mencakup usaha untuk mengurangi jumlah angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, berdasarkan data pada tahun 2012-2017, penerapan kebijakan tersebut tidak terlalu berhasil dalam menurunkan angka kematian akibat kasus kekerasan rumah tangga secara signifikan. Nyatanya, angka korban kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam ranah domestik, masih bersifat fluktuatif. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan tersebut telah berhasil meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat di Prancis untuk lebih peduli terhadap masalah kekerasan rumah tangga dengan cara melapor kepada pihak yang berwenang.

---

Domestic violence is an issue that can be found in various parts of the world. In France, domestic violence is referred to as the violence conjugale, which is violence that occurs to partners who are legal or not. Usually, this violence is experienced by women. Domestic violence in France has an impact not only on the security of the society but also on the country's economy. In 2010, based on the results of a study with the title of Évaluation économique des violences conjugales en France (Economic assessment of domestic violence in France), the losses caused by domestic violence in France reached 2.472 billion euros per year. François Hollande, as The President who served in the 2012-2017 period, during the presidential campaign promised to take gender issues, including violence against women, more serious and committed to protecting women in France. This study aims to see how much effort President Francois Holland has made in fulfilling his campaign commitments regarding the protection of women and what policies have been issued during his presidential reign to solve the high number of victims

of domestic violence in France and to see whether these policies have achieved their goals. In this research, the method used is a qualitative method and the theory used is William Dunn's policy analysis, particularly the retrospective analysis. The result shows that President Francois Hollande attempted to keep his election commitments, by ratifying the Istanbul Convention in 2014 and passing the law of August 4 (La Loi de 4 Aôut) in 2014 along with gender equality policies that include efforts to reduce the number of rates of violence against women. However, based on data for 2012-2017, the implementation of this policy was not very successful in reducing the mortality rate, caused by domestic violence, significantly. The number of victims of violence against women, especially in the domestic domain, is still fluctuating. Nevertheless, these policies have succeeded in increasing the awareness and consciousness of the society of France to be more concerned about the problem of domestic violence by speaking up and reporting to the authorities."

"Restorative justice, sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, menjadi relevan dalam konteks KDRT yang seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Sebagai metode yang informal, terdapat banyak tantangan dan kekurangan dalam praktik formalisasi Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kritik terhadap formalisasi tersebut dengan harapan dapat terwujudnya sistem dan dasar hukum yang lebih jelas di kemudian hari. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aparat penegak hukum, korban KDRT, serta dokumen resmi terkait penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyidikan KDRT oleh Polri di Polres Metro Bekasi Kota sudah sesuai prosedur yang berlaku. Namun, peraturan tersebut belum dapat mengakomodir dinamika dan komplesitas yang ada dalam kasus KDRT. penelitian ini juga menemukan tantangan dalam penerapan yang konsisten, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi anggota Polri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi korban.

---

Restorative justice, as an alternative conflict resolution approach that focuses on victim recovery and offender accountability, becomes relevant in the context of domestic violence (DV), which often causes prolonged trauma for victims. As an informal method, there are many challenges and shortcomings in the practice of formalizing Restorative justice as an alternative for resolving domestic violence cases. Therefore, this research aims to critique this formalization with the hope of establishing a clearer legal system and foundation in the future. This research methodology uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. Data were collected from various sources, including law enforcement officers, DV victims, and official documents related to the implementation of restorative justice. The research findings indicate that the application of restorative justice in the investigation of DV by the police at the Polres Metro Bekasi Kota aligns with the applicable procedures. However, these regulations have not yet fully accommodated the dynamics and complexities present in DV cases. This study also found challenges in consistent implementation, particularly related to resource limitations and training for police officers. The conclusion of this study underscores the importance of strengthening the capacity of law enforcement officers in effectively applying restorative justice principles. Furthermore, this research provides recommendations for the development of policies that support the implementation of restorative justice in handling DV cases, with the ultimate goal of improving the well-being and justice for victims."

