Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengkaji perspektif dosen dan mahasiswa FISIP Universitas Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh publik figur dan masyarakat biasa, serta penggunaan restorative justice dalam menangani kasus KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei kuesioner terhadap 97 responden yang dipilih secara accidental sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk memahami persepsi dan perbedaan pandangan terhadap KDRT dan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dosen maupun mahasiswa menganggap KDRT sebagai tindakan serius, dengan kasus KDRT oleh publik figur dianggap lebih serius karena dampaknya terhadap citra publik. Kedua kelompok sepakat bahwa pelaku harus menanggung tanggung jawab penuh dan menerima hukuman yang tepat serta berat, dengan dosen lebih mendukung penerapan sanksi yang lebih berat dibandingkan mahasiswa. Kedua kelompok sangat mendukung hukuman maksimal bagi pelaku KDRT untuk memberikan efek jera dan memastikan keadilan bagi korban. Mayoritas dosen lebih mendukung penggunaan hukum konvensional, menunjukkan keyakinan pada efektivitas sistem hukum tradisional, sementara mahasiswa menunjukkan preferensi lebih tinggi terhadap restorative justice yang berfokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi pelaku. Kedua kelompok mendukung pendekatan yang seimbang antara hukum konvensional dan restorative justice, mencerminkan keinginan untuk pendekatan yang lebih manusiawi dan komprehensif dalam menangani KDRT. Tidak ada perbedaan signifikan dalam perspektif dosen dan mahasiswa terhadap seriusitas, tanggung jawab, hukuman, dan sanksi yang tepat pada suami pelaku KDRT, baik untuk publik figur maupun masyarakat biasa. Selain itu, tidak ada perbedaan signifikan dalam pandangan mereka mengenai penggunaan hukum konvensional dan restorative justice, dengan kedua kelompok melihat kelebihan dan kekurangan dari kedua pendekatan tersebut secara seimbang.

---

This study examines the perspectives of lecturers and students at the Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Universitas Indonesia, on domestic violence (KDRT) committed by public figures and ordinary individuals, as well as the use of restorative justice in handling KDRT cases. This quantitative study used a survey questionnaire administered to 97 respondents selected through accidental sampling. Data were analyzed using descriptive statistics to understand the perceptions and differing views on KDRT and restorative justice. The results show that both lecturers and students consider KDRT a serious offense, with KDRT cases involving public figures seen as more serious due to their impact on public image. Both groups agree that perpetrators must bear full responsibility and receive appropriate and severe punishment, with lecturers more supportive of harsher sanctions compared to students. Both groups strongly support maximum punishment for KDRT perpetrators to provide a deterrent effect and ensure justice for victims. Most lecturers favor conventional law, reflecting confidence in the effectiveness of the traditional legal system, while students show a slightly higher preference for restorative justice, which focuses on restoring relationships and rehabilitating the perpetrator. Both groups support a balanced approach between conventional law and restorative justice, indicating a desire for a more humane and comprehensive approach to handling KDRT. There is no significant difference in the perspectives of lecturers and students on the seriousness, responsibility, punishment, and appropriate sanctions for husbands committing KDRT, whether they are public figures or ordinary individuals. Additionally, there is no significant difference in their views on the use of conventional law and restorative justice, with both groups seeing the strengths and weaknesses of both approaches equally."

