Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Fenomena perbudakan modern yang dialami anak buah kapal Indonesia sudah berulang kali terjadi. Kondisi ini terjadi karena kemiskinan yang dialami anak buah kapal Indonesia dan kebijakan yang menihilkan aspek pelindungan. Keadaan ini memunculkan kerentanan pada anak buah kapal Indonesia yang dimanfaatkan oleh agen penyalur untuk mendapatkan keuntungan. Penulisan ini bertujuan untuk melihat bagaimana kekerasan struktural sebagai penyebab terjadinya perbudakan modern yang dialami anak buah kapal. Kekerasan struktural dipilih sebagai teori yang didefinisikan sebagai bentuk kekerasan dimana suatu struktur sosial atau lembaga sosial dapat merugikan orang dengan mencegah mereka memenuhi kebutuhan hidup dan hak-hak dasar. Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus terhadap perbudakan yang dialami anak buah kapal Long Xing 629 dengan menggunakan data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaksana kebijakan dan pengambilan data sekunder melalui artikel tersebar di internet. Hasil analisis menunjukan bahwa perbudakan modern yang dialami anak buah kapal Long Xing 629 disebabkan oleh kekerasan struktural. Negara yang gagal menjalankan perannya dalam memberikan penghidupan yang layak untuk anak buah kapal indonesia. Negara juga abai terhadap kondisi anak buah kapal Long Xing 629 dengan tidak menyediakan kebijakan yang memberikan pelindungan. Anak buah kapal Long Xing 629 akhirnya terjebak dalam struktur perbudakan modern.

---

The phenomenon of modern slavery experienced by Indonesian migrant fishermen has occurred repeatedly. This can occur because of the poverty experienced by Indonesian migrant fishermen and policies that mutually nullify aspects of protection. This situation raises the vulnerability of Indonesian migrant fishermen who are utilized by manning agencies for profit. This paper aims to look at how structural violence as a cause of modern slavery experienced by Indonesian migrant fishermen. Structural violence was chosen as the theory defined as a form of violence where a social structure or social institution can harm people by preventing them from fulfilling their basic needs and rights. This research uses a qualitative approach by conducting a case study of the modern slavery experienced by Indonesian migrant fishermen of the Long Xing 629 by using primary and secondary data, obtained through semi-structured interviews with policy implementers and secondary data via articles from the internet. The analysis shows that modern slavery experienced by Indonesian migrant fishermen of the Long Xing 629 is caused by structural violence. The state failed to fulfill its role in providing a decent livelihood for Indonesian migrant fishermen of the Long Xing 629. The state also ignores the conditions of Indonesian migrant fishermen of the Long Xing 629 by not providing policies that provide protection. Indonesian migrant fishermen of the Long Xing 629 ended up trapped in the structure of modern slavery."

"This study aims to measure and analyze inclusive growth rate in Indonesia by using per capita expenditure data from Indonesian population. Inclusiveness of growth is obeserved from growth incidence curve and pro poor growth approach using poverty equivalent growth rate (pegr) method. it also sees the effect of growth and income redistribution on poverty change using decomposition of poverty through shapley value. this research is divided into periods, i.e. 2012-2014 and 2014-2016 by grouping the territory of indonesia into three areas, i.e. java and bali, sumatra and kalimantan island, and eastern indonesia. the result shows that in 2012-2014, the income growth in indonesia is inclusive, while in 2014-2016 its growth is not inclusive yet. this is due to the effect of economic growth still hampered by the effect of income inequality over the years 2014 to 2016."

"Tesis ini berupaya melihat persepsi masyarakat sebagai penerima manfaat dari kebijakan publik terutama berkaitan dengan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karangasem, Bali. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Subsidi Raskin. Dalam melihat persepsi masyarakat ini, metode yang digunakan yakni survei menggunakan kartu penilaian warga atau sering dikenal dengan citizen report card (CRC). Selain berguna untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat, CRC juga berguna sebagai alat evaluasi partisipatif yang memungkinkan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam evaluasi program dan/atau kebijakan.Hasil Penelitian ini berguna untuk pengambilan kebijakan terkait dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang dinilai terutama untuk melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat sebagaimana hasil survei.