"ABSTRAKInstansi XYZ merupakan instansi pemerintah yang sedang menghadapi beberapa isu permasalahan, antara lain mengenai pegawai yang mengundurkan diri, sikap para pegawai muda di tempat kerja, persepsi kepemimpinan, penghargaan, dan perilaku terkait perubahan. Para pegawai merupakan aset berharga yang perlu dipertahankan oleh instansi XYZ. Perlu diteliti lebih lanjut mengenai keinginan para pegawai muda yang sedang melakukan On-The-Job Training (OJT) untuk tinggal dan menjadi bagian dari instansi XYZ. Apakah para pegawai OJT ini tetap tinggal karena merasa adanya kewajiban kedinasan ataukah karena memiliki keterikatan psikologis dengan instansi XYZ? Apakah para pegawai OJT ini mendapatkan dukungan dari atasan maupun komunitasnya dalam usahanya yang tekun dan konsisten untuk menyelaraskan nilai pribadinya dengan nilai instansi XYZ? Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Workplace Spirituality, Grit, dan Leader-Member Exchange terhadap Organizational Commitment pegawai OJT di instansi XYZ. Organizational Commitment menggunakan alat ukur dari Allen dan Meyer (1990). Workplace Spirituality diukur menggunakan alat ukur oleh Milliman, Czaplewski, dan Ferguson (2003). Grit diukur dengan alat ukur oleh Duckworth, Peterson, Matthews, dan Kelly (2007). Leader-Member Exchange menggunakan alat ukur dari Liden dan Maslyn (1998). Dari 524 populasi pegawai OJT instansi XYZ, 308 pegawai berpartisipasi pada penelitian ini. Melalui metode penelitian kuantitatif, olah data membuktikan bahwa Workplace Spirituality, Grit, dan LMX berhubungan positif dan signifikan dengan Organizational Commitment (R2= 0.505, p< 0,001). Hubungan terkuat terjadi antara Workplace Spirituality dengan Organizational Commitment (R2= 0,467, p< 0,001). Lebih lanjut penelitian berusaha mendesain program intervensi yang tepat untuk mengembangkan kemampuan talenta muda ini melalui training. Mempertimbangkan kondisi pandemi COVID-19 dan instansi XYZ mewajibkan pegawainya untuk work from home, maka metode kelas training dilakukan secara online atau e-training. 27 pegawai OJT berpartisipasi pada e-training dan dipilih berdasar kelompok skor Workplace Spirituality rendah. Materi komunikasi efektif diberikan untuk mendukung kemampuan mereka membangun hubungan dengan lingkungan kerja baru dan menumbuhkan keterikatan dengan organisasi. Hasil evaluasi intervensi pada level reaksi memperlihatkan penyelenggaraan e-training telah sesuai dengan harapan dan memberikan kepuasan para partisipan. Sedangkan evaluasi pada level pembelajaran, terbukti adanya peningkatan pengetahuan partisipan yang signifikan setelah materi komunikasi efektif diberikan (t< -1,96, p< 0,05). Diskusi lebih lanjut dan saran penelitian berikutnya dijelaskan pada bab terakhir penelitian ini