"Latar Belakang: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang terjadi pada pasangan maupun pada seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu lingkungan rumah tangga. Tindakan KDRT mencangkup kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan psikologis, penelantaran, penyalahgunaan finansial dan tindakan lain yang bertujuan untuk mengontrol korban. Angka pelaporan kasus KDRT di Papua lebih rendah jika dibandingkan dengan pelaporan kasus KDRT di provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Rendahnya kasus KDRT ini memiliki dua arti, angka kasus KDRT di Papua rendah, atau berarti rendahnya pelaporan oleh korban karena berbagai alasan. Hal yang mungkin berpengaruh pada rendahnya pelaporan kasus ini diantaranya adalah rendahnya ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan dan budaya patriarki.Tujuan: Mengetahui persepsi istri Papua terkait KDRT dan faktor yang memengaruhi pelaporan kasus KDRT di Papua.Metode: Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi melalui wawancara mendalam kepada perempuan asli Papua yang sudah menikah baik yang belum/pernah mengalami KDRT atau pernah menyaksikan kejadian KDRT.Hasil: Sebagian besar subjek yang di wawancara pernah mendengar dan mengalami KDRT setidaknya sekali sejak menikah. Pemahaman atas KDRT masih terbatas pada kekerasan fisik dan verbal. Sebanyak 9 subjek yang di wawancara memilih tidak melaporkan kasus KDRT dengan alasan berupa menganggap masalah keluarga yang tidak perlu diceritakan, keadaan finansial keluarga yang bergantung pada suami, sayang kepada suami, takut akan keluarga suami dan tindakan KDRT yang dianggap masih ringan.Kesimpulan:  Persepsi istri-istri Papua tentang KDRT masih terbatas pada kekerasan fisik dan verbal. Budaya Patriarki menjadi faktor sosiokuktural yang paling mempengaruhi pelaporan. Tingkat Pendidikan dan ketergantungan ekonomi menjadi faktor berikut yang paling sering dikemukakan oleh istri-istri Papua

---

Background: Domestic violence is an act of violence that occurs against a partner or all family members who live in the same household environment. Domestic violence includes physical violence, sexual violence, psychological abuse, neglect, financial abuse, and other actions aimed at controlling the victim. The reporting rate of domestic violence cases in Papua is lower compared to provinces of West Java and DKI Jakarta. The low number of domestic violence cases has two meanings, the number of domestic violence cases in Papua is truly low or it means low reporting by victims for various reasons. Factors that might influence the low reporting of these cases include low economic conditions, low levels of education and patriarchal culture.

Purpose: To find out the perceptions of Papuan wives regarding domestic violence and the factors that influence reporting of domestic violence cases in Papua.

Method: This research was conducted qualitatively using a phenomenological approach through in-depth interviews with married native Papuan women who had not/had experienced domestic violence or had witnessed incidents of domestic violence.

Result: Most of the subjects had heard of and experienced domestic violence at least once since getting married. Subjects’ comprehensions of domestic violence are still limited to physical and verbal violence. There where 9 subjects chose not to report cases of domestic violence for reasons such as considering it is a family problems that did not need to be discussed, the financial situation of the family being dependent on the husband, love for the husband, fear of the husband's family and acts of domestic violence that were considered minor.

Conclusion: Papuan wives' perceptions of domestic violence are still limited to physical and verbal violence. Patriarchal culture is the sociocultural factor that most influences reporting. Education level and economic dependence are the following factors most often mentioned by Papuan wives.

Conclusion: Papuan wives' perceptions of domestic violence are still limited to physical and verbal violence. Patriarchal culture is the sociocultural factor that most influences reporting. Education level and economic dependence are the following factors most often mentioned by Papuan wives."

"Penelitian ini mengkaji kekerasan pada rumah tangga dalam novel berjudul Lelaki Harimau karya Eka Kurniawan teori oleh Kate Millet. Pendekatan tersebut akan digunakan untuk menganalisis peran gender yang terjadi dalam rumah tangga pada tokoh perempuan, yaitu Nuraeni dan Kasia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan, dan dampak yang dialami tokoh perempuan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami Nuraeni dan Kasia meliputi; kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Kekerasan tersebut terjadi karena 1) ketimpangan gender, 2) faktor internal, dan 3) faktor eksternal. Dampak yang dialami oleh tokoh Nuraeni dan Kasia, yaitu perselingkuhan dan kehilangan kepercayaan diri.

---

This study examines domestic violence in a novel entitled Lelaki Harimau by Eka Kurniawan and the theory by Kate Millet. This approach will be used to analyze the gender roles that occur in the household for female figures, namely Nuraeni and Kasia. This study aims to provide an understanding of the causes of domestic violence, forms of violence, and the impact experienced by female characters. The results of this study show that the forms of violence experienced by Nuraeni and Kasia include; physical violence, psychological violence, sexual violence, and economic violence. The violence occurred due to 1) gender inequality, 2) internal factors, and 3) external factors. The impact experienced by the characters Nuraeni and Kasia, namely an affair and loss of self-confidence."