---

This thesis attempts to see the beneficiaries? perception of public policies, especially related to poverty reduction programs in Karangasem Regency, Bali. Poverty reduction programs assessed were the Conditional Cash Transfer Program (CCT) or better known as the Program Keluarga Harapan (PKH) and rice subsidy for the poor families program (Raskin Program).

In looking at the people's perception, the survei method used in this survei was Citizen Report Card (CRC). Besides useful to assess the level of community satisfaction, CRC is also useful as a participatory evaluation tool that allows direct publik involvement in the evaluation of programs and / or policies.

The results of this study are useful for policy making related to poverty reduction programs to make improvements to the community services."

"ABSTRAKSejak diperkenalkan pada tahun 2010 secara internasional oleh UNDP, Indeks Kemiskinan Multidimensional dipandang sebagai alat ukur kemiskinan yang dapat menjadi pelengkap alat ukur kemiskinan moneter yang berbasis kebutuhan dasar manusia, yang secara umum dipergunakan di berbagai negara. Berbagai penelitian telah menunjukkan pengaruh positif belanja pemerintah dalam menurunkan kemiskinan moneter, penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan kapabilitas yang diukur melalui indeks kemiskinan multi dimensional. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data realisasi belanja pemerintah daerah untuk urusan layanan dasar di seluruh kabupaten/kota di Indonesia periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan belanja pemerintah pada fungsi kesehatan dan fungsi sosial memberikan pengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan kapabilitas di kabupaten/kota di indonesia.

---

ABSTRACTSince its introduction in 2010 internationally by UNDP, the Multidimensional Poverty Index is seen as a measure of poverty that can complement basic needs based poverty measurement tools, commonly used in many countries. Various studies have shown a positive effect of government spending on reducing monetary poverty, this study is intended to complement previous research by providing an overview of the impact of local government spending on poverty capability as measured by multi dimensional poverty indices. The data used in this study is data on realization of local government expenditures for basic service affairs in all districts cities in Indonesia in period between 2010-2015. The results show that government spending on health functions and social function has a significant effect on reducing poverty levels in districts in Indonesia."

"Data statistik tahun 2005-2017 menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengurangi kemiskinan. Namun, penurunan tingkat kemiskinan tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan untuk program pengurangan kemiskinan. Data Statistik Indonesia mencatat bahwa persentase kemiskinan telah berkurang dari 2005 hingga 2017. Pengurangan rata-rata persentase kemiskinan adalah 0,45% per tahun. Pada periode yang sama, pemerintah menjalankan berbagai program yang mendukung pengentasan kemiskinan melalui kementerian/lembaga. Alokasi untuk program ini sebesar Rp28,0 triliun pada tahun 2005, kemudian pada 2017 menjadi Rp228,2 triliun. Ini berarti per tahun pemerintah mengalokasikan anggaran tambahan Rp15,40 triliun (meningkat sekitar 55%) per tahun untuk mendukung program ini. Anggaran besar untuk program dan kelompok kementerian/lembaga yang melaksanakan program diharapkan untuk mempercepat penyelesaian masalah kemiskinan dalam waktu dekat. Namun pengurangan angka kemiskinan mulai stagnan, dengan persentase penurunan kemiskinan hampir mendekati nol persen semenjak tahun 2012. Studi sebelumnya berpendapat bahwa koordinasi antara 'aktor' memiliki dampak yang besar terhadap output dan outcome program ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama antar kementerian/lembaga dalam perencanaan dan penganggaran dalam konteks penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam perspektif whole of government dan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antar kementerian/lembaga dalam konteks pengurangan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode post positivism sebagai pendekatan dalam menganalisis masalah. Karena itu. studi ini menggunakan data dari survei terkait dengan masalah yang dibahas. Studi ini menyimpulkan bahwa pendekatan Whole of Government diperlukan sebagai solusi untuk masalah koordinasi di antara para pemangku kepentingan yang ada.