---

ABSTRACTAs a government agency, XYZ faced several issues, such as withdrawing employees, the attitude of young employees in the workplace, leadership, rewards, and attitude toward change. Employees are valuable assets that need to be maintained by XYZ. Further research was needed to study how the On-The-Job Training (OJT) employees intention to stay and learn to be part of the XYZ agency. Did these OJT employees stay because of their official obligations, or were they psychologically attached to the XYZ agency? Did these OJT employees get support from their leader and workplace communities on their passion and consistent efforts to align their values with the XYZ's values? This study examined the relationship between Workplace Spirituality, Grit, and Leader-Member Exchange to Organizational Commitment of OJT employees at XYZ agencies 2019-2020. Organizational Commitment used measuring instruments from Allen and Meyer (1990). Spirituality Workplace was measured using a questionnaire by Milliman, Czaplewski, and Ferguson (2003). Questionnaire by Duckworth, Peterson, Matthews, and Kelly (2007) was used to measure Grit. LMX was measured using Liden and Maslyn (1998) questionnaire. 308 OJT employees of XYZ participated in this study. Through quantitative research methods, data processing proved that Workplace Spirituality, Grit, and LMX positively and significantly correlated with the Organizational Commitment of these OJT employees. The most substantial relationship occurred between Workplace Spirituality and Organizational Commitment (R2= 0,467, p< 0,001). Furthermore, this research designed an intervention program to develop these young talents' abilities through training. Considering the condition of the COVID-19 pandemic and work from home applied in the XYZ agency, the training was conducted online or e-training. 27 OJT employees participated in this e-training and were selected based on the lower score group of workplace spirituality. Effective communication materials supported their ability to build relationships with the new workplace and fostered meaningfulness with the organizations. The evaluation of interventions at the reaction level showed that the implementation of e-training was in line with the participants' expectations and satisfaction. While the evaluation at the learning level, it was proven that there was a significant increase in participant knowledge after effective communication material was given (p< 0.05, t< -1.96). Further discussion and subsequent research suggestions were explained in the last chapter."

"Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan dengan menggunakan restorative justice, konsep tersebut juga dilakukan di lingkungan Peradilan Militer. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dinilai lebih baik diselesaikan melalui restorstive justice dari pada penggunaan pemidanaan, penyelesian menggunakan restorative justice dipandang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun ditemukan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan restorative justice, dimana pelaku kembali melakukan kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, mengetahui penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Militer, mengetahui kedudukan pelanggaran kesepakatan restorative justice dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara KDRT. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, setelah Ankum menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya Ankum menyerahkan perkara tersebut ke polisi militer, kemudian Polisi Militer melakukan penyidikan, setelah berkas lengkap berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, Oditur Militer melengkapi berkas dan melimpakan ke Papera, Papera menyerahkan perkara ke Pengadilan, Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara. Penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Militer dilakukan oleh Ankum dalam hal perkara tersebut merupakan delik aduan, dan adanya kesediaan para pihak untuk menyelesikan perkara melalui mediasi. Pelanggaran kesepakatan restorative justice pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pengulangan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan recidive, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut recidive khusus. Hakim menilai bahwa apabila terjadi pelanggaran kesepakatan restorative justice berupa pengulangan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan pertimbangan untuk dijadikan dasar pemberat sanksi pidana di luar Undang-Undang.

---

The level of domestic violence in Indonesia is still relatively high. Efforts to resolve cases of domestic violence are also carried out using restorative justice, this concept is also carried out within the Military Court environment. Settlement of cases of domestic violence is seen as better resolved through restorative justice than the use of punishment, settlement using restorative justice is seen as being able to maintain the integrity of the household. However, several cases of violations of restorative justice agreements were found, where the perpetrators returned to violence. The purpose of this research is to find out the process of resolving cases of domestic violence in the Military Court, to know the position of repetition of domestic violence, to know the application of restorative justice in cases of domestic violence in the Military environment and the Judge's considerations in deciding cases. The author conducted research using normative juridical methods. The results of the study found that the settlement of domestic violence cases was in the Military Court, after Ankum received reports of domestic violence then Ankum handed over the case to the military police, then the Military Police conducted an investigation, after the complete case files were submitted to the Military Prosecutor, the Military Prosecutor completed the file and handed it over to Papera, Papera submitted the case to the Court, the Court examined and tried the case. The application of restorative justice in cases of domestic violence in the military is carried out by Ankum in the event that the case is a complaint offense, and there is a willingness of the parties to resolve the case through mediation. Violation of restorative justice agreements on domestic violence crimes in the form of repetition does not have the same status as recidive, this is because Indonesia adheres to special recidive. The judge considers that if there is a violation of the restorative justice agreement in the form of repetition of domestic violence it is used as a consideration to be used as a basis for weighting criminal sanctions outside the law."