"Restorative justice, sebagai alternatif penyelesaian konflik yang berfokus pada pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku, menjadi relevan dalam konteks KDRT yang seringkali menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban. Sebagai metode yang informal, terdapat banyak tantangan dan kekurangan dalam praktik formalisasi Restorative justice sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjadi kritik terhadap formalisasi tersebut dengan harapan dapat terwujudnya sistem dan dasar hukum yang lebih jelas di kemudian hari. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk aparat penegak hukum, korban KDRT, serta dokumen resmi terkait penerapan restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dalam penyidikan KDRT oleh Polri di Polres Metro Bekasi Kota sudah sesuai prosedur yang berlaku. Namun, peraturan tersebut belum dapat mengakomodir dinamika dan komplesitas yang ada dalam kasus KDRT. penelitian ini juga menemukan tantangan dalam penerapan yang konsisten, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya dan pelatihan bagi anggota Polri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip-prinsip restorative justice secara efektif. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan restorative justice dalam penanganan kasus KDRT, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi korban.

---

Restorative justice, as an alternative conflict resolution approach that focuses on victim recovery and offender accountability, becomes relevant in the context of domestic violence (DV), which often causes prolonged trauma for victims. As an informal method, there are many challenges and shortcomings in the practice of formalizing Restorative justice as an alternative for resolving domestic violence cases. Therefore, this research aims to critique this formalization with the hope of establishing a clearer legal system and foundation in the future. This research methodology uses a qualitative approach with in-depth interview techniques and participatory observation. Data were collected from various sources, including law enforcement officers, DV victims, and official documents related to the implementation of restorative justice. The research findings indicate that the application of restorative justice in the investigation of DV by the police at the Polres Metro Bekasi Kota aligns with the applicable procedures. However, these regulations have not yet fully accommodated the dynamics and complexities present in DV cases. This study also found challenges in consistent implementation, particularly related to resource limitations and training for police officers. The conclusion of this study underscores the importance of strengthening the capacity of law enforcement officers in effectively applying restorative justice principles. Furthermore, this research provides recommendations for the development of policies that support the implementation of restorative justice in handling DV cases, with the ultimate goal of improving the well-being and justice for victims."

"Intimate partner violence (IPV) merupakan fenomena yang kerap terjadi pada masa perkembangan emerging adulthood dan banyak ditemukan juga di DKI Jakarta. IPV memiliki banyak dampak buruk bagi korbannya, salah satunya mengalami depresi. Akan tetapi, dampak depresi tersebut dapat diminimalisir dengan makna hidup seseorang yang dapat menumbuhkan afek positif pada diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IPV dan depresi serta efek moderasi dari makna hidup terhadap hubungan IPV dan depresi. Penelitian ini melibatkan 148 partisipan perempuan dan 48 partisipan laki-laki dengan usia 18—25 tahun yang berdomisili DKI Jakarta (N = 196). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara IPV dan depresi. Akan tetapi, tidak ditemukan peran moderasi yang signifikan dari makna hidup pada hubungan antara IPV dan depresi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat umum terkait IPV, depresi, dan juga makna hidup.

---

Intimate partner violence (IPV) is a phenomenon that often occurs during the emerging adulthood developmental period. IPV is also a phenomenon that is commonly found in DKI Jakarta. IPV can lead to many life and health consequences, one of them being depression. However, the negative impact of depression can be minimalized with one’s meaning in life, which can foster positive affect on the individual. This study aims to determine the relationship between IPV and depression, as well as the moderating effect of meaning in life on the relationship between IPV and depression. This study involved 148 female and 48 male participants aged 18—25 years who are domiciled in DKI Jakarta (N = 196). The findings demonstrated a strong positive correlation between IPV and depression. Even so, meaning in life did not have a substantial moderation role between IPV and depression. This research is expected to add insight to the general public regarding IPV, depression, and also the meaning of life."