---

Statistics Indonesia’s report 2005-2017 shows Indonesia has been succeeded in reducing poverty. However, the decline of the rate of the poverty level was not comparable with the jump of the budget allocated for the poverty reduction program. Statistics Indonesia’s data noted that percentage of poverty had been reduced from 2005 until 2017. The average reduction of the poverty percentage had been 0.45% per year. In the same period, government executed various programs that supported poverty reduction through ministries/institutions. The allocation for this program was Rp28.0 trillion in 2005. and became Rp228.2 trillion in 2017. This meant per year the government allocated additional budget Rp15.40 trillion (increased around 55%) per year to support this program. The huge budget toward the program and the group of ministries/institutions that executed the program were expected to accelerate the resolution of poverty problems shortly. But the rate of poverty reduction has begun to stagnate, with a near zero declined per year since 2012. Previous studies argued that coordination among ‘actors’ has a great impact on the output and the outcome of this program. This study aims to analyse coordination between ministries/institutions in planning and budgeting system in the context of reducing poverty in Indonesia in the perspective of the whole of government and factors that influence coordination among ministries/institutions in the context of poverty reduction in Indonesia. This study uses the post positivism method as an approach in analyzing the problem. Therefore. the study utilizes the data from the survey related to the problem discussed. This study concludes that a Whole of Government approach is needed as a solution to the problem of coordination among existing stakeholders."

"Artikel ini membahas mengenai peran keluarga dan kelompok pertemanan dalam perilaku kekerasan remaja. Terdapat dua kelompok studi sebelumnya yang telah membahas ini. Kelompok studi pertama melihat faktor utama remaja menjadi pelaku kekerasan dikarenakan struktur dan fungsi keluarga yang tidak berjalan dengan baik. Sedangkan, pada kelompok studi kedua memandang bahwa kelompok pertemanan menjadi faktor utama remaja sebagai pelaku. Kelemahan dari kedua kelompok studi sebelumnya adalah studi tersebut hanya menjelaskan pada satu aspek saja dan tidak melihat bahwa terdapat relasi antara kedua faktor tersebut. Berdasarkan pendekatan ekologi, argumen pada penelitian ini adalah terdapat relasi keluarga dan kelompok pertemanan dalam perilaku kekerasan remaja. Studi ini dilakukan di Rumah Perlindungan Sosial Anak dan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah pelaku kekerasan berusia 10-18 tahun dan tinggal di RPSA. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa relasi sendiri terlihat dengan adanya pandangan nilai kekerasan yang sama dari keluarga dan kelompok pertemanan yang mendorong remaja melakukan kekerasan. Selain itu, relasi keluarga dan kelompok pertemanan juga dilanggengkan dengan kondisi lingkungan tempat tinggal, hubungan keluarga dengan lingkungan sekitarnya dan pekerjaan orangtua. Budaya kekerasan di tempat tinggal dan kebijakan pemerintah juga mempunyai implikasi pada perilaku kekerasan remaja.

---

This article discusses about role of family and peer groups in adolescent as perpetrators of violence. There are two previous study groups that discussed adolescents as perpetrators of violence. The first group discussed that the main factor of adolescent become perpetrators of violence is because the instability stucture and family didn't do function of the family well. Meanwhile, the second group found that deviant peer is the main reason of adolescent become perpetrators of violence. The weakness from both previous studies are they're only explains from one point of view and didn't see that the two factors are essentially related.

Based on ecological approach, the argument in this study that there is a relations between family and peer groups in adolescents as perpetrators of violence. The study was conducted at the Rumah Perlindungan Sosial Anak and used a qualitative approach. The informants are adolescent between 10 18 years old who lives in RPSA. This research also used secondary data from previous studies.

This research found that the relation is seen from both family and peer groups point of view of violence that ecourage adolescent become prepetrator of violence. Neighborhood community context, family social networks, and parent's occupation context also effect adolescent as perpetrators of violence. Neighborhood's culture of violence and overnment policy also have contribution in adolescent as prepatrators of violence."