"Kerawanan pangan memiliki dampak terhadap kesehatan mental yang buruk dan tekanan psikososial bagi pengasuh/orang tua. Orang tua yang mengalami tekanan mental akibat kerawanan pangan dapat menciptakan konflik dan kekerasan antara anggota keluarga sehingga dapat meningkatkan kekerasan terhadap anak. Tingkat kerawanan pangan dapat dijadikan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan stresor ekonomi dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa asosiasi kerawanan pangan terhadap probabilitas kekerasan anak dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik yang menjelaskan asosiasi antara variabel dependen (kekerasan anak dalam rumah tangga) dengan variabel independen (kerawanan pangan) setelah mengontrol beberapa variabel. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan kerawanan pangan memiliki asosiasi yang signifikan terhadap kekerasan pada anak. Berdasarkan analisis dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan, terdapat asosiasi yang signifikan antara tingkat kerawanan pangan dan kekerasan anak dalam rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan yang lebih tinggi cenderung berhubungan dengan peningkatan kemungkinan terjadinya kekerasan anak. Namun, terdapat pola yang berbeda pada tingkat kerawanan pangan "Berat", yaitu persentase peningkatan probabilitas kekerasan anak lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan lainnya.

---

Food insecurity has adverse effects on poor mental health and psychosocial stress for caregivers/parents. Parents experiencing mental stress due to food insecurity can create conflicts and violence among family members, thereby increasing violence against children. The level of food insecurity can serve as one of the measures reflecting economic stressors within households. This research aims to analyze the association between food insecurity and the probability of domestic violence against children. The study employs logistic regression anaylsis to elucidate the association between the dependent  variable (domestic violence against children) and the independent variable (food insecurity) while controlling for several variables. The findings of this research indicate that food insecurity has a significant association with violence against children. Based on the logistic regression analysis conducted, there is a significant association between the level of food insecurity and domestic violence against children. Higher levels of food insecurity tend to be associated with an increased likelihood of child violence. However, there is a different pattern at the "Severe" food insecurity level, where the percentage increase in the probability of child violence is lower compared to other levels of food insecurity."

"Pada hakikatnya negara menjamin perlindungan, pribadi, keluarga dan masyarakat yang diwujudkan dengan pembangunan serta pembaharuan hukum yang konsisten serta responsif pada kondisi maupun kebutuhan masyarakat. Dalam pembaharuan hukum termasuk hukum pidana harus mempertimbangakan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki karakteristik tersendiri, terletak pada subyek yang spesifiknya yaitu pelaku sekaligus korbannya berada dalam satu lingkup rumah tangga. Pada umumnya penyelesaian suatu perkara pidana menggunakan mekanisme peradilan formal (Sistem Peradilan Pidana). Dalam perkembangan hukum pidana dikenal Keadilan Restoratif yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan kekeadaan semula (restorasi). Tesis ini membahas tentang penerapan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui proses penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Pusat, bagaimana mekanisme penerapan restorative justice dalam menanganai perkara KDRT, serta mengetahui kendala penegak hukum khusunya penyidik dalam menyelesaiakan perkara KDRT terkait dengan penerapan restorative justice tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres Metro Jakarta Pusat, dimana warga kota Jakarta berada dalam berbagai suku dan budaya serta etnis yang beragam. Hasil penelitian ini bahwa penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai restorative justice dalam kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah Polres Metro Jakarta Pusat oleh penyidik dilakukan mesikipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya, hal ini dilakukan karena penyidik yang lebih mengedepankan keutuhan rumah tangga tersebut serta lebih memperhatikan faktor-faktor sosial dan psikologis anak dalam rumah tangga tersebut. Hingga penelitian ini selesai, pihak Polres Metro Jakarta Pusat follow up atau tindak lanjut perlindungan hukum terhadap korban sebagai upaya pencegahan dengan cara mewajibkan kepada pelaku kekerasan untuk wajib lapor. Selanjutnya dengan adanya delik aduan pada UU PKDRT menjadi dasar bagi penyidik Unit PPA Polres Metro Jakarta Pusat untuk membuat kebijakan untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan mediasi yang mendamaikan antara pihak korban dan pelaku serta keluarga dalam mencari solusi yang terbaik (win-win solution).