"Perempuan yang menjadi penyintas kekerasan dalam pacaran (KDP) yang dipaksa melakukan aborsi tidak aman oleh pasangan atau mantan pasangannya mengalami berbagai lapisan viktimisasi dalam hidupnya atau viktimisasi berlapis. KDP, kekerasan reproduksi, kehamilan tidak diinginkan (KTD), dan pemaksaan aborsi sebagai lapisan viktimisasi dalam ranah domestik. Lapisan viktimisasi selanjutnya yaitu viktimisasi dalam ranah lingkungan sekitar (stigma, diskriminasi, victim blaming) atas KDP dan KTD (di luar nikah) terhadap penyintas perempuan. Penelitian ini menjabarkan mengenai pengalaman viktimisasi berlapis 3 (tiga) perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi secara tidak aman dengan metode kualitatif feminist narrative analysis. Dengan teori feminis radikal dan perspektif viktimologi feminis, dapat membantu menganalisis pengalaman viktimisasi berlapis penyintas perempuan. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa sistem patriarki merupakan akar dari terjadinya viktimisasi berlapis terhadap perempuan penyintas KDP yang dipaksa aborsi oleh pasangan/mantan pasangan. Salah satu lapisan viktimisasi yaitu kekerasan domestik merupakan bentuk dari kekerasan berbasis gender (KBG) yang melanggengkan subordinasi terhadap perempuan. Meskipun perempuan ter-opresi atas viktimisasi yang dialami, perempuan tetap melakukan perlawanan (resistensi) sebagai bentuk penolakan dominasi laki-laki.

---

Women who become survivors of intimate partner violence (IPV) are coerced into unsafe abortions by their partners or ex-partners experience various layers of victimization in their lives, known as multiple victimization. IPV, reproductive violence, unwanted pregnancy (UP), and forced abortion constitute layers of victimization within the domestic realm. Another layer of victimization involves the surrounding environment (stigma, discrimination, victim blaming) towards survivors of IPV and UP (outside of marriage). This research outlines the experiences of three women survivors of IPV who were forced into unsafe abortions using qualitative feminist narrative analysis. Employing radical feminist theory and a feminist victimology perspective helps analyze the layered victimization experiences of women survivors. The findings of this study reveal that the patriarchal system is the root cause of layered victimization against women survivors of IPV who are forced into abortion by their partners/ex-partners. One layer of victimization, domestic violence, is a form of gender-based violence (GBV) that perpetuates the subordination of women. Despite being oppressed by the victimization they experience, women continue to resist as a form of rejecting male dominance."

"Intimate partner violence (IPV) merupakan suatu fenomena global yang jumlahnya terus meningkat dan kerap terjadi pada masa emerging adulthood dan banyak ditemukan di Ibu Kota DKI Jakarta. Pengalaman menjadi korban IPV memiliki berbagai dampak negatif, salah satunya adalah mengalami depresi. Meski begitu, kemungkinan terjadinya dampak depresi dapat diminimalisir dengan kehadiran faktor protektif, yaitu self-esteem. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk melihat peran moderasi self-esteem pada hubungan antara IPV dan depresi pada emerging adult di DKI Jakarta. Penelitian ini melibatkan 196 partisipan. Penelitian dilaksanakan secara daring menggunakan kuesioner dengan alat ukur The Revised Conflict Tactics Scale 2 (CTS2), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD-R), dan Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES). Hasil analisis Pearson Correlation menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara IPV dan depresi (r = 0,667, p < 0,01, two-tailed), IPV dan self-esteem (r = -0.537, p < 0,01, two-tailed), serta self-esteem dan depresi (r = -0,788, p < 0,01, two-tailed). Meski begitu, analisis regresi menggunakan PROCESS Model 1 Hayes menunjukkan tidak adanya peran moderasi yang signifikan dari self-esteem pada hubungan IPV dan depresi (? = -0,01, t = -1,338, p > 0,05). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait IPV, depresi, dan self-esteem.