"Kemiskinan adalah fenomena multidimensi dan dalam konteks Indonesia umumnya didominasi oleh kemiskinan pada sektor pertanian. Ketidakmampuan pada aspek-aspek non moneter yang penting seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup dapat menghambat kapabilitas seseorang dan pada gilirannya menentukan status kemiskinan. Penelitian ini menggunakan data Survei Pendapatan RTUP (SPP) 2013 dari BPS dan bertujuan untuk mengukur status kemiskinan multidimensi RTUP di Indonesia dengan metode Alkire-Foster serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil analisis regresi logistik biner menunjukkan bahwa RTUP yang berisiko tinggi untuk mengalami kemiskinan multidimensi adalah RTUP yang dikepalai perempuan, berumur muda, tingkat pendidikannya rendah, memiliki jumlah anggota rumah tangga yang banyak, miskin moneter, tinggal di luar Jawa, bukan anggota kelompok tani, tidak memanfaatkan layanan bank/koperasi dan mengalami kesulitan dalam menjual hasil pertanian. Temuan lain dari penelitian ini menunjukkan terdapat 57,4 persen RTUP miskin multidimensi yang tidak miskin moneter, sebaliknya terdapat 82,5 persen RTUP miskin moneter yang tidak miskin multidimensi. Kedua pengukuran kemiskinan ini bersifat saling melengkapi dan membutuhkan intervensi kebijakan yang berbeda. Implikasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari hasil penelitian ini mencakup penggunaan hasil pengukuran kemiskinan multidimensi, peningkatan penyuluhan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, peningkatan akses kredit ke lembaga keuangan bukan bank dan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa.

---

Poverty is a multidimensional phenomenon and in Indonesia context, it has been mainly dominated by agricultural poverty. Vulnerability towards deprivation on crucial non-monetary aspects such as health, education and living standard may deter people in developing his capability thus affecting poverty status. This study uses Agricultural Household Income Survey 2013 from Statistics Indonesia and aims to measure multidimensional poverty status among agricultural households in Indonesia through Alkire-Foster method and analyze factors affecting it. The binary logit estimation shows that agricultural household that highly risk to be multdimensional poor are founded in those who are headed by female, young aged, low educated, large household sized, monetary poor, live outside Java, not involve in farmer association, not use either bank or union services and have difficulty in selling their crops. Another finding reveals that 57.4 percent agricultural households who are multdimensional poor identified as not-monetary poor. Otherwise, 82.5 percent agricultural households who are monetary poor identified as not-multidimensional poor. Both of these poverty measurements are complementary and require different policy interventions. The poverty allevation policy implications of this study include the use of multidimensional poverty measurement result, farmer association empowerment, non-bank financial institutions credit access improvement and infrastructure development, especially outside Java."

"Selain permasalahan yang secara konvensional dihadapi polisisaat menghadapi kekerasan massa, dewasa. ini telah munculmasalah-masalah lain yang, diakui atau tidak, menjadlkan tugaspolisi semakin berat dan kompleks. Salah satu penyebab semakinbanyaknya, permasalahan polisi tersebut adalah lantaran semakindiperhatikannya. aspek hak-hak asasi mauusia (HAM) dalamsetiap pekerjaan kepolisian. Tulisan ini memaparkan mengenaiberbagai permasalahan yang dimaksud."

"ABSTRAKMenggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia (SUSENAS) tahun 2014,studi ini mencoba untuk melihat kemiskinan perkotaan dari sisi pekerjaan, apakahstatus pekerjaan dan sektor pekerjaan tertentu berarti bagi rumah tangga untukberada dalam kemiskinan. Ordered logit digunakan untuk memeriksa bagaimanahubungan antara pekerjaan dengan status kemiskinan rumah tangga untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Studi ini menemukan bahwa bekerja sebagai pekerjabebas dan pekerja berusaha sendiri dapat meningkatkan probabilitas untuk menjadimiskin dan rentan miskin. Lebih lanjut, berfokus pada sektor, studi ini menemukanbahwa sektor pertanian, konstruksi, dan manufaktur merupakan sektor yangberhubungan dengan kemiskinan rumah tangga di perkotaan. Studi inimenyarankan bahwa para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan status dansektor pekerjaan rentan tersebut ketika memformulasikan kebijakan pemberantasankemiskinan di Indonesia.

---

ABSTRACTUsing Indonesia?s National Socio-Economic Survey (SUSENAS) year 2014, thisstudy attempts to observe urban poverty from employment perspective, whethercertain employment status and employment sectors matter for household to be inpoverty. Ordered logit is used to examine how the relationship betweenemployment and the household to be poor and near poor. This study found thatworking as casual worker and self-employed worker could increase the likelihoodof being poor and vulnerable to poverty. Moreover, focusing on the sector, thisstudy found that agriculture, construction, and manufacturing sectors are associatedfor urban household in Indonesia to end up in poverty. This study suggests thatpolicy makers should consider those vulnerable employment status and sectorswhen formulating poverty reduction strategy in Indonesia."