---

In principal, the country guarantees the protection of individual, family and community through the development of consistent and responsive law reform towards the conditions and needs of the community. In the law reform including criminal law, the values that exist in the community must be considered. Domestic Violence has its own characteristics in which the perpetrators and victims are within the same domestic sphere. Generally, the resolution of a criminal case employs the formal justice mechanisms (Criminal Justice System). In the development of criminal law, Restorative Justice which is restorationoriented justice is employed to restore a case into its normal state (restoration).

This thesis discusses the implementation of restorative justice as an attempt in adjudicating domestic violence. The purpose of this study is to investigate the handling of domestic violence in Central Jakarta Metro Police Resort, the mechanism of the implementation of restorative justice in domestic violence cases, and to find out the constraints that the investigating officers have in solving the cases of domestic violence associated with the implementation of restorative justice. This research uses descriptive qualitative method. The study was conducted at the Central Jakarta Metro Police Resort which in charge for residents coming from various cultures and ethnics living in the area.

The results of this study revealed that the application of penal mediation as an implementation of the values of restorative justice in the cases of domestic violence that occurred in the area of Central Jakarta Metro Police Resort conducted by the investigating officers is employed because the unity of the household is primarily put into attention by considering the social and psychological factors of children. Until the completion of this study, the Central Jakarta Metro Police Resort keeps on following up legal protection for victims as prevention by requiring the crime abuser to do compulsory report to the police office. Furthermore, with the abuse compliance on the Domestic Violence Law (UU PKDRT) as the base for the PPA Unit investigating officers at the Central Jakarta Metro Police Resort to make a policy to resolve domestic violence cases through mediation between parties both victims and perpetrators as well as families in finding the best solution (win-win solution)."

"ABSTRACTPerilaku menyimpang dalam ranah pendidikan merupakan hal yang sangat memprihatinkan yang terjadi saat ini. Sekolah harus dapat melaksanakan peranannya sebagai salah satu agen pengendalian sosial dalam mengawasi anak-anak didiknya. Sekolah ldquo;H rdquo; pun menciptakan serangkaian strategi pengendalian sosial dalam mencegah terjadinya perilaku hazing yang pernah menjadi tradisi pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk memahaminya, peneliti pun menggunakan social bond theory dan rational choice theory. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan convergent mixed method dengan subjek penelitian yaitu guru sekolah ldquo;H rdquo; dan siswi sekolah ldquo;H rdquo;. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kekuatan-kekuatan strategi pengendalian sosial yang dilakukan oleh para guru sekolah ldquo;H rdquo; sesuai dengan tiga elemen ikatan sosial oleh Hirschi yaitu attachment, commitment, dan belief. Selain itu, rational choice theory yang digunakan peneliti sebagai teori pendukung membantu peneliti menjelaskan pandangan subyektif yang dimiliki siswi mengenai pertimbangan manfaat dan kerugian yang akan didapatnya jika ingin melakukan atau tidak melakukan perilaku hazing.

---

ABSTRACTOccure of deviance behavior nowadays in academic area is one of a tragic state. School had to have implemented up its role as one of agents of social control that ought to supervise their student. The ldquo H rdquo school then has created a set of social control strategy in order to prevent hazing behavior that used to be kind of tradition in the earlier years. This research is using convergent mixed method and the subjects of this research are teacher and student. The researcher is using social bond theory and rational choice theory in order to comprehend the facts. The result of this research had shown that there are some social control strategy through teachers at ldquo H rdquo school which is corresponding to three of social bond elements by Hirschi attachment, commitment, and belief. Furthermore, the researcher is also using rational choice theory as a supporting theory on this research to explain student rsquo s view subjectively about benefits and costs of doing hazing."