---

Intimate partner violence (IPV) is a global phenomenon whose number continues to increase and often occurs during emerging adulthood and commonly found in the capital city of DKI Jakarta. The experience of being a victim of IPV has various negative impacts, one of which is experiencing depression. Even so, the possibility of the impact of depression can be minimized by the presence of a protective factor, namely self-esteem. This study then aims to look at the moderating role of self-esteem on the relationship between IPV and depression in emerging adults in DKI Jakarta. This study involved 196 participants. The research was carried out online using a questionnaire with The Revised Conflict Tactics Scale 2 (CTS2), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD-R), and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) measuring tools. The results of the Pearson Correlation analysis showed that there was a significant relationship between IPV and depression (r = 0.667, p <0.01, two-tailed), IPV and self-esteem (r = -0.511, p <0.01, two-tailed), as well as self-esteem and depression (r = -0.788, p <0.01, two-tailed). Even so, regression analysis using Hayes' PROCESS Model 1 showed no significant moderating role of self-esteem in the relationship between IPV and depression (? = -0.01, t = -1.338, p > 0.05). This research is expected to add knowledge regarding IPV, depression, and self-esteem."

"Intimate partner violence (IPV) merupakan peristiwa yang marak terjadi pada pasangan emerging adulthood, peristiwa tersebut banyak ditemukan juga di DKI Jakarta. IPV dapat berdampak negatif bagi korban yang mengalaminya, salah satunya adalah munculnya resiko depresi. Akan tetapi, dampak depresi tersebut dapat diminimalisir dengan penggunaan strategi koping yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara IPV dan depresi serta peran moderasi strategi koping terhadap hubungan IPV dan depresi. Penelitian dilaksanakan secara daring menggunakan kuesioner dengan alat ukur The Revised Conflict Tactics Scale 2 (CTS2), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD-R), dan Brief COPE. Penelitian ini melibatkan 196 partisipan dengan usia 18—25 tahun yang berdomisili DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara IPV dan depresi (r = 0,667, p < 0,01, two-tailed), dan ditemukan hubungan yang negatif antara IPV dan strategi koping (r (196) = -0,235, p < 0,01, two-tailed). Namun tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara strategi koping dan depresi (r (196) = -0,066, p > 0,01, two-tailed). Meskipun begitu, terdapat peran moderasi yang signifikan dari strategi koping pada hubungan antara IPV dan depresi (? = -0,017, t = -2,815 p < 0,05).

---

Intimate partner violence (IPV) is a phenomenon that often occurs among emerging adulthood intimate relationships, IPV is also a phenomenon that is commonly found in DKI Jakarta. IPV can lead to many negative consequences, one of them is the risk of depression. However, the negative impact of depression can be minimized by using the right coping strategies. This study aims to determine the relationship between IPV and depression, as well as the moderating role of coping strategies on the relationship between IPV and depression. The research was carried out online using a questionnaire with The Revised Conflict Tactics Scale 2 (CTS2), Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CESD-R), and Brief COPE. This study involved 196 participants aged 18—25 years who are domiciled in DKI Jakarta. The findings demonstrated a positive correlation between IPV and depression (r = 0,667, p < 0,01, two-tailed), and there is negative correlation between IPV and coping strategies (r (196) = -0,235, p < 0,01, two-tailed). However, there is no significant correlation between coping strategies and depression (r (196) = -0,066, p > 0,01, two-tailed). Even so, coping strategies have a substantial moderation role between IPV and depression (? = -0,017, t = -2,815 p < 0,05). "

"Kejadian kekerasan paling tinggi yaitu kekerasan dalam rumah tangga, perempuan yang mempunyai sikap tidak setuju terhadap tindak kekerasan mampu melawan dan melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami. Sikap pada istri terhadap kekerasan dipengaruhi oleh faktor individu, keluarga dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap istri terhadap tindak kekerasan suami dalam rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 dengan desain studi cross sectional. Jumlah sampel sebanyak 19.418 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 19.418 wanita usia 15-49 tahun di Indonesia terdapat 71,1% istri mempunyai sikap tidak setuju terhadap tindak kekerasan suami. Wanita yang mempunyai sikap tidak setuju dipengaruhi oleh faktor usia, pendidikan, daerah tempat tinggal, status ekonomi dan jumlah anak. Usia memiliki pengaruh yang besar dengan nilai OR 1,5 ibu dengan usia ≥35 memiliki sikap tidak setuju terhadap tindak kekerasan suami dari pada ibu yang memiliki usia 15-24 tahun. Masalah kekerasan dapat diselesaikan dengan upaya kampanye isu KDRT kepada masyarakat dilakukan secara intensif dengan pola pendekatan individu, keluarga, kelompok masyarakat dan sesuai budaya masyarakat setempat.

---

The highest incidence of violence is domestic violence, women who have an attitude of disapproval of violence are able to fight and report acts of violence committed by their husbands. Attitudes towards wives towards violence are influenced by individual, family and community factors. This study aims to determine the factors related to the attitudes of wives towards violence against husbands in household in Indonesia. This study used secondary data from the 2017 Indonesian Health Demographic Survey (IDHS) with a cross sectional study design. The number of samples was 19,418 people. The results of this study indicate that out of 19,418 women aged 15-49 years in Indonesia, 71.1% of wives have a disagreement with husband's violence. Women who have a disagreement attitude are influenced by factors of age, education, area of residence, economic status and number of children. Education has a great influence with an OR value of 1.5 mothers with higher education have more disagreement with husband's violence than mothers who have low education. The problem of violence can be resolved by campaigning the issue of domestic violence to the community which is carried out intensively with a pattern of approaching individuals, families, community groups and according to the culture of the local community."

"Tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia masih tergolong tinggi. Upaya penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga juga dilakukan dengan menggunakan restorative justice, konsep tersebut juga dilakukan di lingkungan Peradilan Militer. Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dinilai lebih baik diselesaikan melalui restorstive justice dari pada penggunaan pemidanaan, penyelesian menggunakan restorative justice dipandang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun ditemukan beberapa kasus pelanggaran kesepakatan restorative justice, dimana pelaku kembali melakukan kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, mengetahui penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Militer, mengetahui kedudukan pelanggaran kesepakatan restorative justice dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara KDRT. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer, setelah Ankum menerima laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga selanjutnya Ankum menyerahkan perkara tersebut ke polisi militer, kemudian Polisi Militer melakukan penyidikan, setelah berkas lengkap berkas perkara diserahkan ke Oditur Militer, Oditur Militer melengkapi berkas dan melimpakan ke Papera, Papera menyerahkan perkara ke Pengadilan, Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara. Penerapan restorative justice pada perkara kekerasan dalam rumah tangga di Militer dilakukan oleh Ankum dalam hal perkara tersebut merupakan delik aduan, dan adanya kesediaan para pihak untuk menyelesikan perkara melalui mediasi. Pelanggaran kesepakatan restorative justice pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berupa pengulangan tidak memiliki kedudukan yang sama dengan recidive, hal ini dikarenakan di Indonesia menganut recidive khusus. Hakim menilai bahwa apabila terjadi pelanggaran kesepakatan restorative justice berupa pengulangan kekerasan dalam rumah tangga dijadikan pertimbangan untuk dijadikan dasar pemberat sanksi pidana di luar Undang-Undang.

---

The level of domestic violence in Indonesia is still relatively high. Efforts to resolve cases of domestic violence are also carried out using restorative justice, this concept is also carried out within the Military Court environment. Settlement of cases of domestic violence is seen as better resolved through restorative justice than the use of punishment, settlement using restorative justice is seen as being able to maintain the integrity of the household. However, several cases of violations of restorative justice agreements were found, where the perpetrators returned to violence. The purpose of this research is to find out the process of resolving cases of domestic violence in the Military Court, to know the position of repetition of domestic violence, to know the application of restorative justice in cases of domestic violence in the Military environment and the Judge's considerations in deciding cases. The author conducted research using normative juridical methods. The results of the study found that the settlement of domestic violence cases was in the Military Court, after Ankum received reports of domestic violence then Ankum handed over the case to the military police, then the Military Police conducted an investigation, after the complete case files were submitted to the Military Prosecutor, the Military Prosecutor completed the file and handed it over to Papera, Papera submitted the case to the Court, the Court examined and tried the case. The application of restorative justice in cases of domestic violence in the military is carried out by Ankum in the event that the case is a complaint offense, and there is a willingness of the parties to resolve the case through mediation. Violation of restorative justice agreements on domestic violence crimes in the form of repetition does not have the same status as recidive, this is because Indonesia adheres to special recidive. The judge considers that if there is a violation of the restorative justice agreement in the form of repetition of domestic violence it is used as a consideration to be used as a basis for weighting criminal sanctions outside the law."